Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Subsidi Dibatasi atau BBM Naik Lagi

Harga minyak dunia yang melambung tinggi mengakibatkan dana subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah kian membengkak. Sedangkan APBN 2012 mengharamkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan agar subsidi terkendali. Harus ada APBN Perubahan.

Rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengakibatkan warga yang berkantong tipis, seperti Gito Sumarno, semakin kebat-kebit. Selama ini, setiap bulan ia menganggarkan dana Rp 400.000 untuk ongkos pergi-pulang dari rumahnya di Depok, Jawa Barat, ke kantornya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Duit sebesar itu dipakai untuk mengisi bahan bakar jenis premium ke dalam tangki mobil yang menjadi tunggangannya ke kantor.

Mulai 1 April nanti, ongkos perjalanan rumah-kantor yang berjarak sekitar 20 kilometer itu bakal naik dua kali lipat. Adalah Undang-Undang (UU) APBN 2012 yang memaksa mobil pribadi memakai BBM non-subsidi. Harga BBM non-subsidi sekarang ini sekitar dua kali premium maupun solar bersubsidi.

Gito berharap, April nanti masih bisa menikmati BBM bersubsidi. Misalnya, BBM subsidi dinaikkan dari harga saat ini yang Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 atau Rp 6.000 per liter. Pilihan lainnya, memasang converter kit di mobilnya. Dengan alat itu, mobilnya tak lagi mengonsumsi BBM, tapi beralih ke gas.

Pilihan kedua itu diyakininya tak mudah, karena ketersediaan pompa pengisian bahan bakar gas masih minim. Di Jakarta, misalnya, per Januari 2012, hanya ada delapan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang beroperasi. Enam di antaranya SPBG Pertamina, sisanya milik Petros Gas.

Adapun untuk stasiun pengisian vi-gas (liquified gas for vehicle), hanya ada 10 yang beroperasi. Semuanya milik Pertamina Retail. Sembilan stasiun lainnya belum beroperasi atau sedang proses kontrak dan dalam tahap konstruksi. Lagi pula, warga seperti Gito tak sepenuhnya percaya pada keamanan penggunaan converter kit untuk bahan bakar gas.

Gito khawatir alat itu membuat mobilnya terbakar. Ia membandingkan penggunaan converter kit di masa-masa awal ini dengan kasus tabung gas "melon" yang mencabut banyak nyawa di masa awal penggunaannya. Kalau opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tak berjalan, Gito berencana pindah ke BBM non-subsidi.

Pembatasan BBM bersubsidi dan konversi BBM ke gas itu adalah cara pemerintah untuk menekan angka subsidi BBM yang nilainya membengkak dari tahun ke tahun. Pada 2010, misalnya, subsidi BBM mencapai Rp 82,3 trilyun. Angka ini melonjak menjadi Rp 165,2 trilyun pada tahun lalu.

Besaran subsidi itu sangat membebani APBN. Selain itu, subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran karena juga dinikmati kelompok yang mampu. Padahal, dana subsidi itu lebih baik dialihkan untuk memperbaiki sarana kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan APBN 2012, pemerintah dan DPR sepakat, besaran subsidi BBM adalah Rp 123,6 trilyun atau lebih rendah Rp 41,6 trilyun dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM pada tahun lalu. Asumsinya, harga minyak mentah US$ 90 per barel dan kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter. Kondisi terkini jauh berbeda dari asumsi harga minyak dan besaran subsidi di APBN 2012 itu.

Harga minyak dunia kini berada di kisaran US$ 110 per barel. Harga ini diprediksi terus melambung. Adalah hubungan Amerika Serikat dan Iran yang memanas yang menjadi salah satu faktor pemicunya. Amerika mengancam memberikan sanksi ekonomi kepada Iran, khususnya terkait perdagangan minyak Iran.

