Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Orang Susah Dilarang Punya Rumah

Mulai tahun ini, pengembang hanya membangun rumah minimal tipe 36. Amanat UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. DPR menilai, rumah di bawah tipe 36 tidak manusiawi. Makin banyak masyarakat bawah yang sulit memiliki rumah.

Sudah lima tahun berumah tangga, ada satu mimpi Gunawan yang belum terwujud. "Ingin punya rumah sendiri," katanya. Bersama istri dan dua anaknya, warga Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini sejak menikah tinggal di kontrakan. Untuk mengontrak rumah sederhana, terkadang di lokasi rawan banjir, ia mesti mengeluarkan uang Rp 3 juta per tahun. Ia sudah dua kali ganti kontrakan. "Capek pindah-pindah dan ngontrak terus. Kalau punya rumah sendiri, meski kecil, rasanya enak," lelaki berusia 35 tahun itu menambahkan.

Yang membuat Gunawan tertahan mewujudkan keinginannya cuma satu. "Penghasilan saya rendah," ujarnya. Bekerja sebagai pegawai rendahan di sebuah perusahaan swasta, ia hanya mendapat gaji Rp 1,4 juta per bulan. Meski terbilang sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, Gunawan tak gentar untuk memiliki rumah tipe kecil. Ia beberapa kali ke pengembang, tapi selalu mentok.

Gunawan tak menyerah. Awal tahun, ini ia mencoba lagi "melamar" ke sebuah pengembang untuk kredit rumah tipe 22. Harganya tak sampai Rp 50 juta. Dari hitungan yang disodorkan pengembang, rumah bisa dicicil selama 20 tahun dengan besar angsuran tak sampai Rp 500.000. Dengan cicilan sebesar itu, Gunawan merasa bakal kerepotan. "Punya rumah memang harus dipaksakan," katanya.

Di Jawa Barat, masih banyak Gunawan-Gunawan lain yang tak mampu membeli rumah. Begitu pula di provinsi lainnya di Indonesia. Tampaknya Gunawan --juga yang lainnya-- akan makin sulit mewujudkan mimpinya tahun ini. Mereka bakal makin sulit memiliki rumah karena pada Januari tahun ini ketentuan bagi pengembang untuk membangun rumah minimal dengan tipe 36 mulai berlaku. Aturan itu adalah amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 22 ayat 3 UU itu menyebutkan, luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi. "Masyarakat berpenghasilan rendah akan makin sulit mendapat rumah," kata Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, Yana Mulyana, kepada Gatra.

Setiap tahun, REI menargetkan pembangunan rumah baru 200.000 unit. Dari jumlah itu, porsi rumah sederhana (di bawah tipe 36) sebanyak 60% atau 120.000 unit. "REI Jawa Barat kebagian membangun 40%-nya," katanya. Serapan pasar yang bagus ada di tipe 22 dan 27. Harga rumah tipe 27 di kawasan Bandung Raya adalah Rp 58 juta-Rp 60 juta. "Itu sudah mendapat subdisi bunga dan uang muka," Yana menambahkan.

Selama ini, pemerintah memberikan subsidi untuk rumah dengan harga di bawah Rp 70 juta dan pembelian rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan harga maksimal Rp 144 juta. Subsidi ini diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 2,5 juta untuk pembeli rumah sederhana dan Rp 4,5 juta untuk pembeli rusunami. Subsidi ini diberikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan cara ini, pembeli rumah bisa mencicil dengan angsuran tetap selama 15 tahun dengan bunga 8%.

Yana menyatakan bahwa harga rumah tipe 36 di Bandung dan sekitarnya sudah di atas Rp 100 juta, sehingga tak mungkin mendapat subsidi. Kalaupun aturan itu diubah, menurut Yana, misalnya subsidi diberikan untuk rumah tipe 36, juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap harga rumah tipe 36. "Harga tipe 36 tetap akan mahal karena harga tanah di Jawa Barat sudah mahal," katanya.

Terhentinya pembangunan rumah baru di bawah tipe 36 itu bakal mempersulit pemenuhan kekurangan perumahan (backlog) di Jawa Barat. Pada saat ini, backlog di Jawa Barat mencapai 3 juta unit. Angka backlog juga bakal makin tinggi karena pada dasarnya backlog adalah akumulasi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah.

REI Jawa Barat yang beranggota 250 perusahaan kini masih menunggu petunjuk dari pemerintah yang hingga sekarang belum jelas kapan akan keluar. Baik itu melalui peraturan menteri maupun peraturan pemerintah atas Pasal 22 UU itu. Jika pemerintah masih ngotot dengan tipe 36, "Anggota REI Jawa Barat sudah sepakat, salah satu opsinya adalah akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perumahan. Terkait dengan rumah di bawah 36, masyarakat masih boleh membangunnya dengan syarat tidak melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bank. Masyarakat juga masih bisa membeli rumah tipe di bawah 36 dengan syarat izin mendirikan bangunan (IMB)-nya ada sebelum PP itu keluar. PP itu rencananya keluar pada akhir Januari dan mulai berlaku pada Februari 2012.

Wakil Ketua Panitia Kerja Pembahasan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, Muhidin Mohamad Said, menjelaskan bahwa semangat diloloskannya Pasal 22 tentang batasan minimal rumah tipe 36 itu adalah kemanusiaan. "Tipe rumah 22-29 itu tidak manusiawi. Kami merasa prihatian, sehingga melalui undang-undang ini diharapkan warga kita dimanusiakan," katanya kepada M. Diaz Bonny S. dari Gatra. Muhidin menambahkan bahwa rumah tipe di bawah 36 akan sesak ditempati sebuah keluarga.

Pada saat pembahasan, pemerintah, DPR, asosiasi pengembang, termasuk REI, dan pakar perumahan yang diundang setuju bahwa rumah minimal berlantai 36 meter persegi. "Pada waktu itu tak bermasalah, kok sekarang pada complain," tuturnya.

Bagi pihak yang tak setuju atas isi Pasal 22 UU Perumahan itu, pihaknya membuka pintu untuk diskusi. "Jika undang-undang ini tidak sesuai dan tidak implementatif, kami akan evaluasi dan meminta masukan," katanya. "Jika undang-undang ini menghambat kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, akan kami revisi," ia menambahkan.

Ketua Umum REI, Setyo Maharso, menilai batasan minimal rumah tipe 36 itu tidak relevan di Pulau Jawa, tapi masih bisa terjangkau di luar Jawa. "Ini terkait dengan harga jual dan daya beli masyarakat," katanya kepada Ageng Wuri R.A. dari Gatra. Bagi pengembang, ketentuan tentang pembangunan rumah minimal tipe 36 itu sebenarnya tak bermasalah. "Toh, kami masih bisa menjual yang lain," ujarnya.

Yang bakal rugi justru masyarakat yang ingin punya rumah, seperti Gunawan, karena makin sedikit pasokan rumah murah.

Irwan Andri Atmanto, dan Wisnu Wage Pamungkas (Bandung)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 10 / XVIII 18 Jan 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Fotografi
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perspektif
Ragam
Ronce
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com