Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Menanti Jerat untuk Pengguna Surat

Pembuat surat palsu Mahkamah Konstitusi divonis satu tahun penjara. Pengadilan menyinggung keterlibatan mantan anggota KPU, Andi Nurpati. Mengapa ia tak kunjung dijerat?

Masyhuri Hasan terpaksa mengubur impiannya sebagai hakim karier. Selasa pekan lalu, calon hakim pengadilan umum itu divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) itu dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas perbuatannya ketika menjadi juru panggil MK, Agustus 2009. Hukuman itu lebih rendah enam bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim yang dipimpin Herdi Agusten menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memalsukan surat secara bersama-sama. Perbuatan Hasan itu memenuhi unsur Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mencoreng citra MK. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. "Terdakwa juga mengakui perbuatannya," ujar Herdi.

Meskipun menghormati putusan tersebut, Masyhuri Hasan menyatakan banding. "Saya tidak bersalah," katanya usai sidang. Menurut dia, banyak fakta yang tidak dipertimbangkan majelis hakim. Antara lain, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, sebenarnya sudah menerima susulan surat asli. Andi juga telah membaca surat itu. "Dan sudah saya sampaikan adanya perubahan redaksi," tuturnya.

***

Masyhuri Hasan dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang membuat surat palsu. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum yang diketuai Ketut Winawa juga memaparkan peran Andi Nurpati. Juru bicara Partai Demokrat itu disebutkan pernah membaca surat penjelasan keputusan MK soal sengketa Pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) I di halaman parkir studio JakTV, Jakarta.

Surat itu diantarkan staf MK, Nallom Kurniawan dan Masyhuri Hasan, pada 17 Agustus malam. Ketika itu, mereka juga mengantarkan surat lain bernomor 113. Sebenarnya, menurut jaksa, sore itu Nallom dan Hasan mengantarkan surat tersebut ke kantor KPU di Jalan Diponegoro, Jakarta. Di KPU, Hasan dihampiri Dewie Yassin Limpo, calon anggota DPR dari dapil Sulsel I.

Dewie meminta keduanya tidak menyerahkan surat itu ke KPU. Tapi Nallom menjawab bahwa surat itu harus diserahkan ke KPU atas perintah Ketua MK. Karena ditolak, Dewie meminta fotokopi surat itu. Berhubung Andi tak ada di kantor KPU, Hasan dan Nallom lalu menyerahkan surat itu kepada Andi di studio JakTV, malam harinya.

Substansi surat tertanggal 17 Agustus itu adalah "jumlah perolehan suara" untuk Partai Hanura di tiga kabupaten di Sulsel I. Isi surat itu sama dengan amar putusan MK Nomor 84. Andi, menurut jaksa, berkomentar usai membaca surat itu, "Kalau tidak dapat kursi, kenapa dikabulkan?" Hasan diam saja.

Atas perintah Andi, Hasan menyerahkan surat itu kepada Aryo, sopir Andi. Esoknya, Aryo diminta Andi menaruh dua surat itu di meja staf KPU, Mat Nur. Nur kemudian menyerahkannya kepada Andi. Oleh Andi, Nur diminta menyerahkan surat nomor 113 kepada Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary. Sedangkan surat nomor 112 diperintahkan untuk disimpan.

Sebelumnya, pada 14 Agustus, Andi juga menerima surat lain bernomor 113 dari Hasan. Meski bernomor sama, substansi surat itu berbeda dari amar putusan MK. Isinya, penjelasan penambahan suara untuk Partai Hanura. Konsep surat tertanggal 14 Agustus itu, menurut jaksa, dibuat Zainal Arifin Hoesein, panitera MK pada waktu itu. Sedangkan Hasan mengetik surat itu. Tapi konsep surat tersebut masih tersimpan di dalam laptop, belum sempat dicetak.

Andi dan putri hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Nesyawati, meminta kepada Hasan agar surat itu segera dikirim. Alasannya, surat itu akan digunakan dalam rapat pleno KPU. Hasan mencetak surat itu. Hasil scan tanda tangan Zainal dibubuhkan. Hasan juga menulis nomor dan tanggal di atas surat itu. Surat itu dikirim melalui faksimili ke nomor faksimili di ruang kerja Andi.

Meski sudah membaca isi surat tertanggal 17 Agustus di JakTV, menurut jaksa, Andi malah membacakan surat tertanggal 14 Agustus dalam rapat pleno KPU pada 21 Agustus. Karena substansi surat itu soal penambahan suara, konsekuensinya suara Partai Hanura bertambah di tiga kabupaten, yakni Takalar, Gowa, dan Jeneponto. Dengan demikian, Hanura memperoleh satu kursi di dapil Sulsel I dengan calon terpilih Dewie Yasin Limpo.

Namun siasat itu terbongkar. MK kemudian mengirim surat penjelasan bahwa surat tertanggal 14 Agustus yang difaks Hasan adalah palsu. Berdasarkan surat itu, KPU lalu menganulir kemenangan Dewie dan memberikan kursi kepada calon anggota legistatif dari Partai Gerindra, Mestaryani Habie.

***

Vonis atas Masyhuri Hasan itu, menurut juru bicara MK, Akil Mochtar, membuktikan bahwa surat palsu MK itu ada. Dengan demikian, menurut dia, tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka. Jika polisi tidak juga menetapkan Andi sebagai tersangka, kata Akil, patut diduga polisi memang menghindar. "Maka, kloplah bahwa ada kekuatan lain yang menekan polisi untuk tidak menetapkan Andi Nurpati itu," katanya.

Kuasa hukum Masyhuri Hasan, Edwin Partogi, juga menganggap tokoh yang berperan penting dalam perkara itu adalah Andi Nurpati. "Dia sebagai aktor," tuturnya. Ia menganggap, Andi-lah yang paling pantas didakwa karena surat palsu itu digunakan secara patut oleh Andi. "Andi Nurpati yang lebih cocok masuk dalam kejahatan pemilu," ujarnya.

Sedangkan Ketua Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR Chairuman Harahap berpendapat, karena surat palsu itu digunakan, maka Masyhuri Hasan patut dihukum. Masalahnya, kata dia, bila orang yang menggunakan surat palsu itu tidak dipidana, sedangkan yang memalsukan dipidana, yang terjadi adalah penzaliman. "Ini sudah terang benderang," katanya.

Sekalipun demikian, kuasa hukum Andi Nurpati, Muhammad Burhanuddin, memandang perkara surat palsu itu semata-mata karena persoalan administrasi. Namun, menurut dia, kasus itu sedemikian dipolitisasi sehingga dianggap sebagai surat palsu. Padahal, efek akhir surat palsu itu tidak ada. "Kami anggap surat itu karena kesalahan administrasi yang sudah dikoreksi kembali dengan adanya surat susulan," ucapnya.

Ia juga menepis tudingan keterlibatan Andi sebagai aktor surat palsu itu. Ketika surat palsu itu digunakan, menurut dia, kedudukan Andi hanya menggantikan ketua yang berhalangan memimpin pleno di KPU. "Keputusan itu pleno, bukan orang per orang," katanya.

Artinya, menurut dia, pleno itu pun tidak hanya membahas kasus dapil Sulsel I yang memberikan kursi kepada Dewie Yassin Limpo, melainkan juga sejumlah dapil lainnya. Pada saat itu, kata Buhanuddin, KPU juga tidak mengetahui bahwa surat yang dibacakan Andi itu surat palsu. Karena itu, ia berpendapat, KPU tidak bisa disalahkan.

Di sisi lain, anggota majelis hakim, Sudjatmiko, menuturkan bahwa pengadilan mencari kebenaran materiil berlandaskan surat dakwaan. "Pengadilan menyimpulkan bahwa Masyhuri Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakannya," ujar Sudjatmiko kepada Gatra. Namun, apakah ada kaitannya dengan Andi Nurpati, itu bukan domain pengadilan. Ia beralasan, pemeriksaan yang dilakukan pengadilan adalah untuk membuktikan perbuatan Masyhuri Hasan.

Rita Triana Budiarti, Gandhi Ahmad, dan Anthony Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 10 / XVIII 18 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Fotografi
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com