Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Menanti Putusan untuk Indosat-IM2

Kerja sama penggunaan jaringan 3G antara Indosat dan IM2 disoal karena diduga merugikan negara Rp 3,8 trilyun. Putusan pengadilan ditunggu industri telekomunikasi karena banyak pola kerja sama serupa.

Tidak selamanya langkah bisnis yang sedang berjalan tenang bisa mulus melaju. Itulah yang dialami PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2). Kuat dugaan adanya penyalahgunaan satu izin oleh dua perusahaan, meski dua perusahaan itu masih berada dalam satu payung.

Adalah LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang melaporkan adanya dugaan korupsi yang merugikan negara karena kerja sama itu. ''Total kerugian Rp 3,8 trilyun,'' ungkap Denny A.K., Ketua Umum KTI. Menurut Denny, IM2 telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler pita frekuensi radio 2,1 GHz.

Kasus ini, Denny memaparkan, berawal dari tender 3G pada 2006. Spektrum frekuensi radio yang dilelang adalah tiga blok pita frekuensi radio. Tender yang diikuti sejumlah perusahaan itu dimenangkan Telkomsel, XL, dan Indosat. Nah, di kemudian hari, IM2 yang merupakan anak perusahaan Indosat ikut menyelenggarakan jaringan 3G. ''Padahal, IM2 tidak ikut tender,'' kata pengacara itu.

Soal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Permen Kominfo Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Dikatakan, penetapan spektrum frekuensi radio harus melalui mekanisme pelelangan.

Jadi, sesungguhnya IM2 tidak berhak menyelenggarakan jaringan 3G, meski ia anak perusahaan Indosat. ''Badan hukumnya berbeda,'' kata Denny. Indosat adalah lembaga publik yang bisa diaudit secara terbuka, sedangkan IM2 adalah badan swasta tertutup. Menurut Denny, perjanjian kerja sama di antara keduanya adalah di bawah tangan. Ia membandingkannya dengan Telkom dan Telkomsel, yang juga ikut tender, meski merupakan "anak dan bapak".

Selain itu, menurut Denny, IM2 tidak memiliki izin saluran bergerak, hanya jaringan penyelenggara jasa. Pemilik izin saluran bergerak inilah yang bisa menggunakan 3G. ''IM2 diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jaringan bergerak seluler pita frekuensi radio 2,1 Ghz,'' katanya. Caranya, dengan menjual internet broadband yang menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/generasi ketiga (3G) milik PT Indosat.

Hal tersebut, tambah Denny, diakui sebagai produk IM2 seperti tertuang dalam perjanjian kerja sama itu dan tertulis pada kemasan internet broadband tersebut. Di samping itu, IM2 memiliki access point name (APN) sendiri, yaitu Indosat.net, pada jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G, yang dapat dilihat pada waktu mengaktifkan penggunaan broadband IM2.

Padahal, pemenang harus membayar biaya nilai awal (up front fee) dan biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi radio. BHP ini dikenakan sesuai dengan nilai penawaran terendah di antara pemenang lelang dengan skema pembayaran untuk 10 tahun. Untuk Indosat, nilai penawaran terendah adalah Rp 160 milyar. Selain itu, juga harus membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal.

''Kami tidak membidik perorangan, tapi perusahaan yang harus bertanggung jawab,'' katanya. Perbuatan itu, menurut Denny, melanggar Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 58 ayat (3), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan PP Nomor 07 /PER/M./ KOMINFO/ 2/2006 bahwa penyelenggara jasa dalam penggunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/generasi ketiga (3G) harus memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan bergerak seluler sendiri.

Selain itu, jaringan telekomunikasi yang dapat disewakan kepada pihak lain hanyalah jaringan tetap tertutup, sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, kasus ini awalnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan keluarlah surat penyelidikan Nomor PRINT-446/O.2/Fd.1/10/2011, tanggal 10 Oktober 2011. ''Namun kini ditangani Kejaksaan Agung karena locus delicti-nya tidak hanya Jawa Barat,'' ujarnya.

Noor Rachmad mengatakan, IM2 menyelenggarakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G, tapi tidak melaksanakan kewajiban perusahaan penyelenggara jaringan 3G. ''IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G. IM2 tidak pernah memperoleh izin dari pemerintah,'' katanya.

Menurut Noor, tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tetapi ia enggan menjelaskan bukti-bukti itu. Soal kemungkinan keterlibatan Indosat, Noor hanya mengatakan bahwa penyidikan masih dalam proses. ''Kalau memang ada pihak lain yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, dan didukung alat bukti yang ada, pasti akan dimintai pertanggungjawaban,'' ujarnya.

Noor mengungkapkan, penyelenggara jasa dalam penggunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G harus memiliki izin sendiri sebagai penyelenggara jaringan. Walau jaringan telekomunikasi dapat disewakan kepada pihak lain, itu hanyalah jaringan tetap tertutup, sesuai dengan Pasal 9 UU Telekomunikasi.

Meskipun IM2 anak perusahaan Indosat, menurut Noor, tetap saja tidak berhak menjual internet broadband menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat. ''IM2 tidak mengantongi izin sebagai penyelenggara jaringan,'' ungkapnya.

Sedangkan Direktur Utama PT IM2, Indar Atmanto, ketika dihubungi Ageng Wuri R.A. dari Gatra melalui SMS dan telepon, tidak membalas dan mengangkat. Adapun Kepala Divisi Humas PT Indosat, Djarot Handoko, mengatakan bahwa Indar tidak berkomentar karena pada hakikatnya ingin mengikuti prosedur hukum dan menunggu keputusan berikutnya.

Djarot menyatakan, pada prinsipnya penyediaan layanan internet 3G broadband oleh IM2 telah mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku. "Kami juga sudah jelaskan hal ini ke pihak regulator," katanya melalui BlackBerry Messenger kepada Gatra. Djarot menyatakan, Indosat senantiasa patuh pada hukum dan menjalankan komitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Djarot juga menjamin bahwa perusahaannya akan membantu sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ia menambahkan bahwa komitmen Indosat ini pun diwujudkan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakat. "Dalam memberikan pelayanan, kami tetap memperhatikan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal ini penyediaan layanan internet 3G broadband," ia menegaskan.

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur bagaimana kegiatan penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa. Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan, penyelengara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. ''Artinya, mereka yang punya dan membangun infrastruktur serta jaringan bisa disewakan atau digunakan penyelenggara jasa,'' katanya kepada Birny Birdieni dari Gatra.

Di Indonesia, terdapat sekitar 20 perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Sedangkan penyelenggara jasa telekomunikasi, seperti internet service provider, ada 180 izin. IM2 termasuk dalam kelompok kedua. ''Ini belum termasuk komunikasi data maupun sejumlah penyelenggara telekomunikasi lain yang hanya mengandalkan jasa tapi tidak punya jaringan,'' ungkap Gatot.

Berdasarkan PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, kegiatan sewa jaringan juga diperbolehkan. "Sewa jaringan boleh dan sah asal diatur perjanjian kerja sama antara penyedia jaringan dan penyelenggara jasa,'' katanya. Gatot menegaskan bahwa secara regulasi, hal itu tidak menyalahi peraturan. ''Kenapa ada sistem sewa, karena kalau setiap penyelenggara telekomunikasi membangun jaringan, maka industri tidak efisien dan beban konsumen akan tinggi,'' katanya.

Gatot menambahkan, Kemeninfo tidak dalam posisi membela salah satu pihak. ''Kami hormati proses ini. Tapi ini menjadi yang ditunggu industri karena banyak yang melakukan itu, sehingga harus ada kepastian hukum segera,'' ujarnya.

G.A. Guritno, Rach Alida Bahaweres, Cavin R. Manuputty, dan Haris Firdaus
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 15 / XVIII 16-22 Februari 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Fotografi
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com