spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
KALIMANTAN
spacer
 
Mendagri: DPRD Kukar Hendaknya Pelajari UU No. 32 Tahun 2004

Balikpapan, 23 Desember 2004 08:24
Mendagri, M Ma`ruf menilai bahwa kisruh dari pemberhentian Syaukani HR sebagai bupati (karena jabatannya sudah berakhir) dan diangkatnya Awang Dharma Bahti sebagai penjabat bupati akibat DPRD setempat "buta" tentang UU Nomor 32 Tahun 2004.

"Mereka (DPRD) Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) hendaknya mempelajari Undang-Undang No.32 tahun 2004 karena semuanya disitu jelas bagaimana proses pemberhentian bupati dan pengangkatan penjabat bupati," kata Mendagri di Balikpapan, Kamis menanggapi kisruh di Kukar tersebut.

Kisruh di Kukar yang berlanjut dengan demo hampir setiap hari menentang SK Mendagri Nomor 131.44-767 tanggal 9 Desember 2004, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Kukar sejak 1 November 2004.

Terkait masalah penolakan itu telah terjadi demo besar-besaran yang hampir terjadi setiap hari. Namun, polisi terpaksa mengambil tindakan refresif pada Rabu (22/12) karena aksi tersebut cenderung menghambat jalannya pemerintahan karena mereka memblokir kantor bupati dengan menginap di sana.

Sempat terjadi bentrok ketika polisi mencoba menghalau pendemo dari kantor bupati, dan ditemukan sejumlah botol minuman keras dan senjata tajam.

"Proses pemberhentian dan pengangkatan penjabat itu telah sesuai UU No. 32 tahun 2004 jadi apalagi yang dipersoalkan.

Ingat negara kita adalah negara hukum ada piranti dan prosedur hukum tetang pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini," tegasnya.

"Bila memang waktunya sudah habis ya diganti, kita pandang jauh ke depan adalah bagaimana penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan baik, aman dan tenteram," kata mendagri.

Saat ini yang terjadi kabupaten Kukar ini adalah secara "de jure" jabatan bupati adalah Awang Dharma Bhakti yang telah dilantik Gubernur kaltim beberapa waktu yang lalu, tetapi secara "de facto" adalah Syaukani. HR karena sudah dikukuhkan oleh DPRD Kukar.

Menangapi kemelut uyang terjadi ini gubernur Kaltim, Suwarna Abdul Fatah ditempat yang sama mengatakan apa yang akan diputuskan oleh mendagri, pihaknya akan melaksanakan.

Kemungkinan adanya hal terburuk dari keputusan tersebut, Suwarna mengakui bahwa hal itu bisa saja terjadi. [EL, Ant]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  ketika urat malu sudah putus (mustoffa1968@ya..., 25/12/2004 05:22)
ciri orang beriman adalah punya malu. Ketika urat malu sudah putus maka bisa dipastikan lepasnya iman dari hati seseorang. Jabatan adalah amanah, tapi kalau orang bersikukuh ingin mempertahankan jabatan itu namanya tidak punya rasa malu, malu aku !. Buat rakyat sebaiknya memang nggak usah ikut demo-demo. Kalian ibarat wayang yang dikendalikan oleh sang dalang. Memang yang kau dapat mungkin bukan sekadar nasi bungkus tapi juga uang yang jumlahnya lumayan, tapi harus diingat bahwa kalian mungkin d... <12 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  kasihan rakyat kecil (pp_sandy@ya..., 24/12/2004 03:24)
Sebaiknya rakyat kecil tidak usah ikut-ikutan demo jabatan bupati, apalagi kalau tidak tahu dasar hukumnya, saudara2 hanya akan jadi tumbal orang2 yang haus akan kedudukan, padahal kedudukan itu sebetulnya merupakan amanah, ujian dan tidak kekal. Jadi kalau pada saatnya kedudukan itu harus diserahkan kepada yang lain itu sudah hukum alam. jadi rakyat kecil jangan mau jadi tameng demo, kalian tidak akan dapat apa2 kecuali sebungkus nasi. kita harus sadar bahwa semua itu saudara kita sama2 WN Indo... <929 huruf lagi>
 
 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 25 December 2004 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdot1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer