Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Perma Pembuka Rekening Gendut

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA terkait penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Dengan aturan ini, putusan Komisi Informasi (KI) bisa dimintakan perintah eksekusinya di pengadilan. Pihak yang keberatan atas putusan KI bisa memerkarakannya di pengadilan.

Membuka tahun 2012, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapat "hadiah" istimewa dari Mahkamah Agung (MA). Hadiah itu berupa "kunci" pembuka informasi soal rekening gendut pejabat Polri yang selama ini selalu ditutup-tutupi keberadaannya. Kunci pembuka pintu informasi itu adalah Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Terbitnya perma itu, menurut Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, akan memperjelas kedudukan hukum eksekusi atas putusan Komite Informasi (KI). Sebelumnya, ICW memenangkan gugatan terhadap KI terkait permohonan pembukaan informasi mengenai rekening gendut, tetapi pihak kepolisian belum juga membukanya. Alasannya, putusan itu tidak mengikat.

Kini, dengan adanya perma itu, ICW bisa meminta pengadilan memerintahkan pihak Polri untuk membuka informasi tersebut. Selain itu, kata Febri, terbuka pula kemungkinan untuk membuka informasi penting lainnya yang layak diketahui publik. "Pada hemat kami, ada tiga putusan KI yang tidak bisa dieksekusi karena sebelumnya tidak ada aturan hukum yang mendasari," kata Febri.

Pertama, terkait dengan sengketa informasi di Blok Cepu. Kedua, terkait dana BOS, dan ketiga terkait rekening gendut pejabat kepolisian. Selain itu, ICW juga pernah meminta agar partai politik membuka audit pendanaan internal mereka. Karena tak ditanggapi, ICW pun mengajukan masalah ini ke KI. "Mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2011 tadi, maka badan publik tersebut berkewajiban memberikan informasi sesuai dengan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh KI,'' ujar Febri.

Untuk yang satu ini, ICW masih menunggu undangan mediasi dari KI. "Karena ini juga harus dibuka parpol itu dapat duit dari mana dan dipakai untuk apa," Febri menegaskan. Terkait dengan masalah rekening gendut pejabat Polri, KI telah memutuskan bahwa informasi mengenai rekening gendut pejabat Polri itu bukanlah hal yang rahasia, sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, KI menilai informasi itu wajib diketahui publik. "Sudah diputuskan oleh KI bahwa informasi seperti nama-nama pemilik rekening dan jumlah rekeningnya adalah informasi publik," kata Febri. Karena itu, ICW akan segera mengajukan permohonan eksekusi. "Kami dalam waktu dekat akan mengajukan permintaan agar pengadilan melakukan eksekusi kepada badan-badan publik yang diperintahkan KI untuk memberikan informasi itu kepada kami," papar Febri. Ia yakin, upaya untuk menguak informasi itu bisa terlaksana.

Menurut Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta, Liliek Eko Poerwanto, perma itu pada dasarnya mempertegas UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikan Liliek dalam acara sosialisasi UU KIP yang diadakan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1 Desember lalu.

Perma itu, menurut Liliek, mempertegas Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP. Pasal tersebut mengatur, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan ajudikasi non-litigasi sengketa informasi publik, dapat melakukan upaya hukum lanjutan.

Pasal 47 ayat (1) menyatakan, pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan, pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu, untuk melakukan gugatan, disyaratkan salah satu pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU KIP paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. "Perma ini memberikan solusi dalam mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena pasal itu tidak menjelaskan siapa pihak yang menjadi tergugat," kata Liliek.

Menanggapi terbitnya perma itu, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Aziz Syamsudin, mengatakan bahwa masalah rekening gendut tadi bisa dibuka sepanjang masuk dalam proses penuntutan umum. "Tetapi, sepanjang itu untuk aturan yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan, bisa menggunakan inisial," katanya kepada Gatra.

Yang berwenang memeriksa rekening itu, menurut Aziz, adalah KPK, Kejaksaan Agung, atau kepolisian. "Tentu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tetap menerapkan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara," ia menambahkan. Lagi pula, demi penyelidikan dan penyidikan, beberapa informasi mungkin tidak akan dibuka penegak hukum tanpa harus bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi.

Pihak Mabes Polri mempersilakan KPK melakukan penyidikan terhadap rekening gendut para perwiranya yang dilaporkan mencurigakan. Menurut Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, jika KPK memang menemukan fakta, dipersilakan mengambil langkah penindakan. "Terkait dengan korupsi menjadi kewenangannya KPK," ujar Sutarman.

Meski begitu, kata Sutarman, Mabes Polri belum melakukan koordinasi secara khusus dengan KPK terkait masalah ini. "Kemarin sudah koordinasi dengan Kapolri, tapi untuk sinkronisasi bagaimana penegakan hukum yang efektif guna memberantas dan mencegah korupsi," katanya. Sebelumnya, Mabes Polri bersikukuh tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam pemeriksaan adanya dugaan rekening gendut itu.

Meski Polri bersikukuh tak ada perbuatan melawan hukum, ICW yakin, hal itu akan bisa terbuka kelak. "Kalau memang akhirnya polisi tidak bersedia membukanya, kami bertanya, dia itu penegak hukum atau bukan. Kalau dia penegak hukum, dia harus patuhi itu," Febri menegaskan.

KPK menyatakan bahwa kasus rekening gendut pejabat Polri itu akan tetap menjadi prioritas. "Itu bahan kami pelajari dulu, baru diekspose. Biar kami punya infomasi yang sama dengan yang akan mengekspose," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Kata Bambang, KPK tak hanya meminta PPATK memeriksa rekening petinggi Polri, melainkan juga semua jenis transaksi mencurigakan. "Rekening yang mencurigakan semuanya diminta," ujarnya.

M. Agung Riyadi, Mukhlison S. Widodo, dan Gandhi Achmad

Pasal-pasal Krusial Perma Nomor 2 Tahun 2011
Pasal 2: Penyelesaian sengketa informasi di pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3 Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Pasal 11 Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Pasal 12 (1) Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 11 / XVIII 25 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Seni
Seni Rupa
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com