Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

UU Pengadaan Tanah untuk Siapa?

Kepastian proses pembebasan lahan dipercepat. Namun konflik dan sengketa lahan diprediksi bakal naik tajam. Agar undang-undang itu implementatif,aturan pelaksanaannyaharus cepat turun.

Mendekati penghujung tahun, undang-undang yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum akhirnya kelar. Beleid yang bertujuan memberikan kepastian atas proyek-proyek infrastruktur publik itu kontan disambut gembira para pengusaha konstruksi dan investor. Maklum, mereka tentu punya kepentingan bisnis. Tapi, bagaimana dengan rakyat jelata yang biasanya jadi ''korban pembangunan''?

''Tentunya undang-undang itu menghendaki agar tidak ada satu pun pihak yang merasa dirugikan,'' tutur Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Infrastruktur, Zulkarnain Arif. Pasalnya, selama ini, dari sisi pengadaan infrastruktur, konflik pertanahan seringkali menghambat laju pembangunan. ''Tentu hal itu akan membelenggu usaha negara dan kepentingan umum,'' Zulkarnain menambahkan.

Memang selama ini aksi-aksi penolakan warga dalam hal pembebasan lahan sering dituding sebagai penyebab utama terkatung-katungnya pembangunan infrastruktur. Wajar saja, bagi rakyat kecil, tanah adalah sumber hidup dan separuh jiwa mereka. Maka, sulit ditampik jika konflik tanah sering berujung pertumpahan darah.

Yang paling disesalkan adalah kasus Mesuji di Lampung dan kasus Sape di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang belakangan ini mencuat. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sampai November 2012 ada 102 kasus konflik lahan yang ditangan LSM lingkungan hidup itu. ''Dari 102 kasus itu, jumlah korbannya 60 orang tewas. Itu belum termasuk kasus-kasus yang ditangani teman-teman dari lembaga lain. Jumlah konflik lahan bisa ribuan,'' kata Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Forqan.

Menurut Berry, jika sebelum dan tanpa Undang-Undang (UU) Pengadaan Tanah saja jumlah konflik pertanahan sudah banyak, maka undang-undang yang akan menjalankan pembebasan lahan secara massif itu berpotensi meningkatkan jumlah konflik tanah. Walhi, kata Berry, beberapa kali mengadakan diskusi publik mengenai undang-undang itu. ''Poin krusial yang ditolak dari undang-undang itu adalah kewenangan yang sangat luar biasa dari negara untuk menentukan bahwa suatu lahan masuk kategori kepentingan umum,'' katanya.

Berry menambahkan, beleid tanah itu memang menyebutkan lahan untuk proyek mana saja yang masuk dalam kriteria kepentingan umum. Namun ada juga klausul bahwa ''lahan untuk kepentingan umum lain'' yang belum ditetapkan dalam undang-undang itu akan diatur kemudian oleh pemerintah. ''Definisi lahan untuk kepentingan umum tapi diatur belakangan oleh pemerintah itu bisa menjadi pasal karet,'' ujarnya.

Bila dirunut ke belakang, ungkap Berry, undang-undang itu lahir dari kepentingan pemodal. Beleid itu tak lain merupakan tindak lanjut National Summit 2009 yang diadakan Kadin. ''Para pengusaha membutuhkan kepastian hukum dan akses terhadap lahan untuk investasi, maka dibuatlah undang-undang ini,'' katanya.

Padahal, dari berbagai kasus konflik tanah yang ditangani Walhi, kebanyakan penolakan warga dilatarbelakangi bahwa proyek pembangunan yang akan digarap sesungguhnya tidak berkenaan dengan ''kepentingan umum''. Bahkan, menurut pengamatan Berry, sering mengancam kesejahteraan, keselamatan, dan produktivitas warga setempat. Kemudian, dalam pembebasan tanah, ganti rugi yang ditetapkan benar-benar membuat warga rugi, sehingga prosesnya sering berlarut-larut.

Rumitnya kesepakatan dan penyelesaikan ganti rugi dalam pembebasan lahan itu, menurut Zulkarnain Arif, semestinya bisa diatasi dengan UU Pengadaan Tanah. Dulu proses musyawarah makan waktu 120 hari, sedangkan kini dipangkas menjadi 30 hari dan bisa langsung masuk pengadilan.

Dalam proses pembebasan tanah, hak masyarakat terjamin karena bisa terlibat penuh dan bisa menyetujui ataupun menolak. ''Cara-cara lama seperti pemaksaan kompensasi dan ganti rugi dengan memanfaatkan kekuasaan harus dibuang,'' tuturnya.

Yang lebih penting, Zulkarnain menambahkan, jangan sampai konflik yang muncul membelenggu usaha negara dan kepentingan umum. ''Misalnya, jika ada perselisihan ganti rugi, maka proses pengadilan dan pembangunan tetap harus jalan demi kepentingan umum,'' katanya. Skema penyelesaian seperti itu, menurut dia, memudahkan program pembangunan berjalan. Pasalnya, ada kejelasan dan kepastian yang bisa diberikan kepada investor.

