Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Seret Syarat Lancar Mengucur

Tiga direksi Bank Mandiri dijadikan tersangka. Mereka mengucurkan kredit trilyunan rupiah yang ternyata macet. Prosedur seperti digampangkan.

NYALI para jaksa boleh juga. Ketika banyak orang ragu, dan peringatan agar tak gegabah mengurai kasus perbankan, Kejaksaan Agung menetapkan tiga direksi Bank Mandiri sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama E.C.W. Neloe, Wakil Direktur Utama I Wayan Pugeg, dan Direktur Corporate Banking Sholeh Tasripan. Ketiganya sudah menjalani pemeriksaan secara maraton. Neloe dua kali diperiksa, Wayan delapan kali, dan Tasripan tujuh kali. Pekan ini, mereka dikorek lagi untuk mengurai skandal hingga tuntas.

Sejauh ini, jaksa sudah memeriksa lima kasus kredit macet senilai Rp 1 trilyun. Kelima perusahaan itu adalah PT Lativi Media Karya, PT Siak Zamrud Pusako, PT Cipta Graha Nusantara, PT Arthabhama Texindo, dan PT Arthatrimustika Textindo. Para pemeriksa menyimpulkan, tiga direksi Bank Mandiri diduga bersalah. ''Perjanjian kredit tidak memenuhi syarat, tapi uangnya cair,'' kata Suhandjojo, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung.

Suhandjojo tidak menyebut secara rinci, dalam kasus apa ketiganya terjerat. Namun, bila merunut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di lima kasus tersebut tampak adanya kejanggalan dalam proses pengucuran kredit. Baik Neloe, Pugeg, maupun Tasripan diduga terlibat langsung dalam proses pengucuran kredit berperkara itu. Saat itu, Direktur I Wayan Pugeg membidangi risk management, sedangkan Sholeh Tasripan menduduki kursi head corporate. Kredit di atas Rp 25 milyar memang harus disetujui direksi.

Dalam kasus kredit Cipta Graha sebesar Rp 160 milyar, ada kesan direksi Bank Mandiri sembarangan memberikan pinjaman. Direksi Mandiri menyetujui pemberian kredit dana talangan hanya satu hari setelah proposal permohonan kredit diajukan. Baru tiga bulan kemudian kredit itu berubah menjadi kredit investasi. Ada syarat, sebelum kredit disetujui, Cipta Graha wajib menyediakan Rp 22,5 milyar. Uang itu akan dipakai untuk membeli saham PT Tahta Medan.

Faktanya, Cipta Graha memang memenuhi kewajiban. Tapi pembayaran baru dilakukan empat hari setelah kredit disetujui. Direksi Bank Mandiri pun seperti tak menggubris fakta bahwa seorang komisaris Cipta Graha, yakni Saipul, adalah komisaris di PT Tahta Medan pula. Sementara modal disetor perusahaan disebut-sebut hanya Rp 450 juta.

Kejaksaan masih menelusuri nama lain yang mungkin terlibat dalam pengucuran kredit Cipta Graha. Kejaksaan pun sedang menelisik pengucuran kredit ke Domba Mas Group yang juga bermasalah. Ada keterkaitan antara Cipta Graha dan Domba Mas. Informasi yang masuk kejaksaan, ada yang menyebutkan bahwa Edyson, Direktur Utama Cipta Graha, adalah sepupu Susanto Lim, pemilik Domba Mas Group.

Kejanggalan juga tampak mencolok dalam proses pengucuran kredit ke Siak Zamrud Pusako.

Saat mengajukan kredit sebesar US$ 4,7 juta, Nader Taher sudah bukan pemilik Siak Zamrud. Nader telah menjual perusahaan itu ke pihak lain. Bank Mandiri pun tidak teliti mengecek dokumen tender proyek pembuatan rig dari Caltex Pacific Indonesia. Padahal, proyek yang menjadi syarat untuk mendapat kredit itu telah dijual Nader kepada Petromat, perusahaan rig asal Belanda.

Audit BPK juga gamblang menunjukkan kecerobohan direksi Mandiri, ketika mengucurkan pinjaman Rp 49,7 milyar ke Arthabhama Textindo dan Arthatrimustika Textindo. Kredit dua perusahaan tekstil yang berlokasi di Jalan Rancaekek, Bandung, itu disetujui pada 28 November 2002.

Padahal, sebelum kredit mengucur, kedua perusahaan itu nyaris bangkrut. Pada 2001, Atrhabhama merugi Rp 263,3 milyar, setara dengan sembilan kali lipat modal disetor. Arthatrimustika tekor Rp 119,4 milyar, atau delapan kali lipat modal disetor. Setahun kemudian, kredit itu ngadat.

Toh, direksi Bank Mandiri berkeyakinan, meskipun kondisi keuangan debiturnya sudah berdarah-darah, mereka masih bisa melunasi utang. Kerugian yang dialami kedua perusahaan itu terjadi karena selisih kurs. Secara operasional, dua perusahaan itu masih untung.

Kepada kejaksaan, direksi Mandiri dan debiturnya harus membuktikan bahwa keuntungan itu bukan masuk ke kantong mereka.

