spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
NASIONAL
spacer
 
Kontra-Gerilya Cara Jusuf Kalla

Jusuf Kalla Menerima Para Duta Besar (Dok. Setwapres)JUSUF Kalla cukup punya pengalaman dalam penanganan konflik. Di tengah suasana panas akibat pertikaian antar-kelompok warga di Poso dan Ambon, ia berhasil menggarap dua kali pertemuan perdamaian di Malino, Desember 2001 dan Februari 2002. Targetnya, meredam pertikaian. Langkah-langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kesejahteraan Rakyat kala itu tergolong mulus. Maklum, jurangan besar asal Makassar ini memiliki pengaruh luas di kawasan timur Indonesia.

Kini kepiawaian Kalla diuji di Nanggroe Aceh Darussalam. Rabu lalu, pemerintah menegaskan rencananya untuk kembali melakukan pembicaraan awal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Forum informal itu dijadwalkan berlangsung Jumat dan Sabtu ini. Itulah temu pertama setelah gagalnya kesepakatan damai yang pernah diteken di Jenewa, Desember 2002.

Delegasi Indonesia terdiri dari Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, serta Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. "Yang maju nanti Pak Hamid," kata Juwono Sudarsono usai sidang kabinet, Rabu lalu. Menteri Pertahanan ini tak mau membeberkan agenda lebih detail. "Kita tak ingin membuka posisi secara blak-blakkan. Yang penting, dua pihak bisa bertemu," katanya.

Pemerintah sebelumnya cenderung bungkam soal rencana itu. Para menteri yang akan menjadi tim utusan pun tutup mulut saat dimintai keterangan. Padahal, kisah ini mulai beredar Ahad lalu, ketika Crisis Management Initiative (CMI) melansir siaran pers. Lembaga aksi yang dipimpin bekas Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, itu menyatakan tengah menyiapkan dialog antara Pemerintah RI dan GAM.

"Pertemuan akan berlangsung akhir pekan depan," tulis siaran di situs CMI. Namun, karena dianggap sensitif dan supaya tercipta atmosfer yang kondusif, CMI juga tak banyak bersuara. "Informasi berikutnya bisa diperoleh setelah ada hasil kesepakatan dari kedua pihak," begitu kabar dari CMI.

Karena itu pula, pemerintah melangkah diam-diam. Juwono Sudarsono, Senin lalu, cuma melansir cerita secuil bahwa pertemuan ini ditangani langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Terpulang kepada beliau untuk menentukan langkah pada beberapa hari mendatang ini," tutur Juwono.

Nuansa paket juru runding dari Jakarta kali ini berbeda dari tim juru damai dua tahun lalu yang ditulangpunggungi diplomat. Kini justru Menteri Hukum dan Menteri Komunikasi yang bergerak di depan. Sejak sebelum diumumkan resmi, nama Hamid dan Sofyan sudah beredar santer. Bergulirnya dua nama ini makin menguatkan sinyalemen bahwa kendali tim itu di bawah Kalla.

Kebetulan Hamid dan Sofyan orang dekat Kalla. Hamid berasal dari Sulawesi Selatan yang mendampingi Kalla di arena Malino. Sofyan bekas tim kampanye Kalla. Meski relevansi jabatan mereka bisa dipertanyakan, kapasitas personalnya layak diuji coba.

Hamid meraih master hukum internasional dan master of arts bidang resolusi konflik di American University, Washington, DC. Sedangkan Sofyan, selain berasal dari Aceh, juga meraih master dan doktor di School of Law and Diplomacy, Tufts University, Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri tak dilibatkan, karena GAM tidak diposisikan sebagai "negara" sendiri. "Departemen Luar Negeri tak menjadikan langkah ini sebagai bagian diplomasi Indonesia, karena GAM tidak memiliki pengakuan internasional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu), Yuri Thamrin. Kedutaan Besar RI di Finlandia sebagai kepanjangan Deplu tidak banyak diberi peran. "Pertemuan itu yang mengatur CMI. KBRI hanya sebagai fasilitator," kata Duta Besar RI untuk Finlandia, Iris Indira Murti.

Menurut sumber Gatra di Kabinet Indonesia Bersatu, pertemuan itu tidak dipublikasikan secara luas atas permintaan GAM. Alasannya, karena informal. Tidak mengikat. Bila dibiarkan terbuka, lalu tak tercapai kata sepakat, akan merepotkan kedua pihak. Pejabat GAM di Swedia juga irit bicara.

Menteri Luar Negeri GAM, Zaini Abdullah, yang dikabarkan bakal menjadi delegasi, ketika dihubungi Gatra Rabu lalu hanya berujar, "Saya belum bisa bicara tentang itu, masih belum pasti." Ia juga belum bisa menjelaskan, siapa utusan GAM serta misi apa yang akan mereka bawa. Ia mengakui akan ada pertemuan dengan Indonesia, namun belum bisa memastikan kapan dan di mana.

Pertemuan ini, kata sumber Gatra, adalah kelanjutan dari rangkaian kontak informal dengan sejumlah tokoh GAM di Tanah Air. Inisiatifnya dirintis sejak pasangan SBY-JK terpilih pada September 2004. Presiden Yudhoyono sendiri menggariskan penyelesaian Aceh haruslah damai, adil, dan bermartabat.

"Jadi, sejak saat itu, kita mengadakan kontak dengan berbagai pihak di GAM, tapi cuma di dalam negeri," tutur sumber Gatra. Pemerintah melihat unsur GAM di Swedia sudah tak punya pengaruh besar lagi. Ancaman nyatanya adalah tentara GAM yang bersenjata di lapangan.

Kesepakatan sementara dengan para pentolan GAM di Tanah Air hampir dicapai. Namun, saat hendak diformalkan, mereka menolak dan minta dilakukan pembicaraan dulu dengan unsur GAM di Swedia. Sumber Gatra di istana menuturkan, Jusuf Kalla sudah berkali-kali kontak telepon dengan Panglima GAM, Mudzakir Manaf, yang kini menjadi warga Singapura. Kalla mengajak Manaf menyudahi konflik bersenjata demi kedamaian rakyat. Manaf secara pribadi setuju, tapi harus mendapat persetujuan GAM di Swedia.

Juru bicara GAM di Aceh, Sofyan Daud, membenarkan masih adanya hubungan antara GAM di lapangan dan pimpinannya di Swedia. "Kalau mau dialog, bukan dengan kami yang di lapangan, melainkan dengan pemimpin kami di Swedia," katanya. "Kalau ada orang lapangan yang bersedia dialog, itu cuma mewakili pribadi. Kami di lapangan tak punya wewenang berunding," kata Sofyan pula.

Sofyan Daud mendukung rencana perundingan. "Asal jangan bikin keputusan sebelum dialog, misalnya harus dalam kerangka NKRI dan otonomi khusus," katanya. "Biarkan dialog berlangsung dulu, semua diputuskan dalam dialog itu." Sofyan menyangkal pernah dihubungi Kalla atau timnya. Zaini Abdullah juga mengelak telah didekati tim Kalla.

Bukan kali ini saja Kalla merintis persuasi dengan para tokoh GAM domestik. Pertengahan 2002, ketika Menko Polkam SBY menyiapkan satu perundingan dengan GAM di Jenewa, Desember 2002, Kalla sebagai Menko Kesra sibuk bergerilya melobi tokoh-tokoh GAM lokal, seperti Sofyan Ibrahim Tiba dan Tengku Kamaruzaaman.

Diperantarai Amran Zamzami, mantan Ketua Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, Kalla diagendakan bertemu para tokoh GAM di Kuala Lumpur, 10 hari setelah acara Jenewa. Ia sudah menyiapkan kompensasi ekonomi sebagai penjabaran kesepakatan damai. "Karena salah koordinasi, pertemuan itu gagal," kata Amran kepada Kencana Ariestyani dari Gatra.

Pasca-tsunami, penyelesaian damai dirasa penting. Sumber Gatra di Istana Wakil Presiden menyatakan, pemerintah khawatir, bila GAM bikin onar, akan mengganggu proses rekonstruksi di Aceh. Pemerintah Amerika, Jepang, dan Inggris yang banyak memberi bantuan pun berkepentingan meredam GAM agar bantuan mereka sampai sasaran.

Senin 10 Januari lalu, presiden mengundang duta besar enam negara: Amerika, Jepang, Inggris, Swedia, Singapura, dan Libya. Kepada Swedia, SBY meminta menekan warganya --Hasan Tiro, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud-- yang menjadi petinggi GAM, agar tak mengganggu rencana damai. Singapura juga begitu. Sementara Libya diminta tak melatih lagi tentara GAM.

Setelah presiden memberi penjelasan makro, para duta besar diminta menghadap Kalla untuk mendapat rincian langkah operasionalnya. Dengan gaya khasnya, Kalla menekan komitmen para duta besar itu untuk mengontrol warganya. "Coba, kalau ada warga Indonesia yang menjadi otak keonaran di negara Anda, pasti Anda kecewa," kata sumber Gatra, mengutip Kalla. "Sekarang warga Anda jadi pimpinan pemberontakan di Indonesia, tolong Anda kendalikan mereka."

Tapi ada yang lebih dari gebrakan Kalla kali ini. Dari pelbagai sumber, Gatra mendapat konfirmasi bahwa urusan kompensasi ekonomi akan dikedepakan. "Orang-orang GAM tidak hanya akan mendapat pengampunan. Mereka juga akan mendapat hadiah tanah dan uang untuk modal," kata seorang diplomat asing, mengutip info yang beredar di lingkungannya.

Gebrakan kontra-gerilya ala Jusuf Kalla itu, kalau benar, bisa mengundang protes kalangan TNI. "Wah, apa yang harus kami katakan pada janda-janda prajurit yang suami mereka gugur di Aceh," kata seorang perwira tinggi TNI. Kalaupun itu akan dilakukan, katanya pula, sebaiknya diam-diam. Mungkin, justru di situ kepiawaian Kalla.

Asrori S. Karni, Bernadetta Febriana, dan Alfian
[Laporan Utama, Gatra Nomor 12 Berdar Jumat, 28 Januari 2005]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  bisanya cuma urus duit (elzataher, 02/02/2005 02:38)
Kalla itu itu pengusaha tulen bisanya cuma urus yang berkaitan dengan duit, kalau mau urus yang lain pasti gagal buktinya sejak wapres gak ada yang becus, urus aceh urus golkar semuanya berantakan apalagi urus dengan Gam apa urusannnya ada aapaaa..dengamuuu...
 
 
spacer
  
  Daulat NKRI (zbakry@ya..., 02/02/2005 02:22)
NKRI itu negara yang berdaulat, dan GAM itu ingin memecah negara RI yang berdaulat. Saya setuju hancurkan GAM !
 
 
spacer
  
  tekanan untuk negara luar (azwarwei, 02/02/2005 02:05)
Bila petinggi GAM adalah warganegara Asing seperti Singapura, Finlandia, Swedia, mungkin juga Malaysia, maka kerjasama International dengan negara yang bersangkutan perlu di buat guna tercapainya penyelesaian konflik di dalam wilayah. Penderitaan adalah pada penduduk, terutama penduduk desa, dan pengompasan untuk penduduk kota. sementara warga asing mengendalikan dari luar dan mendapat sokongan dana Internasional. Informasi lebih jelas perlu dicari dari Singapura, sudah berapa banyak petinggi G... <369 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Tak mungkin tercapai (keboijombalelo@ya..., 01/02/2005 18:41)
Selama GAM konsisten pada pendiriannya bhw goal yang akan dicapai GAM adalah memisahkan diri dari NKRI (merdeka), niscaya perundingan yang hanya makan waktu dan uang itu tidak akan tercapai. Karena itu, perunding-perunding Indonesia janganlah sampai ceroboh membuka peluang wilayah Aceh memisahkan diri dari NKRI. Justru saya berpendapat, percuma saja berunding, karena GAM tetap akan pada pendiriannya. RI jangan lewatkan momentum untuk menghancurkan GAM, on the ground agar TNI jalan terus dan bers... <488 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Pertanggung jawaban TNI. (irunamat, 01/02/2005 17:35)
Kita mendukung apapun yg diambil dan oleh siapapun dlm rangka penyelesian masaalah GSA,secara damai,adil dan bermartabat,tentunya dlm kerangka format NKRI. Apalagi Saudara2 kita di Aceh sedang dlm cobaan berat,mengapa kita tdk membuka hati dan fikiran utk membantu dan menyelesaikan permasaalahannya.Jadi tdk perlu ada hitung2an dari pihak TNI bahwa bagaimana kami harus berbicara kpd janda2 TNI yg gugur selama konflik di Aceh, justru janda2/duda2/anak2 Acehlah yg patut menanyakan itu itu kepada TN... <292 huruf lagi>
 
 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 01 February 2005 >>
SuMTW ThFSa
dotdot12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer