Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Mempertaruhkan Jabatan dalam Proyek e-KTP

Proyek e-KTP tak berjalan mulus. Selain ada kendala pelaksanaan di lapangan, proyek yang tak steril dari dugaan korupsi ini disoal sejumlah pihak. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, siap mempertaruhkan jabatannya jika program ini tak sesuai dengan target.

Sebuah kalkulasi sederhana menyangkut estimasi pelaksanaan program e-KTP atawa KTP elektronik disodorkan Arif Wibowo, Ketua Poksi PDI Perjuangan Komisi II DPR. Katanya, terdapat 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan yang ditargetkan pemerintah untuk mendapatkan e-KTP sampai akhir Desember 2011, sedangkan sisanya 105 juta penduduk di 3.886 kecamatan pada 2012.

"Kita bicara target tahun ini saja dulu yang di depan mata," ujar Arif. Dengan asumsi, proses pembuatan e-KTP secara nasional, kata Arif, baru bisa dimulai pada Okotber ini. Sebab kontraknya baru diteken pada Juli 2011, sehingga pengadaan dan instalasi peralatannya diperkirakan baru beres semua pada akhir September 2011. Dengan begitu, pemenang tender hanya punya waktu 90 hari kerja.

Artinya, setiap hari terdapat 317 penduduk di setiap kecamatan yang harus didata dan dibuatkan e-KTP. Sedangkan kemampuan setiap kecamatan, dengan dua unit peralatan yang disediakan, masih sangat terbatas. Kemampuan setiap unit peralatan untuk pendataan, termasuk pemotretan dan pengambilan sidik jari, rata-rata satu orang per lima menit. Sehingga, dengan asumsi digenjot 10 jam kerja per hari nonstop sekalipun, produksi setiap kecamatan hanya 240 e-KTP per hari.

Jadi, masih terdapat kekurangan capaian sebanyak 77 orang per hari per kecamatan. Atau terdapat 16.271.640 penduduk yang terlambat didata. Arif berani memastikan, target yang dipatok Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut pelaksanaan e-KTP secara nasional itu sangat tidak realistis. "Patut dinilai (target) itu merupakan kebohongan belaka," Arif menegaskan.

Arif juga menyoal proses pelaksanaan tender megaproyek senilai Rp 5,9 trilyun itu. Ia menilai, panitia tender SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) dan e-KTP Kemendagri secara sistematis telah menggagalkan beberapa konsorsium peserta tender dengan dalih tidak lolos administrasi. Menurut Arif, panitia tender diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Arif pun mencium proyek ini memboroskan anggaran dan berpotensi koruptif karena memenangkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang tidak memiliki rekam jejak menangani proyek skala besar, tapi justru memberikan penawaran tinggi senilai Rp 5,84 trilyun. Karena itu, Arif mendesak agar program e-KTP ditunda untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif. "Tender ulang adalah keniscayaan," kata Arif.

Serangkaian tudingan Arif itu dikemas dalam dokumen empat halaman folio dan beredar di kalangan wartawan di DPR, pekan lalu. Terlepas dari ada atau tidaknya motif tersembunyi di balik itu, edaran ala Arif berjudul "e-KTP Niscaya Amburadul!" ini menunjukkan makin banyaknya pihak yang menggoyang dan mempersoalkan megraproyek e-KTP. Tentu saja ini di luar pihak-pihak yang kalah tender, yang masih uring-uringan.

Rekan Arif, anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono, juga meragukan pelaksanaan e-KTP akan sesuai dengan target. "Saya pesimistis," katanya. Dari kalangan LSM, Government Watch (Gowa) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk paling getol menyoal proyek e-KTP ini. Bahkan Gowa mengaku telah melakukan investigasi serta menemukan beberapa indikasi kolusi dalam proses tender e-KTP dan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indikasi kolusi itu, antara lain, "Pada tahap pra-lelang, ada persekongkolan antara tim teknis, panitia, dan pengusaha pemenang lelang," kata Direktur Eksekutif Gowa, Andi Syahputra. Juga ada indikasi mark-up lebih dari Rp 1 trilyun. Antara lain dari harga chip yang ditawarkan PNRI seharga Rp 16.000 per unit. Padahal, kata Andi, harga di pasaran tak lebih dari Rp 10.000. Gowa mendesak agar proyek e-KTP dibatalkan. Sedangkan ICW berharap, proyek itu dihentikan dulu.

KPK juga menaruh perhatian pada proyek ini. Wakil Ketua KPK, M. Jasin, menyatakan akan melaporkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kepada presiden karena dinilai tidak menjalankan rekomendasi KPK terkait pencegahan penyimpangan proyek. Rekomendasi itu ada enam, yakni penyempurnaan grand design, penyempurnaan aplikasi SIAK, dan memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data.

Rekomendasi lainnya, melakukan pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK (nomor induk kependudukan) tunggal, melaksanakan e-KTP setelah basis database kependudukan bersih, dan proyek ini dikawal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan, dari enam rekomendasi itu, ada satu yang tidak ditindaklanjuti Kemendagri. Yakni rekomendasi menyangkut penggunaan biometrik. Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, satu rekomendasi yang masih mandek dan diupayakan dijalankan secara simultan adalah menyangkut pelaksanaan e-KTP setelah basis database kependudukan bersih atau NIK tunggal telah diberlakukan.

***

Program e-KTP merupakan program strategis nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, yang pelaksanaannya harus selesai pada akhir 2012.

Adapun tujuan dan sasaran utama program e-KTP, antara lain, mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan pemilihan umum kepala daerah. Juga meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan rasa aman penduduk dan keamanan negara. Tak ada yang salah dalam program ini.

Persoalannya, program e-KTP terlalu menggiurkan. Nilai proyeknya sungguh fantastis, dengan pagu Rp 5,9 trilyun yang berasal dari APBN murni. Tak syak, ini merupakan salah satu proyek terbesar di Nusantara, dengan sembilan macam pekerjaan dalam satu paket. Dari pengadaan blangko KTP berbasis chip, pengadaan peralatan di pusat data, pengadaan sistem AFIS (automated fingerprint identification system), hingga penyediaan jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan sistem SIAK yang sudah ada.

Pantaslah banyak pihak yang ngiler dan berebut. Di sinilah mulai muncul bibit-bibit kekisruhan. Maklum, proyek besar kerap diidentikkan dengan "permainan" dan bagi-bagi bergepok uang. Apa boleh buat, "kelaziman" ini agaknya dimanfaatkan pihak yang kalah tender untuk mempersoalkannya, terlepas apakah proses tender itu memang bermasalah atau tidak.

Tender e-KTP dimulai dengan masa pendaftaran pada 21 Februari-1 Maret 2011. Tercatat sembilan konsorsium perusahaan yang mendaftar. Yakni konsorsium PNRI, Astra Graphia, PT Telkom, Berca Link Jst, dan Lintas Peruri Solusi. Lalu ada konsorsium Murakabi Sejahtera, Mega Global Jaya, Transtel Universal, dan I-Forte. Pada masa prakualifikasi, I-Forte gugur.

Delapan konsorsium lainnya melaju mengikuti tahap berikutnya sampai menyisakan PNRI dan Astra. PNRI akhirnya memenangkan tender dengan penawaran Rp 5,84 trilyun, di bawah penawaran Astra sebesar Rp 5,9 trilyun. Konsorsium PNRI terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution.

Konsorsium PT Lintas Peruri mengajukan sanggahan, yang berlanjut dengan sanggahan banding. Konsorsium ini terdiri dari Perum Peruri, PT Integrasi Solusi, dan PT Lintas Bumi Lestari. Menurut Handika Honggowongso, kuasa hukum dari PT Lintas Bumi Lestari yang mewakili konsorsium, sejak awal pihaknya melihat adanya indikasi persekongkolan untuk memenangkan pihak tertentu.

Misalnya pada saat proses aanwijzing. Terdapat lebih dari 500 pertanyaan dari peserta lelang, terutama dari Telkom dan Peruri, menyangkut ketidakjelasan RKS (rencana kerja dan syarat-syarat) yang mengarah pada produk dan merek tertentu. Ketika hal itu diprotes, tak digubris.

Indikasi lainnya, pada tahap evaluasi teknis, panitia lelang menggugurkan sejumlah peserta lelang dengan alasan dibuat-buat. Untuk Lintas Peruri, alasannya karena tidak ada power supply dalam perangkat keras. "Itu sangat aneh. Sudah jelas apa yang kami tawarkan semuanya ada dan tergambar dalam modul," kata Handika seraya menyebutkan, tawaran yang diajukan konsorsium Lintas Peruri jauh di bawah penawaran PNRI, yakni Rp 4,75 trilyun.

Handika juga mengaku terkejut karena pada saat masa sanggah banding, tiba-tiba ada penandatanganan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPJB) yang dikeluarkan pejabat pembuat komitmen (PPK) lelang tender, 30 Juni 2001. Lalu penandatanganan kontrak dengan pemenang tender, 1 Juli 2011. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 82 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Semua ini, kata Handika, makin mengesankan indikasi persekongkolan.

Sumber Gatra memaparkan, persekongkolan itu dimulai dengan cara melakukan koordinasi terselubung sebelum tender dibuka. Pertemuan awal berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, 25 Juni 2010, diatur oleh Plt. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bernama Irman.

Peserta yang hadir, antara lain, Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya, pengusaha Andi Agustinus Narogong, konsultan IT Kemendagri Yohanes Tan, perwakilan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi, serta Direktur Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto.

Pertemuan itu disebutkan membahas pemenangan tender, perencanaan lelang, perangkat teknis, dan harga yang hendak dimenangkan. Pertemuan-pertemuan lanjutan berlangsung di sebuah ruko di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, hingga pekan pertama Februari 2011 atau dua pekan sebelum pendaftaran lelang dibuka.

Masih menurut sumber itu, Andi Narogong bersama Paulus Tanos dan Irman disebutkan memegang peran penting dalam mempersiapkan proses lelang. Munculnya Paulus Tanos sebagai bos PT Sandhipala terkesan dipaksakan. Pasalnya, Paulus terlebih dulu diupayakan membeli PT Sandhipala dari Harry Sapto sebelum masuk konsorsium PNRI.

Paulus disebut-sebut sebagai kawan dekat Gamawan sewaktu Gamawan menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Gamawan menampiknya. Katanya, ia hanya bertemu sekali dengan Paulus ketika peresmian proyek PLN di Sumatera Barat yang dimenangkan Paulus. "Setelah itu, saya tidak tahu lagi keberadaannya," kata Gamawan seraya memastikan bahwa dia tak mencampuri urusan tender. Gamawan mengatakan punya ipar di Telkom, tapi nyatanya Telkom kalah tender.

Irman, yang kini menjadi tersangka dugaan penyelewengan uji petik e-KTP di sejumlah daerah, menampik tudingan soal persekongkolan itu. Ia mengingatkan, unsur panitia proyek ini berasal dari 15 kementerian. Sedangkan pelaksanaan lelang diawasi tim LKPP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan tim teknis dari ITB, Lembaga Sandi Negara (LSN), serta BPPT. "Jadi, apa pun yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi proses tender," katanya.

Isnu Edi Wijaya belum bisa dikonfirmasi. Ketika wartawan Gatra menyambangi kantor konsorsium PNRI, sebuah rumah di kompleks Liga Mas, Perdatam, Jakarta Selatan, Selasa lalu, Edi tak ada di sana. Adapun Direktur Komunikasi Konsorsium PNRI, Nyoman Swastika, enggan berkomentar. Sedangkan Andi Narogong, yang akan dikonfirmasi, termasuk soal pengakuan Nazaruddin bahwa Andi memberikan Rp 40 milyar untuk Kongres II Partai Demokrat di Bandung, tak dapat dihubungi.

***

Suara miring tak hanya dialamatkan pada Kemendagri. Sebuah dokumen yang beredar juga memuat tudingan miring terhadap sejumlah pihak. Antara lain PT Telkom Indonesia. Disebutkan bahwa Telkom, yang awalnya berharap cukup menjadi penyedia jasa jaringan telekomunikasi bagi konsorsium, tahu-tahu memaksakan diri untuk menjadi ketua konsorsium dan harus menjadi pemenang. Dikatakan pula bahwa keinginan ini atas arahan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto.

Pihak Telkom dan Kuntoro membantah tudingan itu. Head of Corporate Communication and Affair PT Telkom Indonesia, Eddy Kurnia, menegaskan bahwa Telkom mengikuti tender sesuai dengan prosedur, tanpa arahan siapa pun. "Dalam tender e-KTP ini, kami tidak beruntung," katanya kepada Birny Birdieni dari Gatra. Kuntoro, melalui pesan singkat yang dikirim kepada wartawan Gatra Haris Firdaus, menyatakan bahwa dokumen yang menyebut keterlibatan dirinya itu tidak valid.

Dalam dokumen itu, tudingan juga diarahkan kepada Kepala LKPP, Agus Rahardjo. Agus dituding tidak bersikap netral, tapi cenderung menjagokan Telkom. Menurut dokumen itu, Agus mengatakan, jika pemenangnya bukan konsorsium Telkom, program e-KTP tidak akan berhasil karena hanya PT Telkom yang mampu menyediakan jaringan komunikasi di seluruh kecamatan.

Agus menampik tudingan itu. Menurut dia, LKPP hanya menyarankan, siapa pun pemenang tender, agar merundingkan kebutuhan jaringan komunikasi dengan PT Telkom Indonesia. Pada waktu itu, perusahaan komunikasi pelat merah ini tidak ikut lelang. "Saya malah terkejut Telkom ikut (konsorsium peserta lelang). Saya nggak kenal dengan orang Telkom. Jadi, sama sekali tidak ada pikiran untuk memenangkan Telkom," ujar Agus kepada Ageng Wuri R.A. dari Gatra.

***

Menghadapi berbagai tudingan miring seputar proyek e-KTP itu, Menteri Gamawan Fauzi tenang-tenang saja, meski tampak geram juga. "Ada mafia di balik upaya penggagalan e-KTP ini," katanya kepada wartawan. Ia mengaku, pihaknya pernah ditekan kelompok kepentingan dari pemerintah, partai politik, dan pengusaha agar memenangkan perusahaan tertentu. Namun Gamawan menolak dan siap menghadapi risiko apa pun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin lalu, Gamawan menegaskan pula bahwa proses penerapan e-KTP telah sesuai dengan prosedur, termasuk dalam menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang menjadi patokan harga pelelangan. Sebelum ditetapkan, HPS ini diaudit oleh BPKP.

Selain itu, spesifikasi teknis yang digunakan dalam pelelangan disusun tim teknis dari 15 kementerian yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 6/2011. Adapun pelelangan dilaksanakan panitia pengadaan barang/jasa bersama tim teknis tekonologi informasi dari BPPT, ITB, LSN, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Tim ini didampingi tim dari BPKP dan LKPP. Sehingga sangat kecil kemungkinan cawe-cawe pihak tertentu.

Gamawan juga mengungkapkan bahwa penawaran peserta tender yang kalah semuanya di atas Rp 6 trilyun, melampaui pagu yang Rp 5,9 trilyun. Kalau di luaran ada yang menyebut penawarannya Rp 4,75 trilyun, "Itu kan namanya menawar di pinggir jalan. Padahal, yang resmi dia menawar Rp 8,9 trilyun," kata Gamawan.

Mengenai pelaksanaan e-KTP, Gamawan tetap optimistis akan berhasil sesuai dengan target. Seakan tak hendak banyak berdebat lagi, urang awak ini tidak segan mempertaruhkan jabatannya. "Tolong catat, kalau hingga akhir 2012 tidak mencapai target, saya minta berhenti jadi menteri. Ini komitmen dan tanggung jawab saya sebagai menteri," ujarnya sungguh-sungguh.

Taufik Alwie, Bernadetta Febriana, Anthony Djafar, Gandhi Achmad, dan Mukhlison S. Widodo
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi 45 / XVII 28 Sep 2011 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Fotografi
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Musik
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Perspektif
Ragam
Seni
Suplemen
Surat & Komentar
Tari
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com