HUKUM & KRIMINALITAS [ GATRA Printed Edition ]

Penjualan Aset
PT ISN Sudah Kantongi Ijin dari Kementrian BUMN

Jakarta, 29 Juni 2005 16:02
Yanuardi S. Aribowo kuasa hukum Dirut PT Industri Sandang Nusantara (ISN), Kuntjoro Hendartono, mengatakan, di Jakarta, Rabu, penjualan aset tersebut sudah disetujui dan semua prosedur telah dipenuhi termasuk ijin kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kuntjoro Hendartono ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penjualan aset perusahaan di bawah nilai normal yang merugikan negara hingga Rp70 miliar pada Senin (13/6).

Aset perusahaan yang dijual tersebut berupa tanah dan bangunan dengan luas total 25,9 hektar yang terdiri atas satu bidang tanah seluas 182.400 meter persegi dengan bangunan seluas 24.201 meter persegi serta satu bidang tanah lain seluas 78.000 meter persegi dijual dengan harga Rp180.000 per meter, padahal nilai NJOP-nya adalah Rp537.000 per meter.

Beberapa waktu lalu wakil ketua KPK, Tumpak H. Panggabean mengatakan, dua aset itu hanya dijual seharga Rp46,8 miliar, padahal seharusnya Rp119 miliar sehingga potensi kerugian negara sekitar Rp70 miliar.

Sebelumnya, KPK juga sudah memeriksa asisten deputi kementrian BUMN, Brata Anta Kusuma. Asisten itu menjelaskan, kementrian BUMN hanya memberikan ijin pelepasan aset PT ISN, tetapi yang berwenang menentukan harga ialah jajaran komisaris dan direksi PT ISN.

Ketika dikonfrontir, Yanuardi mengaku tidak mengetahui hal itu.

Sebelumnya, Kuntjoro yang telah diperiksa KPK sebanyak tiga kali itu mengatakan, semua penjualan aset itu telah dilakukan sesuai prosedur, bahkan telah dibentuk tim penaksir harga dan tim pelelangan.

Sementara itu, dalam kasus dana taktis Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPK kembali memeriksa kepala biro keuangan KPU, Hamdani Amin beserta empat rekanan KPU, yaitu Suripto Nitiharjo pimpinan PT Starmas Inti untuk pengadaan aluminium kotak suara, Rahmat Yusuf dari PT Kopsurindo dan B.H.M. Hutabarat direktur PT Bina Inti untuk pengadaan sampul surat suara serta Lo Kim Muk untuk pengadaan tinta.

Hamdani diperiksa untuk kasus pengadaan buku panduan Pemilu serta untuk menyelesaikan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Rencananya, KPK akan melimpahkan berkas Hamdani pada Jumat (1/7). [EL, Ant]
URL: http://arsip.gatra.com/2005-06-29/versi_cetak.php?id=85869