Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Koruptor Dibikin Miskin

Terbukti melakukan pencucian uang, seluruh aset Gayus diperintahkan dirampas untuk negara oleh Pengadilan Tipikor. Dhana Widyatmika terancam pasal yang sama. Mungkinkah hukuman memiskinkan koruptor bisa membuat orang takut melakukan korupsi?

Mobilindo 88 di Jalan Raya Dermaga 8, Duren Sawit, Jakarta Timur, tidak lagi terlihat seperti showroom. Tampak satu truk merah yang tidak lagi memiliki kaca depan, dan pecahannya berserakan di ruang kemudi. Truk-truk lain dipenuhi coretan makian. Bagian bengkel showroom itu juga berantakan.

Jumat pekan lalu, showroom itu menjadi pelampiasan amarah 20 karyawannya. Mereka emosional karena nasibnya terkatung-katung sejak showroom itu disita Kejaksaan Agung. Para karyawan itu, menurut Endang, Koordinator Keamanan Mobilindo 88, memang dibubarkan. "Ya, mau bagaimana lagi, siapa yang mau membayar mereka?'' katanya kepada Putri Adityowati dari Gatra.

Untuk membayar gaji terakhir mereka saja, manajemen perusahaan menjual besi-besi bekas. Kata Endang, mereka tak bisa lagi mencairkan uang karena rekening perusahaan telah diblokir. Selain itu, sebanyak 17 truk milik PT Mitra Mandiri Mobilindo itu disita tim penyidik Kejaksaan Agung dan dititipkan di Rumah Barang Sitaan Negara (Rubasan).

Showroom itu adalah satu dari sekian banyak aset milik Dhana Widyatmika yang disita Kejaksaan Agung. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan itu menjadi tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ia dicurigai memiliki dana di rekeningnya sebanyak Rp 60 milyar, yang belum diketahui asal-usulnya.

Ketika showroom itu dirusak, Dhana sedang menjalani pemeriksaan maraton yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia diperiksa sejak pagi. Sore harinya, ia diboyong ke kantor Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. "Saya mau melakukan pemeriksaan data di Bank Mandiri. Itu aja," kata Dhana ketika dicegat wartawan.

Informasi dari Kejaksaan Agung menyebutkan, pegawai negeri sipil golongan III/c itu memiliki lima rekening bank. Salah satunya adalah rekening Bank Mandiri (empat lainnya ada di BNI, Bank Mega, Bank Bukopin, dan BCA). Soal berapakah duit Dhana yang tersimpan di masing-masing bank, masih dirahasiakan Kejaksaan Agung. Namun Dhana disebut-sebut memiliki dana US$ 250.000 atau sekitar Rp 22,5 milyar.

Dari kuasa hukum Dhana, Daniel Alfredo, diperoleh kabar bahwa petang itu tim penyidik menyita safe deposit box milik Dhana di Bank Mandiri. Kotak deposit itu, kata Daniel, berisi uang US$ 28.000 (sekitar Rp 2,5 milyar), bukan US$ 250.000. Di dalamnya juga ada uang Rp 10 juta dan emas 1 kilogram. Di sana, tersimpan pula beberapa lembar ijazah dan surat sertifikat tanah. Menurut Daniel, emas dan surat tanah itu adalah warisan orangtua kliennya. Tapi ia tidak menyebut asal-usul uang dolar dan rupiah yang disimpan Dhana.

Selepas magrib, Dhana kembali ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa lagi. Sekitar pukul 21.00 WIB, ia keluar dari Gedung Bundar. Tapi ia tidak menuju mobilnya. Dengan kawalan sejumlah petugas keamanan Kejaksaan Agung, ia disambut Toyota Kijang Innova milik tim satuan khusus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari hasil penyidikan, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Adi Togarisman, penyidik menilai Dhana cukup kuat untuk ditahan sampai 20 hari selanjutnya. Penahanan itu, menurut dia, dikenakan karena ada kekhawatiran tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Dhana masih tersenyum sebelum memasuki mobil. "Saya akan jalani," katanya, singkat. Mobil itu lalu melaju ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, beberapa ratus meter dari Gedung Bundar. Penahanan itu menjadi kado ulang tahun ke-38 Dhana, yang jatuh keesokan harinya.

***

Selama dua hari diperiksa secara maraton itu, menurut Daniel, kliennya masih dicecar dengan pertanyaan umum, seperti riwayat pekerjaan. Sebelum pindah ke Unit Pelayanan Pajak Daerah Kantor Camat Setiabudi, Jakarta Selatan, awal bulan lalu, Dhana adalah seorang accounting representative (AR). Tugasnya, memberikan pelayanan dan tempat konsultasi wajib pajak (WP). Ia juga bertugas membuat profil wajib pajak.

"Artinya, usaha apa, seperti apa kegiatan perusahaan, serta kewajibannya," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP), Dedi Rudaedi, kepada Birny Birdieni dari Gatra. Bila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya, AR bertugas menegur dan mengingatkan. Seorang AR bisa menangani 10 hingga ratusan WP. "Tergantung kantor pelayanan pajak (KPP)," katanya.

Sebelum pindah, lanjut Dedi, Dhana bertugas di KPP Wajib Pajak Besar 2. Wajib pajak besar di Indonesia cenderung perusahaan besar yang jumlahnya hanya 1.000. Jadi, Dhana tidak akan memegang banyak WP. Sayangnya, menurut Daniel, Dhana tidak ingat perusahaan mana saja yang dia tangani.

Aksi Dhana diduga terkait dengan jabatan istrinya, Diah Anggraeni (DA), di Ditjen Pajak. Sinyal itu juga disampaikan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, yang menyatakan bahwa kasus Dhana berawal dari laporan PPATK soal Diah, bukan Dhana. Agus Marto pun menyebut pegawai Ditjen Pajak berinisial H, yang disebut-sebut sebagai Herly Isdiharsono. Ia bekerja sama dengan Dhana dalam bisnis mobil. Namun, sejak kasus Dhana mencuat, Herly yang diisukan sedang dalam proses pemecatan itu menghilang.

Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Arnold Angkouw, mengatakan bahwa ada enam perusahaan nasional yang diuntungkan Dhana. Jumlah itu, menurut dia, masih bisa bertambah. Ia memastikan, enam perusahaan itu termasuk dalam 147 perusahaan yang keberatan pajaknya ditangani terpidana pajak Gayus Tambunan. Berkembang dugaan, Dhana, Gayus, dan Diah bekerja sama dalam mengeruk pundi-pundi "pasiennya". Sekalipun begitu, baik Gayus maupun Dhana sama-sama mengaku tidak kenal satu sama lain.

Kamis pekan lalu, Gayus divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pula denda Rp 1 milyar subsider empat bulan penjara. Gayus juga dibikin miskin karena majelis hakim yang dipimpin Suhartoyo memutuskan bahwa seluruh harta kekayaan Gayus dirampas untuk negara.

Nilai aset Gayus yang disita mencapai Rp 74 milyar dalam berbagai bentuk, baik rumah, kendaraan, emas murni, maupun aset yang berada di safe deposit box. ''Majelis menilai perlu karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa,'' kata Humas Pengadilan Tipikor, Sudjatmiko. Sebelumnya, vonis Gayus selama 20 tahun penjara sudah berkekuatan hukum tetap. Ketika itu, ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana gratifikasi, pajak, dan pemalsuan surat.

***

Undang-Undang Pencucian Uang, menurut Donal Fariz, peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW), memberi peluang penyitaan seluruh aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor, kata dia, menjadi solusi alternatif karena hukuman denda dan penjara sama sekali tidak efektif menciptakan efek jera. Ia melihat, tipikal koruptor Indonesia melakukan korupsi karena serakah (by greed), bukan by need (butuh). "Mereka itu jenis orang yang lebih takut menjadi miskin daripada sama penjara," kata Donal.

Apakah penyitaan harta Dhana itu termasuk upaya memiskinkannya? Kata Daniel, hampir semua aset dan uang Dhana di bank disita kejaksaan. Tetapi, hingga kini, ia belum tahu kerugian negara akibat perbuatan Dhana. "Recehan hasil minimart saja disita juga," katanya kepada Ade Faizal Alami dari Gatra.

Dalam perkara korupsi, menurut Prof. Indrianto Seno Aji, penuntut umum harus membuktikan tidak pidana korupsinya. Sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang, tutur yuris pidana itu, terdakwa harus membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari kejahatan. Bila ia tidak bisa membuktikannya, aset itu dirampas untuk negara. "Itulah yang disebut pembuktian terbalik," kata Indrianto. Di situlah, menurut dia, pemiskinan koruptor dilakukan.

