Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Lempar Anggaran Sembunyi Tangan

Renovasi mewah ruang Banggar hendak dijadikan standar renovasi seluruh ruang sidang DPR. Sekjen DPR dinilai tak peka pada asas kepatutan. Pimpinan DPR terkesan cuci tangan. Banggar jadi penentu spesifikasi kursi impor?

Gaya tenang Nining Indra Saleh, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, menambah geram beberapa anggota Badan Kehormatan (BK) DPR. "Apa yang membuat Banggar (Badan Anggaran) istimewa sehingga mendapat ruangan semahal itu," kata seorang anggota BK dalam rapat tertutup di ruang BK, Selasa siang lalu. Selama dua jam, Nining dimintai penjelasan ihwal renovasi ruang Banggar yang menelan anggaran fantastis: Rp 20,3 milyar.

Tak menjawab inti pertanyaan, Nining malah melempar pernyataan bahwa renovasi ruang Banggar itu akan dijadikan standar renovasi ruangan lain. Emosi anggota BK yang bertanya makin terkocok. Nining dinilai tidak punya kepekaan. "Soal toilet belum selesai, ada lagi soal ini. Kita jadi bulan-bulanan," ungkap anggota BK yang lain.

Pada pergantian tahun ini, bersamaan dengan masa reses, selain urusan ruang Banggar, DPR juga disorot soal anggaran perbaikan toiet senilai Rp 2 milyar serta parkir motor Rp 3 milyar. Seorang anggota BK berbisik kepada Gatra, "Ibu Sekjen ini memang lihai. Dia bertindak tanpa mau tahu dampaknya pada kita. Dia pikir, toh yang kena sorotan anggota DPR."

Pada rapat BK itu, Nining menjelaskan bahwa renovasi dengan anggaran yang menuai sorotan luas itu adalah permintaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "Emangnya membangun rumah sendiri, asal sesuai dengan permintaan. Ini pakai uang negara. Harusnya Ibu bisa mempertimbangkan asas kepatutan," kata seorang anggota BK. Nining dinilai hanya melempar tanggung jawab kepada BURT. Sebelum memanggil sekjen, Senin lalu, BK mengundang Refrizal, Wakil Ketua BURT. Setelah memanggil sekjen, diagendakan juga memanggil pimpinan Banggar.

Selain urusan ruang Banggar, Nining pun dimintai penjelasan tentang dana pewangi ruangan Rp 1,5 milyar, pengadaan mesin fotokopi lebih dari Rp 5 milyar, sampai pengadaan kalender yang ditebari foto Ketua DPR, Marzuki Alie, senilai Rp 1,3 milyar. Beberapa anggota BK minta Nining sendiri yang menjelaskan kepada publik soal kemelut anggaran ini. "Jangan kita yang bolak-balik dimaki-maki," ucap anggota BK, geregetan.

Usai rapat Selasa itu, bertepatan dengan istirahat makan siang, pimpinan BK dan Sekjen DPR menengok ruang Banggar. Ketika menunju ruang Banggar, Nining dihujani pertanyaan oleh wartawan, tapi tetap diam. Di ruang Banggar, seluruh kursi masih tertutup plastik. Cat di sekeliling tulisan "Ruang Sidang Banggar DPR-RI" belum selesai. Sebagian perangkat sound system masih tergeletak di lantai.

Kapasitas ruang Banggar kini 191 kursi. Rinciannya, 85 kursi untuk anggota Banggar, 20 kursi untuk tenaga ahli, enam kursi untuk Setjen DPR, dan 80 kursi untuk peserta rapat undangan atau pemerintah. Semua kursi berdesain ergonomis (mengikuti lekuk bentuk badan) itu diimpor dari Jerman. Ruangan ini dilengkapi tiga LCD TV dinding ukuran jumbo: 3 x 2 meter.

Dinding dirancang menyerap suara (akustik) agar suara tidak memantul. Tersedia juga dua balkon untuk pengunjung. Lampu dan sistem pencahayaan bisa diatur terang dan redupnya dengan remote control. Sambil melihat-lihat ruang Banggar, Wakil Ketua BK, Siswono Yudo Husodo, menduduki kursi pimpinan yang masih tertutup plastik dan meminta Nining menjelaskan kepada wartawan mengapa hanya untuk satu kursi bisa menghabiskan Rp 24 juta.

"Bu Sekjen nanti jelaskanlah," katanya. Nining tidak menjawab. Menurut data yang tergali, harga kursi pimpinan Banggar itu Rp 24 juta, sedangkan kursi anggota Rp 10 juta. "Masak kursi kaya gini Rp 10 juta. Saya duduki biasa saja," kata seorang anggota BK. "Paling, karena kakinya ada lima, jadi bisa seperti berbaring. Tapi, apa iya mau tidur waktu sidang?" ia menambahkan.

Anggota BK, Ali Maschan Moesa, berkomentar bahwa kursi impor itu tidak perlu. "Negara kita sudah bisa membuat seperti ini, kok," katanya. Nining juga diam tak menyahuti. Ketika ditanya media, Nining menjawab singkat, "Saya rasa cukup. Sudah dijelaskan semua ke BK." Ketika ditanya bagaimana seandainya ditemukan kejanggalan dalam proyek ini, Nining percaya diri menjawan, "Insya Allah, nggak ada."

Dalam penjelasan tertulis kepada Gatra, Nining menyatakan, sebelum renovasi, ruang sidang Banggar itu tidak nyaman. "Penerangannya tidak lagi memadai, akustiknya juga," ia memaparkan. Karpet lantai sudah lusuh. Sound system jelek. Kursi dan meja terlalu besar. "Karena furniturnya terlalu besar, ruangan tidak bisa menampung semua undangan," ungkap dia.

Kapasitas ruang Banggar sebelumnya 50 orang. Kini anggota Banggar 85 orang. "Jumlah tamu dari pemerintah juga banyak," ungkapnya. Renovasi itu, menurut Nining, dimulai dengan memperkecil ukuran meja dan kursi untuk mengoptimalkan kapasitas ruangan. Lalu dilakukan pembaruan fasilitas, misalnya penerangan, AC, sound system, dan lantai.

Ketua BK, M. Prakosa, berkesimpulan sementara bahwa renovasi ruang Banggar itu dianggap melanggar kepatutan. Fokus BK adalah melihat, mengapa spesifikasi sedemikan mahal bisa disetujui. BK menangkap indikasi, ada yang tidak patut.

Prakosa menyatakan, biaya renovasi untuk standar pemerintah hanya Rp 2,7 milyar. Tapi, dalam kasus ini, ada beberapa komponen yang membuat mahal: furnitur, teknologi informasi, tata lampu (lighting), kamera pengawas, dan sound system.

Reaksi pimpinan DPR secara umum menimpakan kesalahan kepada Sekjen DPR. Ketua DPR Marzuki Alie mengancam akan memecatnya. Sejumlah anggota DPR melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis pekan lalu. "Ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Angka ini (Rp 20,3 milyar) sangat tidak masuk akal," ujar Syarifuddin Suding, anggota Fraksi Hanura, ketika bertandang ke KPK.

Betulkah DPR tidak tahu-menahu? Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, meminta Marzuki Alie tidak melempar tanggung jawab dengan menyatakan tidak tahu anggaran renovasi ruang Banggar itu. Selaku Ketua DPR yang merangkap Ketua BURT, menurut Uchok, Marzuki harus bertanggung jawab dan ikut memastikan semua proyek di lembaganya dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Bukan kali ini saja DPR diterpa sorotan penghamburan anggaran. Sebelum ini, ada kasus pembangunan gedung baru, renovasi rumah dinas, pengadaan laptop, hingga dana aspirasi. Sumirat, Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR, dengan sedikit tergagap ketika didesak media di ruang Banggar, menjelaskan bahwa pengadaan setiap furnitur itu, termasuk kursi, sudah mendapat persetujuan DPR.

Spesifikasinya memang dibicarakan lebih dulu dengan konsultan. Tapi, setelah dipilih konsultan, kata Sumirat, Banggar-lah yang kemudian memilih satu dari beberapa tawaran konsultan itu. "(Yang memmilih) Banggar, bukan sekjen," katanya. Ia menolak menyebutkan anggota Banggar yang memilih furnitur mahal itu.

Tamsil Chaniago, anggota Banggar yang memilih mundur dari Banggar, mengatakan bahwa dalam rapat, Banggar tidak pernah membahas anggaran secara detail. "Setahu saya, rapat internal tidak pernah membahas harga kursi," ujarnya. "Hal itu merupakan kewenangan sekjen. Soal urusan detail, Banggar tak pernah ada pembahasan," katanya.

Wakil Ketua Bidang Pengawasan BURT, Refrizal, juga menjelaskan bahwa detail perhitungan itu dilakukan sekjen dan konsultan. BURT hanya menerima laporan gelondongan. Sebagai tindak lanjut kasus ini, Refrizal minta BPKP memeriksa ada-tidaknya mark-up.

Asrori S. Karni, Cavin R. Manuputty, Sandika Prihatnala, dan Haris Firdaus

Proses Tender Renovasi Ruang Sidang Banggar
Alokasi Pemenang Tender Anggaran Surat Perintah Mulai Kerja
Konsultan Perencana PT Gubah Laras Rp 565,5 juta 12 September 2011
Konsultan Pengawas PT Jagat Rona Semesta Rp 234,3 juta 7 November 2011
Pelaksana Renovasi PT Pembangunan Perumahan Rp 19,995 milyar 14 November 2011-31 Desember 2011 (48 hari)

Jejak Kontroversial Anggaran DPR
Waktu Kegiatan Anggaran
April 2007 Pembelian laptop 550 anggota DPR seharga Rp 25 juta per unit. Rp 13,7 milyar November 2008 Renovasi ruang kerja 550 anggota DPR pada 23 lantai di Gedung Nusantara I. Rp 32,5 milyar
Oktober 2009 Pelantikan anggota baru DPR . Rp 28,5 milyar
Pengadaan 687 unit komputer seharga Rp 16 juta per unit. Rp 11,03 milyar
Juni 2010 Dana aspirasi Rp 15 milyar per anggota DPR. Rp 8,4 trilyun
Oktober 2010 Pembangunan rumah aspirasi. Rp 209 milyar

Gedung baru DPR 36 lantai. Terdiri dari pembangunan fisik Rp 1,138 trilyun dan biaya konsultan Rp 26,491 milyar. Rp 1,8 trilyun, dikoreksi jadi Rp 1,164 trilyun
Juni 2011 Teknologi informasi. Pada tahun sebelumnya Rp 10,9 milyar, terserap Rp 6 milyar. Rp 9,35 milyar
Desember 2011 Renovasi ruang sidang Banggar. Rp 20,3 milyar
Januari 2012 Renovasi 220 toilet Gedung Nusantara I. Rp 2 milyar
Pembangunan parkir motor. Rp 3 milyar
Pengadaan absen elektronik tangan. Rp 3,7 milyar
Pengadaan kalender bergambar Marzuki Alie. Rp 1,3 milyar
Biaya pewangi ruangan. Rp 1,59 milyar
Perawatan kebersihan gedung DPR. Rp 15 milyar
Pengadan nutrisi daya tahan tubuh. Rp 824 juta

Sumber: diolah dari berbagai sumber Gatra
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 11 / XVIII 25 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Seni
Seni Rupa
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com