Sejauh ini, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara tersendat karena ketidakpastian dalam pembebasan lahan. Padahal, infrastruktur yang baik akan memicu pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing industri dalam negari. Akibat minimnya jalan, Zulkarnain memaparkan, beban biaya transportasi sangat tinggi dan menyebabkan barang-barang produk dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor dari Cina.

Dalam catatan Zulkarnain, jalan nasional masih minim karena panjangnya hanya sekitar 390.000 kilometer. Padahal, idealnya kira-kira 500.000 kilometer. Ini untuk interkonektivitas antarprovinsi dan kabupaten agar sentra-sentra produksi terbuka dan mengalir lancar.''Untuk jalan tol saja, kita masih kalah oleh negara lain,'' ucapnya. Jika infrastruktur mendukung, diharapkan industri dalam negeri menjadi makin efisien dan impor bisa dipangkas.

Melihat masih adanya beberapa pihak yang menyoal undang-undang itu, Zulkarnain menyarankan agar mencermati aturan pelaksanaannya, seperti peraturan pemerintah (PP), yang akan keluar dan menjadi petunjuk teknis pelaksanaannya. ''Kalau ada yang menolak, agar melihat dulu PP yang nantinya keluar seperti apa. Undang-undang yang disahkan tidak bisa jalan tanpa implementasi PP,'' katanya. Yang bisa diharapkan sekarang, menurut Zulkarnain, justru PP-nya tidak boleh turun terlalu lama. Ia berharap, setidaknya pada Maret 2012 PP itu sudah turun.

Namun, menurut Berry, UU Pengadaan Tanah itu tidak tepat diberlakukan sekarang ini. ''Bukannya tidak pro terhadap kepentingan pengusaha, tapi undang-undang itu lahir ketika reformasi agraria bahkan belum dilaksanakan,'' ungkapnya. Kalau pemerintah hendak komprehensif menyelesaikan persoalan lahan, Berry melanjutkan, seharusnya lebih fokus pada reformasi agraria dan penyelesaian ratusan sengketa lahan dulu. ''Pengakuan hak kelola masyarakat adat terhadap tanah sudah ada di UU Agraria, tapi pelaksanaannya masih bermasalah dan manipulasi lahan sejumlah perusahaan masih marak,'' ia menegaskan.

Untuk melakukan reformasi agraria, menurut Berry, justru pemerintah seharusnya mengeluarkan moratorium perizinan pengadaan lahan untuk industri. Yang menjadi masalah, maraknya investasi belum tentu bisa berujung kesejahteraan masyarakat setempat seperti terjadi di daerah-daerah tambang, zona ekonomi khusus, dan kawasan perkebunan. ''Seharusnya ada moratorium perizinan dulu, lalu mengevaluasi izin-izin lama untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan. Moratorium itu tidak akan mengganggu perekonomian kita karena untuk menyelesaikan masalah yang masih ada,'' ujarnya.

G.A. Guritno, Basfin Siregar, dan Sandika Prihatnala

Definisi dan Bentuk Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Pasal 10: Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan.
a. Pertahanan dan keamanan nasional;
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, bandar udara, terminal;
e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik.

Masalah: Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan petani gurem dan hunian masyarakat berpenghasilan rendah masih belum jelas. Kepentingan masyarakat kelas bawah belum masuk hitungan.

Pasal 33: Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah meliputi:
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda yang berkaitan dengan tanah atau;
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Masalah: Ganti rugi dituding tidak memperhitungkan kerugian imateriil yang diderita warga. Misalnya, akses warga terhadap tempat kerja makin jauh dan hilangnya profesi lama, seperti petani, petambak, dan nelayan, karena lahan yang berubah fungsi. Munculnya spekulan tanah, calo tanah, dan mafia tanah belum tentu bisa diantisipasi panitia pengadaan tanah.

Pasal 36: Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
a. Uang;
b. Tanah pengganti;
c. Pemukiman kembali;
d. Kepemilikan saham; atau
e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Masalah: Berbagai bentuk ganti kerugian belum jelas dan belum sepadan dengan keinginan warga. Apalagi, pembangunan infrastruktur selama ini dituding justru memiskinkan warga karena tidak mendapatkan jaminan ruang hidup, keamanan, dan kebutuhan ekologis yang setaraf di tempat yang baru. Kemudian, pada saat penentuan tanah pengganti, kemungkinan munculnya spekulan tanah sangat besar dan perlu diwaspadai. Kesepakatan tentang alternatif ganti kerugian, seperti pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui kedua pihak, akan berlangsung lama dan bisa berlarut-larut.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 10 / XVIII 18 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Fotografi
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com