Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Klarifikasi yang Menyulut Demo

Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap sembilan peraturan daerah tentang minuman keras mengundang serangkaian aksi demo. Pengunjuk rasa mengira, peraturan daerah itu akan dicabut.

Jarang-jarang massa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mendemo Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, ketika kementerian yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, itu membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas, massa ormas keagamaan itu masih tenang-tenang saja. Padahal, revisi undang-undang itu akan berdampak makin kerasnya sanksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran.

Nah, Kamis pekan lalu, mereka langsung mencak-mencak ketika merebak info bahwa Kemendagri mengupayakan pembatalan sejumlah peraturan daerah (perda) menyangkut minuman keras (miras). Tanpa berupaya mencari info lebih sahih, sekitar 500 orang, gabungan massa dari Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Gerakan Reformasi Islam (Garis), melabrak kantor Kemendagri, melemparinya dengan batu dan telur. Pos satpam, taman, dan logo kementerian dirusak.

Massa memprotes keras rencana pencabutan perda tentang miras. Sebab, ''Perda itu terbukti menekan peredaran miras,'' ucap Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad al-Khaththath, dalam orasinya. Setelah mendapat penjelasan bahwa tidak ada satu pun perda miras yang dibatalkan atau dicabut, barulah massa menjadi tenang dan membubarkan diri. Pentolan aksi demo anarkis itu pun minta maaf kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Tapi kerusakan telah terjadi.

Aksi demo di Kemendagri itu, termasuk serangkaian aksi serupa di berbagai kota, seperti di Tangerang dan Bandung, dipicu langkah Kemendagri mengevaluasi perda miras di sembilan daerah tingkat I dan tingkat II. Perda miras ini merupakan bagian dari 351 perda yang dievaluasi karena berpotensi bermasalah. ''Perda-perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,'' kata juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek.

Terkait perda miras itu, ada Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dari keppres itu, terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Berakohol. Di situ diatur penggolongan minuman beralkhohol, yakni golongan A (kadar alkohol 1%-5%), golongan B (5%-20%), dan golongan C (20%-55%). Yang dilarang beredar bebas hanya golongan B dan C.

Nyatanya, kesembilan perda miras tadi juga melarang peredaran golongan A yang beralkohol rendah seperti hasil fermentasi tape. Hal inilah yang diingatkan Kemendagri melalui surat klarifikasi kepada pemda bersangkutan agar merevisi perda itu dan tidak memasukkan golongan A dalam pelarangan. Nah, upaya klarifikasi inilah yang sempat ditafsirkan beberapa pihak sebagai ''hendak mencabut atau membatalkan perda miras'', sehingga menyulut aksi demo.

Sejumlah daerah, seperti Kota Tangerang, tak keberatan merevisi perda tersebut. Soal miras di kota ini diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005. ''Bisa saja direvisi,'' kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Amal Herawan.

Tidak demikian dengan Pemkot Bandung. Seperti dilaporkan wartawan Gatra Wisnu Wage Pamungkas, pemerintah kota itu tetap mempertahankan Perda Miras Nomor 11 Tahun 2010, tanpa merevisinya. ''DPRD Kota Bandung sudah menganggap ini final. Perda ini harus dijalankan, ya, kita jalankan saja,'' kata Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Menurut Dada, pihaknya mendapat dorongan, terutama dari ormas Islam, agar tetap mengimplementasikan perda itu apa adanya.

Menurut Donny, sapaan Reydonnyzar, silakan saja daerah mau merevisi perda itu atau tidak, karena Kemendagri tidak melakukan pemaksaan. ''Istilahnya, sunah,'' ujar Donny. Apa boleh buat, dari sisi hukum, tampaknya upaya klarifikasi Kemendagri terhadap sejumlah perda --terutama perda miras-- yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu tak banyak membuahkan hasil. Terbukti, sebagian pemda menyatakan tak hendak merevisinya.

Taufik Alwie dan Gandhi Achmad
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 11 / XVIII 25 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Seni
Seni Rupa
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com