Gedung Putih merilis ancaman sanksi ekonom itu setelah Iran berencana menutup Selat Hormuz. Posisi selat yang terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia itu sangat strategis bagi perdagangan minyak dunia. Lewat Selat Hormuz, sebanyak 40% minyak dunia disalurkan. Gangguan lalu lintas minyak lewat selat itu akan membuat harga minyak melambung.

***

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai pasal di APBN yang memaksa harga BBM bersubsidi tak boleh naik itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. "Ini sangat politis agar pemerintah populer di mata masyarakat," katanya. Pembatasan BBM bersubsidi juga sulit dalam pelaksanaannya. Sebab disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang tinggi sangat rawan kebocoran. "Tujuan akhir pembatasan BBM tak akan tercapai," katanya.

Kebijakan pembatasan BBM itu bisa efektif bila harga minyak tidak berada di atas asumsi APBN. "Ketika harga minyak melambung, maka tak efektif lagi," ujarnya. Harga BBM non-subsidi akan tambah mahal dan membuat disparitas harga dengan BBM bersubsidi bertambah tinggi, sehingga kebocoran makin menjadi-jadi. Angka subsidi di APBN juga akan membengkak hebat ketika harga minyak meroket. Ini akan sangat membebani APBN.

Pada kondisi ideal, yakni harga minyak di bawah asumsi APBN dan pemakaian BBM bersubsidi di bawah kuota APBN, pembatasan itu memiliki dampak positif. Ini terjadi karena pencabutan subsidi BBM secara cepat untuk satu elemen tertentu, yaitu mobil pelat hitam.

Selama ini, mobil pelat hitam meminum 53% jatah BBM bersubsidi. Adapun sepeda motor meminum 40% dan angkutan umum 7%. Ke depan, motor akan menjadi peminum utama bensin bersubsidi. "Sehingga skenario ke depan, giliran motor yang diharuskan pakai bensin non-subsidi," katanya. Subsidi BBM pun bisa ditekan secara maksimal (lihat: Plus-Minus Kebijakan untuk BBM Bersubsidi).

Melambungnya subsidi BBM di APBN selama ini lebih dipengaruhi harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN. Misalnya yang terjadi pada tahun lalu, subsidi melonjak hebat karena harga rata-rata minyak US$ 115 per barel, jauh di atas asumsi di APBN P 2011 sebesar US$ 95 per barel. Adapun pengaruh kenaikan volume BBM bersubsidi yang hanya 1,5 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan (40,49 juta kiloliter) terhadap kenaikan subsidi tidak besar.

Pada saat ini, kondisinya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu harga minyak jauh di atas asumsi APBN. Menilik perkembangan harga minyak dunia itu, pengendalian pemakaian BBM bersubsidi dinilai tidak efektif untuk menahan angka subsidi agar tak lebih tinggi lagi. Karena itulah, berkembang opsi menaikkan harga BBM bersubsidi agar APBN tidak jeblok.

Opsi itu memang diharamkan oleh APBN 2012, tapi pintu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi masih bisa dibuka. "Kalau kita merasa harga BBM perlu naik dan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) convinced mengeluarkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk kenaikan harga BBM itu dimungkinkan. Tetapi, kalau membaca UU APBN, kita tidak boleh menaikkan harga BBM," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.

Cara lain untuk menaikkan harga BBM bersubsidi adalah mengajukan APBN Perubahan (APBN-P) ke DPR. UU APBN 2012 memberi ruang untuk hal itu. Meskipun baru berjalan sebulan, revisi APBN bukan sebuah aib bila tujuannya menyelamatkan APBN. Ini pernah dilakukan pada 2009, tatkala pemerintah mengajukan APBN-P pada Februari, ketika asumsi-asumsi yang ada di APBN tidak relevan lagi dengan perkembangan ekonomi pada saat itu.

