Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LINGKUNGAN

Agar Kota Tambang Tidak Mati

Tanpa perencanaan yang tepat, wilayah yang bergantung pada pertambangan akan mengarah jadi daerah mati. Kalimantan Timur melakukan reinvestasi hasil tambang ke bidang perkebunan dan perhutanan.

''Ketika timah habis, yang tinggal hanyalah sumur-sumur tua. Bangka Belitung pun akhirnya jadi kota hantu.'' Begitulah penyataan menyedihkan yang senantiasa didengungkan pencinta lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan faktanya memang demikian.

Kenyataan itu diakui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Eko Maulana Ali, pada saat peluncuran Green Babel, akhir Juni lalu. Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan, telah terjadi kerusakan lingkungan amat parah akibat penambangan timah. Menurut catatan Gatra, di Babel setidaknya terdapat 887 kolong (cekungan besar bekas penambangan timah, dengan garis tengah ratusan meter dan kedalaman puluhan meter), yang menganga tanpa terurus.

Kerusakan dan pencemaran limbah galian dipastikan bakal terus bertambah manakala ribuan tambang inkonvensional (TI) masih juga beroperasi di sana. Maklum, para penambang inkonvensional itu lazimnya sama sekali tidak mengindahkan tata ruang lingkungan. Fenomena yang sama digambarkan untuk daerah lain yang masa produktif tambangnya mulai berkurang. Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darusalam, misalnya. Setelah 30 tahun eksploitasi gas alam cair di sana, kota ini pun gamang menatap masa depan.

Tidak ada lagi yang tersisa di sana. ''Menjadi kota mati. Itulah yang akan dialami kota yang hidup dari tambang jika sejak awal tidak ditata dan direncanakan dengan baik,'' kata Soemarno Witoro Soelarmo, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berangkat dari mimpi buruk itu pula, Witoro membuat kajian mendalam.

Hasilnya dia tuangkan dalam disertasi berjudul ''Perencanaan Pembangunan Pasca-Tambang untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan''. Kajian yang dipromotori mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim itu pun membuahkan predikat sangat memuaskan dalam ujian doktor di Universitas Indonesia, 30 Juni lalu. Witoro mencatat, dunia tambang merupakan penggerak utama pembangunan di daerah terpencil.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dari pertambangan, melebihi negeri tetangga seperti Australia Barat. Di sana, pertambangan menjadi penggerak ekonomi hingga 11% (tahun 2005) atau senilai A$ 20 milyar, melebihi sumbangan sektor-sektor yang lain. Di Indonesia pun menunjukkan angka yang positif. Tahun 2004, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian dari sisi pajak dan non-pajak sebesar Rp 9 trilyun.

Angka ini meningkat jadi Rp 18 trilyun pada 2005. Tahun berikutnya (2006) meningkat jadi Rp 30 trilyun. Masalahnya, bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Manakala bahan galian itu habis dan lingkungan sekitarnya tidak ditangani dengan baik, pada saat berhenti bisa menimbulkan shock. Misalnya, terhentinya kegiatan perekonomian menimbulkan pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan keresahan sosial.

Kota Houston, Amerika Serikat, pernah mengalami hal pahit itu. Lantaran tingkat kriminalitas yang tinggi, Houston ditinggalkan orang-orang kaya yang merasa ketakutan. Mereka lantas membuat jalur khusus di bawah tanah, Connexion, yang menghubungkan kawasan permukiman mewah dengan pusat kota. Houston lantas mendapat julukan ghost town alias kota hantu.

Tentu saja, pengalaman seperti itu tidak boleh terulang. Pemerintah dan masyarakat di kota yang pembangunannya bergantung pada pertambangan mesti waspada sejak dini. Caranya? Tidak ada jalan lain kecuali memikirkan model pembangunan berkesinambungan. Yakni, mengutip World Commission on Environment and Development dalam laporan Our Common Future (1987), pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang.

Sejatinya, Pemerintah Indonesia sudah jauh hari menyadari kemungkinan itu. Terbukti lewat berbagai beleid yang mengatur rehabilitasi lahan bekas tambang. Sekadar menyebut contoh adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/1999. Di sana, pemerintah mengatur pelaksanaan reklamasi bekas tambang dan kawasan hutan.

Sayang, meski ada aturan yang jelas, masih banyak penambang yang abai. Mereka lebih suka meninggalkan lahan bekas tambang begitu saja. Itulah yang membuat Witoro prihatin. Apakah tidak ada jalan keluar? Dalam studi yang difokuskan di Kalimantan Timur, Witoro menyodorkan perlunya transformasi manfaat tambang dalam bentuk lain untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kalimantan Timur menjadi tempat kajian yang tepat. Di sana, mengutip data Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, terdapat 18 perusahaan pertambangan batu bara dan sejumlah bahan tambang lain seperti emas. Lokasi penambangan batu bara itu tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Kutai Barat. Lahan di Kalimantan Timur yang dibuka untuk pertambangan mencapai 20.530,51 hektare.

Dari jumlah itu, hanya sekitar 8.998,16 hektare yang sudah direklamasi, sekitar 43,83%. Sisanya, 11.532,35 hektare, sama sekali belum direklamasi ataupun direvegetasi. Padahal, kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tertutup vegetasi. Areal pencadangan kegiatan tambang 18 perusahaan itu seluruhnya mencapai 246.571,10 hektare.

Perusahaan tambang, terutama tambang batu bara, di Kalimantan Timur biasanya melakukan pertambangan secara terbuka. Baik penambang resmi maupun ilegal membuka permukaan tanah menggunakan peralatan berat untuk menggali bahan tambang. Dampaknya, lokasi tambang terbuka itu berupa lubang-lubang raksasa berdiameter ratusan meter, dengan kedalaman hingga lebih dari 100 meter. Pada saat hujan, lubang-lubang itu terisi air dan membentuk kolam-kolam raksasa.

Selain dampak buruk itu, proses penambangan juga memberikan multiplier effect di bidang perekonomian yang luar biasa. Pengaruh ekonomi itu dicontohkan lewat peran PT Kaltim Prima Coal (KPC). Keberadaan perusahaan ini di Kabupaten Kutai Timur telah menciptakan lapangan kerja bagi 70.921 orang. Meliputi kegiatan perdagangan, angkutan, komunikasi, pertanian, dan industri pengolahan. Tenaga kerja yang langsung terkait dengan KPC mencapai 6.232 orang.

Adapun dampak penciptaan output, diperoleh angka multiplier output total sebesar 1.878. Artinya, setiap milyar rupiah nilai ekspor batu bara yang diproduksi KPC akan menciptakan output perekonomian di semua sektor ekonomi di Kalimantan Timur sebesar Rp 1,878 milyar.

Pendapatan masyarakat yang bekerja di KPC juga menyumbang tambahan pendapatan di sektor lain sebesar Rp 986.624 milyar atau memberikan 1,551. Artinya, dari 1.909 orang yang bekerja di KPC mampu memberikan kesempatan kerja bagi orang lain sebesar 70.921 orang, atau memberikan multiplier effect sebesar 6,272. Untuk kurun 2008-2023, dengan perkiraan harga US$ 40-US$ 50 per ton, pendapatan khusus Kabupaten Kutai Timur diperkirakan US$ 51 juta per tahun. Penerimaan meliputi royalti, dana pemberdayaan masyarakat, dan land rent.

Karena itu, bisa dibayangkan bila KPC ditutup, multiplier effect yang ada pun akan menghilang. Wajar saja jika di kemudian hari kota tersebut akan ditinggalkan penghuni yang selama ini menggantungkan harapan hidup pada KPC. Itu sebabnya, perencanaan penutupan tambang mesti dilakukan secara hati-hati. Kalaupun tambang terpaksa ditutup --entah karena perusakan lingkungan makin parah atau habis masa kontraknya-- mesti disiapkan langkah pengamanan.

Alternatif yang bisa disodorkan, antara lain, pengembangan perkebunan dan kehutanan di lahan bekas tambang serta kegiatan agroindustri. Untuk lahan bekas tambang di Kalimantan Timur, Witoro menawarkan tujuh skenario. Pertama, tidak dilakukan reinvestasi. Kedua, melakukan pengembangan dengan tanaman karet 100%. Ketiga, melakukan pengembangan sawit 100%.

Sedangkan yang keempat, pengembangan hutan 100% dengan memperhitungkan kompensasi CDM. Kelima, pengembangan hutan 100% dengan memperhitungkan kompensasi CDM dan jasa lingkungan. Diperhitungkan pula perambahan masyarakat skala 5%. Keenam, melakukan pengembangan bersama antara kelapa sawit, karet, dan hutan. Ketujuh, modifikasi dari pengembangan karet, sawit, dan hutan, dengan berbagai persentase dana investasi pembangunan berkelanjutan (DIPB).

Dari berbagai model pengembangan tersebut, Witoro memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan reinvestasi dari tambang pada usaha perkebunan dan perhutanan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk ini, dibutuhkan luas lahan 160.550 hektare. Adapun model reinvestasi yang dianggap tepat adalah dengan memanfaatkan 40% dana pendapatan daerah dari tambang sebagai DIPB.

''Persentase untuk menjamin pembangunan berkelanjutan adalah 40% dan sisanya, 60%, untuk biaya operasi perkebunan dan perhutanan,'' katanya. Adapun kombinasi investasi yang dilakukan adalah dengan membagi model investasi. Yakni, penanaman karet sebesar 40%, kelapa sawit 40%, dan tanaman hutan 20%.

Dwitri Waluyo

---------------------------------

Manfaat Lahan Pasca-Tambang

No.
Parameter
Kebun Karet
Kebun Sawit
Hutan
1
Daya serap tenaga
Besar
Besar
Lebih besar (bila ada pemanfaatan hasil kayu dan non-kayu)
2
Daya serap karbon
Sedang
Kecil
Besar-Besar sekali
3
Menjaga iklim mikro
Sedang
Kecil-Negatif (kemungkinan menambah temperatur lokal)
Besar-Besar sekali
4
Kemudahan perawatan
Intensif
Sangat intensif
Tidak perlu-minimal
5
Pendapatan negara
Sedang
Sedang
Besar (dari hasil kayu dan non-kayu)
6
Ladang tumpang sari
Kecil kemungkinan
Tidak mungkin
Memungkinkan
7
Ancaman oleh hama
Sedang
Besar
Hampir tidak ada
8
Luas alahan yang diperlukan (alokasi DIPB 40% karet, 40% sawit, 20% hutan)
31.250 ha
33.800 ha
96.500 ha
9
Habitat satwa liar
Kecil
Kecil
Sangat memungkinkan
10
Ancaman terhadap keanekaragaman hayati
Sedang
Besar

11
Mencegah banjir
Sedang
Kecil
Besar
12
Ancaman terhadap kelestarian budaya
Ada
Ada
Tidak ada
13
Pemanfaatan hasil non-kayu
Tidak ada
Tidak ada
Ada
14
Pemanfaatan kayu ketika peremajaan
Ada
Tidak ada
Ada


Cover GATRA Edisi Khusus 17 Agustus 2007 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Ikon
Internasional
Kolom
Lingkungan
Medela
Mukadimah
Musik
Nasional
Serambi
Tatapan
 
Created and maintained by Gatra.com