Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Mencari Bukti Penjahat Anggaran

KPK akhirnya menggeledah ruang Badan Anggaran DPR. Wa Ode Nurhayati mengklaim dirinya sebagai korban skenario kader Partai Golkar. Siapa tersangka baru?

Sejak ditinggalkan pemiliknya, kamar 1932 di lantai XIX Gedung Nusantara I DPR itu seperti tak berpenghuni. Jumat pekan lalu, ruang kerja anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wa Ode Nurhayati, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) medio Januari, tampak terkunci. Padahal, sejak sekitar pukul 10.15 WIB, penyidik KPK datang untuk menggeledah ruang anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. "Mereka mengambil dua harddisk dan beberapa surat," ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR, Teguh Juwarno.

Tak kurang dari 15 penyidik berompi KPK menggeledah pula ruang Sekretariat Banggar. Penggeledahan itu baru kelar sekitar 11 jam kemudian. Dari dua ruangan itu, para penyidik menyita setidaknya enam dus dokumen, dua ponsel, kaset rekaman, alat perekam, satu unit LCD, sebuah tas komputer jinjing, satu central prossesing unit (CPU) komputer, satu monitor, juga keping cakram padat.

Penggeledahan itu, kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., dilakukan untuk melengkapi beberapa bukti yang telah dimiliki KPK. Tujuannya, untuk mengembangkan kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Banggar DPR. Ia berharap, penggeledahan itu dapat menemukan bukti pendukung lain untuk mempercepat penyelesaian kasus yang menjerat Wa Ode Nurhayati. "Atau bahkan dapat menetapkan tersangka baru," kata Johan.

Pada awal Desember lalu, Wa Ode dijadikan sebagai tersangka karena diduga menerima suap alokasi anggaran DPPID tahun 2011. Uang Rp 6 milyar itu diduga disetor pada Oktober-November 2010 dari pengusaha Fadh A. Rafiq. Dana tersebut merupakan commitment fee 5%-6% dari DPPID untuk tiga kabupaten di Aceh, yang total anggarannya mencapai Rp 40 milyar.

Pemberian suap itu, kata Johan, merupakan imbalan atas usaha Wa Ode dalam penetapan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah sebagai daerah penerima DPPID. Atas perbuatannya itu, Wa Ode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ''Kami masih mendalami apakah kasus ini mengarah pada pihak lain," ujar Johan.

Selain Wa Ode dan Fadh A. Rafiq, KPK juga telah mencekal Haris Andi Surahman dan Sefa Yolanda. Sefa adalah staf pribadi Wa Ode, yang rekeningnya dipakai untuk menerima transfer dari Haris. Kepada KPK, Sefa mengaku telah mengembalikan uang kepada Haris. Namun Haris membantah keterangan itu.

***

Penggeledahan Banggar DPR itu diikuti dengan pemeriksaan Wa Ode, Selasa lalu. Usai diperiksa KPK, Wa Ode mengingatkan bahwa kasusnya berawal dari kemunculannya dalam acara "Mata Najwa" di televisi swasta, Mei tahun lalu. Dalam program bincang-bincang itu, ia menengarai terjadi penyimpangan alokasi DPPID. Dari sekitar 120 daerah yang semula masuk kriteria layak menerima alokasi DPPID, menurut Wa Ode, mendadak dihapus dari daftar.

Dari sanalah kemudian muncul istilah "penjahat anggaran". Sampai-sampai, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan Wa Ode ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Marzuki juga menuntut dia agar meminta maaf. Namun Wa Ode membantah bahwa istilah penjahat anggaran itu meluncur dari mulutnya.

Rupanya, menurut Wa Ode, dua hari setelah kemunculan dia di televisi, Haris Andi Surahman diterima di ruang rapat Banggar. Pertemuan itu, kata Wa Ode, terbilang janggal. Soalnya, demi memperjuangkan daerahnya, seorang bupati saja sulit masuk ke ruang Banggar. Sedangkan Haris, yang bukan pejabat daerah ataupun pejabat pemerintah, justru bisa begitu mudah masuk dan diterima di ruang pemimpin Banggar. ''Menurut Anda, ini dramatis? Dramatis,'' katanya. Terlebih, Wa Ode melanjutkan, Haris datang untuk melaporkan dia.

Setelah itu, Wa Ode merasa mulai "dibunuh" sebagai manusia. "Media akan melihat, betapa Wa Ode dibunuh mulai dari dapur, kasur, sampai sekarang di KPK,'' ujarnya. Ia merasa mulai "dihabisi" ketika rekening pribadinya diminta Marzuki Alie, yang menurut Wa Ode, di luar prosedur. Padahal, posisinya ketika itu belum menjadi terpidana. ''Ini melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Nasabah,'' katanya.

Ia juga menyebut nama bekas Wakil Ketua BK DPR, Nudirman Munir, dan pemimpin Banggar, Melchias Marcus Mekeng. Dua orang itu, menurut dia, bertemu dengan Ketua PPATK ketika itu, Yunus Husein, di Hotel Four Seasons, Jakarta. Kedua orang itulah, menurut Wa Ode, yang menginginkan agar dana di rekening miliknya sebesar Rp 21 milyar diungkap.

Bagi Wa Ode, keterlibatan dua orang itu mengindikasikan bahwa kasusnya merupakan skenario kader Partai Golkar. Pengusaha Fadh A. Rafiq, misalnya, diketahui sebagai Ketua Umum Gema MKGR, organisasi kepemudaan di bawah ormas pendiri Partai Golkar. Sedangkan Haris ialah seorang staf di Fraksi Golkar. Haris juga pernah menjadi calon legislator pada Pemilu 2009. "Haris, Fahd A. Rafiq, Mekeng, dan Nudirman Munir adalah kader dari partai yang sama," ujar Wa Ode.

Wa Ode juga mengkritik koleganya di Banggar yang memojokkan dia dengan menjulukinya sebagai calo anggaran. Bagi dia, tudingan itu tidak masuk akal. "Mungkinkah seorang Wa Ode Nurhayati bisa mengalokasikan dan meletakkan angka-angka?" katanya. Kalaupun benar calo, dia melanjutkan, pasti ada bos calo. "Ia tidak mungkin sendirian," Wa Ode menambahkan. "Artinya, tuduhan itu tidak benar."

Wa Ode membantah sangkaan penyalahgunaan kewenangan pada proyek itu. Sebab, kata dia, kewenangan itu ada di tangan empat pemimpin Banggar, yakni Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly Dondo Kambey, dan Mirwan Amir. Karena itu, dua pekan lalu, ia melaporkan empat pemimpin Banggar tersebut ke KPK. Kata pengacara sekaligus kakak Wa Ode, Wa Ode Nurzaenab, laporan kliennya itu disertai bukti surat tanda tangan para pemimpin Banggar.

Ketika dihubungi Gatra, Senin lalu, Melchias Marcus Mekeng mengatakan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus DPPID itu kepada KPK. ''Ini kan sudah proses hukum, ya, silakan saja proses hukum berlanjut," katanya kepada Ade Faizal Alami dari Gatra.

Meskipun tidak diberitahu sebelumnya, Mekeng juga mengaku tidak ambil pusing dengan penggeledahan yang dilakukan di ruang Sekretariat Banggar itu. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini mengaku tahu kabar penggeledahan itu dari media. "Nggak tahu kenapa mereka datang menggeledah, juga nggak tahu kapan waktunya," tuturnya.

Ia pun mengaku tidak mendapat laporan dokumen yang disita KPK di Sekretariat Banggar. "Soal itu kan mekanisme, ya, silakan saja mau disita, mau dibeber. Buat saya, nggak masalah itu, nggak ada beban buat saya,'' tutur Mekeng. Padahal, Oktober lalu, Banggar sempat mogok kerja gara-gara menolak dipanggil KPK. Malah anggota DPR yang dimotori Fahri Hamzah mengusulkan KPK dibubarkan.

Nudirman sendiri pernah mengakui meminta PPATK menelusuri rekening mencurigakan anggota Banggar. Namun, tak lama kemudian, ia dicopot sebagai Wakil Ketua BK DPR. Di balik pencopotan itu, Wa Ode mengaku pernah dihubungi staf Nudirman yang meminta uang supaya kasusnya ditutup di BK DPR. Ia diancam kasusnya akan dibawa ke PPATK dan KPK jika tak menyetor. Tentu saja Nudirman membantah. "Kalau anak buah saya macam-macam, langsung saya pecat," katanya.

Bagi peneliti hukum dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, penggeledahan ruang Banggar itu merupakan langkah awal untuk membongkar mafia anggaran di DPR. ''Banggar menjadi episentrum korupsi di DPR,'' ujarnya kepada Arif Koes Hernawan dari Gatra.

Rita Triana Budiarti, Sandika Prihatnala, dan Anthony M. Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 15 / XVIII 16-22 Februari 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Fotografi
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com