Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

SUPLEMEN

Studi Berkualitas untuk Peningkatan Kualitas Bangsa

Pendidikan Berkualitas menentukan kualitas suatu bangsa. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tak hanya butuh sarana dan prasarana. Kualitas program studi di perguruan tinggi patut jadi perhatian.

Ada keterkaitan erat antara kualitas pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, beberapa waktu yang lalu. Menurut Mohammad Nuh, untuk mengetahui daya saing suatu negara, bisa dilihat melalui Indeks Prestasi Manusia (IPM) yang tergambar dalam tiga komponen, yakni indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. ''Melalui indeks pendidikan, ekspektasinya dapat dilihat dari lamanya bersekolah,'' kata Mohammad Nuh.

''Jika wajib belajar semakin lama, maka competitiveness-nya (daya saing) semakin kuat. Pendapatan per kapita pun akan naik,'' tambahnya. Atas dasar itulah, saat ini, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai merintis perpanjangan masa wajib belajar. Dari semula 9 tahun menjadi 12 tahun. Selain peningkatan melalui rintisan wajib belajar menjadi 12 tahun, Kemendikbud juga meningkatkan kualitas pendidikan di sektor lainnya.

Tak terkecuali untuk peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, baik untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Untuk hal ini, kebijakan tentang peningkatan kualitas program studi yang digelar di tiap-tiap perguruan tinggi pun ditingkatkan dengan bantuan program maupun dengan regulasi dari Kemendikbud.

Akreditasi Program Studi

Guna mendukung penjaminan mutu program studi, Kemendikbud melakukan akreditasi bagi semua program studi dari semua institusi perguruan tinggi di Indonesia. Jika mengacu pada undang-undang yang berlaku, Kemendikbud memberikan tanggung jawab pelaksanaan akreditasi program tersebut kepada Badan Akreditasi Nasional untuk Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas dalam penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi. Tentu, hal ini guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademiknya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen itu dijabarkan melalui standar akreditasi beserta alat ukurnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, semua perguruan tinggi, termasuk PTS yang memiliki program studi yang belum terakreditasi, tidak dapat meluluskan mahasiswanya. Pemerintah sendiri memberikan tenggang hingga Mei 2012 nanti bagi seluruh program studi di perguruan tinggi untuk diakreditasi. Selepas itu, perguruan tinggi yang belum terakreditasi tidak dapat meluluskan mahasiswa.

Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Tengah Prof. Dr. Yohanes Sutomo mengatakan, Aptisi mendorong program studi yang belum terakreditasi untuk segera mengajukan diri agar diakreditasi. Hal senada juga disampaikan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI Jawa Tengah Prof. Mustafid. Menurut data yang dimilikinya, di Jawa Tengah ada sekitar 60% program studi yang belum terakreditasi dari 1.000 program studi yang ada di PTS. Program studi tersebut tersebar di 238 PTS di Jawa Tengah.

Status akreditasi suatu perguruan tinggi menjadi salah satu cermin kinerja perguruan tinggi. Akreditasi juga dapat pula menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan. Dalam sebuah akreditasi, status terdaftar, diakui atau disamakan diberikan kepada PTS, sedangkan status terakreditasi atau nir-akreditasi diberikan kepada semua perguruan tinggi, baik PTN maupun PT Kedinasan.

Koordinator Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, Ilza Mayuni, mengatakan semua PTS harus memperpanjang atau mendaftarkan status akreditasi program studinya. PTS yang terlambat mengurus proses akreditasi dapat dikenai sanksi. Saat ini, di DKI Jakarta terdapat kurang lebih 340 PTS. Dari jumlah tersebut, paling tidak, ada 1.576 program studi yang berjalan. Dari jumlah itu, sekitar 51% program studi telah mendapat akreditasi dari BAN-PT. Namun, kata Illza jumlah tersebut sangat mungkin berubah, mengingat proses akreditasi masih terus dilakukan BAN-PT dengan rekomendasi dari Kopertis. ''Setahun terakhir, dengan berbagai sebab, kita sudah menutup sekitar 39 program studi,'' kata Illza.

Mencetak Program Studi Berkualitas dengan Hibah Kompetensi

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan dambaan bagi banyak pihak, baik pemerintah, penyelenggara maupun pengguna. Terlebih lagi, apabila pendidikan tinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses masyarakat dengan mudah. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik. Hal ini merupakan salah satu mekanisme perluasan akses yang diharapkan.

Terkait proses pengajuan izin penyelenggaraan program studi baru, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (Ditjen Dikti) membuat kombinasi mekanisme pendaftaran secara offline dan online. Hal ini didasarkan pada surat Keputusan Mendiknas tentang pedoman pembukaan program studi yang khusus mengenai Sistem Penjaminan Mutu. Sedangkan substansi dari proses pengajuan izin penyelenggaraan program studi baru mengacu pada PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ditjen Dikti, dalam upaya mengembangkan secara berkesinambungan perguruan tinggi di Indonesia, melaksanakan program hibah kompetisi yang dimulai sejak 1995. Sebelum tahun 1995 program pengembangan tersebut merupakan program pengembangan yang berbasis investasi (SUDR, HEP), kemudian dilanjutkan dengan pengembangan berbasiskan aktivitas untuk tingkat jurusan atau program studi, dan unit-unit penunjangnya (DUE, QUE, DUE-Like, TPSDP, dan Program Hibah Kompetisi).