***

Tanggal 1 April 2012 tak sampai tiga bulan lagi tiba. Karena itulah, keputusan pemerintah tentang kebijakan BBM bersubsidi sangat ditunggu-tunggu. Baik itu masyarakat maupun pelaku penyaluran BBM, yakni Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), retailer BBM asing yang beroperasi di sini, importir converter kit, dan produsen converter kit di dalam negeri. Keputusan itu, apakah tak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi ataukah menjalankan opsi baru dengan APBN-P 2012 yang memberi ruang untuk kenaikan harga BBM bersubsidi?

Keputusan resmi pemerintah itu akan menjadi dasar bagi pelaku usaha minyak untuk mengambil langkah strategis. "Dasar hukum itu akan memberi gambaran akan seperti apa serta bagaimana implementasinya," kata juru bicara Pertamina, Mochamad Harun. Pertamina, menurut Harun, sudah siap menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi itu. "Namun, kalau program itu ditempuh, masih ada beberapa SPBU yang harus malakukan investasi baru dan cuci ganti tangki," ia menambahkan.

Setidaknya perlu waktu tiga bulan sejak dasar hukumnya dirilis. Untuk opsi konversi BBM ke gas, yang diperlukan adalah penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas di berbagai wilayah Jakarta. Pada saat ini, telah ada enam SPBG dengan alokasi pasokan gas 4 juta kaki kubik per hari. Serapannya sekitar 3 juta kaki kubik. "Artinya, penggunanya belum banyak," tutur Harun.

Untuk menunjang kesiapan pasokan bahan bakar gas, Pertamina telah menyiapkan penggembangan satu mother station and empat daugther station. "Satu induk di Tegal Gede, gas akan dikompres menjadi CNG dan bisa dikirim ke SPBG, sehingga tidak tergantung pipa," kata Harun.

Jumlah angkutan umum di Jakarta sekitar 40.000. Bila semua angkutan umum itu diharuskan memakai gas, maka diperlukan pasokan 30 juta kaki kubik. "Setidaknya perlu 60 SPBG atau 10 kali lipat dari yang ada sekarang," kata Harun pula.

Untuk membangunnya, perlu proses, mulai dari pemilihan lokasi, pembebasan lahan, hingga masa konstruksi. "Kalau cuma buat konstruksinya, hanya empat bulan. Yang lama, pemilihan lokasi dan pembebasannya," ungkapnya. Ini belum menghitung kendaraan pribadi yang beralih ke gas. Jumlah SPBG yang diperlukan makin besar lagi.

Menurut Ketua Umum Hiswana Migas, Eri Purnomohadi, SPBG bisa dibangun di lokasi SPBU. Di Jakarta, misalnya, ada 700 SPBU, sehingga tinggal ditentukan di SPBU mana SPBG akan dibuat. SPBU milik anggota Hiswana, kata Eri, rata-rata memiliki luas lahan 2.000 meter persegi sehingga masih tersedia ruang untuk SPBG.

Bila membangun SPBG baru, investasinya sangat mahal. Penyebabnya, antara lain, harga tanah di Jakarta yang sangat mahal. Untuk satu SPBG baru, dibutuhkan setidaknya Rp 20 milyar. Selain ketersediaan SPBG, hal penting lain yang mesti disiapkan adalah edukasi kepada masyarakat. "Karena soal gas sebelumnya masih ada trauma, seperti kasus terbakarnya moda transportasi pengguna gas," katanya.

Adapun untuk penyaluran BBM non-subsidi di SPBU, anggota Hiswana sudah tak ada masalah. "Sembilan puluh persen SPBU kami sudah siap," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, menyebut pembatasan BBM itu adalah kebijakan neolib yang menguntungkan retailer BBM asing di Indonesia. "Mereka antara lain Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis)," katanya kepada Ageng Wuri R.A. dari Gatra. Keharusan mobil berpelat hitam memakai BBM non-subsidi itu akan membuat bisnis mereka makin berkibar di sini. Karena itulah, ia lebih setuju dengan opsi menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 untuk mengendalikan besaran subsidi. Memilih populer atau aman?

Irwan Andri Atmanto, Birny Birdieni, Sandika Prihatnala, dan Cavin R. Manuputty

UU APBN 2012:
- Harga BBM bersubsidi tidak boleh naik (Pasal 7 ayat 6).
- Pengendalian BBM bersubsidi melalui pembatasan konsumsi untuk kendaraan roda empat pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012.
- Asumsi harga minyak mentah: US$ 90 per barel.
- Kuota BBM bersubsidi: 40 juta kiloliter.
- Kuota subsidi BBM: Rp 123,6 trilyun.

Harga minyak dunia:
- Pada saat ini di kisaran US$ 110 per barel.
- Ancaman Amerika yang akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran menjadi sentimen negatif yang mendongkrak harga minyak.
- Rencana aksi balasan Iran di Teluk Hormuz (lalu lintas 40% minyak dunia) menjadi sentimen negatif yang melambungkan harga minyak.

Kuota 40 juta kiloliter dan harga minyak di atas US$ 100:
- Subsidi BBM di APBN 2012 di atas pagu anggaran.

Agar subsidi tidak di atas pagu anggaran:
- Kuota BBM bersubsidi dikurangi.
- Menaikkan harga BBM bersubsidi.

Mengajukan APBN Perubahan 2012 ke DPR:
- Mengurangi kuota BBM bersubsidi berisiko kelangkaan BBM bersubsidi.
- Menaikkan harga BBM bersubsidi (Rp 1.000 atau Rp 1.500 per liter) lebih rasional.

APBN P 2012:
- Kenaikan harga BBM bersubsidi boleh dilakukan.

Plus-Minus Kebijakan untuk BBM Bersubsidi
Pengendalian BBM Bersubsidi
Plus:
- Mencabut subsidi BBM secara cepat untuk satu segmen pemakai, yaitu kendaraan roda empat berpelat hitam. - Menjawab isu subsidi tepat sasaran karena BBM bersubsidi tidak dinikmati kelompok yang dinilai mampu, yaitu yang memakai kendaraan pribadi roda empat.
- Penghematan subsidi: Jawa-Bali: Rp 41 trilyun.
- Dampak inflasi kecil, yakni 0,7-0,9%.

Minus:
- Pengawasan sulit. Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi yang tinggi menyebabkan rawan kebocoran (pasar gelap BBM bersubsidi).
- Ketika harga minyak di atas asumsi APBN, kebijakan ini menjadi tidak efektif.


Menaikkan BBM Bersubsidi
Plus:
- Pelaksanaan lebih simpel.
- Tidak perlu pengawasan ketat.
- Penghematan subsidi:
- Kenaikan harga Rp 1.000 per liter bisa menghemat subsidi BBM Rp 38,3 trilyun.
- Kenaikan harga Rp 1.500 per liter bisa menghemat subsidi BBM Rp 57 trilyun.
- Mendorong energi alternatif lebih berkembang.

Minus:
- Tidak populer di mata masyarakat.
- Tidak menjawab isu subsidi yang tepat sasaran karena BBM bersubsidi tetap dikonsumsi semua lapisan masyarakat.
- Mendongkrak angka inflasi.
- Kenaikan Rp 1.000 membuat inflasi bertambah 1%-1,2%.

Pasokan Kebutuhan BBM Dalam Negeri
- Produksi minyak mentah: 900.000 barel per hari
- Masuk ke kilang Pertamina: 600.000 barel
- Ekspor: 300.000 barel

Kilang Pertamina:
- Dari dalam negeri: 600.000 barel per hari
- Impor minyak mentah: 400.000 barel per hari

Hasil kilang Pertamina: 900.000 barel
- Kebutuhan BBM nasional: 1,4 juta barel per hari
- Impor BBM: 500.000 barel per hari
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 11 / XVIII 25 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Seni
Seni Rupa
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com