Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Kesaksian Nurdin Menyodok Novanto

Sejak perkara beras impor ilegal eks Vietnam disidangkan, sejumlah fakta baru terungkap. Nurdin Halid mengungkap keterlibatan politisi Golkar, Setya Novanto, dalam impor beras ilegal.

Nurdin Halid mengungkap keterlibatan Setya Novanto dalam impor beras ilegal. Mantan Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurachman juga dikaitkan.

Sejak perkara beras impor ilegal eks Vietnam disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Juni lalu, sejumlah fakta baru terungkap dari Ruang Cakra. Dari sidang maraton --tiap Senin-Kamis-- yang mengadili lima pejabat Bea Cukai itu, terbetik keterlibatan politisi Partai Golkar, Setya Novanto.

Nama mantan Direktur Jenderal Bea Cukai, Eddy Abdurachman, juga sempat dikaitkan dengan kasus itu. Sejauh ini, Kejaksaan Agung baru memeriksa Novanto, Kamis dua pekan lalu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji menyatakan, Novanto dimintai keterangan atas perkara yang melibatkan tersangka Sofyan Permana dan Gordianus Setyo Lelono.

Sofyan adalah Direktur Pencegahan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai. Sedangkan Setyo Lelono, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Hexatama Finindo, tak lain adalah abang kandung Setya Novanto. Dalam urusan impor beras, PT Hexatama bertindak selaku mitra Induk Koperasi Unit Desa (Inkud).

Hexatama mengimpor beras dari Vietnam, Maret hingga September 2003. Dari 60.000 ton beras yang diimpor, hanya 900 ton yang bea masuknya dibayar. Akibatnya, negara dirugikan Rp 25,4 milyar. Nama Novanto mencuat dalam kasus ini karena bertindak sebagai penjamin kredit impor Hexatama dari Bank Mandiri.

Dari persidangan di Ruang Cakra PN Jakarta Pusat, nama Novanto muncul atas kesaksian Nurdin Halid. Mantan Ketua Inkud yang sedang menjalani pidana dua setengah tahun penjara itu bahkan bersaksi dua kali. Pada 26 Juli lalu, ia bersaksi untuk Soemantri, Athan Carina, dan Sinta Dewi.

Dua nama pertama adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) serta Kepala Seksi P2 Tanjung Priok ketika beras masuk gudang Bea Cukai. Selasa pekan lalu, Nurdin menegaskan kesaksiannya pada sidang Wahjono Herwanto dan Yamiral Aziz. Kedua terdakwa menggantikan kedudukan Soemantri dan Athan Carina ketika beras keluar.

Sedangkan Sinta Dewi menjabat sebagai Kepala Seksi Penimbunan Bea Cukai pada dua masa tersebut. "Saya bersedia dikonfrontasi jika ada keterangan saksi lain yang berbeda," ujar Nurdin. Selajutnya, atas pertanyaan majelis hakim, Nurdin menceritakan kronologi impor beras yang dimulai awal Januari 2003.

Ketika itu, sebagai Ketua Inkud, ia menggandeng Novanto untuk membiayai impor beras, yang semula akan didatangkan dari Thailand. Berangkatlah Nurdin, Novanto, Idrus Marhan (anggota Komisi III DPR), dan Direktur Operasional Inkud, Ermus Tanjung, ke Thailand. Karena nota kesepahaman (MoU) tak bisa diteken, Novanto dan Idrus kembali ke Jakarta.

Nurdin dan Ermus, katanya, melanjutkan perjalanan ke Vietnam. Di sana ia mencapai kesepahaman dengan Bulog Vietnam. "Semua proses penandatanganan MoU dan perjanjian dikomunikasikan dengan Saudara Setya Novanto," kata Nurdin.

Sekembali ke Jakarta, Nurdin menyerahkan seluruh dokumen asli pada Novanto, yang juga anggota Komisi III DPR. Baru kemudian, menurut kesaksian Nurdin, Setya Novanto mengenalkan Nurdin pada Setyo Lelono yang akan menjalin kerja sama dengan Inkud.

Setelah itu, muncullah nama PT Hexatama Finindo. Barikutnya disusul dengan pembuatan perjanjian kerja sama antara Inkud dan Hexatama di depan notaris. Dalam perjanjian itu ditulis, seluruh biaya ditanggung Hexatama. "Saya tahu Hexatama itu milik Saudara Setya Novanto yang saya kenal baik sejak awal," ujar Nurdin.

Sebelum beras itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Nurdin, Novanto pernah bercerita di kantornya, Menara Imperium, bahwa ia pernah bertemu dengan Dirjen Bea Cukai. "Dirjen Bea Cukai memberi keringanan bea masuk sebesar 50% dalam impor beras dari kewajiban," ujarnya. Sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Sofyan Permana, Direktur P2 Bea Cukai ketika itu.

Dirjen Bea Cukai tersebut, menurut kesaksian Nurdin, adalah Eddy Abdurachman. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia pernah dua kali bertemu Eddy yang juga penasihat PSSI itu sebelum pelaksanaan impor beras. Pertama, dalam silaturahmi antara pengurus dan penasihat PSSI. Kedua, ketika Eddy menikahkan putranya.