Pada tingkat jurusan atau program studi khususnya, maupun perguruan tinggi pada umumnya, pelaksanaan program hibah kompetisi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran komunitas akademik agar meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai suatu unit pelaksana pendidikan tinggi. Sesuai dengan perubahan fungsi dan peran Ditjen Dikti menjadi fasilitator untuk memberdayakan perguruan tinggi negeri dan swasta, maka Program Hibah Kompetisi (PHK) pada tahun anggaran 2007 diubah menjadi berbasiskan institusi.

Dalam PHK yang berbasiskan institusi (PHK-I) ini, perguruan tinggi bertanggung-jawab penuh mulai dari pengajuan proposal, pengelolaan program, dan mempertanggung-jawabkan hasil dari pelaksanaan program-program kegiatan tersebut. Salah satu penerima danah hibah dari Dirjen Dikti ini adalah Universitas Islam Indonesia (UII). Universitas yang berada di Yogyakarta ini, mendapatkan dana hibah tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Dana hibah pendidikan yang dikenal dengan Program Hibah Kompetensi Program Studi (PHK-PS) ini, dikelola secara internal di lingkup UII melalui Badan Pengembangan Akademik (BPA). Menurut Rektor UII Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dana hibah pengembangan akademik tersebut dijadikan modal awal untuk mendorong peningkatan kualitas program studi di lingkungan UII. ''Target berikutnya dengan pencapaian kualitas program studi, dan mengangkat UII menjadi universitas bertaraf internasional,'' kata Prof. Edy Suandi.

Prof. Edy Suandi, yang juga Ketua Umum Asosiasi perguruan Tinggi Swasta Indonesia ini menjelaskan, ada dua jenis dana hibah, yakni dana hibah program pengembangan studi untuk meningkatkan peringkat akreditasi nasional program studi oleh BAN-PT dan hibah pengembangan program studi unggulan. ''Semakin meningkatnya kualitas produksi dan program unggulan, berdampak pada kualitas lulusan. Sehingga dapat menciptakan peluang kerja,'' kata Prof. Edy.

Internasionalisasi Program Studi

Jika UII memacu peningkatan kualitas program studi melalui dana hibah kompetensi dari Ditjen Dikti, lain halnya Institut Teknologi Bandung (ITB). Sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia ini dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikannya, melakukan program internasionalisasi program studi. Langkah ini, kata Ketua Satuan Penjamin Mutu ITB, Ichsan Setya Putra, saat seminar nasional Akreditasi Internasional: Lesson Learned & New Direction di kampus ITB, 5 Februari lalu, dilakukan untuk meningkatkan kualitas keilmuan bagi para mahasiswa.

Selain itu, kata Ichsan, sudah menjadi agenda ITB untuk mengakreditasi secara internasional program studi dalam jumlah yang banyak. Saat ini sudah ada dua program studi di ITB yang telah didatangi Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), sebuah lembaga akreditasi internasional asal Amerika Serikat .''Selain itu, sejumlah program studi bidang engineering lain juga akan ditargetkan untuk diakreditasi ABET,'' jelas Ichsan.

Ichsan menguraikan, ABET hanya diperuntukkan bagi program studi teknik, namun untuk program studi lain ada akreditasi internasional yang lebih spesifik seperti arsitektur. Bahkan, katanya, tahun ini sudah ada program studi yang akan mendapatkan akreditasi internasional, yakni bisnis manajemen. "Dan bukan hanya itu, untuk program studi teknik kami juga sedang menjajaki dengan badan akreditasi dari Jepang," kata Ichsan.

Untuk memuluskan niat menginternasionalisasikan program studi, salah satu persiapan yang dilakukan ITB adalah dengan menyusun kurikulum berbasis outcomes. Saat ini, pihaknya sudah berbicara dengan berbagai pimpinan program studi untuk menyosialisasikannya. "Kami akan upayakan seluruhnya menyesuaikan dengan sistem itu. Pada 2013, semua kurikulum ITB sudah berbasis outcomes. Dengan kurikulum ini mahasiswa dididik untuk menjadi sarjana yang sesuai dengan kompetensinya," jelas Ichsan.

Wakil Rektor Bidang Komunikasi Informasi Kemitraan dan Alumni ITB, Hasanudin Zaenal Abidin, mengatakan akreditasi internasional dilakukan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan bermanfaat bagi bangsa. "Kami ingin menjadi world class university yang berkebangsaan. Artinya, dari sisi keilmuan kami ingin menjadi berkualitas internasional. Namun keilmuan tersebut dapat bermanfaat untuk membangun Indonesia," katanya.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya untuk peningkatan kualitas program studi, apa pun bentuknya, sejatinya untuk meningkatkan daya saing para lulusan dari pergurun tinggi di Indonesia. Peningkatan ini, tentu juga dibarengi dengan peningkatan kualitas lain, seperti para pengajar (dosen) dan sarana penunjang akademik lainnya. Dengan begitu, upaya peningkatan daya saing ini, sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Prestasi Manusia sebagai cita-cita bersama.

Arif Sugiono
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 18 / XVIII 8-14 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ikon
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Seni
Seni Rupa
Suplemen
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com