Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Kader Daerah Menyudutkan Anas

Upaya pelemahan legitimasi politik Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat terus bergulir. Kader-kader Demokrat di daerah bermanuver lewat isu politik uang. Mereka mengaku menerima uang dari kubu Anas dalam kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Muhammad Endang datang ke Jakarta dengan penampilan resmi. Ia mengenakan setelan safari dengan bordiran logo partai di dada kiri. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara itu langsung menuju sebuah kantor di lantai sembilan gedung Menara Sudirman, Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Di kantor yang bertuliskan ASP (Amir Syamsuddin and Partners) itu telah menunggu T.B. Silalahi, dengan 11 anggota tim Komisi Pengawas Partai Demokrat.

Hari Senin 13 Februari sore lalu, selama sekitar 45 menit, Endang menjawab pertanyaan-pertanyaan Komisi Pengawas. Pukul 16.45 WIB, ia keluar dari kantor ASP dan bergegas meninggalkan Menara Sudirman. "Saya berkeringat dingin juga ditanya tim pengawas," ujarnya kepada Gatra sembari berjalan menuju area parkir.

Atas urusan apa ia diperiksa oleh Komisi Pengawas? Endang menolak memaparkannya. Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, T.B. Silalahi, hanya memberikan penjelasan seperlunya. Pria yang baru saja diangkat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Endang dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataan yang ia lontarkan kepada media seputar dugaan praktek politik uang dalam kongres Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.

Seperti dikutip dari Beritakendari.com terbitan Jumat 3 Februari lalu, Endang mengakui bahwa sejumlah kader Demokrat Sulawesi Tenggara menerima uang dari kubu Anas Urbaningrum dalam proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PD saat kongres di Bandung tahun 2010 silam. Endang menyebut besaran uang yang diterima saat itu berkisar Rp. 30-40 juta. "Bantuan transportasi untuk pulang," kata Endang.

Sederhananya, menurut Endang, uang itu diberikan oleh tim sukses Anas Urbaningrum sebagai dana bantuan karena pengurus daerah PD Sulawesi Tenggara yang hadir mengikuti kongres jumlahnya melebihi kapasitas. Semula yang diundang hanya level ketua, sekretaris, dan lima orang pengurus. Namun, yang berangkat ke Bandung lebih dari jumlah yang telah diatur. "Sehingga kemudian dibantulah mereka, termasuk juga penginapan di hotel," kata Endang kepada Beritakendari.com.

Pernyataan tersebut cepat menyebar ke beberapa media. Maklum, sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin beberapa kali melancarkan tuduhan tentang terjadinya praktek politik uang dalam proses pemilihan Anas Urbaningrum di kongres tersebut.

Dan belum sempat Dewan Kehormatan Demokrat melalui Komisi Pengawas mengklarifikasi pernyataan Endang itu, giliran mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka membuka suara. Kepada media, Diana mengaku menerima uang dari kubu Anas Urbaningrum pada kongres yang sama. Total uang yang ia terima sekitar Rp 100 juta. Dengan perincian Rp 30 juta dan dalam pecahan dolar Amerika sebesar US$ 7000, serta sebuah ponsel Blackberry Gemini.

Dalam pengakuannya, Diana menyebut uang tersebut diserahkan dengan cara memanggil satu per satu DPC dari Sulawesi Utara oleh tim sukses Anas Urbaningrum. Setiap penerima hanya membubuhkan tanda tangan dari penerimaan uang sebagai bukti uang telah diterima. Ia juga mengatakan bahwa delegasi dari 11 DPC Sulawesi Utara turut menerima pemberian itu.

Laporan Manado Post terbitan 9 Februari lalu menyebutkan, sejumlah DPC membantah keras pengakuan Diana itu. Ada juga yang mengaku menerima, namun jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan Diana. Ketua DPC-PD Minahasa Selatan, John Sumual misalnya, mengakui menerima uang yang jumlahnya tidak sampai Rp100 juta. "Itu hanya uang pengganti tiket dan biaya penginapan hotel saja," ujar John sebagaimana dikutip harian Manado Post.

Sementara Ketua DPC PD Kotamobagu, Ishak Sugeha, berdasarkan laporan yang sama, mengatakan bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun uang untuk memilih Anas Urbaningrum dalam kongres itu. Menurut Diana, dalam proses pemilihan ketua umum itu, delegasi Sulawesi Utara yang tidak menerima uang sama sekali hanya Ketua DPD PD Sulut, Ketua PD Manado dan Ketua PD Minahasa."Karena mereka tidak memilih Anas," Diana memaparkan.

Pada saat yang hampir bersamaan, dari Kepulauan Riau, Koordinator Divisi Kaderisasi, Pendidikan,Pelatihan, dan Pengembangan DPD PD Riau, Ronny Riansyah, juga melontarkan kesaksiannya pada media. Laporan Media Indonesia terbitan 9 Februari lalu mengutip pengakuan Ronny, yang menyebut bahwa saat kongres di Bandung, para pengurus DPD dan DPC Demokrat rata-rata mendapatkan uang titipan dari Anas Urbanigrum antara Rp 50 dan Rp100 juta.

Terhadap pengakuan-pengakuan yang tersebar di media itu, T.B. Silalahi menegaskan bahwa Komisi Pengawas Demokrat telah melakukan pemanggilan untuk keperluan klarifikasi. "Sampai kini, kami masih terus melakukan pemanggilan. Beberapa sudah memberikan penjelasan, beberapa juga diantara mereka masih diagendakan untuk dipanggil," katanya.

Selain melakukan verifikasi, menurut T.B. Silalahi, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan terkait penyataan-pernyataan itu. "Ya, jangan cuma ngomong gitu lho. Bawa bukti-buktinya." ujarnya. T.B. Silalahi mensinyalir adanya pelanggaran etika partai dalam konteks pengakuan-pengakuan kader Demokrat daerah itu ke media massa. Untuk itu, Komisi Pengawas telah mempersiapkan bentuk-bentuk sanksi yang akan diberikan dalam rekomendasinya kepada Dewan Kehormatan nanti.

Dia mencontohkan, kader yang menyerang kader Demokrat lainnya akan diberi sanksi paling ringan berupa teguran. Sedangkan dalam kasus pengakuan Diana Maringka, sanksinya lain lagi. "Tiba-tiba dia (Diana Maringka --Red.) , tanpa angin, bilang bahwa dia terima duit dari kubunya Anas. Tapi ternyata juga dilawan oleh DPC lain, yang mengaku terima uang juga dari kubunya Marzuki (Alie). Ini yang akan kita panggil untuk klarifikasi," ia menegaskan.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal II DPP Partai Demokrat, Saan Mustofa, membantah tentang adanya praktek politik uang dalam kongres Partai Demokrat di Bandung. "Di kongres Demokrat tidak ada yang namanya money politics!" ujarnya kepada wartawan Gatra Gandhi Achmad.

Saan, yang berperan dalam tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum pada kongres tersebut, mengatakan bahwa urusan dana transportasi dan akomodasi adalah sesuatu yang biasa dalam perhelatan besar sebuah partai politik. "Tidak ada kaitannya dengan masalah dukung-mendukung calon tertentu," ujarnya. Lebih jauh, Saan, yang kini duduk sebagai anggota Komisi III DPR-RI, menegaskan bahwa yang terjadi dalam kongres Partai Demokrat pada 2010 lalu adalah proses pemilihan murni, bukan pemilihan transaksional.

***

Praktek politik uang dapat terjadi di tingkat massa dan elite politik. Di tingkat massa, praktek ini biasanya dikaitkan dengan proses pemilu. Ketika pemilih atau publik mendapatkan uang atau barang sebagai kompensasi atas suara yang dimilikinya. "Sementara itu, di tingkat elite, definisi money politics seringkali dikaburkan oleh political financing atau political cost," ungkap peneliti politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, kepada wartawan Gatra Ageng Wuri R.A.

Political cost, yang terkait dengan perhelatan sebuah partai politik --seperti kongres, musyawarah nasional, dan rapat kerja nasional-- menurut Burhanuddin, mencakup biaya politik yang bersinggungan dengan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan sebagainya. Untuk meredam upaya pengaburan praktek money politics menjadi political cost, Burhanuddin mengusulkan agar partai-partai politik melalui panitia perhelatan yang telah mereka bentuk menanggung kebutuhan transportasi dan akomodasi perserta, terutama yang memiliki hak suara. "Biayanya ditanggung dari dana partai," katanya.

Menurut Burhanuddin, ketika semua sudah mendapatkan fasilitas yang ditanggung panitia, maka tidak ada celah bagi calon ketua umum partai untuk bersembunyi dibalik argumen partai politik. Dengan demikian, political cost tersebut ditanggung panitia, namun para kontestan politik masih juga menggelontorkan uang untuk para peserta. "Kondisi itulah yang disebut money politics," ujarnya.

Seringkali, Burhanuddin melanjutkan, proses money politics di tingkat elite tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis dan menghindari alat bukti kongkret, seperti kuitansi atau tanda terima lainnya. "Jika ada praktek jual-beli suara dan ada tanda terima, hal itu menunjukkan bahwa sang pelaku money politics masih amatir," tuturnya.

Bukti money politics itu, menurut Burhanuddin, akan sulit didapatkan oleh Komite Pengawas Partai Demokrat. Di sisi lain, terkait pengakuan Diana Maringka, karena tidak ada pembiayaan kebutuhan yang ditanggung panitia, maka, "Masing-masing panitia umum termasuk kubu Anas bisa memutarbalikkan alasan bahwa itu adalah bagian dari political cost," ujar Burhanuddin sembari melanjutkan bahwa argumentasi yang sama dikemukakan pihak Jusuf Kalla, ketika dituding --oleh media massa terbitan Australia-- telah melakukan money politics untuk memuluskan jalannya menjadi ketua umum dalam kongres Partai Golkar di Bali, Desember 2004 silam.

Menilik situasi yang berkembang di tubuh Partai Demokrat belakangan ini, Burhanuddin menilai posisi Anas secara politis tidak aman. Drama Nazaruddin menempatkan Anas pada posisi sulit untuk mempertahankan legitimasinya sebagai ketua umum.

Selain itu, tampil kembalinya "veteran" Partai Demokrat, Ventje Rumengkang, dan penggantian Amir Syamsuddin oleh T,B. Silalahi untuk posisi sekretaris dewan kehormatan, menurut Burhanuddin, dapat dikategorikan sebagai gesekan tingkat elite partai sebagai upaya pelemahan legitimasi Anas. Di tingkat daerah, pengakuan peserta kongres Partai Demokrat pada 2010, seperti Diana Maringka dan nama-nama lainnya, kata Burhanuddin, jelas kian menyudutkan posisi Anas Urbaningrum hingga ke pinggir jurang.

Di halaman parkir Menara Sudirman sore itu, Muhammad Endang secara cukup stabil tutup mulut menanggapi pertanyaan-pertanyaan Gatra soal materi-materi pemeriksaan oleh Komisi Pengawas yang baru ia jalani. Endang baru buka suara ketika dikonfirmasi soal pengakuannya kepada media terkait dengan sejumlah uang yang ia terima dari kubu Anas dalam kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 itu. "Tidak ada uang sogok seperti itu," katanya singkat.

Bambang Sulistiyo dan Anthony Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 15 / XVIII 16-22 Februari 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Fotografi
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com