Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Mencari Celah Menghadang Karaha

Sengketa Pertamina-PT Karaha Bodas jauh dari selesai. Karaha terbukti menunggak pajak hingga US$ 126 juta. Menjadi bukti baru gerilya menyelamatkan uang negara?

ROMAN muka Djangkung Sudjarwadi berseri-seri, Selasa lalu. Di depan puluhan wartawan, staf ahli Direktur Jenderal Pajak itu membeberkan langkah-langkah untuk menjerat para pejabat PT Karaha Bodas Company. Hasil temuan penyidik Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan, ternyata pengelola proyek sumber listrik Karaha Bodas di Garut, Jawa Barat, itu menunggak pajak hingga US$ 126 juta.

Peluru gijzeling pun segera dibidikkan ke para pejabat Karaha. Dua warga asing yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Manajer Keuangan Karaha Bodas menjadi sasaran tembak. Tetapi keberadaan dua ekspatriat itu belum diketahui hingga saat ini. "Mereka dalam pengejaran," kata Djangkung.

Hanya Loedito S. Poerbowasi yang tak bisa berkelit. Ia ditahan di Penjara Cipinang selama enam bulan. Loedito adalah Komisaris Karaha Bodas. Menantu mantan Wakil Presiden Sudharmono itu juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sumarah Dayasakti, pemilik 10% saham di Karaha. Saham lainnya dimiliki oleh Caithness Energy LLC, FPL Group Inc, dan Japan Tomen Power. Sumarah Dayasakti menjadi mitra lokal dari ketiga perusahaan asing tersebut.

Aparat pajak cukup lama menelisik ulah Karaha. Pada 1998, perusahaan penghasil listrik dari pembangkit panas bumi itu mengaku tidak menerima pendapatan. Padahal, pada Maret 1998, pendapatannya mencapai US$ 14 juta hingga US$ 15 juta. "Mestinya dilaporkan, ternyata tidak," ujar Djangkung. Pelanggaran lain, mereka menolak dilakukan pemeriksaan. Sikap ini dianggap menghambat penyelidikan.

Semua itu terkuak saat gelar perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri wakil Ditjen Pajak, pertengahan November lalu. Ternyata, pada Mei 1998, Karaha menunggak pajak hingga US$ 21 juta. Lalu, pada 1999, ada lagi tunggakan pajak sebesar Rp 12,2 milyar.

Ditjen Pajak kemudian menerbitkan dua surat ketetapan pajak kurang bayar senilai US$ 176 juta, masing-masing sebesar US$ 120 juta dan US$ 56 juta per 11 November lalu. Data tersebut menjadi acuan aparat pajak untuk melakukan langkah hukum. Hasil penghitungan sementara oleh Ditjen Pajak, potensi kerugian negara mencapai Rp 49 milyar.

Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menganggap temuan aparat pajak itu sebagai pintu masuk ke tindak pidana korupsi dalam kasus megaproyek Karaha Bodas. Indikasi tindak pidana itu bisa dijadikan bukti tambahan bagi Pemerintah Indonesia ke Pengadilan Distrik New York. Tujuannya, mencegah pencairan dana pemerintah senilai US$ 270 juta di dua bank: Bank of New York dan Bank of America.

Dana tersebut disita setelah pengadilan tingkat kasasi di Amerika Serikat kembali memenangkan Karaha Bodas, 4 Oktober silam. Tuntutan ganti rugi yang dimenangkan Karaha di lembaga arbitrase mencapai US$ 294 juta. Sejak putusan itu, Karaha telah berhasil mencairkan dana Pemerintah Indonesia di dua bank di Amerika itu sebesar US$ 29 juta.

Langkah pemerintah menolak putusan tersebut tidak mudah. Arah angin sepertinya selalu berembus ke kubu Karaha Bodas. Selasa lalu, misalnya, Mahkamah Agung RI malah mengabulkan permohonan banding Karaha dalam sengketanya dengan PT Pertamina.

Mahkamah Agung menganulir keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Agustus 2002, yang membatalkan keputusan Arbitrase Internasional di Swiss. Sidang majelis yang dipimpin Bagir Manan beralasan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak berwenang memeriksa dan memutuskan gugatan Arbitrase Internasional.

Pemerintah, kata Menteri Negara BUMN Sugiharto, bisa menerima putusan tersebut. Namun ia mengingatkan, putusan Mahkamah Agung itu tidak mengatur isi perkara kedua pihak yang bertikai. Keputusan itu hanya menyebutkan soal kompetensi dari lembaga arbitrase di Swiss untuk menyidangkan sengketa kontrak pengembangan listrik panas bumi di Garut. Karena itu, pemerintah akan tetap mengajukan novum (bukti baru) untuk melemahkan posisi tawar Karaha Bodas.

