Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Menu Para Jawara Pemburu DKI-1

Persaingan calon Gubernur Jakarta bakal tajam. Bermunculan figur tangguh penantang gubernur incumbent. Kalkulasi elektabilitas figur lebih menonjol ketimbang produk kompromi elite parpol. Isu utama berpusar pada agenda kerja dan pembenahan Ibu Kota ketimbang agenda politik dan uji kekuatan partai pra-Pemilu 2014.

Bursa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berlangsung dinamis dan penuh kejutan pada hari terakhir pendaftaran, Senin lalu. Dari 10 parpol pemilik kursi DPRD DKI, hanya Demokrat dan PKS yang cukup syarat minimal 15 kursi untuk mengusung jagoan sendiri tanpa koalisi. Demokrat punya 32 kursi (34,1%). PKS mengoleksi 18 kursi (19,1%). Tapi justru dua partai terbesar ini yang paling akhir mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.

PKS jadi pendaftar bontot dengan mengusung duet figur kondang: Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua MPR, dan Didik J. Rachbini, ekonom yang juga mantan anggota DPR Fraksi PAN. Pasangan ini baru ditetapkan Senin malam, empat jam sebelum pendaftaran ditutup. Langkah itu diambil setelah upaya PKS mentok dalam mengajukan kader berduet dengan Fauzi Bowo, jagoan Demokrat, atau Joko Widodo (Jokowi), usungan PDIP.

Hidayat muncul sebagai plan B. Semula, Tri Wisaksana, Ketua DPD PKS DKI Jakarta, yang digadang-gadang sebagai calon wakil gubernur (wagub), baik untuk Fauzi maupun Jokowi. Wajah Bang Sani, panggilan Tri Wisaksana, sudah lama tebar pesona lewat sejumlah spanduk di berbagai jalanan besar sampai gang sempit Jakarta. Munculnya Didik J. Rachbini juga kejutan. Semula, Hidayat diskenariokan berduet dengan Sani.

Langkah PKS jadi pendaftar terakhir ini kontras dengan pemilihan Gubernur Jakarta lima tahun silam, saat PKS paling awal menuntaskan pasangan calon. Ketika itu, PKS yang menang di Jakarta pada Pemilu 2004 dengan 22% kursi DPRD memastikan calon gubernur, Adang Daradjatun, enam bulan sebelum penutupan pendaftaran, Juni 2007. Wakilnya, Dani Anwar, ditetapkan tiga bulan sebelum tenggat waktu.

Sebelum PKS, Senin malam lalu, pendaftar bontot kedua adalah Demokrat, yang mengajukan duet Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Pasangan ini juga mengejutkan. Dua putra Betawi ini sebelumnya bersaing tajam memperebutkan restu Majelis Tinggi Demokrat untuk maju jadi DKI-1.

Nachrowi, Ketua DPD Demokrat Jakarta, sejak November 2010 resmi diputuskan dalam Musyawarah Daerah Demokrat Jakarta sebagai calon gubernur. Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, mendukung. Fauzi Bowo, anggota Dewan Pembina Demokrat, didukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Dewan Pembina, meskipun SBY pernah mengeluhkan secara terbuka ihwal penanganan kemacetan Jakarta.

Duet Fauzi-Nachrowi juga menjadi kejutan karena sebelumnya Fauzi diumumkan Anas Urbaningrum akan berpasangan dengan Adang Ruchiatna, kader PDIP, yang di-back up Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP. Pasangan Fauzi-Adang ditetapkan Majelis Tinggi Demokrat, Jumat malam 16 Maret lalu.

Tapi Minggu pukul 16.00, dua hari kemudian, Demokrat menerima kabar, Ketua Umum DPP PDIP Megawati tidak merestui Adang. "Kami dikasihtahu pukul empat tadi," tutur Andi Nurpati, juru bicara Demokrat, kepada Gatra di Cikeas, Minggu malam. Minggu sore itu, Adang sedang menghadiri Rakerdasus PDIP Jakarta untuk membulatkan pencalonan Jokowi, Wali Kota Solo yang banyak memperoleh penghargaan. PDIP, peraih kursi terbesar ketiga (11,7%) berkoalisi dengan Gerindra, peringkat keenam perolehan kursi parlemen daerah (6,3%).

***

Keputusan PKS, Demokrat, dan PDIP ternyata saling berkaitan. Satu sama lain saling menunggu peluang koalisi. Demokrat baru memutuskan Fauzi-Nachrowi setelah Adang Ruchiatna dipastikan tak disetujui Megawati. Sejumlah elite PDIP sendiri sempat menjalin kontak dengan Fauzi Bowo. Tapi, ketika Gerindra datang dengan tawaran mau bergabung kalau Jokowi diusung, mereka pun melepas Fauzi.

Sikap PKS, sampai Senin siang lalu, masih menunggu Fauzi. Calon gubernur petahana (incumbent) yang kinerjanya dikeluhkan secara luas ini rupanya jadi primadona. PKS menyiapkan Tri Wisaksana sebagai calon wagubnya Fauzi. Komunikasi Fauzi dengan PKS telah dibangun secara intens enam bulan terakhir.

Fauzi dinilai sudah lama ditinggalkan partai koalisi penopangnya dan lebih banyak bekerja sama dengan PKS, meski pada pemilihan gubernur 2007 mereka berseberangan. Fauzi secara pribadi dan informal sudah bertemu KH Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS, di rumahnya, Lembang, Bandung.

Beredar kabar, duet Fauzi-Sani gagal karena PKS minta "mahar" kelewat mahal. Tapi politisi PKS menyangkal. Kendalanya justru karena Fauzi tidak bisa memutuskan sendiri, tapi tergantung elite Demokrat. Fauzi yang justru pertama minta dipinang PKS. Kemelut internal Demokrat, antara pilihan ke Nachrowi dan Fauzi, turut mempengaruhi sikap PKS.

"SBY maunya nomor dua dari militer," kata Yudi Widiana, Ketua Pemenangan Pemilu PKS untuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "SBY tak mau Foke (panggilan Fauzi) dipasangkan dengan PKS yang mengusung sipil." Padahal, kata Yudi, Foke sendiri tidak cocok dipasangkan dengan Nachrowi, teman satu angkatan SBY di Akabri dan lulus tahun 1973.

Bang Nara --demikian Nachrowi biasa disapa-- lebih banyak berkarier di dunia intelijen hingga menjadi Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia pada 2002-2008, dengan pangkat terakhir mayor jenderal. Dengan terbentuknya duet Foke-Nara, menurut Yudi, proses pencalonan di PKS jadi hampir macet.

PKS sempat menawari Fauzi agar maju dari pintu PKS saja, meninggalkan Demokrat. Kursi PKS cukup untuk mencalonkan sendiri. Saat semuanya menggantung, muncul opsi PKS menyiapkan skenario mengajukan calon gubernur sekalian. Nominasinya dua kader skala nasional: Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta, Sekjen DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPR. Hidayat menyanggupi, sedangkan Anis menolak.

Senin siang lalu, saat Gatra berbincang dengan Yudi, ia masih menerima pesan pendek (SMS) dari koleganya tentang peluang berduet dengan Jokowi. Muncul pula tawaran istilah "Joni": Jokowi-Sani. Peluang itu pupus karena cepat disusul kabar bahwa Jokowi dipastikan maju bersama bekas Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, yang diusung PDIP dan Gerindra.

Sampai Senin sore lalu pun, PKS masih sabar menanti kepastian kabar dari Fauzi. Setelah petang muncul berita bahwa Fauzi akan melakukan deklarasi dengan Nachrowi, sejumlah elite PKS merapat ke kantor DPP di Tb. Simatupang, Jakarta Selatan. Mereka menyiapkan skenario kedua. Pukul setengah enam petang, seperti dilaporkan Ageng Wuri R.A. dari Gatra, Hidayat Nur Wahid terlihat datang.

Setengah jam kemudian, disusul Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok, presiden pertama Partai Keadilan. Disusul oleh beberapa petinggi PKS lainnya. Bakda isya, menjelang pukul 20.00, rapat selesai. Kepada pers, Hidayat mengumumkan bahwa dirinya dicalonkan sebagai kandidat gubernur. Ia berdampingan dengan Didik J. Rachbini, politikus dari PAN yang pada Pemilu 2009 gagal maju ke Senayan lagi dari daerah pemilihan Depok-Bekasi.

Nama Didik ditemukan, kata Yudi, dari hasil eksplorasi terakhir. Setelah ketemu nama Didik, PKS bicara dengan petinggi PAN, Hatata Rajasa. Meski PAN resmi tidak mendukung, Didik tak dilarang. Yudi yakin, akar rumpun PAN mendukung. Di sebuah televisi, Hidayat bilang, karena Didik asal Madura, diperkirakan jaringan tukang sate asal Madura di Jakarta akan kompak mendukung.

***

Demokrat baru membuat keputusan final memasangkan Fauzi-Nachrowi pada rapat Majelis Tinggi, Senin lalu. Hal ini dilakukan setelah pencalonan Adang Ruchiatna sebagai pendamping Fauzi, sehari sebelumnya, tidak disetujui Megawati. Adang dicoret dari nominasi. Menurut Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Demokrat, Adang muncul dari usulan Taufiq Kiemas.

"Tapi ada problem. Internal PDIP mengusung Jokowi. Lalu muncul Gerindra menawarkan sesuatu. Bu Mega akhirnya pilih Jokowi dan Ahok," ungkap Mubarok. Pilihan pada Nachrowi sebagai pengganti Adang, kata Mubarok, paling realistis. Tentara seangkatan SBY ini sudah lama diberi kesempatan untuk menyosialisasi diri. Tapi elektablitasnya masih di bawah Fauzi.

"Foke (Fauzi) malah tertinggi, maka Foke tampil," kata Mubarok. Fauzi sendiri baru diputuskan sebagai calon pada Jumat pekan lalu. Tim sukses Foke-Nachrowi, Ma'mun Amin, menyebutkan bahwa semula ada lima calon pasangan usulan Foke: Adang Ruchiatna, Nachrowi Ramli, Tri Wisaksana, Aviliani, dan satu nama perempuan, yang ia lupa. Aviliani, analis ekonomi, dimunculkan sebagai wujud keadilan gender. "Karena 50% pemilih adalah perempuan," kata Ma'mun.

Rencana koalisi Demokrat-PDIP itu bukan sekadar rumor. Jumat pekan lalu, saat Gatra bertemu salah stau petinggi Demokrat, mereka masih yakin bahwa PDIP tak akan mengusung Jokowi dan Ahok. "Tidak mungkinlah, kami sudah ada komunikasi dengan PDIP," katanya. Mega dikabarkan sudah menelepon langsung Marzuki Alie, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, dan mengajukan Adang Ruchiatna sebagai pendamping Fauzi. Komunikasi Mega-Marzuki itu ditindaklanjuti Pramono Anung.

Alasan lain, petinggi Demokrat ini meragukan peluang Jokowi diusung karena kapasitas Jokowi yang baru sebatas Wali Kota Solo. Meski Jokowi dinilai berprestasi mengatur Solo, sumber Gatra ini mengatakan, "Kapasitasnya nggak berkelaslah untuk menjadi Gubernur Jakarta." Solo hanya menaungi beberapa kecamatan dan tidak sekompleks Jakarta. "Di Solo gampang mengaturnya. Kota kecil, bukan seperti DKI," katanya.

SBY memilih Fauzi, kata Ma'mun, karena kalkulasi rasional. Survei menunjukkan, elektabilitas Fauzi konsisten, bahkan cenderung naik. Menurut Ma'mun, kantong suara Fauzi merata di atas 40% di seluruh wilayah Jakarta. Ia juga merujuk pada survei Jaringan Suara Indonesia, yang menyebut elektabilitas Fauzi 52%. Bila dipasangkan dengan Nachrowi, di atas 45%.

Nachrowi sendiri sudah lama bertekad maju. Kalau tidak terpilih, saat pekan lalu Gatra bertemu tim suksesnya, Nachrowi tak akan menyerah. "Saya akan tanya langsung, kenapa saya tidak dipilih, alasannya apa dan bagaimana? Karena saya tidak akan terima jika alasannya tidak masuk akal," tutur Nachrowi, seperti ditirukan sumber Gatra. "Kalau tidak jelas argumennya, bisa saja saya tidak mau tanda tangan." Sebagai Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, proses pengusulan calon memang berada di tangan Nachrowi.

Jadwal deklarasi Fauzi sendiri termonitor terus molor. Semula Minggu. Berubah Senin siang. Bergeser Senin pukul 18.00, akhirnya terwujud pukul 20.40. Acara ini berlangsung di parkiran kompleks Metropole, Megaria, Menteng, Jakarta, di samping kantor Fauzi Center. Gedung bioskop bersejarah itu pun harus menutup aktivitas.

Tersedia tenda besar berbalut kain cokelat-putih memayungi ratusan kursi putih yang berjejer rapi. Dihiasi lampu berkelip mirip diskotek. Tulisan nama Nachrowi terlihat baru saja ditempel. Saat deklarasi, Fauzi dan Nachrowi, mengedepankan isu putra daerah.

Pasangan ini berangkat ke KPU Provinsi DKI Jakarta sekitar pukul 21.22 WIB. Dikawal polisi, keduanya berangkat dengan bus tiga perempat berpelat nomor B-7942-IW. Seisi bus dipenuhi fungsionaris delapan partai pendukung koalisi: Demokrat, PAN, PKB, Hanura, PBB, Partai Matahari Bangsa, PDS, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Satu bus berikutnya diisi para pendukung.

***

Proses terpilihnya Jokowi di PDIP lumayan berbelit, terkait dinamika internal dan antarpartai. Friksi internal pun terkait konteks lokal Jakarta, Jawa Tengah, dan agenda nasional 2014. Dari penelisikan Gatra, faksi Taufiq Kiemas, lewat operatornya, Ahmad Basarah, berusaha berkoalisi dengan Demokrat, dengan mendukung petahana, Fauzi Bowo, mirip skenario pemilihan gubernur 2007. Skenario ini memunculkan nama Adang Ruchiatna sebagai pasangan Fauzi.

Adang sendiri secara terbuka, baik kepada pers maupun dalam Rakerdasus PDIP Jakarta, Minggu lalu, menyangkal telah dihubungi sebagai cawagub. Tapi sumber Gatra di PDIP menyebutkan, Adang sudah mengambil formulir. Situasi bergeser ketika Anas Urbaningrum tiba-tiba mengumumkan duet Fauzi-Adang.

Pada saat bersamaan, di basis PDIP Jakarta makin kuat suara penolakan pada Fauzi Bowo. "Di bawah itu, yang penting jangan Foke," kata Boy Sadikin, Wakil Ketua PDIP Jakarta. PDIP kecewa pada kepemimpinan Fauzi. Perhitungan lain, kata Boy, koalisi dengan Demokrat saat ini tidak menguntungkan untuk Pemilu 2014. Apalagi, SBY sedang disorot soal BBM. "Kalau koalisi, makin ancur kita," kata Boy kepada Gatra.

Fungsionaris PDIP yang lain mengakui, sebenarnya masih ada faksi lain di PDIP yang ingin bersama Fauzi Bowo. Tapi sebagian besar DPC menolak, yakni Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur. Jakarta Barat dan Utara masih fifty-fifty. Pengurus PDIP yang menolak Fauzi umumnya kompak mendukung Jokowi.

Dalam situasi demikian, ada tawaran koalisi dari Gerindra. "Gerindra mau bergabung asalkan yang diusung Jokowi," kata Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDIP. Makin kuatlah dukungan pada Jokowi. Menguatnya suara Jokowi, khususnya pasca-ledakan berita mobil Esemka, membuat kubu Taufiq Kiemas kurang nyaman. Sedangkan Jokowi sendiri tidak cukup berambisi. "Orang seperti Jokowi ini harus didorong. Dia sempat ragu," kata Ribka.

Pintu masuk Jokowi ke DPP PDIP hingga akhirnya lolos sebagai calon, menurut sumber Gatra, lewat Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP PDIP, dan Ketua PDIP Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Mereka pasang badan membela Jokowi di depan Mega. Kalau Jokowi terpilih di Jakarta, ada perhitungan, lumayan bisa meredakan ketegangannya dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, yang juga kader PDIP.

Beredar pula analisis lain bahwa Tjahjo Kumolo mengincar pos Gubernur Jawa Tengah. Kalau Jokowi lolos di Jakarta, peluang Tjahjo kian mudah. Sebagian pendukung Jokowi berpandangan, sebaiknya Jokowi di Jawa Tengah saja yang penduduknya 30 juta ketimbang Jakarta yang hanya sekitar 9 juta. "Tapi, untuk melawan Foke, tidak ada sosok lain kecuali Jokowi," kata fungsionaris PDIP yang dari awal getol memperjuangkan Jokowi.

Tampilnya Jokowi bukan hanya bersinggungan dengan friksi lokal PDIP, melainkan juga reputasi nasional tokoh PDIP yang lain. Bila Jokowi diberi jalan masuk ke Jakarta, lalu menang dan namanya terus harum, ada analisis, bisa menjadi saingan bagi promosi Puan Maharani, putri Megawati, sebagai penerus trah politik. Berbagai kalkulasi macam inilah yang membuat pencalonan Jokowi berliku dan baru ditetapkan Minggu sore lalu.

Gagalnya rencana koalisi PDIP dengan Demokrat, sehingga memunculkan duet Jokowi dan Ahok, peraih penghargaan tokoh antikorupsi 2006, membuat pemilih Jakarta justru tersajikan alternatif wajah baru yang segar. Begitu pula akibat gagalnya koalisi PKS dan Demokrat, yang memunculkan sosok Hidayat dan Didik.

Suasana pemilu kepada daerah (pilkada) DKI kali ini jadi berbeda dari pemilihan gubernur 2007 yang membosankan. Saat itu, sebagian besar parpol utama memilih jalan aman dengan cara keroyokan mendukung Fauzi Bowo. Sehingga pemilih hanya disodori dua pilihan pasangan: Fauzi-Prijanto dan Adang Daradjarun-Dani Anwar.

Kini menu pilihan lebih beragam. Selain empat pasangan usulan parpol, juga ada dua pasangan dari jalur independen: Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria. Bagi pemilih Jakarta yang cenderung rasional dan kritis, tersajinya banyak alternatif segar ini berpeluang membangkitkan adrenalin baru partisipasi pilkada.

Asrori S. Karni, Sandika Prihatnala, Gandhi Achmad, Rach Alida Bahaweres, dan Birny Birdieni



Peta Kekuatan Politik DKI Jakarta
Partai Kursi DPRD % Suara sah %
Demokrat 32 34,1% 1 208 855 33,58%
PKS 18 19,1% 620 207 17,23%
PDIP 11 11,7% 386 533 10,74%
Golkar 7 7,4% 232 778 6,47%
PPP 7 7,4% 185 375 5,15%
Gerindra 6 6,3% 185 924 5,16%
PAN 4 4,3% 150 236 4,17%
PDS 4 4,3% 127 590 3,54%
Hanura 4 4,3% 93 754 2,6%
PKB 1 1,1% 73 585 2,04%
94

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta
Syarat Pencalonan: - Kursi minimal 15% (15 kursi) - Suara sah minimal 15% (539.986 suara)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com