Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Cekal Cuma buat Tersangka

Polisi dan jaksa tidak boleh lagi mencekal seseorang dalam tahap penyelidikan. Bagaimana dengan KPK?

Keabsahan status cekal (cegah-tangkal) I Wayan Koster tiba-tiba dipertanyakan. Kamis dua pekan lalu, bersama Angelina Sondakh, politikus Senayan yang tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet itu dicegah ke luar negeri. Angelina ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), esok harinya. Sedangkan Koster masih menjadi saksi. Tetapi, Rabu pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyatakan, cekal tidak bisa dikenakan dalam proses penyelidikan. Dengan kata lain, cekal hanya bisa dikenakan pada tersangka.

Putusan MK itu mengabulkan permohonan Rico Pandeirot dan lima pemohon lainnya. Keenam advokat itu menguji konstitusionalitas kata ''penyelidikan'' dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal itu menyatakan, atas permintaan pejabat yang berwenang, pejabat imigrasi dapat menolak seseorang ke luar negeri apabila diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Nah, para pemohon menganggap, kata "penyelidikan" dalam pasal itu bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Kata itu juga dinilai bertentangan dengan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Dalam putusannya, MK berpendapat, penyelidikan adalah tahap untuk menentukan adanya tindak pidana dan mencari bukti-bukti awal untuk menentukan pelaku. Dalam tahap penyelidikan, menurut MK, seseorang belum mengetahui status dirinya. Jangka waktu penyelidikan juga tidak pasti. Akibatnya, tidak diketahui kapan penyelidikan harus berakhir.

Karena itu, menurut MK, mencegah seseorang ke luar negeri dalam tahap penyelidikan dapat disalahgunakan untuk kepentingan selain penegakan hukum sehingga melanggar hak yang dijamin konstitusi. Ketentuan itu, menurut MK, juga melanggar konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Karena itu, MK menyatakan, kata ''... penyelidikan dan...'' yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU itu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, bunyi pasal tadi selengkapnya menjadi, "(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang."

***

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan akan tunduk pada putusan itu. Namun, menurut dia, KPK tidak khawatir melakukan cekal. Sebab semua orang yang dicegah KPK ke luar negeri setelah proses pemeriksaannya ditingkatkan ke penyidikan. Selain itu, lanjut dia, putusan MK tidak eksplisit menyebutkan status orang yang dicekal itu apakah sebagai tersangka atau saksi. Sedangkan dalam proses penyidikan di KPK, kata Johan, ada yang berstatus saksi dan tersangka.

Menurut Johan, KPK tidak melanggar putusan MK karena mencegah seseorang tidak ada hubungannya dengan status orang itu, melainkan setelah pemeriksaannya ditingkatkan menjadi penyidikan. ''Sedangkan MK hanya menjelaskan soal proses penyelidikan, tidak menjelaskan soal status saksi,'' katanya.

Ketua MK Mahfud MD memastikan, putusan MK itu tidak akan berdampak bagi KPK. "Karena di KPK ternyata ada aturan sendiri," ujarnya. KPK, lanjut Mahfud, memiliki aturan khusus sehinga bersifat lex spesialis. "Undang-undang KPK sudah diuji berkali-kali dan dinyatakan konstitusional oleh MK," ia menambahkan.

Mahfud lalu merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal itu menyatakan, KPK berwenang memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sedangkan UU Keimigrasian, menurut Mahfud, berlaku dalam kasus pidana umum maupun pidana khusus, seperti korupsi, yang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Dengan keluarnya putusan MK itu, kata dia, dua instansi tersebut tidak bisa mencegah seseorang ke luar negeri selama tahap penyelidikan.

Dengan dibatalkannya pasal pencegahan dalam tahap penyelidikan itu, guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa orang yang dirugikan karena pencekalan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. ''Karena pencegahan itu kewenangan administrasif, bukan kewenangan pidana,'' katanya.

Rita Triana Budiarti, Anthony M. Djafar, dan Mukhlison S. Widodo
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 15 / XVIII 16-22 Februari 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Fotografi
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com