Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Cara Lebih Ampuh Berburu Rekening Gendut

Pasal pencucian uang mengancam PNS pemilik rekening jumbo. KPK mulai menjerat tersangka kasus korupsi. Partai politik yang terbukti menikmati dana pencucian uang bisa dibekukan dengan denda Rp 100 milyar.

Rumah berpagar hijau di Jalan Elang Indopura Blok A1 Nomor 15 itu seperti rumah lainnya di kompleks Curug Indah, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Rumah peninggalan mendiang Putu Martana, perwira menengah Angkatan Udara berpangkat kolonel, itu tidak pernah direnovasi, meski putra sulungnya, Dhana Widyatmika, telah berkeluarga. "Perabotannya di dalam juga nggak banyak berubah sejak ibunya meninggal," ujar F.X. Soepardi, bekas ketua RT di sana.

Bagi Hudori, Wakil Lurah Cipinang Melayu, tak ada barang yang bisa dibilang mewah sekali di rumah Dhana. ''Biasa-biasa saja,'' kata dia. Rumah itu terdiri dari dua lantai. "Kata pembantunya, 'Bapak sering ada di atas'," kata Hudori kepada Jennar Kiansantang dari Gatra. Ruang di lantai atas yang diduga ruang kerja Dhana itu juga tidak terlalu besar.

Tapi, siapa sangka, tiba-tiba rumah seluas 260 meter persegi itu digeledah penyidik Kejaksaan Agung, Selasa pekan lalu. Hudori yang menyaksikan penggeledahan itu menuturkan, para penyidik bekerja mulai lohor hingga menjelang magrib. Ketika para petugas datang, rumah itu hanya dihuni dua pembantu perempuan dan seorang bayi. Pasangan Dhana-Diah, menurut Soepardi, memang baru dikaruniai satu anak, berumur satu atau dua tahun.

Di dalam rumah, penyidik menemukan Mini Cooper limited edition warna hijau yang masih gres, dengan nomor polisi B-907-DA. Huruf "DA" di belakang angka itu sama dengan inisial nama istri Dhana, Diah Anggraeni. Sedan mewah buatan Eropa itu langsung disita penyidik. Menurut Hudori, dari rumah bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) golongan III/C itu, penyidik juga menyita kalung emas dan sejumlah dokumen.

***

Nama Dhana Widyatmika, 38 tahun, mendadak naik daun, akhir pekan lalu. Betapa tidak, ia disebut-sebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pemilik rekening Rp 80 milyar yang tersebar di 18 bank. Namanya muncul karena dalam satu kali transfer ke rekening istrinya, ia bisa mengirim US$ 250.000 atau sekitar Rp 2,25 milyar. Dhana juga disebut memiliki showroom mobil dan minimarket. Tapi jumlah kekayaan yang ia laporkan ke negara hanya Rp 1,2 milyar.

Dhana dan istrinya tercatat sebagai pegawai Ditjen Pajak sejak 1997. Dhana adalah kakak kelas terpidana mafia pajak, Gayus Tambunan, di STAN. Ia juga alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia. Namun, atas permintaan sendiri, sejak 12 Januari lalu Dhana pindah ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta. Sedangkan sang istri tetap bekerja di kantor pusat Ditjen Pajak.

Sejak 16 Februari lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Dhana sebagai tersangka kasus korupsi. Ia dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena diduga menerima suap ketika menjadi petugas pajak. Atas permintaan kejaksaan, pihak imigrasi juga telah mencegah Dhana bepergian ke luar negeri per 21 Februari lalu.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkouw, menyebutkan bahwa penyidik telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendapatkan alat bukti tindak pidana yang dilakukan Dhana. Dari penggeledahan itu, kata Arnold, penyidik mendapatkan sejumlah dokumen, sertifikat, dan uang. Beberapa rekening milik Dhana, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika, juga telah diblokir. "Kami masih mendalami dokumen yang kami sita," ujar Arnold.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, menduga bahwa Dhana melakukan tindak pidana sejak 2002, ketika menjadi pemeriksa di Ditjen Pajak. Aksinya baru diketahui setelah Kejaksaan Agung menerima laporan masyarakat yang melihat kekayaan Dhana melebihi kepatutan. Laporan itu diperkuat hasil penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening mencurigakan Dhana dan istrinya.

Tapi Noor belum bisa menjelaskan bagaimana Dhana menjalankan aksinya. "Sedang didalami penyidik Kejaksaan Agung," ia memberi alasan. Sumber Gatra di sebuah lembaga pemerintah menyebutkan, Dhana beroperasi dengan cara menggunakan dua kartu tanda penduduk (KTP) yang berbeda. Sekilas, dua KTP itu tampak sama karena ditulis atas namanya sendiri. Perbedaannya hanya terdapat pada isian kolom pekerjaan. ''Yang satu pegawai pajak, yang satu lagi pengusaha mobil,'' kata sumber itu.

Rupanya, menurut sumber tadi, Dhana mengaku sebagai pengusaha otomotif di bank. Bersama istrinya, Diah Anggraeni, ia memiliki rekening atas nama mereka di 18 bank. Itulah yang kemudian menyulitkan aparat untuk menentukan pemilik sebenarnya harta tersebut. Terlebih, istri Dhana juga pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak.

Sumber itu menuturkan, transaksi Dhana di bank sempat beberapa kali ditunda (suspend). Sekalipun begitu, Dhana tak pernah mengajukan keberatan karena pada saat bersamaan rekeningnya telanjur diblokir kejaksaan. Belakangan diketahui, Dhana juga memiliki safe deposit box di bank. Ketika digeledah, kotak deposit itu berisi logam mulia berupa emas batangan.

Untuk sementara, menurut Noor Rachmad, Dhana dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Tetapi, jika dalam perkembangannya Dhana melakukan pencucian uang, lanjut dia, tersangka juga bisa dijerat dan diperiksa atas modus tersebut. Tersangka, lanjut Noor, bisa pula dikenai pasal gratifikasi, suap-menyuap, pemerasan, dan atau korupsi penyalahgunaan wewenang. "Semua masih sangkaan," katanya.

***

Bisa jadi, kasus Dhana akan menjadi awal dari serial pengungkapan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PNS. Bagaimana tidak, sosok Dhana mengingatkan pada profil PNS muda yang digambarkan Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, akhir November tahun lalu.

Ketika itu, Agus mengungkap catatan PPATK tentang PNS-PNS muda pemilik rekening jumbo yang terindikasi korupsi. ''Anak-anak muda ini pintar. Mereka main di instrumen keuangan,'' kata Agus ketika itu. Para PNS tersebut, menurut Agus, umumnya masih golongan III dan berasal dari instansi-instansi "basah". Usia mereka 28-38 tahun, sebaya Gayus Tambunan, bekas pegawai Ditjen Pajak golongan III/A.

Para pemilik rekening jumbo itu, kata Agus, tersebar di banyak institusi negara secara merata di seluruh Indonesia. ''Korupsinya bisa dari perizinan, pungutan, dan pertanahan," ujarnya. Mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan punya kewenangan yang bisa ditransaksikan. Dalam menjalankan aksinya, menurut Agus, mereka hanya sendiri atau berdua. Tidak tampak ada aliran dana ke atasannya.

Untuk menghilangkan jejak kejahatan, kata Agus pula, mereka "mencuci" uang hasil korupsi itu. Modus pencucian uang yang kerap ditemukan PPATK, antara lain, pemindahbukuan, transfer, pembelian mobil, pembelian properti, emas, atau valuta asing. Ia mencontohkan dua PNS berusia 28 tahun yang membuat proyek fiktif untuk mengeruk fulus Rp 18 milyar.

Uang hasil kejahatan itu kemudian dimasukkan ke rekening istri masing-masing. Oleh istri mereka, uang itu lantas dipecah lagi. Antara lain, untuk asuransi bayi yang berumur lima bulan. "Asuransi pendidikannya di-top up jadi milyaran,'' tutur Agus. Ada juga yang langsung mentransfer uang ratusan juta ke rekening orangtuanya. Melihat agresivitas keluarga PNS-PNS itu, Agus menilai, mereka sudah fasih dan paham betul dalam aksi cuci uang.

Penempatan uang (placing) yang dilakukan PNS pemilik rekening jumbo tersebut, kata Agus, bisa disebut tindak pidana pencucian uang (TPPU). ''Mereka tidak sadar, yang kena Undang-Undang Pencucian Uang itu semuanya. Bayi-bayinya pun bisa kena,'' ujarnya. Label laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) itu, menurut dia, akan melekat seumur hidup pada pelaku pencucian uang, sekalipun masih bayi.

Kasus semacam rekening jumbo PNS itu, menurut Agus, bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Legislasi ini, menurut dia, memiliki terobosan karena penyidik tidak perlu membuktikan pidana asal uang tersebut terlebih dahulu (Pasal 69). Tindak pidana pencucian uang juga bisa dikumulatifkan dengan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pencucian Uang, tutur Agus, juga memberi kemudahan bagi penegak hukum karena ada keleluasan alat bukti (Pasal 73), penerobosan kerahasiaan bank (Pasal 72), dan pembuktian terbalik (Pasal 78). Selain itu, sebagaimana diterapkan dalam kasus Dhana, bank bisa menunda transaksi apabila nasabahnya diduga bermasalah (Pasal 26). ''Itu makanya saya bilang ada terobosan hukum yang luar biasa,'' Agus menambahkan.

Dalam beberapa kasus, lanjut dia, pasal-pasal pencucian uang telah dipakai dalam penuntutan kumulatif. Contohnya, dalam kasus suap pajak dengan terpidana Bahasyim Assifie, pembobol Citibank, dengan terdakwa Melinda Dee, serta kasus dan letter of credit bodong BNI 46 Cabang Kebayoran Baru. Masalahnya, kata Agus, terkadang hakim memutuskan, hanya tindak pidana asalnya (predicate crime) yang terbukti.

Karena itu, Agus mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berani menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang. Untuk pertama kalinya, menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pasal pencucian uang dipakai penyidik KPK dalam kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia dengan tersangka M. Nazaruddin.

Pemilik kelompok perusahaan PT Permai Group itu disangka membelanjakan uang hasil korupsi Wisma Atlet untuk membeli saham PT Garuda sebesar Rp 300,8 milyar. Dalam kesaksiannya di persidangan, mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, mengungkapkan bahwa uang pembelian saham berkode GIAA itu berasal dari keuntungan Permai Group mengerjakan proyek pemerintah.

Duit itu, menurut Yulianis, terkumpul dari lima anak perusahaan Permai Group. Rinciannya, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 milyar, PT Cakrawaja Abadi membeli 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 milyar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 milyar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 milyar, dan PT Darmakusuma sebanyak 55 juta lembar saham senilai Rp 41 milyar.

Di depan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, juga menyebutkan bahwa lembaganya menemukan 20 indikasi pencucian uang yang dilakukan Nazaruddin. Setiap transaksi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu pun bernilai fantastis: ratusan milyar rupiah.

Bagi KPK, penerapan pasal pencucian uang itu merupakan pengalaman pertama. "Ke depan akan seperti itu,'' ujar Bambang. Soalnya, penggunaan pasal pencucian uang untuk menjerat koruptor adalah mandat undang-undang. ''Kan, mandatnya juga baru tahun 2010. Jadi, wajar kami laksanakan sekarang,'' katanya.

Penerapan pasal pencucian uang itu, kata Bambang, harus dibuktikan dulu tindak pidana korupsinya. "Kita tidak bisa disamakan dengan kasus seperti Malinda Dee,'' ujarnya. Ia berargumen, tindak pidana itu melibatkan pejabat negara yang merugikan keuangan negara. "Untuk itulah, harus dikenakan kasus tindak pidana korupsinya terlebih dahulu,'' tuturnya.

Dalam kasus Nazaruddin, menurut Ketua Kelompok Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Fitriadi Muslim, PPATK menemukan sekitar 150 LTKM terkait Wisma Atlet. Di luar itu, ada 124 laporan hasil analisis (LHA) PPATK yang berkaitan dengan Nazaruddin. ''Dan ini berjalan terus,'' kata Fitriadi.

***

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, mengapresiasi langkah KPK menerapkan Undang-Undang Pencucian Uang dalam kasus Nazaruddin itu. Semula, ICW mendorong KPK menggunakan undang-undang itu dalam kasus penyuapan dengan terdakwa Hakim Syarifuddin. Apalagi, ketika itu PPATK menemukan beberapa transaksi mencurigakan yang mengalir ke beberapa pihak, baik pribadi maupun perusahaan. "Tapi tidak berhasil karena KPK lebih memilih menggunakan pasal pembuktian terbalik,'' kata Febri kepada Edmiraldo Nanda Nopan Siregar dari Gatra.

Febri melihat, dengan mengombinasikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang, tangan KPK menjadi lebih panjang. "Karena banyak yang tidak tersentuh kalau yang dipakai hanya Undang-Undang Tipikor," katanya.

Peluang penerapan pasal pencucian uang dalam kasus Nazaruddin, menurut Febri, cukup beralasan karena di persidangan terungkap adanya aliran dana dari Permai Group, induk perusahaan milik Nazaruddin, ke DPR dan orang-orang di kementerian. Dana dari Permai Group juga mengalir ke Kongres Partai Demokrat. "Tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu," ujar Febri.

Undang-Undang Pencucian Uang, kata Febri, juga bisa menjerat korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi, jika benar terbukti menerima uang dari Nazaruddin, Partai Demokrat bisa terkena pasal pencucian uang terhadap korporasi. Ancaman hukumannya bisa berupa pembekuan kegiatan korporasi dengan denda Rp 100 milyar.

Bagi Febri, penggunaan Pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang itu merupakan tindakan yang berani, sekaligus pertaruhan bagi KPK. Sebab, kata dia, jika gagal, bisa berdampak buruk pada KPK. Sebaliknya, jika berhasil, akan mendatangkan kiamat bagi para penikmat aliran dana Permai Group.

***

Lantas, apakah semua perkara yang dituduhkan kepada Dhana benar adanya? Tak ada yang membukakan pintu ketika Gatra menekan bel rumah kediamannya, Senin lalu. Kabarnya, setelah penggeledahan itu, dengan menumpang taksi, Dhana meninggalkan rumah yang ia huni sejak kecil itu bersama istri, bayi mereka, dan seorang baby sitter. Menurut Ketua RT 04/RW 08, Suwardjianto, Dhana juga tak lagi tampak menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas, di depan rumahnya.

Dhana pun tak bisa ditemui di kantor barunya, Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), Kantor Camat Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Atasan langsung Dhana, Kepala Bagian Tata Usaha UPPD, Tuti Choiriyah, kepada Andya Dhyaksa dari Gatra mengaku, Dhana izin tidak masuk dua hari sejak Senin lalu.

"Kami kehilangan kontak dengan yang bersangkutan," kata Sekretaris Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Djuli Zulkarnain, yang khusus menggelar konferensi pers soal Dhana, Selasa siang lalu. Kepada wartawan, ia memperlihatkan surat permohonan izin tidak masuk yang ditujukan Dhana kepada Kepala Pelayanan Pajak DKI Jakarta itu. Selain permohonan maaf, dalam surat itu Dhana juga menyatakan, ada informasi yang tidak benar yang diberitakan media massa seputar kasus yang membelitnya.

Dhana juga menulis, pemberitaan itu sangat mengejutkan dia dan keluarganya. Sekalipun begitu, sebagai tersangka, ia menyatakan akan kooperatif dan siap memberikan penjelasan, klarifikasi, atau konfirmasi di depan penyidik. Ada pun nasib Dhana di kantor barunya itu kini tergantung proses di Kejaksaan Agung. ''Kami bisa jatuhkan sanksi sepanjang ada surat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung," ujar Djuli.

Rita Triana Budiarti, Cavin R. Manuputty, dan Gandhi Ahmad
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 17 / XVIII 1-7 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Fotografi
Hiburan
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perspektif
Ragam
Ronce
Suplemen
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com