spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
KALIMANTAN
spacer
 
Pelantikan Bupati Kukar Gagal Karena Dihadang Massa

Samarinda, 13 Desember 2004 12:02
Rombongan Gubernur Kaltim, Suwarna AF yang rencananya pagi ini melantik penjabat sementara Bupati Kutai Kertanagera (Kukar) sebagai pelaksana tugas harian (Plh) Bupati sampai terpilihnya bupati definitif, gagal dilaksanakan di Tenggarong karena dihadang ribuan massa.

"Namun, pelantikan Awang Dharma Bhakti sebagai Plt Bupati Kukar tetap dilaksanakan di ruang serbaguna kantor gubernur Kaltim," kata Karo Humas Pemprov Kaltim, Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.

Ia mengatakan rombongan Gubernur hampir sampai ke Kota Tenggarong Kukar, namun ada banyaknya massa yang berada di gedung DPRD Kukar dan Pemkab Kukar yang akan menghadang rombongan Gubernur tersebut maka terpaksa acara dibatalkan.

Jika dipaksakan untuk diadakan pelantikan di Gedung DPRD Kukar, maka dikhawatirkan akan terjadi bentrok antara aparat dengan dengan massa.

"Hal itu bisa membuat tertundanya pelantikan sehingga akan terjadi kekosongan jabatan Bupati, selain itu berdampak pula pada jadwal pelantikan Bupati semantara Kabupaten Pasir," katanya.

Sebelumnya sudah beberapa kali aksi unjukrasa oleh sejumlah elemen masyarakat Kukar, pasca keluarnya SK Mendagri No 131.44-767 tahun 2004, tanggal 9 Desember 2004 tentang pemberhentian dengan hormat Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani HR, karena masa jabatannya akan berakhir dan dia kembali mencalonkan diri pada Pilkada.

Adanya desakan dari masyarakat Kukar tersebut sehingga DPRD Kukar mengambil siakap dengan melayangkan surat kepada Mendagari untuk meninjau kembali SK tersebut dan kepada Gubernur Kaltim untuk menangguhkan pelantikan serta kepada Bupati Kukar serta jajarannya agar tidak menyiapkan acara pelantikan.

Masyarakat yang melakukan aksi demo tersebut menghendaki perpanjangan atau penjabat sementara dijabat oleh Syaukani Hr dan wakilnya Syamsuri Aspar dan menolak Awang Dharma Bhakti sebagai penjabat sementara bupati Kukar hingga terpilihnya Bupati definitif pada Pilkada nanti.

Sejumlah spanduk dipasang pada sudut-sudut jalan serta di atas jembatan Kutai Kartanegara yang berbunyi "Tidak ada tempat bagi Awang Dharma Bhakti di Kutai Kartanegara".

Selain itu rumah Kepala Dinas PU Kaltim tersebut kini dijaga oleh beberapa aparat keamanan serta Satpol PP, karena sebelumnya rumah jabatan Gubernur Kaltim sempat diserang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kita menyesalkan sikap pengerahan massa itu, ini negara hukum dan kesatuan. Jangan mentang-mentang Otda, semuanya dianggap bisa dilakukan," kata jauhar.

"Kalau memang dia memiliki massa yang banyak, mengapa takut untuk diganti. Ada peluang untuk menjadi bupati, apabila dia memiliki massa karena Pilkada (pemilihan kepala daerah) dilakukan langsung," katanya.

Sikap Syaukani yang enggan diberhentikan itu disayangkannya, karena justru menimbulkan pertanyaan mengapa dia tidak mau "legowo" diberhentikan. [EL, Ant]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  MENDAGRI TIDAK KONSEKWEN DENGAN ATURANNYA SENDIRI (tungkul@ya..., 21/12/2004 10:21)
Kalau Jauhar Effendi, Karo Humas Pemprov Kaltim mengatakan proses penatapan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara sudah sesuai aturan, itu bohong gede.
Menerapkan aturan tidak boleh setengah-setengah. Contohnya alasan memberhentikan Syaukani karena yang bersangkutan akan mencalonkan diri dalam Pilkada. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mana buktinya mencalonkan diri. KPU saja masih menunggu PP tentang Pilkada. Gubernur atau Mendagri sendiri tidak pernah meminta penyataan tertulis dari Syaukani ... <2154 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  ada udang dibalik batu (mustoffa1968@ya..., 15/12/2004 01:50)
ada asap pasti ada api. kalau ada demo, biasanya selalu ada kompornya. Siapa kompornya ? orang disekitar wilayah Kukar pasti akan tahu. Yang aneh itu ya, Kukar kan daerah yang menjanjadi percontohan otonomi daerah, tapi kok soal penggantian kepala daerah saja pake demo-demo segala. Logikanya kalau tidak ada apa-apa, kenapa mesti terjadi demo ?. Sudah sesuai peraturan kalau pejabat yang mau mencalonkan diri lagi menjadi Bupati harus mundur enam bulan sebelum hari pemilihan. Dan sekarang prosedur ... <957 huruf lagi>
 
 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 14 December 2004 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdot1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer