spacer spacer spacer spacer
gatranews spacer

All Daily News Magazine

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]

 
KIRIM KE TEMAN

Pengantar Berita
Mahkamah Konstitusi
Legislasi Memangkas Kewenangan MK
Revisi Undang-Undang MK disahkan. MK tidak boleh mengeluarkan putusan melebihi apa yang diminta pemohon. Namun Firmansyah Arifin, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menilai pasal itu justru berpotensi bertentangan dengan UUD. "Karena MK adalah lembaga yang diatur di konstitusi, maka pembatasannya harus dengan konstitusi," tuturnya. Karena itu, ia berniat mengajukan judicial review jika undang-undang ini disahkan. Sedangkan yuris tata negara, pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin, melihat pembatasan kewenangan MK itu bisa jadi merupakan perbuatan legislasi sia-sia yang dilakukan DPR. "Kalau mau, membatasi MK melalui amandemen konstitusi," katanya. Sebab norma itu bisa dibatalkan sebagaimana Pasal 50 UU MK yang melarang MK mengadili undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. Ketua MK, Mahfud MD, memilih tidak mengomentari materi revisi UU MK itu. ''Itu sudah menjadi wewenang DPR dan pemerintah," katanya. Karena itu, menurut dia, seluruh hakim konsitusi sepakat untuk tidak berkomentar.

[Hukum, Gatra Nomor 33 Beredar Kamis, 23 Juni 2011]
Kirim berita ke teman
E-mail :     
  user1@domain1,user2@domain2,...
Nama Anda :     
E-mail Anda :     
Pesan :     

sudut COVER MINGGU INI sudut
spacer spacer
Cover majalah GATRA edisi no 34 / XVII 6 Jul 2011 (Tim Desain/Gatra)

spacer spacer
Langganan Cover Majalah Gatra edisi no 31 / XVII 22  Juni 2011 (Tim Desain/Gatra)
Langganan

panduan
sudut spacer sudut
spacer

sudut spacer sudut
search calendar
<< 01 July 2011 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdotdotdot12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer