Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

MEDIA

Akses Pelik Informasi Publik

Ganjalan layanan informasi publik masih menghadang praktek jurnalistik. Sejumlah badan publik belum menyerap spirit UU Keterbukaan Informasi Publik. Sembilan jurnalis membukukan pengalaman liputan menguji efektivitas legislasi akses informasi publik.

Bagi pers, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Tahun 2008 memperkuat proteksi legal dalam aktivitas penggalian informasi, di samping UU Pers Tahun 1999. Namun, dalam prakteknya, injeksi budaya keterbukaan informasi usungan UU KIP tak selalu gampang. Setelah disahkan pada 30 April 2008, undang-undang ini pun tidak langsung diberlakukan. Perlu jeda dua tahun untuk sosialisasi.

Gambaran lain sulitnya menyuntikkan tradisi keterbukaan informasi terlihat dari proses penyusunan undang-undang ini yang menelan waktu sampai delapan tahun, sejak dirintis awal tahun 2000. UU KIP baru berlaku sejak 1 Mei 2010. Dalam monitor implementasinya, Komisi Informasi Pusat, lembaga yang ditugasi mengawal pelaksanaan UU KIP, mematok empat objek ukuran.

Pertama, penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di tiap badan publik. Kedua, pembentukan Komisi Informasi Pusat dan provinsi. Ketiga, publikasi informasi secara berkala. Keempat, ketersediaan dokumen agar informasi tersedia setiap saat.

Untuk menguji efektivitas proteksi undang-undang ini dalam memperoleh informasi publik, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Yayasan Tifa menyediakan beasiswa liputan. Hasil reportase dan catatan pengalaman sembilan wartawan peraih beasiswa, ketika mengakses informasi publik, dibukukan dengan judul Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi.

Buku itu didiskusikan di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Jumat siang 9 Maret silam. Diskusi bertajuk ''UU KIP, Antara Kebutuhan dan Pengabaian'' ini diikuti 53 peserta dari media dan LSM. Hadir sebagai pembicara, anggota Komisi Informasi Ahmad Alamsyah Saragih, Wakil Koordinator KontraS Indria Fernida, serta dua jurnalis, Muhammad Rofiuddin dan Kusti'ah.

''Hasil monitoring 2011, implementasi UU KIP di tingkat kementerian baru 71%, provinsi 39%, kabupaten 12%, dan kota 13%,'' kata Alamsyah Saragih, seperti dilaporkan Winarti La Dapi dari Gatra. Soal penunjukan PPID, Alamsyah mencatat baru ada di sembilan kementerian/lembaga(27%) dan 13 provinsi (39%).

Bahkan lembaga negara sekaliber Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ketika ditemui Kusti'ah, wartawan Jurnal Parlemen, pada Oktober 2011, belum memiliki PPID. Ketika menerima surat Kusti'ah, pegawai bagian tata usaha tidak mengerti pejabat mana yang dituju surat itu.

Surat tersebut bermaksud meminta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) DPD tahun 2011. ''Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)?'' bisik Ratih Maulia, staf tata usaha Sekretariat DPD, bertanya-tanya saat membaca alamat surat itu.

Karena bingung, mungkin baru pertama membaca jenis jabatan itu, Ratih menghadap atasannya. Sang atasan justru mengira surat itu salah alamat. ''Ini alamatnya salah, Mbak,'' kata Ratih kepada Kusti'ah. Ratih menyarankan agar surat itu dikirim ke bagian keuangan atau Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Kusti'ah lalu dipertemukan dengan Risnawati, Kepala Bidang Informasi Sekretariat DPD. Risna juga menjelaskan, tidak ada jabatan PPID di Sekretariat DPD. Kusti'ah diminta mengirim surat itu ke Sekjen DPD, Siti Nurbaya Bakar. Empat hari kemudian, 19 Oktober 2011, Kusti'ah menerima telepon dari Anwar, yang tiba-tiba mengaku sebagai staf PPID.

Anwar memberikan kabar, dokumen DIPA dan RKA DPD tahun 2011 bisa diambil di ruang Pusdatin, lantai II Gedung DPD-RI. ''PPID adalah amanat undang-undang. Kami harus memiliki PPID untuk melayani permintaan publik yang ingin mendapatkan informasi,'' kata Anwar, gagah memberikan ceramah.

Kusti'ah kaget. Perubahan begitu cepat. Sebelumnya dikabari bahwa DPD tidak punya pejabat PPID. Empat hari kemudian, sudah ada staf PPID kantor DPD. Akhirnya informasi publik yang diminta memang didapat. Bagi sebagian LSM, misalnya Seknas Fitra, yang menaruh perhatian pada anggaran, DPD dikenal cukup terbuka memberikan informasi.

Anwar mengoreksi penjelasan Risnawati, Kepala Pusdatin, yang mengatakan bahwa DPD tak punya PPID. ''Pusdatin punya tiga cakupan: mengelola informasi, data, dan pemberitaan media visual,'' kata Anwar. ''PPID membawahkan Pusdatin,'' Anwar menambahkan. Selain di Jakarta, liputan dalam buku ini juga tersebar di berbagai daerah.

Ada cerita liputan akses data alih fungsi lahan di Karanganyar, Jawa Tengah. Adib Muttaqin Asfar, wartawan Solopos peliput isu itu, mengaku cukup mudah meraih dokumen. Di Kalimantan Barat, Agus Wahyuni, wartawan Borneo Tribune, mengalami kesulitan memperoleh informasi perusahaan daerah setempat. ''Saling lempar dan tertutup,'' tulis Agus.

Anas Abdul Ghofur, wartawan Radar Bojonegoro, saat menelusuri dokumen migas di Lapangan Banyu Urip, menemukan bahwa PPID di Bojonegoro sudah terbentuk tapi belum bisa beroperasi. Uniknya, saat menggali dokumen di kabupaten sebelah, Blora, ia dipersulit karena dianggap mata-mata Bojonegoro. Itu buntut rivalitas Blora dan Bojonegoro dalam dana bagi hasil Blok Cepu.

Nasib sama dialami Muhammad Rofiuddin, wartawan di Semarang, saat menelisik aliran dana cukai rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Oktober 2011. Ia merasa ''dipingpong'' karena tidak ada PPID. Surat yang ia kirim ke beberapa badan publik tidak dijawab. Akhirnya ia memperoleh data dari sumber anonim.

Dari berbagai pengalaman liputan, sebagian penyebab tidak jalannya UU KIP terdeteksi. Mulai ketidaksiapan aparat menghadapi keterbukaan, budaya ketertutupan informasi, lemahnya sosialisasi, ''Hingga posisi keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik yang masih dipahami sebagai bagian fungsi kehumasan,'' kata Suwarjono, Sekjen AJI. ''Pengalaman ini juga membuktikan, sosialisasi pemahaman UU KIP harus terus dilakukan.''

Asrori S. Karni


Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com