Rihad Wiranto



Proyek Macet Dapat Kredit

SETELAH menelisik kasus pengucuran kredit di lima debitur bermasalah, mulai pekan lalu Kejaksaan Agung menyelidiki keempat debitur Bank Mandiri lainnya. Empat perusahaan itu adalah PT Domba Mas, PT Batavindo Kridanusa, PT Bakrie Telecom, dan PT Bosowa. Bila melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejanggalan pengucuran kredit tampak jelas dalam kasus kredit Batavindo.

Untuk membangun pabrik epoxy resin pada 19 Februari 1994, Batavindo mendapat kredit US$ 22 juta dari konsorsium bank asing, dipimpin Dredsner (South Asia Limited). Agunannya standby L/C dari konsorsium bank lokal pimpinan Bank Ficorinvest.

Pada 1998, Dredsner mencairkan jaminan L/C ke Ficorinvest cs. Utang Batavindo pun beralih ke konsorsium bank lokal itu. Tapi belakangan, bank-bank itu pun limbung terlibas krisis ekonomi. Malah Ficorinvest dibekukan oleh Bank Indonesia. Kredit Batavindo pun masuk ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pembangunan pabrik ikut terhenti pada 1999.

Untuk merampungkan pendirian pabrik yang saat itu mencapai 90%, Batavindo mengajukan kredit ke Bank Mandiri. Direksi Mandiri setuju mengalirkan kredit investasi Rp 13,125 milyar, kredit modal kerja Rp 1,7 milyar, dan L/C impor US$ 1,85 juta pada Desember 2000.

Tapi, menurut BPK, pengucuran fulus ke Batavindo tak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kebijakan perkreditan Bank Mandiri. Beleid kredit bank itu melarang pemberian kredit kepada debitur bermasalah. Tak hanya bermasalah di bank itu sendiri, melainkan juga di bank atau kreditur lain.

Audit BPK menemukan bahwa pemegang saham mayoritas Batavindo, yakni Fadel Muhammad, pernah bermasalah dengan Bank Dagang Negara (BDN). Credit report Bank Mandiri 30 Agustus 2000 menunjukkan, Fadel pernah menolak mencairkan jaminan pribadinya (personal guarantee) ketika kreditnya di BDN macet. Berdasarkan catatan itu, seharusnya Batavindo tak layak diberi utang.

Kucuran kredit Bank Mandiri itu ternyata tak membuat kinerja Batavindo membaik. Kredit Batavindo macet lagi, dan diserahkan ke BPPN. Tapi Bank Mandiri seperti tak jera berurusan dengan Batavindo. Berkongsi dengan Three Scorp International Limited (TSIL), Bank Mandiri membeli kredit macet Batavindo dari BPPN. Harganya US$ 4,16 juta atau sekitar 15% dari total nilai utang.

Dalam perkongsian itu, Bank Mandiri setor US$ 4,05 juta, sisanya dibayar TSIL. TSIL juga berjanji akan menyetor US$ 579.000 ke Bank Mandiri. Setoran itu bakal mengurangi porsi kredit Bank Mandiri di Batavindo. Namun, hingga kini, TSIL baru membayar US$ 200.000.

Celakanya, restrukturisasi kredit Batavindo di Bank Mandiri pun, menurut BPK, tak menuai hasil. Hingga Juni 2004, status kredit Batavindo di Bank Mandiri macet. Kegagalan restrukturisasi terjadi lantaran pembangunan pabriknya tersendat-sendat. Pabrik yang seharusnya selesai Mei 2000 molor hingga Juli 2003.

Bisnis Batavindo pun makin runyam, karena hasil produknya berupa epoxy resin padat belum bisa dipasarkan. Leuna, pemilik lisensi bahan perekat dan pelapis itu, menilai produk Batavindo belum memenuhi standar mutu. Batavia hanya boleh menjual epoxy resin cair.

Akibatnya, realisasi penjualan sampai Desember 2003 hanya 15,43%, jauh dari target 2.719,5 ton. Harga pokok penjualan produknya US$ 1.620 per ton, padahal harga jualnya hanya US$ 1.570 per ton. "Dapat dipastikan perusahaan akan mengalami kerugian," tulis BPK.

Menjawab BPK, Bank Mandiri menyatakan tak melanggar prinsip kehati-hatian. Memang benar permohonan kredit Batavindo dibahas dan diputuskan ketika Fadel masih menjadi pengurus Batavindo. Tapi akta kredit baru ditandatangani direksi dan komisaris Bank Mandiri pada 9 November 2001, setelah Fadel keluar dari Batavindo. Bank Mandiri juga tetap menagih ke TSIL, meskipun hasilnya masih nihil.

Tapi temuan BPK itu bikin gusar Batavindo. Ketika ditanya tentang kredit macetnya di Bank Mandiri, Habil Marati, direktur dan pemegang saham Batavindo, malah ngomel. "Ketika bank tidak berikan kredit, kalian persoalkan. Ketika berikan kredit, kalian persoalkan. Jadi, maunya bagaimana?" kata anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Alih-alih menjelaskan Batavindo, Habil malah membanggakan bisnis kakaonya, yang mendapat kredit US$ 10 juta dari Bank Mandiri. "Tahun depan, nilai ekspornya US$ 17 juta, apa nggak bagus itu," ujarnya.

Irwan Andri Atmanto dan Rohmat Haryadi
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 27/2005 (GATRA/Fritz Pelenkahu & Enggar Yuwono)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Gatrasiana
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Jejak
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lensa
Lingkungan
Medela
Musik
Nasional
Obituari
Pendidikan
Seni
Serambi
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com