Nurdin mengaku baru belakangan mengetahui impor beras itu bermasalah. Padahal, masih menurut Nurdin, pada waktu itu ia mendapat informasi bahwa bea masuk sudah dibayar Rp 8 milyar lewat Eddy Guntoro, yang kini buron. Namun bea yang dibayarkan ternyata hanya Rp 440 juta untuk 900 ton.

Karena itulah, kemudian Nurdin, katanya, menelepon Jack Tamin yang kini juga buron. "Dia jawab bahwa semua sudah diatur oleh Saudara Eddy Guntoro kepada petugas Bea Cukai," kata Nurdin pula. Dalam kesaksiannya, Nurdin juga mengungkapkan bahwa ia pernah bertanya pada Jack Tamin, siapa petugas Bea Cukai yang dimaksud. Jack menjawab, kepala kantor.

"Siapa kepala kantor itu? Yaitu Saudara Wahyono," ujar Nurdin, sambil menunjuk Wahyono yang duduk di kursi terdakwa. Kalau tidak ada kesepakatan atas-bawah di Bea Cukai, kata Nurdin, beras tidak mungkin keluar. Sebab dalam proses itu diperlukan waktu pengangkutan berbulan-bulan. "Omong kosong kalau petugas Bea Cukai tidak tahu, berarti ada jaringan atas bawah," katanya.

Jika ditelusuri dari rekap keuangan Hexatama, di sana tertulis pengeluaran untuk Eddy Guntoro senilai total Rp 1,395 milyar. Dalam rinciannya, selain nama Eddy Guntoro, tercantum pula nama Eddy II yang ditulis secara tidak konsisten. Misalnya, pada 14 Agustus 2003, ditulis untuk Bea Cukai "(Bp. Eddy 2)" sebesar $ 2.000, yang selanjutnya disebut Eddy II.

Dari catatan itu setidaknya ada tujuh transaksi yang mencantumkan nama "Eddy II", yang keseluruhannya berjumlah Rp 474.360.000. Empat di antaranya tidak dituliskan peruntukannya. Sedangkan dua lainnya ditulis sebagai pembayaran biaya pengurusan dokumen dan biaya sebagian pengurusan dokumen PIB (pemberitahuan impor barang).

Seluruh kesaksian Nurdin itu dibantah Junifer Girsang, kuasa hukum Eddy Abdurachman dan Sofyan Permana. Menurut dia, Bea Cukai tidak pernah memberikan kebijakan yang dituduhkan. Bahkan Bea Cukai melakukan penyidikan terhadap beras yang masuk dan keluar secara tidak prosedural.

Penyidikan itu, kata Junifer, juga dilakukan atas sejumlah importir, termasuk Hexatama. Lagi pula, Junifer melanjutkan, berkas itu telah bergulir. Bahkan hukuman telah dijatuhkan pada importir. Buktinya, pidana penjara dua setengah tahun untuk Nurdin Halid. "Kalau itu merupakan kebijakan Bea Cukai, ya, tidak mungkin Bea Cukai memproses mereka," ujar Junifer.

Sedangkan Setya Novanto, lewat pengacaranya, Yuliono, menyebutkan bahwa secara hukum ia tidak berurusan lagi dengan Hexatama. Sebab keterlibatannya sebatas pemberi jaminan pribadi agar Hexatama dapat membuka letter of credit (L/C) di Bank Mandiri. Itu pun hanya jaminan tambahan, karena Hexatama telah memberikan jaminan sendiri.

"Dan saat ini L/C-nya sudah lunas, sudah ada suratnya dari Bank Mandiri," kata Yuliono kepada Basfin Siregar dari Gatra. Sekalipun Direktur Utama PT Hexatama Gordianus Setyo Lelono adalah kakak kandung Novanto, menurut Yuliono, secara formal Novanto tak punya saham di Hexatama. "Bisa dibuka aktanya," Yuliono menegaskan.

Yuliono juga menolak menjawab hubungan antara Novanto dan Nurdin dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung. "Saya tidak bisa menceritakan hal itu," katanya. Akankah Kejaksaan Agung menggunakan kesaksian Nurdin untuk menjerat Novanto?

Sejauh ini, pemeriksaan terhadap Setya Novanto hanya sebagai saksi. "Kami sudah mencatat kesaksian Setya Novanto dan sedang melakukan pendalaman," kata Hendarman Supandji kepada Elmy Diah Larasati dari Gatra. Soal materi pemeriksaan, Hedarman memilih menyimpannya hingga persidangan digelar.

Rita Triana Budiarti dan Deni Muliya Barus



- Nurdin Halid bersaksi, impor beras eks Vietnam dilakukan setelah ada kesepakatan diskon bea masuk sebesar 50% antara Setya Novanto dan Eddy Abdurachman ketika menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai.

- Versi Eddy Abdurachman, hukuman terhadap Nurdin justru menunjukkan bahwa Bea Cukai sudah melaksanakan tugas sesuai aturan.

- Dengan lunasnya kredit di Bank mandiri, Setya Novanto menganggap tidak ada lagi urusan dengan Hexatama secara hukum.
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 39/2006 (GATRA/Enggar Yuwono)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Gatrasiana
Hukum
Internasional
Intrik
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lensa
Lingkungan
Musik
Nasional
Olahraga
Perilaku
Perspektif
Rona Niaga
Serambi
Surat & Komentar
Techie
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com