Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

AGAMA

Beda Jalan Satu Perlindungan

UI mengeluarkan fatwa yang menegasikan relasi nasab anak-bapak hasil zina. Sebagai respons atas putusan MK soal hubungan perdata anak di luar nikah. MUI menawarkan cara berbeda dalam memenuhi hak anak.

''Anak harus dilindungi,'' tulis komentator asal Jambi. ''Tapi lembaga perkawinan lebih penting dilindungi agar tidak banyak anak lahir di luar nikah.'' Suara senada datang dari Mataram. ''Setuju putusan MK (Mahkamah Konstitusi), mengangkat derajat anak yang tidak berdosa,'' tulis Alimudin. ''Tetapi menghukum orang yang berdosa itu harus.''

Dua komentar itu muncul Kamis 15 Maret lalu di website Badan Peradilan Agama. Respons atas paper hakim tinggi agama Ambon, Mukti Arto, yang mendukung putusan MK, 17 Februari lalu. Salah satu butir kunci putusan itu berisi pengakuan hak perdata anak yang lahir di luar perkawinan.

Putusan MK itu, di satu sisi, diapresiasi secara luas karena membebaskan anak luar kawin dari stigma ''anak haram''. Padahal, yang haram adalah perbuatan orangtuanya. Anak terlahir suci tanpa dosa turunan. MK membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan 1/1974, yang menyebut anak di luar nikah hanya punya ''hubungan perdata'' dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut MK, anak itu juga punya ''hubungan perdata'' dengan ayah dan keluarga sang ayah, sepanjang dapat dibuktikan bahwa keduanya punya ''hubungan darah''. Dengan klausul ini, lelaki yang jadi penyebab lahirnya anak, tak bisa lagi lepas tanggung jawab sebagai ayah. Putusan MK tidak merinci cakupan ''hubungan perdata'' itu apa saja.

"Saya sependapat dengan putusan MK," kata Mukti kepada Gatra. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini memperkuat putusan MK dan menilainya tidak bertabrakan dengan syariat Islam. Diperkaya rujukan kitab klasik, kaidah ushul fiqih, serta dikembangkan dari pandangan mazhab Hanafi bahwa anak hasil zina punya hubungan mahram (terlarang nikah) dengan ayah biologisnya, Mukti berargumen bahwa putusan MK itu punya landasan dalam syariat Islam.

Mukti bahkan secara teknis memberi panduan apa yang harus dilakukan para hakim agama dalam menindaklanjuti putusan MK yang langsung berlaku sejak ditetapkan itu. Salah satu kewenangan hakim peradilan agama adalah menetapkan asal-usul anak. Argumen Mukti lebih banyak berpijak pada paradigma perlindungan hak anak.

Komentar asal Jambi dan Mataram tadi mewakili suara keberatan atas putusan MK. Puncak kritik putusan MK disuarakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang anak hasil zina, yang dirilis Selasa 13 Maret lalu. Dalam konsideransnya, fatwa itu terang-terangan sebagai sebagai respons atas putusan MK.

Dua tanggapan yang menekankan keseimbangan perlindungan lembaga perkawinan dan sanksi pada pelaku zina juga menjadi spirit fatwa MUI. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Ma'ruf Amin, menilai putusan MK itu menjadikan lembaga perkawinan kurang relevan. Pasalnya, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan anak hasil perkawinan sah. ''Ini menurunkan derajat kesucian lembaga perkawinan,'' kata Ma'ruf.

Pada tingkat ekstrem, papar Ma'ruf, dapat berkembang pendapat bahwa perkawinan tak dibutuhkan lagi. ''Orang tidak perlu menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak,'' ia menambahkan.

Fatwa MUI menyajikan mekanisme perlindungan anak dengan cara berbeda. Sebab ada ketentuan tentang waris, perwalian, nafkah, dan hubungan nasab yang tidak sederhana. Dalam hukum waris Islam, misalnya, anak hasil zina tak bisa saling mewarisi dengan bapak biologisnya.

Meski putusan MK itu tidak merinci cakupan ''hukuman perdata'', karena konteksnya hendak menyamakan dengan hubungan perdata anak dan ibu kandungnya, maka dinilai mengandung dampak luas. ''Termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya,'' tulis rilis MUI, seperti dilaporkan Winarti La Dapi dari Gatra.

Setelah berdiskusi dengan komisi hukum dan tiga kali pertemuan, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa, ''Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.'' Salah satu pijakannya, sebagian besar (jumhur) mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab akibat pernikahan sah.

Pada saat yang sama, fatwa MUI menandaskan, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan orangtuanya. Zina dinyatakan sebagai tindak pidana (jarimah). Pada bagian rekomendasi, MUI meminta DPR dan pemerintah memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan, dengan ancaman hukuman berat.

Mekanisme perlindungan anak, menurut fatwa MUI, dilakukan dengan dua cara. Pertama, lelaki penzina dikenai hukuman (ta'zir) untuk mencukupi kebutuhan anak biologisnya. Kedua, pria penzina itu, setelah meninggal kelak, harus memberikan sebagian hartanya kepada anak sedarahnya, dengan konsep wasiat wajibah.

Dua mekanisme itu ditetapkan lewat peraturan perundang-undangan. ''Negara boleh saja melindungi anak zina, tapi tidak dengan menghubungkan nasab dengan ayahnya,'' kata Ma'ruf kepada Ade Faizal Alami dari Gatra.

Putusan MK yang ditanggapi fatwa MUI itu hasil permohonan Machica Mochtar yang menikah tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama dengan Moerdiono, mantan Mensesneg. Bagi MUI, pernikahan Machica sah. Karena keabsahan nikah, menurut UU Perkawinan, bukan pada pencatatan, melainkan terpenuhinya syarat dan rukun sesuai dengan agama.

Putusan MK itu justru dinilai melebar dari kasus anak hasil pernikahan sah tanpa pencatatan menjadi anak yang lahir di luar nikah. Pasca-fatwa MUI itu, muncul Kelompok Pendukung Putusan MK, yang merilis sikap di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis pekan lalu. Kelompok yang terdiri dari sejumlah aktivis penggiat perlindungan anak yang ditokohi Seto Mulyadi ini minta MUI meninjau ulang fatwa itu.

''Kami minta MUI melihat langsung nasib anak-anak Indonesia yang selama ini mendapat hukuman seumur hidup karena memiliki akta kelahiran tanpa bapak,'' tulis kelompok itu dalam rilisnya. ''Mereka tidak memiliki kepastian hukum hubungan dengan bapak biologisnya.''

Ketua MK, Mahfud MD, menyatakan tidak ada benturan fatwa MUI dan putusan MK. "Amar putusan MK tak bicara nasab sama sekali," katanya kepada pers di Gedung MK, Kamis pekan lalu. Kontroversi putusan MK itu, bagi Mahfud, biasa. ''Tetapi, sebagai muslim, saya mengimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama," tutur Mahfud.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am, menyebut fatwa MUI itu sejenis bayan tahsis (penjelasan khusus) atas norma umum ''hubungan perdata'' anak di luar kawin versi putusan MK. Norma itu berlaku bagi seluruh warga sepanjang agamanya tidak melarang. Fatwa MUI, kata Niam, menjelaskan bahwa dalam Islam, hubungan perdata anak hasil zina tidak berlaku pada isu nasab, waris, wali, dan nafkah.

Norma demikian juga dianut UU Administrasi Kependudukan 23/2006. Dinyatakan bahwa anak di luar kawin bisa dibuatkan hubungan perdata baru lewat mekanisme ''pengakuan anak'' (Pasal 49) dan ''pengesahan anak'' (Pasal 50). Tapi dua jalan itu tidak berlaku pada orangtua yang ''agamanya tidak membenarkan'' pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin. Artinya, pandangan agama juga dipertimbangkan dalam legislasi tentang hak perdata anak.

Asrori S. Karni




Perbedaan dan Persamaan

Butir Putusan MK Fatwa MUI Catatan

Dasar hubungan anak-bapak
Perkawinan sah dan hubungan darah meski di luar perkawinan
Hanya perkawinan sah
Beda

Sebutan ''subjek hukum''
''Anak lahir di luar perkawinan''
''Anak hasil zina''
Beda

Sikap terhadap anak di luar perkawinan/hasil zina
Anak tak berdosa dan harus mendapat perlindungan hukum
Anak tak menanggung dosa zina orangtua. Pemerintah wajib melindungi.
Sama

Sikap terhadap stigma negatif anak di luar perkawinan/hasil zina
Hukum harus mencegah diskriminasi dan stigma ''anak haram''
Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat agar tidak mendiskriminasi anak zina
Sama

Sikap terhadap ayah biologis luar nikah
Hukum tak membebaskannya dari tanggung jawab sebagai bapak
Dikenai pidana zina dan dibebani hukuman ta'zir untuk mencukupi kebutuhan anak dan memberikan sebagian hartanya setelah meninggal
Sama bertanggung jawab, beda bentuk dan kadarnya

Hubungan anak di luar kawin/hasil zina dan ayah biologis
Punya hubungan perdata bila dibuktikan punya hubungan darah
Anak hasil zina tak punya hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki penyebab kelahirannya
Beda

Hak waris, nasab, wali nikah, dan nafkah anak luar kawin dan ayah biologis
Tidak dinyatakan
Dinyatakan tidak punya hubungan
Beda

Perlindungan anak di luar kawin/hasil zina
Dinyatakan punya hubungan perdata dengan bapak sedarah sehingga berakibat hak dan kewajiban timbal balik
Ayah biologis dibebani hukuman (ta'zir) mencukupi kebutuhan anak dan memberikan sebagian harta setelah meninggal dengan cara wasiat wajibah
Sama prinsip, beda pijakan dan manifestasi

Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com