spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
NASIONAL
spacer
 
Masalah Pelanggaran HAM
Timtim dan RI Tak Perlu Komisi Pakar PBB

Jakarta, 28 Januari 2005 10:12
Presiden Timor Timur Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, kembali menyatakan bahwa posisi Timor Timur (Timtim) dan Indonesia yang telah memilih format Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) sebagai kerangka penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM di Timtim tahun 1999, tidak memerlukan keberadaan Komisi Pakar, sebagaimana diusulkan PBB.

"Kami berdua sepakat bahwa penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Timor Timur tahun 1999 itu dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua negara... Penyelesaian masalah itu sangat tepat dan lebih baik, lebih bijak, secara bersama dalam kerangka Komisi Kebenaran dan Persahabatan," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Xanana Gusmao, usai pertemuan mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis petang.

Komisi Pakar (Commission of Expert) merupakan ide yang tahun lalu dilontarkan Sekjen PBB Kofi Annan dengan tujuan meninjau pelaksanaan pengadilan HAM ad hoc Timtim oleh Indonesia.

Pengadilan ad hoc itu dianggap sebagian dunia internasional mengecewakan karena membebaskan sejumlah petinggi militer yang mereka anggap bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di Timtim pasca-jajak pendapat pada September 1999.

Kendati menyadari keinginan dunia internasional terhadap pembentukan Komisi Pakar, Presiden Yudhoyono tetap menganggap penyelesaian masalah secara bilateral sebagai jalan yang paling tepat.

"Yang terbaik adalah menyelesaikan secara bilateral Indonesia dan Timor Timur dengan kerangka Kebenaran dan Persahabatan. Bukan dengan kerangka yang lain," katanya.

Nada serupa disampaikan Xanana Gusmao, yang meminta PBB dan dunia internasional untuk menyerahkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Timtim tahun 1999 sepenuhnya kepada dua negara yang terkait, yaitu Indonesia dan Timor Timur.

"Kedua negara (Timor Timur dan Indonesia) memiliki hak dan kewenangan untuk mencari jalan dengan cara kami sendiri," kata Xanana.

Ia dan Yudhoyono setuju kedua menteri luar negeri mereka, yaitu Menlu Ramos Horta dan Menlu Hassan Wirajuda, harus bekerja sama untuk memberikan penjelasan kepada dunia internasional tentang format Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth and Friendship) yang telah mereka pilih.

Horta dan Hassan sebenarnya telah memulai mengkampanyekan format pilihan Timor Timur dan Indonesia itu. Keduanya pada Desember 2004 telah bertemu dengan Sekjen PBB, Menlu AS dan Menlu Belanda untuk menyampaikan penjelasan.

Baik Presiden Yudhoyono maupun Presiden Xanana menyatakan kedua negara memiliki semangat untuk melihat ke depan, yaitu memperkuat persahabatan dan kerjasama.

Timor Timur, ujar Xanana, juga menginginkan agar Indonesia terlibat dalam pembangunan di negaranya.

"Dan tentu itu menunjukkan bahwa kedua negara dan rakyatnya hari-per-hari tengah memperkuat hubungan dan keinginan mereka untuk hidup dengan lebih saling memahami satu sama lain, dengan persahabatan dan persaudaraan yang lebih baik," kata Xanana.

Sementara itu, mengenai kapan KKP itu akan mulai berfungsi, Yudhoyono belum memberikan jawaban pasti.

"Kedua menteri akan membahas kerangka dan TOR (term of reference/ketentuan), tetap pada prinsip-prinsip bahwa masalah ini sebaiknya dikelola secara bersama dengan prinsip melihat ke depan dan untuk tujuan-tujuan positif di antara kedua negara," ujarnya.

Keputusan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Xanana Gusmao di Bali, 14 Desember lalu. [TMA, Ant]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  Perlu lobby meyakinkan Kang Annan (keboijombalelo@ya..., 29/01/2005 01:32)
Kalau Indonesia dan Timor Leste (TL) telah menyepakati secara bersama terbentuknya KKP (Komisi Kebenaran dan Persabahatan), maka kiranya CoE (Commission of Experts) gagasan kang Annan penguasa PBB tidak perlu digubris lagi. Karena itu Indonesia dan TL sebaiknya maju bersama-sama meyakinan juragan Annan untuk meyakinkan bahwa persoalan Indonesia dan TL bisa diatasi tanpa intervensi negara lain. Indonesia dan TL lebih mengedepankan hubungan ke dua negara di masa depan (forward looking) ketimbang m... <112 huruf lagi>
 
 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 29 January 2005 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdotdotdotdot1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer