spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
HUKUM & KRIMINALITAS
spacer
 
Kasus Korupsi
Ketua MPR: DPR Harus Segera Terbitkan UU Perlindungan Saksi

Serang, 15 Januari 2005 16:08
Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, DPR perlu segera merancang, menggodok dan menerbitkan Undang-undang perlindungan saksi yang membeberkan keterangan melawan para koruptor.

Dikatakannya bahwa Undang-undang perlindungan terhadap para saksi yang berani membeberkan fakta-fakta kejahatan para koruptor sangat mendesak demi mempercepat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau tidak ada perlindungan mana ada saksi yang mau ambil resiko berterus terang memberi keterangan," katanya, di Serang, Sabtu.

Menjawab pertanyaan pers usai berpidato di depan peserta Reuni Alumni IAIN Serang, ia mengemukakan, perlindungan terhadap para saksi tidak kalah pentingnya seperti perlindungan yang perlu diberikan terhadap para jaksa yang melakukan penuntutan hukum terhadap para koruptor.

Sebab bila jaksa dilindungi sementara saksi tidak ada yang melindungi, tentu saja proses pemberantasan korupsi secara keseluruhan tidak akan pernah bisa maksimal.

"Lebih-lebih sekarang ini banyak fakta tentang merebaknya aksi-aksi intimidasi, teror dan kekerasan terhadap para saksi yang berani melawan para koruptor, kalau tidak ada perlindungan jelas negara zalim karena para saksi yang telah banyak jasanya itu harus memikul resiko sendiri," katanya.

Dengan adanya undang-undang perlindungan saksi, kata dia, maka diharapkan akan lebih banyak saksi atas kasus-kasus kejahatan korupsi yang bersedia untuk memberi keterangan dengan sejujurnya.

"Kalau perlu dengan cara melawan arus si saksi diberi perlindungan total dalam mengungkapmacam-macam kejahatan korupsi, sementara keamanan dia tetap bisa terlindungi hingga bisa selamat dan semua koruptor bisa cepat ditangkap untuk diadili," katanya.

Menurut Hidayat, pemerintah sendiri saat ini sudah bertekad mempercepat pemberantasan korupsi dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang secara lebih tegas lagi mengatur tata cara pemberantasan para koruptor.

"Saya melihat kondisi korupsi di Indonesia sekarang ini memang sudah sangat parah sehingga perlu darurat korupsi contohnya bantuan untuk Aceh saja masih akan diaudit oleh sebuah lembaga asing, hal itu menandakan mereka belum percaya penuh kepada kita karena praktik korupsinya memang demikian merajalela," katanya.

Untuk itu, kada Hidayat, para jaksa harus lebih giat lagi untuk mengusut semua kasus tindak pidana korupsi namun jangan hanya koruptor kecil saja yang terus diuber-uber tetapi juga para koruptor kelas kakap perlu segera diadili.

Ditegaskannya bahwa orientasi jaksa jangan hanya untuk mengejar koruptor berkelas ratusan juta rupiah saja sementara koruptor berkelas truliunan rupiah dibiarkan melenggang ke luar negeri. "Sebetulnya mereka itulah yang telah menghancurkan ekonomi, menghancurkan pembangunan, menghancurkan moralitas bangsa hingga kondisi RI menjadi porak poranda seperti ini," demikian Hidayat Nurwahid. [TMA, Ant]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  = DPR SEBAINYA PRO AKTIF DAN KREATIF = (XSAN375@HO..., 17/01/2005 08:38)
DPR sebagai mitra kerja Presiden ( Eksekutif ) sebaiknya membantu usaha Pemerintah dalam memerangi "Kejahatan Korupsi".

Gunakan hak inisiatifnya agar DPR pro aktif dan kreatif mendukung usaha-usaha pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan dan hambatan pembangunan yang disebabkan karena adanya kebocoran anggaran Pemerintah.

Sepertinya setelah 100 hari Pemilu DPR adem ayem saja, pada hal anggota DPR terhormat diberikan kepercayaan penuh oleh rakyat untuk melakukan pengawasan/fungsi kontrol ... <362 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Ini dia jagoan RI kita !!. (m36daniel@ho..., 16/01/2005 12:36)
Saya pernah bilang pada Pak Bagir Manan ketua MA pada saat beliau di Konsulat RI, New york. Kalau mau membangun indonesia,harus lebih dulu utamakan, Hukum. Hukum harus di atas segalanya, baru ekonomi
dan martabat bangsa. Saya sangat mendukung ada undang-undang perlindungan bagi saksi atau pembuka kejahatan. Salut,pa....mari diterbitkan dan dijalankan. Perangi kejahatan korupsi yang menghancurkan perekonomian dan duit negara.
 
 
spacer
  
  Saksi wajib dilindungi (zoegian@ya..., 16/01/2005 09:23)
Benar UU Perindungan para saksi memang sangat dibutuhkan , jika tidak maka para koruptor dengan mudah menyewa para preman dann tukang pukul untuk menakut nakuti saksi dg mengunakan sisa bunga uang hasil kejahatannya .
Jika perlu dibentuk badan khusus kepolisian yang tugasnya melindungi para saksi yang jujur itu.
Tegakkan keadilan wahai SBY , tumpas para maling besar dan koruptor habis habisan- agar generasi muda Indonesia tidak mewarisi KKN.

Salam,

Gianto.
 
 
spacer
  
  NGIMPI KALI YE . . . (kikihaque@ya..., 16/01/2005 06:18)
Nggak bakal terjadi apalagi sampai DPR-RI mensahkan UU Perlindungan saksi atas pelaopran korupsi.

Di Senayan yang katanya berkumpul para orang-orang terhormat atas nama rakyat. Kenyataannya beliau para orang terhormat tersebut lebih senang bebulan madu dengan sang Koruptor.

Jadi, bagaimana Senayan bisa lantainya bersih sedangkan "sapunya"kotor.

UU perlindungan saksi hanya ada di film produksi Hollywood. Sedangkan di Negeri Ken Arok (baca; Indonesia my lovely country) tidak ada "studio f... <133 huruf lagi>
 
 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 16 January 2005 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdotdotdotdot1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer