spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
NASIONAL
spacer
 
Pemerintah Daerah
Bupati Kembar di Kukar

Syaukani H.R. (GATRA/Astadi Priyanto)LEMBAGA kembar marak di era reformasi. Pengurus tandingan mulai nge-trend bukan cuma di kalangan organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi. Instansi pemerintah pun ikut-ikutan berkepala dua.

Lihat saja kasus Kabupaten Kutai Kartanegara --biasa disingkat Kukar-- Kalimantan Timur. Di kabupaten kaya penghasil batu bara itu, kini ada dua bupati dengan status pejabat sementara. Pejabat pertama, Awang Dharma Bakti, dilantik Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F., Senin lalu.

Eh, pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Kukar malah mengukuhkan Syaukani H.R., bupati lama yang sudah habis masa jabatannya awal November lalu. Sedianya, pelantikan Awang akan dilakukan gubernur di kantor Bupati Kukar di Tenggarong. Namun rombongan gubernur yang dikawal kendaraan taktis Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tak bisa memasuki Tenggarong.

Mereka tertahan di Desa Loa Lepu, sekitar delapan kilometer menjelang Jembatan Kartanegara, yang terkenal itu. Rombongan gubernur terpaksa menunggu situasi selama sekitar satu jam. Akibatnya, jalan poros Tenggarong-Samarinda sempat macet sepanjang dua kilometer.

Helikopter polisi yang melayang-layang di pusat kota Tenggarong akhirnya melaporkan bahwa situasi tak memungkinkan gubernur memasuki kota. Rombongan gubernur pun memilih kembali ke Samarinda.

Hari itu, kota Tenggarong memang dikuasai ribuan massa pendukung Syaukani. Mereka menduduki gedung DPRD dan kantor bupati. "Kami tidak akan pergi kalau Awang tetap dilantik," kata para pengunjuk rasa. Kenapa? "Karena penunjukannya sebagai pejabat sementara bupati dilakukan gubernur tanpa konsultasi dengan DPRD Kukar."

Toh, pelantikan Awang berjalan mulus di kantor gubernur di Samarinda. Pengalihan tempat pelantikan, menurut Kepala Biro Humas Provinsi Kalimantan Timur, Jauhar Effendi, tidak mengurangi keabsahannya. "Ini dilakukan semata-mata untuk menghindari bentrok antarwarga Tenggarong," katanya.

Di Tenggarong, ketegangan massa yang menyemuti kantor bupati cair setelah Syaukani tiba dengan mengendarai jip Ford Ranger-nya. Di tengah massa yang mengelu-elukannya, Syaukani berorasi sejenak. Ia meminta pendukungnya tidak anarkis, bahkan mengimbau agar membiarkan pelantikan pejabat sementara bupati oleh gubernur.

"Kalau memang Saudara-saudara mencintai saya, tunjukkan di pemilihan 2005 nanti," ujarnya. Syaukani memang mencalonkan diri lagi dalam pemilihan Bupati Kukar, yang akan dilakukan langsung oleh rakyat, Juni 2005. Usai berpidato, Syaukani diboyong massa ke kantor DPRD. Di sana, mereka meminta Ketua DPRD Kukar, Bachtiar Effendi, menggelar rapat paripurna untuk mengukuhkan Syaukani sebagai pejabat sementara bupati.

Desakan massa itu dipenuhi. DPRD kemudian menetapkan Syaukani dan Samsuri Aspar sebagai pejabat sementara Bupati dan Wakil Bupati Kukar. Penetapan itu, kata Bachtiar, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Sebelumnya, DPRD Kukar sudah membuat surat rekomendasi pengukuhan Syaukani sebagai pejabat sementara bupati melalui surat tanggal 20 Oktober 2004. "Surat itu sudah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri," kata Bachtiar. Bagaimana dengan pelantikan Awang? "Pelantikan itu di luar agenda kerja DPRD," Bachtiar menambahkan. Dengan kata lain, ia tidak mengakuinya.

Toh, Awang Dharma Bakti seperti tak terganggu. Ia menyatakan akan segera melakukan tugasnya sebagai pejabat sementara Bupati Kukar. Antara lain, menyiapkan pelaksanaan pemilihan bupati 2005. "Siapa pun nanti yang terpilih harus kita dukung," ujar Awang. Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pejabat sementara bupati tidak boleh ikut dalam pemilihan. "Saya tidak akan menjadi calon Bupati Kukar," katanya.

Syaukani sendiri sebenarnya mengaku ikhlas dengan penunjukan Awang sebagai pejabat sementara bupati. "Prinsipnya, saya ini legowo," katanya, seperti dikutip koran Kaltim Post. Cuma, ia kesal karena merasa jabatannya diputus begitu saja tanpa diinformasikan dengan baik, termasuk kepada DPRD Kukar.

"Seharusnya saya diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya. Ini rumah tangga kami, dan yang mengatur di sini saya," ujarnya. Menurut dia, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Awang, berdasarkan rekomendasi Gubernur Suwarna, justru melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut undang-undang itu, menurut dia, DPRD kabupaten punya hak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

Keputusan Mendagri itu, katanya, sama sekali tidak dikomunikasikan lebih dulu. "Ini yang mengakibatkan terjadinya pelecehan terhadap DPRD, otonomi daerah, dan Undang-Undang Nomor 32," ujar Syaukani. Ia malah merasa telah dikudeta. Menurut dia, pengukuhan dirinya sebagai pejabat sementara bupati oleh DPRD bisa dianggap sebagai upaya hukum karena DPRD dilanggar haknya.

Gubernur Suwarna A.F. enggan berkomentar banyak mengenai kasus bupati kembar di Kukar itu. "Saya hanya menjalankan perintah Mendagri melalui Surat Keputusan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Pejabat Sementara Bupati Kukar," katanya.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penentuan penjabat sementara bupati atau wali kota diusulkan oleh gubernur dan ditetapkan Mendagri. Suwarna berharap, para pendukung Syaukani memahaminya, dan lebih berkonsentrasi pada pemilihan bupati yang sesungguhnya tahun depan.

Endang Sukendar
[Nasional, Gatra Nomor 06 beredar Jumat, 17 Desember 2004]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
spacer
BERITA TERKAIT  
spacer
 
terkait, $ID); ?>
 
spacer spacer  
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  Allah SWT maha tahu (mustoffa1968@ya..., 25/12/2004 05:14)
Sepandai-pandai tupai meloncat akan jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai akan tercium juga. Borok-borok para pejabat kukar lamban laun akan terkuak meskipun mereka berusaha untuk menutupinya dengan berbagai cara. Mereka mempertahankan kekuasaan dengan trik untuk menutupi KKN-nya. Ada guru dan anaknya terlindas truk gara-gara ikut demo "mendukung" BUpati Syaukani. Pada hal tugas guru adalah mengajar, dan kemudian gajian tiap bulan sebagai hasil jerih payahnya. Tapi yang ini "dimobilisisa... <1381 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Syaukani, apa yang kau cari ???? (bpriyambar@pl..., 23/12/2004 21:12)
Kukar adalah salah satu kabupaten yang luas wilayahnya dengan dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa (batu bara & kayu). Sehingga PAD serta APBD nya relatif besar dibandingkan daerah kaya lainnya. Seharusnya hal ini akan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan/kemakmuran masyarakat Kukar. Namun, ternyata kesejahteraan warga Kukar masih jauh dari harapan. Sang Bupati terkesan membangun impian semunya, mengejar ambisi/obsesi pribadi dan atau kroninya yang cenderung abaikan kesejahteraan ... <1428 huruf lagi>
 
 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 23 December 2004 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdot1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer