Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Vonis Susila Produk Media

Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia, Erwin Arnada, divonis dua tahun penjara oleh MA. Hukuman terberat yang pernah diterima dalam kasus yang sama. Dewan pers akan membantu Erwin mengajukan PK.

Pukul 12.00 WIB siang, Senin lalu, petugas eksekusi kejaksaan dan wartawan sama-sama cemas. Sudah dua jam dari jadwal, Erwin Arnada belum juga menunjukkan diri di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari). Sebentar-sebentar puluhan wartawan yang nongkrong di depan Kejari mengecek informasi soal Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia itu. Tapi, tak ada yang tahu persis kapan Erwin datang.

Di tengah ketidakpastian itu, muncullah sedan kelir hitam dan berhenti di depan pintu masuk Kejari. Seorang perempuan muda, belakangan diketahui bernama Ina Rahman, turun. Ina mengaku mewakili mantan kliennya, Erwin Arnada. "Dia (Erwin) belum siap, jadi tidak bisa datang," ujar Ina.

Pengacara Erwin saat sidang di pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) ini mengatakan, Erwin dan keluarganya belum siap dengan konsekuensi hukum yang dijatuhkan MA. Apalagi, belum apa-apa, Erwin telah diberitakan sebagai buronan. "Coba posisikan Anda sebagai dia, yang biasanya jadi public figure dengan image baik, tahu-tahu dibilang buron atau DPO. Padahal, dari instansi terkait (Kejari) belum ada penyataan itu (buron)," Ina menambahkan.

Hari itu, sesuai dengan vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA), pria kelahiran 17 Oktober 1963 itu harus menginap dua tahun di hotel prodeo. Dalam sidang 29 Juli 2009, MA menilai Erwin bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dan kesopanan sebagaimana diatur Pasal 282 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan MA ini sekaligus mementahkan putusan PN dan PT tiga tahun silam. Kedua lembaga peradilan di bawah MA itu sebelumnya memvonis bebas Erwin. Mereka menganggap pasal yang disangkakan jaksa kepada Erwin bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers menyatakan majalah Playboy Indonesia sebagai produk pers. Dalam pernyataanya, Dewan Pers menyatakan putusan MA itu sebagai bagian dari kriminalisasi media.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengatakan upaya hukum atas putusan kasasi MA itu masih terbuka. Karena itu, pihak Dewan Pers akan segera mencarikan pengacara bagi Erwin untuk membantu mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Salah satu dasar dalam memori PK, yaitu tidak digunakannya UU Pers dalam putusan kasasi MA. "PK tak harus ada novum, asalkan kita bisa membuktikan ada kesalahan yang nyata," ucap mantan Ketua MA itu.

Sikap protes juga ditunjukkan organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam siaran pers, AJI menyesalkan penggunaan pasal-pasal pidana terhadap Erwin Arnada. "Hakim harus menggunakan Undang-Undang Pers karena Playboy merupakan produk pers," kata Ketua AJI, Nezar Patria.

Menurut Nezar, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kesopanan dan Kesusilaan, yang digunakan untuk menjerat Erwin, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "AJI meminta hentikan kriminalisasi dan teror terhadap pers," kata dia.

Pasal-pasal warisan kolonial dalam KUHP itu juga pernah menjerat sejumlah insan pers di masa lalu. Hanya saja, hukuman yang dijatuhkan pada Erwin relatif paling berat. Rata-rata, vonis yang dijatuhkan sebelumnya hanya hukuman penjara dengan percobaan. Di antaranya, kasus yang menimpa Kadir Purba, Pemimpin/Penanggung Jawab Majalah Varia Baru, pada 25 Agustus 1971.

Saat itu, PN Jakarta Pusat memvonis Kadir bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP, dengan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan dua tahun. Begitu pula kasus yang menimpa Nano Riantiarno, Pemimpin Redaksi Majalah Matra, Jakarta, pada 9 Juni 2000. PN Jakarta Selatan memutuskan Nano bersalah dan dijatuhi hukuman lima bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan.

Dewan Pers sendiri disebutkan telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda eksekusi tersebut karena Erwin sedang mengajukan peninjauan kembali (PK). Tapi, permintaan itu tampaknya sulit direalisasikan. Pihak Kejari tetap bersikukuh untuk segera melaksanakan putusan kasasi MA. "PK adalah haknya terdakwa. Jadi dia boleh PK, namun eksekusi tetap jalan terus. Putusan MA itu sudah inkraacht," ujar Kepala Kejari Muhammad Yusuf.

Kejari akan menempuh prosedur pemanggilan berikutnya, sebagaimana diatur KUHAP. "Sesuai dengan ketentuan, pemanggilan terhadap pelaksanaan eksekusi dilakukan secara patut selama tiga kali berturut-turut. Apabila tidak diindahkan, kita akan melakukan upaya paksa. Apabila upaya paksa juga tidak bisa membawa Erwin, ya, otomatis kita jadikan buron," Yusuf menegaskan, kepada Andya Dhyaksa dari Gatra.

Ina sendiri tak tahu di mana mantan kliennya itu berada. "Kalau tahu, saya sudah tanda tangan surat kuasa dengan Mas Erwin," kata Ina lagi.

Ina mengaku berkomunikasi terakhir dengan Erwin Sabtu pekan lalu. Dalam pembicaraanya lewat telepon itu, Erwin tak memberitahu di mana kini ia berada.

Hakim MA, Mansyur Kartayasa, bersama Abbas Said dan Imam Hajadi, menilai pertimbangan hukum putusan PN dan PT salah dan keliru. Sebab, Undang-Undang (UU) Pers tidak mengatur delik penyebaran gambar yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dengan maksud disiarkan di muka umum. "Dia (UU Pers) hanya mengatur pemberitaan opini atau peristiwa," jelas Masyur. Sebaliknya, masalah itu, kata Mansyur, diatur dalam KUHP. Sehingga, pasal yang digunakan haruslah pasal-pasal dalam KUHP.

Hendri Firzani dan Birny Birnieni


Kasus Playboy Indonesia

7 April 2006: Playboy Indonesia terbit perdana. Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di kantor Playboy, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Unjuk rasa berakhir dengan pengrusakan.

7 Juni 2006: Playboy Indonesia kembali terbit setelah tidak terbit untuk edisi Mei 2006 akibat kontroversi dan ancaman FPI. Kantor Playboy Indonesia pindah ke Bali.

29 Juni 2006: Polisi menetapkan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, dan model majalah ini, yaitu Kartika Oktavina Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka terkait kasus pornografi.

Juli 2006: Model Fla Priscilla dan Julie Estelle kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah tampil di Playboy Indonesia.

5 April 2007: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada. Putusan ini diperkuat di tingkat banding di pengadilan tinggi.

29 Juli 2009: Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Jakarta Selatan dan PT Jakarta. MA menyatakan Erwin Arnada bersalah dan dihukum dua tahun penjara.

25 Agustus 2010: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memanggil Erwin untuk dieksekusi sesuai putusan MA.

30 Agustus 2010: Erwin, yang telah dicekal Imigrasi, mangkir dari pemanggilan.

Pasal 282 KUHP

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,... diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.


Cover Majalah GATRA 46/ XVI 29 Sep 2010 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perspektif
Surat & Komentar
Tatapan
 
Created and maintained by Gatra.com