spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
HUKUM & KRIMINALITAS
spacer
 
Penetapan Batas RI-Timtim Pengaruhi Penanganan Hukum

Atambua, 11 Desember 2004 11:14
Penetapan batas wilayah Republik Indonesia (RI) dengan Timor Timur (Timtim) sangat mempengaruhi penanganan pelanggaran hukum di perbatasan sehingga tim teknis perbatasan kedua negara diminta segera menuntaskan pekerjaan.

Permintaan itu disampaikan Ketua Pengadilan (PN) Atambua, Yusup Ginting, SH, di Atambua, Sabtu, mengomentari proses penetapan batas wilayah negara yang kini tengah dilakukan tim dari Indonesia dengan Timtim.

Komentar itu, disampaikan karena berkaitan dengan pelanggaran hukum fi wilayah perbatasan.

"Kami perlu tanya kepada tim teknis perbatasan, sampai kapan berakhirnya pekerjaan mereka karena semakin berlarut-larut penetapan tapal batas akan mempengaruhi para penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus kriminal di perbatasan," katanya.

Jika tindakan kriminal yang dilakukan seorang WNI terjadi di luar wilayah Indonesia, katanya, maka proses hukumnya berlangsung di Jakarta.

Persoalan yang muncul apabila tindakan kriminal terjadi pada saat ini ketika tim teknis penetapan tapal batas RI-Timtim belum tuntas menyelesaikan tugas, maka titik koordinat mana yang harus dipergunakan sebagai batas wilayah negara.

Karena itu selalu ada kemungkinan, lanjutnya, setiap negara akan mengklaim sebagai batas wilayahnya jika terjadi tindakan kriminal di perbatasan itu.

Hingga kini, para penegak hukum di perbatasan NTT mempertanyakan kepastian titik batas, apakah merujuk pada peta batas yang dibuat penjajah Belanda dan Portugis tahun 1914 atau peta batas Provinsi NTT dengan Provinsi Timtim tahun 1976-1999.

"Ataukah para penegak hukum menggunakan pilar-pilar batas wilayah yang dipatok tim teknis penetapan batas wilayah RI dan Timtim yang telah menghasilkan dan menyepakati 907 koordinat walaupun masih terdapat tiga segmen yang belum disepakati yakni Noel Besi,Bijael-Sunan-Oben dan Memo," katanya.

Sementata itu, seorang praktisi hukum, Nicolay AB, SH menyatakan mendukung pendapat Ketua PN Atambua Yusup Ginting yang meminta tim teknis penetapan tapal batas RI-Timtim agar secepatnya menuntaskan pekerjaan demi tegaknya hukum di wilayah perbatasan.

"Tim teknis penetapan tapal batas dari dua negara harus segera menyepakati titik batas dua negara ini dan segera pula mengajukan rancangan penetapan titik batas ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pemerintah kedua negara agar para penegak hukum tidak mengalami hambatan dalam penanganan kasus-kasus di perbatasan," katanya.

Salah satu kasus kriminal tahun 2000 di perbatasaan NTT-Timtim hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia yaitu pembunuhan Leonard Manning, anggota Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNPKF) asal Selandia Baru.

"Kasus tersebut terjadi di perbatasan Kabupaten Belu tetapi ketika itu pihak UNPKF mengklaim sebagai wilayah Timtim sehingga proses hukum pelaku pembunuhan Jacobus Bere dilakukan di Jakarta," katanya.

Karena itu, dia mendesak tim teknis penetapan tapal batas RI-Timtim segera mematok pilar-pilar batas dan bila perlu membangun tugu batas di sepanjang garis batas kedua negara. [EL, Ant]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 14 December 2004 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdot1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer