Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

PENDIDIKAN

Mencegah Dokter Abal-abal

Dirjen Dikti menghentikan pemberian izin baru pendirian Fakultas Kedokteran. Masih banyak program studi kedokteran berakreditasi C, bahkan ada yang tidak terakreditasi.

Ketika Anda sakit, pernahkan bertanya kepada dokter yang merawat: Pak Dokter, lulusan perguruan tinggi mana? Mungkin tidak pernah, tetapi sekali-sekali tak ada salahnya dicoba. Maklum saja, menurut tinjauan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sejumlah fakultas kedokteran di beberapa daerah yang didirikan pada 2008-2010 tidak diimbangi dengan penyediaan dosen dan prasarana pendidikan yang memadai. ''Akibatnya, sebagian fakultas kedokteran hanya memiliki akreditasi C, bahkan banyak yang belum terakreditasi,'' kata Ketua KKI, Menaldi Rasmin.

Menaldi juga menunjukkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada 2009 terdapat 69 fakultas kedokteran di Indonesia. Sebanyak 31 fakultas dikelola universitas negeri dan 38 fakultas dikelola swasta. Namun dari jumlah sebanyak itu, hanya 16 fakultas kedokteran yang mendapat akreditasi A, sebanyak 18 fakultas terakreditasi B, dan sisanya, 10 fakultas terakreditasi C. ''Sisanya belum terakreditasi,'' tutur Menaldi kepada Gatra, awal Februari lalu.

Salah satu penyebab kondisi ini, menurut Menaldi, adalah membludaknya jumlah fakultas kedokteran secara nasional, tanpa diikuti dengan baku mutu yang sesuai dengan standar. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendiknas) menunjukkan, awalnya jumlah fakultas kedokteran mencapai 52 pada 2009. Tapi jumlah ini melonjak menjadi 72 fakultas pada 2010.

''Ini jelas, ada ketimpangan antara fakultas kedokteran yang telah mapan dengan yang baru berjalan enam bulan atau setahun terakhir,'' kata Menaldi. Puluhan fakultas baru itu harus mengejar ketinggalannya sedangkan fakultas yang telah mapan jangan sampai lengah meningkatkan mutu. Selain itu, para fakultas mapan itu, jika telah memperoleh akreditasi A, juga menjadi fakultas pembina. Namun mereka hanya bisa membina maksimal dua fakultas saja. ''Lebih dari itu dinilai tidak maksimal pembinaannya,'' kata Menaldi.

Walhasil, melihat kondisi ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendiknas, akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian izin baru pembukaan program studi kedokteran, Januari lalu. Menurut Menaldi, kebijakan atas rekomendasi dari KKI, pada Desember tahun silam.

Ketika itu KKI melayangkan surat kepada Dikti. Isinya, KKI merekomendasikan agar Dikti menghentikan pemberian izin pembukaan fakultas kedokteran tadi sejak Januari lalu. Bak gayung bersambut, Dirjen Dikti rupanya sehati dengan rekomendasi itu. Menurut Menaldi, soal pendirian dan penutupan program studi fakultas kedokteran adalah sepenuhnya menjadi wewenang Dikti.

Namun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran, mengatur agar Dirjen Dikti meminta rekomendasi sejumlah kelompok inti yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran lebih dulu sebelum memutuskan sesuatu. ''Selain terlibat langsung dalam urusan pendidikan kedokteran, peer group ini haruslah lembaga yang diakui negara dan independen dalam memberikan pendapatnya,'' kata Menaldi.

Nah, KKI adalah salah satu lembaga yang berwenang untuk itu. ''Kami merasa ikut bertanggung jawab agar pendidikan kedokteran tetap dalam kondisi baik dan terjaga kualitasnya,'' kata Menaldi. Maka, melalui mandat undang-undang tersebut, KKI akan memberikan rekomendasi, antara lain terkait dengan izin operasional fakultas kedokteran. Idealnya menurut Menaldi, seluruh pendidikan kedokteran ataupun kedokteran gigi memberlakukan dan memenuhi standar pendidikan dan kompetensi yang sudah ditentukan secara konsisten agar mutunya sama.

Salah satu hal yang menjadi patokan standar baku mutu adalah rasio keberadaan fakultas kedokteran. Menurut Menaldi, perbandingan yang ideal adalah satu fakultas kedokteran untuk 4 juta penduduk. Jadi untuk Indonesia yang berpenduduk 240 juta jiwa, maka fakultas kedokteran yang memadai adalah sekitar 60 fakultas. Padahal, kini telah berdiri setidaknya 72 fakultas kedokteran di Indonesia. ''Jadi kita sebenarnya telah melampaui batas,'' kata Menaldi.

Tapi bukankah kebutuhan tenaga dokter jadi terpenuhi? Memang, jika berpatokan pada rasio ideal yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hendaknya seorang dokter dapat melayani setiap 2.500 penduduk dalam suatu wilayah.

Saat ini, data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio yang terjadi adalah seorang dokter harus melayani sekitar 3.400 penduduk. ''Saat ini jumlah dokter di Indonesia hanya 40.000 orang, seharusnya dari pemantauan dan penelitian kami minimalnya harus ada 70.000 orang,'' kata Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR-RI, komisi yang membidangi kesehatan kepada pers.

Jadi, menurut kalkulasi Menaldi, jika kini ada 72 fakultas kedokteran, maka sebenarnya rasio ideal itu dapat tercapai pada 2014. Hanya saja, masalahnya bukan sekadar mencapai rasio ideal, ''Tetapi bagaimana membuat dokter-dokter ini tersebar merata di semua wilayah. Apalagi, mayoritas fakultas kedokteran ini berada di Pulau Jawa,'' kata Menaldi lagi.

Menurut Dirjen Dikti Kemendiknas, Djoko Santoso, persoalan pendidikan dokter ini memang tengah dibenahi. ''Kami petakan dulu masalahnya, mulai dari sumber daya manusia, struktur pendidikan termasuk prosedur pengelolaannya. Semuanya harus diperbaiki,'' katanya. Djoko menyebut program pembenahan itu sebagai Health Professional Education Quality (HPEQ). Didalamnya termasuk pembenahan pengaturan, cara mengakreditasi, perencanaan dan sebagainya. ''Perguruan tinggi yang sudah mantap fakultas atau program studinya, akan memperkuat fakultas lain,'' katanya.

Djoko mencontohkan, jika suatu program studi kedokteran memiliki kapasitas 50 orang, jangan sampai menerima mahasiswa hingga 500 orang. ''Para dokter itu juga nanti harus menjalani uji kompentensi dari pihak Kementerian Kesehatan atau lembaga lainnya, sesuai dengan yang dibutuhkan,'' tutur Djoko.

Karena itulah, Menaldi melanjutkan, pendidikan kedokteran sebenarnya tak semata tentang kesehatan manusia saja, tetapi lebih dalam lagi, yakin tentang pengabdian terhadap kemanusiaan. ''Yang mau dicetak adalah dokter yang bekerja untuk kemanusiaan,'' ujar kata Menaldi. Untuk mewujudkannya, tentu harus dimulai dengan pembenahan penyelenggaraan pendidikan tadi.

Sebuah program studi kedokteran abal-abal tentu akan menghasilkan dokter abal-abal. Jika ini yang terjadi, yang ketiban repot, tentu para pasien.

Nur Hidayat dan Sandika Prihatnala

Persyaratan Pendirian Fakultas Kedokteran
1. Merupakan program studi di bawah universitas (bukan sekolah tinggi atau institut).

2. Mempunyai staf akademik/dosen, khususnya cabang ilmu kedokteran minimal di tahun pertama 24 orang.

3. Mempunyai tenaga kependidikan (administrasi dan penunjang medik) minimal delapan orang.

4. Mempunyai sarana dan prasarana yang harus ada di tahun pertama: a. Ruangan: ruang kuliah, ruang diskusi, ruang dosen, ruang administrasi akademik, ruang baca, ruang kantor, ruang kegiatan mahasiswa, ruang komputer dan fasilitas IT, ruang laboratorium klinik, perpustakaan. b. Lahan pendidikan kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas (puskesmas, posyandu, dan sebagainya).

c. Rumah sakit pendidikan (rumah sakit pendidikan utama yang akan digunakan dalam kepaniteraan klinik).

5. Sumber dana yang jelas dan akuntabel

6. Penerimaan mahasiswa direncanakan dalam tiga tahun pertama tidak boleh lebih dari 50 orang/tahun.

7. Komitmen dari pemohon/pendiri, pemerintah daerah.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 18 / XVIII 8-14 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ikon
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Seni
Seni Rupa
Suplemen
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com