Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Batu Loncatan di Atas Pentas

Kandang Golkar berguncang kencang. Para pentolan partai beringin itu sibuk bersaing memperebutkan kursi ketua umum. Ketua lama, Akbar Tandjung, mati-matian mempertahankan posisinya. Eh, orang kepercayaannya, Agung Laksono, ternyata juga mau menjegal Akbar. Masuknya Jusuf Kalla dalam bursa calon ketua umum membuat Akbar mendapat tantangan besar.

Pembacaan Visi dan Misi Capres Partai Golkar (GATRA/Wisnu Prabowo)KISAH tentang racun arsenik tiba-tiba saja menyelinap di sela-sela hiruk-pikuk persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di kawasan Nusa Dua, Bali, Rabu sore lalu. Keruan saja, cerita soal racun ganas yang tercatat merenggut nyawa pejuang hak asasi manusia Munir, 100 hari lalu, itu segera beredar ke kamar-kamar peserta munas, ke kafe-kafe, hingga kolam renang dan spa.

Cerita racun arsenik itu berembus dari Hotel Intercontinental, tempat Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan wakil-wakil dewan pimpinan daerah (DPD) yang diklaim menjadi pendukungnya. Menjelang pertemuan sekitar pukul 16.00 waktu Bali, hidangan disajikan.

Sudah menjadi prosedur baku, semua makanan yang disuguhkan ke pejabat selevel wakil presiden (wapres) harus diperiksa oleh tim dokternya. Semua lolos kecuali soto. Tim dokter wapres, dengan alat deteksi racunnya, menemukan indikasi mencurigakan. Segera soto itu diamankan, lalu dikirim ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah (Polda) Bali. "Memang ada barang bukti yang dicurigai mengandung arsenik. Sedang kami teliti," tutur Kepala Humas Polda Bali, Komisaris Besar A.S. Reniban.

Tema arsenik itu, seberapa pun kebenarannya, menambah menu pedas yang terhidang di arena munas yang dibuka resmi Kamis kemarin. Toh, heboh racun itu tak merusak kemesraan antara Jusuf Kalla dan Surya Paloh, si empunya hotel bintang lima itu. Keduanya sepakat bersekutu dan sekaligus menggamit Agung Laksono. Padahal, sampai dua hari sebelumnya, ketiganya disebut sebagai kandidat yang akan memperebutkan posisi ketua umum.

Golkar agaknya sedang menapaki situasi baru, setelah melewati pasang-surut yang unik. Ia sempat dihujat habis di awal-awal suasana reformasi karena dianggap ikut bertanggung jawab atas terpuruknya negeri ini. Toh, ia bangkit dan memenangkan Pemilu 2004. Kini partai beringin itu menjadi rebutan berbagai kelompok kepentingan. Kursi ketua umum itu diramal bakal jadi batu loncatan yang efektif pada pemilihan presiden 2009.

"Jurus batu loncatan" itu pula yang dicurigai kalangan analis politik melatarbelakangi manuver Wapres Muhammad Jusuf Kalla, yang tiba-tiba terjun ke bursa pencalonan Ketua Umum Golkar. Kalla, yang sebelumnya malu-malu kucing, bahkan sempat mengatakan tidak akan ikut serta memperebutkan kursi pemimpin Golkar, akhirnya melangkah pasti ke Nusa Dua.

Rabu sore lalu, usai santap sore di Hotel Intercontinental, Kalla menyatakan siap berlaga. "Saya siap menjadi calon Ketua Umum Golkar," katanya, di dampingi sekutunya, Surya Paloh serta Agung Laksono. Ia menempatkan tokoh-tokoh yang semula akan ikut berkompetisi itu sebagai pendampingnya.

Surya Paloh, yang semula disebut-sebut sebagai gacoannya, diplot untuk Ketua Dewan Penasihat. Agung Laksono disiapkan untuk pos baru di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar: Ketua Pelaksana Harian. Jabatan inilah yang kelak akan mengambil sebagian tugas ketua umum karena kesibukannya sebagai wapres.

Terhapus sudah simpang siur mengenai sikap Kalla. Semula ia dikira cuma akan bermain di belakang layar. Surya Paloh didorong untuk menghadapi lawan terkuatnya, Akbar Tandjung. Toh, di saat-saat terakhir ketika posisi Surya melemah, Kalla naik ke pentas. "Saya menangkap ada aspirasi dari daerah yang mendorong saya maju," katanya.

Aksa Mahmud, orang Jusuf Kalla, mengatakan bahwa koleganya itu maju karena desakan situasi. Menurut dia, Kalla mengambil pilihan itu setelah menerima dukungan 28 dari 33 DPD I Golkar. Semula para pengurus partai daerah itu diarahkan Surya Paloh. "Tetapi mereka merasa lebih bagus kalau Pak Kalla langsung yang maju," kata Wakil Ketua MPR itu kepada Anthony dari Gatra.

Di Jimbaran, Bali, sebelum menggelar konferensi pers, Jusuf Kalla kembali mengumpulkan ke-28 DPD itu, dan mengecek posisi terakhir. Hasilnya tetap dianggap mantap. "Mereka yakin, Pak Jusuf Kalla adalah figur tepat memimpin Golkar ke depan," kata Alwi Hamu, orang dekat Kalla lainnya.

Senin lalu, dua hari sebelum terbang ke Bali, Kalla memastikan tidak ada larangan dari bosnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, hari itu Kalla bicara agak lama dengan presiden. Sudi mengaku tak tahu detail pembicaraan antara RI-1 dan RI-2 itu, tapi pasti menyinggung juga soal agenda Kalla di Munas Golkar.

Esoknya, Kalla gesit bergerak. Bersama tim suksesnya, antara lain Burhanuddin Napitupulu dan Anton Lesiangi, ia mendatangi Agung Laksono, calon lain Ketua Umum Golkar. Dalam pertemuan itu, tim Kalla meminta Agung mundur dari pencalonan. Sebagai kompensasinya, Ketua DPR-RI itu ditawari menjadi ketua harian atau wakil ketua umum.

"Pak Jusuf Kalla tak mau ada pemilihan dua putaran. Ia ingin dipilih secara aklamasi," tutur anggota tim sukses kubu Agung, Yuddy Chrisnandi. Namun, katanya, waktu itu Agung masih ragu atas tawaran Kalla. Agung malah menawari Kalla posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Rupanya, sikapnya berubah menjelang munas dibuka.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengundang 21 pimpinan DPD I ke Hotel Regent Jakarta, pekan lalu. Sebagian dari mereka memang merangkap jabatan gubernur, bupati, wali kota, atau ketua DPRD. Kabarnya, mereka langsung menyatakan komitmen mendukung Kalla. Alasannya pragmatis saja: para kepala daerah itu butuh dukungan masyarakat menjelang pemilihan langsung oleh rakyat tahun depan, dan Kalla bersama SBY dianggap sebagai pemimpin pilihan rakyat.

Kalla mencoba mengalkulasi. Kesimpulannya, dukungan yang dia raup lebih besar ketimbang sokongan pada jagonya, Surya Paloh. Hampir 80% suara daerah, kabarnya, sudah masuk ke kantong Kalla. Dengan dukungan sebesar itu, Kalla pun optimistis bisa mengungguli Akbar Tandjung, lawan terberatnya di Nusa Dua.

Tekad keras Kalla merebut pimpinan Golkar tidak sulit ditebak. "Dendam"-nya, kalau istilah itu tepat, kepada pimpinan Golkar membara sejak ia dicap bukan Golkar menjelang pemilihan presiden, Juli lalu. Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung menyebut ia bukan lagi kader partainya.

"Sejak jadi calon wakil presiden mendampingi SBY dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla sudah tak lagi memiliki hubungan kerja dengan Golkar," kata Akbar waktu itu. Pada pemilu presiden putaran kedua, Akbar pun giat membujuk massa Golkar untuk mendukung Mega-Hasyim, bukan SBY-Kalla.

Setelah pasangan Kalla dan SBY dilantik sebagai Wapres dan Presiden RI, Akbar membawa Golkar masuk Koalisi Kebangsaan di parlemen untuk mengoposisi pemerintahan SBY-Kalla. Kalla makin gerah atas ulah pimpinan partai pemilik kursi mayoritas di parlemen itu. Meski sudah menjadi RI-2, Kalla masih memerlukan Golkar, agar ia juga punya posisi tawar dengan RI-1.

Menurut sumber Gatra, sejak dalam proses pemilihan pimpinan parlemen, sebenarnya sudah terlibat "perang" menghadapi dominasi Koalisi Kebangsaan yang dimotori Golkar. Ia berhasil "mengatur" pimpinan MPR dengan menaikkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, tapi gagal memainkan kursi pimpinan DPR, dengan naiknya Agung Laksono, jago Golkar.

Nah, keberhasilannya menggandeng Agung ke Nusa Dua tentu diharapkan menjadi awal yang manis untuk memenangkan perang besar. Jika Kalla menaklukkan Munas Bali, ia tak hanya akan berhasil menyandingkan partai terbesar dengan pemerintahannya, melainkan juga punya "taring" di hadapan SBY dan memiliki kendaraan politik paling laju menuju agenda politik utama: pemilihan presiden 2009.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bachtiar Effendi, mengatakan bahwa Golkar memang sangat strategis untuk agenda 2009. Karena itu, ia melihat majunya Kalla ke Bali cukup memberi risiko bagi Presiden Yudhoyono. Dalam jangka pendek, menguasai Golkar memang akan menguntungkan pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Tapi, "Bukan tidak mungkin Kalla malah akan mundur sebagai wapres menjelang 2009, dan maju sebagai calon presiden," kata Bachtiar.

Bachtiar menduga, meski memberikan izin, Presiden Yudhoyono sebenarnya lebih ingin Kalla berkonsentrasi di pemerintahan. Namun bagaimanapun, Yudhoyono berkepentingan menjinakkan Golkar. Masalahnya, bagaimana kalau Kalla gagal di Nusa Dua?

Pengamat politik lain, Fachry Ali, menghitung, peluang Jusuf Kalla memenangkan perang melawan Akbar 50:50. "Baik Kalla maupun Akbar punya pendukung besar," katanya. Tapi, jangan lupa, sebelumnya mereka pun harus bertempur sengit di putaran pertama. Sebab, para calon ketua umum lainnya maju ke Bali bukan tanpa pendukung. Wiranto, misalnya, akan sangat kuat kalau DPD II Golkar disahkan sebagai pemilik suara.

Jalan yang dihadapi Kalla akan tambah berat kalau tiba-tiba Wiranto berkoalisi dengan Akbar Tandjung. Politik itu kan susah ditebak. Lawan dan kawan cuma sebatas kepentingan. Karena itu, Fachry menilai Munas Bali bakal jadi kompetisi paling sengit bagi kader Golkar di era demokrasi ini. Menurut Fachry, jika Kalla menang, itu akan menguntungkan posisi politik pemerintahannya. Sebaliknya, bila kalah, akan memperlebar jarak politik pemerintah dengan Golkar.

Perang dingin sudah merayap jauh hari sebelum munas dibuka. Akbar, seperti biasa, disodok isu perkara korupsi dan kebijakannya mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan yang dianggap sebagai blunder. Wiranto dicap berbau militer. Jusuf Kalla diterpa wacana rangkap jabatan yang mengundang perdebatan.

Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar saat ini, Pinantun Hutasoit, misalnya, menyarankan Jusuf Kalla memikirkan kembali tekadnya maju ke munas. "Wapres bukan hanya milik Golkar, melainkan seluruh bangsa Indonesia," katanya. "Apakah kerjanya tak akan terganggu jika jadi Ketua Umum Golkar?" ia mempertanyakan.

Komentar sejumlah pengamat, meski tanpa embel-embel motif politik, turut meramaikan suasana. Mereka menyorotinya dari sisi etika politik, karena Jusuf Kalla memegang jabatan publik yang sangat penting. Mereka berharap, Kalla memilih salah satu saja: jadi Ketua Umum Golkar atau wapres.

Namun banyak pula yang tak keberatan, meski Kalla merangkap dua jabatan. Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, misalnya, mengatakan bahwa secara formal tak ada aturan tentang perangkapan jabatan. "PKS memang melarang rangkap jabatan, tapi itu untuk partai kami saja," katanya.

Hidayat memahami bahwa Kalla memang memenuhi syarat jadi calon Ketua Umum Golkar, dan mendapat banyak dukungan. Ia hanya mengingatkan agar Kalla tidak mengubah orientasi politiknya jika terpilih. "Kalla tidak boleh lupa bahwa dia jadi wapres bukan lewat pengajuan Golkar," ujarnya. Meski tidak terinci, makna kalimat itu bisa ditebak-tebak.

Kalla tentu belum bisa menjawabnya sebelum munas berakhir. Senin depan, setelah ketua umum baru Golkar terpilih, ia akan tahu apakah keputusannya sebuah langkah manis atau sebaliknya, blunder seperti menghirup arsenik.

Endang Sukendar, dan Anton Muhajir (Denpasar)



Jalur Lobi RI-2

MASUKNYA Jusuf Kalla ke gelanggang pencalonan sama sekali tak diperhitungkan oleh kubu mana pun. Salah satu tim sukses kubu Wiranto mengatakan, tampilnya Jusuf Kalla merusak strategi mereka. Hal sama dirasakan pendukung Akbar Tandjung. "Kalau wakil presiden yang maju, gubernur-gubernur yang ketua Golkar daerah bisa lari ke sana," katanya waswas.

Bagi Akbar, Jusuf Kalla adalah penantang paling tangguh. Ia wakil presiden. Ia juga pengusaha yang cukup berduit. Yang tak kalah penting, ia piawai melobi. Seorang kepala daerah yang juga ketua Golkar provinsi bertutur, dirinya mendapat telepon dari Jusuf Kalla, awal pekan ini.

"Assalamualaikum, Pak. Sehat, kan?" demikian bunyi telepon dari RI-2.
"Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah."
"Pak, saya ini orang Golkar yang kebetulan menjadi wakil presiden. Bagaimana kalau saya maju menjadi Ketua Umum Golkar?"
"Tentu saya mendukung," kata si kepala daerah.
"OK, kalau begitu, saya maju. Mohon dukungannya, ya?"
"Baik, Pak."

Saat ini, setidaknya lima gubernur dan sejumlah bupati menjadi ketua Golkar provinsi. Mungkin mereka dihubungi RI-2, satu demi satu. Menurut pemantauan Pak Kepala Daerah tadi, gubernur dan para birokrat yang menjadi ketua Golkar hampir pasti mendukung Jusuf Kalla. "Kalau yang menelepon wakil presiden, apa kita tak merasa tersanjung?" katanya.

Meski sudah jadi birokrat, Jusuf Kalla memang tak sungkan terjun langsung. Kegesitannya melangkah terbukti ikut mewarnai suasana politik Indonesia. Misalnya dalam perebutan kursi pimpinan DPR, Oktober lalu.

Seorang kawan dekatnya menuturkan, tekad Koalisi Kebangsaan untuk menghadang pemerintahan SBY-JK betul-betul membuat risau Jusuf Kalla. Program-program pemerintah bisa terhambat. Karena itu, pimpinan DPR harus direbut. Untuk itu, Koalisi Kebangsaan dipecah. Kekuatannya dipereteli.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keluar dari koalisi setelah mendapat tawaran pos menteri, dan ditawari posisi Ketua DPR. Jusuf Kalla lalu mengundang sejumlah pimpinan partai untuk membicarakan pembentukan koalisi baru. Bila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mau bergabung dengan Koalisi Kerakyatan, suara koalisi baru ini akan mengungguli Kebangsaan. Suaranya, 264 untuk Kebangsaan, sedangkan Kerakyatan dapat 283.

Maka, Endin Soefihara dari PPP dielus untuk menjadi Ketua DPR. Tapi Endin mengaku tak tahu detail pembentukan paket Koalisi Kerakyatan. "Saya ini kan penganten. Pak Jusuf yang mengumpulkan pimpinan partai untuk merancang paket pimpinan DPR," kata Endin.

Termasuk yang diundang adalah Ketua PKB, Alwi Shihab, untuk mencari calon wakil ketua dari PKB. "Langkah Pak Jusuf sebetulnya sudah benar. Ia mencari siapa yang paling direstui Gus Dur. Dari Pak Alwi, ia mendapat nama Ali Masykur Musa," kata kolega dekat Jusuf Kalla itu.

Hal yang tak diduga Jusuf Kalla terjadi. Sekretaris Jenderal PKB, Muhaimin Iskandar, ternyata juga maju menjadi Wakil Ketua DPR. Ia ikut paket Koalisi Kebangsaan. Restu Gus Dur jatuh ke Muhaimin. Suara PKB terpecah. Koalisi Kerakyatan kalah 12 suara dari Koalisi Kebangsaan. Kekalahan di DPR itu dievaluasi mendalam oleh Jusuf Kalla, untuk merebut kursi pimpinan MPR. Kali ini ia sukses.

Jusuf Kalla kini bertarung lagi. Ia menggerogoti kekuatan Akbar dari berbagai jalur, di antaranya dengan merangkul Agung Laksono. Ia juga mengontak para kepala daerah yang menjadi ketua Golkar.

Pada 1998, Akbar sukses mengalahkan Edi Sudradjat menjadi Ketua Umum Golkar. Waktu itu, ia didukung Panglima TNI Jenderal Wiranto. Ia juga diuntungkan posisinya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kini, Jusuf Kalla pun ingin menikmati keuntungan sebagai birokrat itu.

Rohmat Haryadi



Jalan Seorang Agung

USAI rapat harian pengurus pusat Golkar, Sabtu pekan lalu, Akbar Tandjung bergegas ke kamar kerjanya di lantai III gedung utama DPP Golkar. Ketua DPP Golkar Agung Laksono membuntuti di belakangnya. Belum sempat Akbar duduk, Agung menyela. Ia menyampaikan maksudnya untuk maju ke bursa ketua umum di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, pekan ini.

Akbar kaget. Ia kecewa melihat ulah sosok yang pernah ia anggap sebagai kawan loyal itu. "Saya menanyai komitmennya. Tapi ia tak bisa jawab. Ya sudah, ini memang hak individu. Saya mengajaknya untuk berkompetisi secara sehat saja," kata bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam ini.

Akbar merasa sudah bekerja cukup keras membantu Agung sehingga lolos menjadi Ketua DPR, Oktober lalu. Proses yang sungguh tak gampang. Paket Koalisi Kebangsaan terdiri dari Agung Laksono sebagai calon Ketua DPR, dengan calon wakil adalah Soetardjo Soerjogoeritno, Muhaimin Iskandar, dan Zainal Maarif. Lawannya adalah Endin Soefihara bersama Ali Masykur Musa, E.E. Mandingdaan, dan Achmad Farhan Hamid. Paket terakhir ini dikenal sebagai Koalisi Kerakyatan. Jusuf Kalla punya peran penting dalam membesut paket ini.

Pertarungan cukup ruwet terjadi karena kekuatan Koalisi Kebangsaan terpecah. Tapi koalisi ini bernasib baik, karena Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid, memilih mendukung Muhaimin Iskandar. Bukan Ali Masykur Musa, "anak" PKB lainnya. Paket Agung akhirnya menang, unggul 12 suara.

Akbar ketika itu memantau pemilihan Ketua DPR di Hotel Mulia, tak jauh dari Gedung DPR. "Begitu tahu suaminya terpilih, istrinya langsung memeluk saya. Ia mengucapkan terima kasih. Juga bilang, keluarganya akan mendukung saya untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar lagi," ia menambahkan. Sebelumnya, Agung memang mengatakan hal yang sama: kalau berhasil jadi Ketua DPR, akan mendukung Akbar menjadi Ketua Umum Golkar. "Saya tak menduga kalau Agung mencalonkan diri. Yang ia lakukan tak konsisten dengan yang diucapkan," katanya.

Untuk menjadi calon Ketua DPR, Agung memang "mengepung" Akbar melalui orang-orang dekatnya. Beberapa konco Akbar menuturkan, mereka dihubungi Agung. "Saya diminta bilang ke Bang Akbar, meyakinkan bahwa Agung Laksono tak bakal berkhianat bila kelak menjadi Ketua DPR," kata Baringin Muda, demikian orang Golkar ini kita kasih nama. Ketika ucapan Agung itu disampaikan, Akbar hanya tersenyum.

Baringin mengenang, tak mudah memperjuangkan Agung. Faksi Islam "garis keras" menolak karena beredar kabar, istri Agung nonmuslim. Akbar cukup grogi menghadapi desakan itu. Menurut Baringin, Akbar memberikan penegasan. "Jangan melihat Agung-nya. Tolong pandanglah saya. Jika kamu masih menghormati saya, pilih Agung," tiru Baringin. Instruksi Akbar itu dipatuhi. Agung melenggang.

Kini sudah jelas, Agung terus melenggang menuju bursa munas. Bahkan kemungkinan besar, ia masuk kelompok Jusuf Kalla, lawan Akbar Tandjung. Agung mengatakan tergerak masuk kompetesi karena dicalonkan berbagai daerah. "Saya sudah bilang Akbar. Ia tidak marah-marah," katanya. Sewaktu mengumumkan pencalonannya itu, Agung antara lain didampingi Uu Rukmana, Ketua Golkar Jawa Barat, yang dikenal sebagai orang dekat Ginandjar Kartasasmita. Ginandjar pernah dikenal sebagai kawan dekat Akbar. Namun kini mereka tak lagi sejalan. "Akbar bilang, silakan berkompetisi secara jujur," kata Agung.

Maka, tragedi politik kini terulang di Golkar: seorang kawan adalah seorang lawan tatkala jalan tak lagi seiring. Komitmen dan persahabatan berakhir tatkala kepentingan sudah diraih. Agung dan Akbar pun memilih berselisih jalan.

Rohmat Haryadi
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 06/2005 (GATRA/Astadi Priyanto & Tatan Agus RST.)
 
RUBRIK

Advetorial
Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Gatrasiana
Hukum
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Medela
Multimedia
Musik
Nasional
Obituari
Pendidikan
Perilaku
Perjalanan
Rona Niaga
Seni Rupa
Serambi
Suplemen
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com