Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Celah Akomodasi Politik Mantan Kombatan

Pro dan kontra tentang calon perorangan dalam pilkada Aceh mereda. Muncul polemik baru penundaan jadwal agar Partai Aceh bisa mendaftar. Diwarnai rangkaian aksi kekerasan. Bola solusi kembali dilempar ke Mahkamah Konstitusi.

Situasi keamanan di Aceh menjelang pergantian tahun ini tercatat kian memburuk. Serangkaian aksi penembakan memperpanjang daftar kekerasan seiring dengan kisruh politik menjelang pilkada setempat. Sebaliknya, kemelut politik pilkada, pada penghujung tahun lalu, mulai menunjukkan titik terang. Partai Aceh (PA), pemilik 33 kursi (47,8%) DPR Aceh, yang selama ini kukuh menolak calon perorangan, kini berbalik menerima.

Tarik-ulur calon independen itulah yang sepanjang tahun lalu menjadi urat kunci ketegangan politik antara PA dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Apalagi, Irwandi kembali maju lewat jalur calon perorangan. Pada 27 Desember 2011, DPR Aceh mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, dalam surat itu, DPR Aceh menyatakan siap membahas qanun pilkada, Januari ini, yang memasukkan klausul calon perorangan.

Selain itu, disampaikan pula kepastian bahwa PA akan mendaftar pilkada. "Karena itu, harus dibuka pendaftaran susulan. Kami akan fasilitasi dan mediasi itu," ucap Djohermansyah. Juru bicara PA, Fachrul Razi, menyatakan bahwa partainya menginginkan pilkada ditunda sampai Mei atau Juni mendatang. Pada saat ini, pilkada provinsi dan 16 kabupaten/kota se-Aceh dijadwalkan berlangsung pada 16 Februari.

Jika ditunda, lalu qanun pilkada baru dijadikan sebagai pijakan, kata Fachrul Razi, PA akan mendaftar sebagai kandidat. Hingga kini, baru Demokrat (pemilik 10 kursi DPR Aceh) dan PPP (tiga kursi) yang mendaftarkan calon gubernur. PA (33 kursi), Golkar (delapan kursi), PAN (lima kursi), dan PKS (empat kursi) belum mendaftar. Fachrul Razi menghitung, baru 20% parpol yang mendaftar. "Ini secara legitimasi politik sangat lemah," ujar Fachrul kepada Ade Faizal Alami dari Gatra.

Pada 9 Januari lalu, penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu, dan Komite Independen Pemilihan (KIP), menyatakan tak ada payung hukum penundaan pilkada. Esoknya, 10 Januari, Kemendagri menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi agar pilkada bisa ditunda. "Kemendagri ambil inisiatif melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Djohermansyah.

Irwandi Yusuf keberatan jika pilkada ditunda. Upaya itu dinilai tidak menjamin kondisi Aceh lebih aman. "Pasangan calon kepala daerah yang sudah mendaftar tidak akan diam saja kalau pilkada ditunda," ujarnya kepada pers di Aceh, Kamis pekan lalu. Juru bicara persaudaraan calon perorangan pilkada Aceh, Ghazali Abas Adan, mengatakan bahwa hanya segelintir pihak yang ingin pilkada Aceh ditunda. "Mereka ingin menggolkan nafsu politik liarnya," kata mantan anggota MPR yang kini calon Bupati Pidie itu.

Analis politik dari Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, melihat terakomodasinya kekuatan politik dominan dengan penundaan pilkada akan lebih menjamin perdamaian di Aceh. "Tidak lagi ada pihak yang merasa dirugikan," katanya. "Semua kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Aceh."

Pilkada yang dipaksakan sesuai dengan jadwal dan tidak diikuti oleh kekuatan politik dominan, kata Kemal, dapat menurunkan mutu demokrasi dan mengancam kedamaian Aceh. "Apabila ada kekuatan yang tidak ikut, ini bisa diboncengi penumpang gelap untuk merusak situasi perdamaian di Aceh," ujarnya.

Dibukanya kembali pendaftaran pilkada itu, kata Kemal, jangan hanya dilihat sekadar kompromi politik. "Melainkan semacam rekonsiliasi," ia menambahkan. "Pilkada harus dilihat hanya sebagai proses seleksi kekuatan. Tujuan itu semua adalah kesejahteraan." Untuk menunda pilkada, bagi Kemal, tidak perlu melemparnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden bisa langsung membuat perpu.

"Presiden terlalu takut membuat statemen apa pun terkait dengan pilkada Aceh. Sikap presiden ini menyebabkan krisis pilkada di Aceh makin berlarut-larut," tuturnya. "Apabila presiden sejak awal tegas, sudah beres karena semua, PA dan gubernur, mengatakan, kami menunggu presiden. Sikap presiden memang menambah runyam masalah di Aceh."

Ketua Demokrat Aceh, Mawardi Nurdin, dalam pertemuan dengan puluhan kandidat pilkada Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin lalu, menyatakan keberatan bila presiden mengeluarkan perpu. Menurut Mawardi, perpu akan menjadi blunder bagi presiden dan Demokrat.

"Partai lain sedang mencari kelemahan presiden. Jika perpu dikeluarkan, presiden akan dikorbankan," ujar calon Wali Kota Banda Aceh itu. Mawardi berpendirian, untuk mengatasi kisruh politik menjelang pilkada Aceh cukup dengan putusan MK. "Semua pihak harus bisa menerima putusan MK. Jangan lagi dicari perpu," katanya.

Nasir Jamil, Wakil Ketua Komisi III DPR asal Aceh, menilai perpu atau putusan MK hanya perkara teknis. Ada tiga prinsip yang harus digarisbawahi. Pertama, seluruh kandidat pilkada Aceh harus punya komitmen menyelamatkan perdamaian dan demokrasi Aceh. Kedua, pilkada harus dipegang sebagai bagian resolusi konflik dan kelanjutan pilkada sebelumnya.

Ketiga, pilkada kali ini adalah bagian proses mengonsolidasikan perdamaian di Aceh untuk menciptakan rasa aman dan sejahtera. Politikus asal PKS itu menilai, tidak mungkin menafikan PA, partainya para mantan kombatan GAM, dalam pilkada. "Karena ini merupakan pilkada pertama bagi mereka," katanya. "Kalau kita menafikan PA, akan mendisharmoniskan hubungan legislatif dengan eksekutif ke depan."

Bila pemerintah hendak membuat perpu, Nasir menyarakan, terlebih dahulu bicara dengan DPR. Pemerintah memilih jalur MK ketimbang perpu, menurut Djohermansyah, karena proses putusan MK lebih cepat. Sidang MK bisa dituntaskan dalam 14 hari. Pengalaman pembuatan perpu tercepat terjadi pada kasus otonomi khusus Papua. Itu pun sampai dua bulan.

Asrori S. Karni, Andya Dhyaksa, dan Birny Birdieni



Jalan Berliku Pilkada Aceh
30 Desember 2010 Putusan MK, calon independen boleh dalam pilkada Aceh.

28 Juni 2011 DPR Aceh mengesahkan qanun pilkada yang tidak membuka peluang bagi calon independen. Gubernur Aceh menolak menandatangani.

Agustus 2010 Kesepekatan Kemendagri, DPRA, Pemprov Aceh, dan KIP Aceh bahwa pembahasan qanun pilkada dilakukan pasca-Ramadan.

September 2011 DPRA menyatakan akan membahas qanun pilkada pada 2012. KIP Aceh menyusun jadwal dan tahapan pilkada.

1-7 Oktober 2011 KIP Aceh menerima pendaftaran calon kepala daerah. Partai Aceh menolak mendaftar.

27 Oktober 2011 Partai Aceh bertemu Presiden SBY. Presiden menyatakan, keistimewaan Aceh harus dihormati dan pilkada dapat dilaksanakan dengan qanun baru.

31 Oktober 2011 Partai Aceh bertemu Mendagri. Ditawarkan opsi: putusan MK dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, pilkada ditunda dan ada penjabat gubernur di Aceh.

2 November 2011 Putusan sela MK, KIP harus membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah pada 3-10 November 2011.

4 November 2011 Partai Aceh mengumumkan tetap tidak akan mendaftar.

18 November 2011 Jadwal putusan MK atas ketetapan KIP Aceh tentang tahapan pilkada.

24 Desember 2011 Hari pemungutan suara pilkada Aceh (versi ketetapan KIP pada 26 September 2011).

11 November 2011 KIP Aceh dan KPU Pusat menetapkan jadwal pilkada Aceh pada 16 Februari 2012.

24 November 2011 Putusan MK: calon perorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar Perjanjian Helsinki.

27 Desember 2011 Partai Aceh siap membahas qanun pilkada dengan memasukkan klausul calon perorangan, meminta pilkada ditunda agar berpijak pada qanun baru, dan siap mendaftar pilkada.

9 Januari 2012 Rapat KPU dan Bawaslu berkesimpulan, tidak ada payung hukum penundaan pilkada.

10 Januari 2012 Kementerian Dalam Negeri mengajukan gugatan ke MK agar pilkada Aceh bisa ditunda, sehingga Partai Aceh dan partai lainnya bisa mendaftarkan calon.



ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 11 / XVIII 25 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Seni
Seni Rupa
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com