Rita Triana Budiarti, Sandika Prihatnala, dan Bernadetta Febriana

Orang Baik Bisa Jadi Jahat
Kasus-kasus penyelewengan pajak yang melibatkan petugas pajak, seperti Gayus Tambunan, Bahasyim Assifie, dan sekarang Dhana Widyatmika, secara umum bermula dari timbulnya sengketa pajak. Yakni adanya ketidakcocokan antara hitungan kewajiban bayar pajak dari kantor pajak dan hitungan dari wajib pajak. Ini pula yang pernah dialami seorang wajib pajak, sebut saja namanya Suradi.

Kejadiannya memang tujuh tahun silam. Namun Suradi masih mengingat secar detail sengketa pajak perusahaannya yang berujung pemerasan oleh petugas pajak itu. "Awalnya, saya mendapat surat teguran dari kantor pajak bahwa pajak yang saya setor masih kurang," ujar pengusaha yang memiliki dua perusahaan properti itu kepada Gatra, Ahad pekan lalu.

Beberapa hari setelah menerima surat teguran, seorang petugas pajak, Andi, bukan nama sebenarnya, datang ke kantor Suradi. Kepada Suradi, Andi bilang, pajak yang dibayar masih kurang. Menurut Andi, seharusnya Suradi membayar Rp 1 milyar untuk pajak penjualan properti, tapi Suradi hanya menyetor Rp 700 juta. Jadi, ada kekurangan bayar Rp 300 juta. Suradi tak terima dituding kurang bayar. "Saya bantah. Saya yakin, hitung-hitungan pajak saya sudah tepat," ungkap pria berusia 47 tahun itu.

Ketidakcocokan itu, kata Suradi, terjadi lantaran berbedanya patokan yang digunakan untuk hitung-hitungan pajak. Kantor pajak menghitung pajak berdasarkan patokan daftar harga properti yang dikeluarkan perusahaan Suradi. Padahal, menurut Suradi, price list itu sama sekali tak bisa dijadikan patokan untuk menghitung pajak. Sebab, dalam kenyataan, seringkali perusahaan Suradi menjual properti ke konsumennya dengan harga lebih murah karena ada diskon.

Sempat terjadi adu argumen antara Andi dan Suradi, tapi akhirnya Suradi menyerah. "Saya berikan dia (Andi) uang Rp 300 juta dalam bentuk cek rupiah dan dolar," kata Suradi. Belakangan, Suradi mengetahui bahwa uang yang ia serahkan ke Andi bukannya disetor ke kantor pajak negara sebagai biaya kekurangan bayar, melainkan masuk ke kantong Andi dan anggota jaringan mafianya. "Dia kan ada timnya. Jadi, ya, bagi-bagi ke orang-orangnya itu," tutur Suradi.

Kapok mendapat surat teguran kurang bayar, Suradi memakai strategi khusus. Untuk membuat laporan pajak tahun berikutnya, Suradi mempekerjakan Andi sebagai konsultan pajak perusahaannya. Sejak itu, Suradi tidak pernah dihadapkan pada masalah pembayaran pajak. Meski mengaku membayar puluhan juta rupiah untuk uang jasa Andi, Suradi membantah telah menjadi bagian dari mafia pajak. "Saya cuma minta dia hitung pajak saya yang benar. Saya ini kan nggak mengerti aturan pajak," ia menambahkan.

Pengamat perpajakan, Darussalam, menilai penyelewengan pajak akan terus terjadi jika peluang untuk melakukannya masih terbuka lebar. Karena itu, ia tidak heran, setelah kasus Gayus dan Bahasyim mulai redup, kini muncul kasus Dhana. "Selama masih ada peluang, aparat pajak dan wajib pajak yang tadinya baik pun bisa berubah jadi jahat," ucap Darussalam.

Peluang itu, menurut Darussalam, terjadi karena peraturan perpajakan, dari level undang-undang hingga keputusan Direktur Jenderal Pajak tidak rigid, sehingga sering menimbulkan multitafsir. Selain itu, masih ada satu aturan dengan aturan lain yang tumpang tindih. "Kata kuncinya agar tidak ada peluang, segera revisi peraturan perpajakannya," katanya.

Sementara itu, Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban internal terkait adanya sejumlah oknum pegawai pajak yang melakukan pelanggaran hukum. Menurut dia, selama 2011, banyak pegawai pajak yang mendapat sanksi karena kelakuan yang tidak terpuji. "Ada belasan pegawai pajak yang saya usulkan untuk dipecat dengan tidak hormat. Saya sendiri yang tanda tangan surat usulannya," kata Fuad kepada Gatra.

Sujud Dwi Pratisto, Andya Dhyaksa, dan Haris Firdaus
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 18 / XVIII 8-14 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ikon
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Seni
Seni Rupa
Suplemen
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com