Novum itu, tampaknya, dimulai dari temuan Ditjen Pajak, yang mengantarkan bos PT Sumarah, Loedito, ke balik terali besi. Namun Legal Manager PT Sumarah Daya Sakti, Yanto Yahya, mengatakan bahwa aparat pajak salah sasaran. Menurut dia, sebagai mitra lokal yang merintis megaproyek dari awal hingga penandatanganan kontrak pada 1994, Sumarah ternyata "dicampakkan". Perusahaan lokal itu tidak lagi dilibatkan dalam teknis operasional dan administrasi Karaha. "Bahkan kami juga tidak menerima tembusan surat tagihan pajak yang disampaikan Ditjen Pajak ke Karaha," ungkap Yanto.

Hubungan tak harmonis itu sudah dilaporkan ke Pertamina dan pemerintah. Nah, ketika aparat memaparkan tunggakan pajak Karaha Bodas ke publik, kata Yanto, pihak Sumarah bersikap kooperatif dengan mendatangi kantor Ditjen Pajak untuk menyampaikan klarifikasi. Menurut Yanto, PT Sumarah hanya menjadi korban kasus megaproyek Karaha Bodas.

Sejak awal, proyek listrik tenaga panas bumi itu sebenarnya telah disinyalir sarat KKN. Data-data adanya mark up dan korupsi telah disampaikan Masyarakat Profesional Madani (MPM) ke KPK, awal Nopember lalu. Bahkan, menurut Ketua MPM Ismed Hasan Putro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro ikut terlibat dalam kasus Karaha Bodas. ''Kami menemukan bukti keterlibatan Purnomo mulai dari pembentukan perusahaan hingga operasional," katanya.

Laporan MPM itu, bila ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin bisa menjadi alat tawar di luar pengadilan. Menurut Ismed, ganti rugi sebesar US$ 294 juta ke Karaha terlalu tinggi, tak sebanding dengan nilai proyek yang hanya US$ 50 juta. ''Jadi, jangan sampai negara dirugikan, sementara ada yang menikmati untung dengan mengeruk kekayaan negara,'' Ismed menegaskan.

Ketika dikonfirmasi Muchamad Ghufron dari Gatra, Purnomo Yusgiantoro membantah melakukan KKN dalam proyek Karaha Bodas. Purnomo berdalih, proyek Karaha terpaksa dihentikan pada 1998 karena perintah presiden. Lalu muncul gugatan dan klaim Karaha yang disidangkan di pengadilan arbitrase. "Pada waktu itu, saya menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas, jadi tak ada kaitannya lagi," kata Purnomo. Tetapi sebelumnya, ia memang pernah menjadi konsultan di PT Sumarah Daya Sakti.

Heru Pamuji, Astari Yanuarti, dan Eric Samantha



Salah Langkah Sejak Awal

KASUS Karaha Bodas terus bergulir. Posisi Pertamina dan Pemerintah Indonesia makin tertekan. Meski ada upaya mencari bukti baru untuk menggagalkan eksekusi putusan pengadilan arbitrase, menurut Adnan Buyung Nasution, hal itu hanya berguna untuk meningkatkan posisi tawar, bukan untuk senjata membatalkan putusan arbitrase.

Sejak awal, pengacara yang pernah menjadi penasihat hukum Indonesia dalam kasus Karaha Bodas ini mencium berbagai kejanggalan dalam kontrak perjanjian antara Karaha dan Pertamina. "Harga di-mark up, penuh manipulasi dan korupsi," ungkapnya. Tetapi pengadilan arbitrase hanya melihat materi perjanjian, tidak mau tahu proses maupun permainan di dalamnya.

Sayangnya, sejak awal Pemerintah Indonesia menganggap remeh pengadilan arbitrase. Begitu pula hak menunjuk hakim arbiter internasional tidak digunakan, sehingga harus menerima hakim arbiter dari Mesir atas penunjukan konvensi internasional. Karena itu, posisi Indonesia sangat lemah. Untungnya, pada sidang tahap pertama, gugatan Karaha dapat dipatahkan dengan dalih salah tuntutan. "Pertamina, PLN, dan pemerintah kan punya posisi berbeda-beda, tapi dalam tuntutan itu dicampur aduk," kata Adnan.

Pada sidang lanjutan di Jenewa, Swiss, tahun 2000, posisi Indonesia menjadi kian lemah. Saat itu, Adnan melihat peluang untuk memenangkan perkara dengan satu senjata: membongkar korupsi di Karaha Bodas. "Kita bisa memberikan hasilnya ke Kejaksaan Agung Amerika, sehingga di pengadilan arbitrase Karaha dijepit dua pihak, yakni Kejaksaan Indonesia dan Amerika," kata Adnan.

Strategi itu disetujui presiden --ketika itu dijabat Habibie-- namun tidak ditindaklanjuti Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Bahkan Mar'ie Muhammad, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan saat penandatanganan kontrak Pertamina-Karaha Bodas, tak bersedia menjadi saksi di pengadilan. Hanya Direktur Utama PLN Adi Satria yang berani bersaksi. "Ternyata banyak pejabat yang terlibat korupsi di proyek itu, sehingga strategi membongkar korupsi mandek," Adnan menegaskan.

Adnan akhirnya patah semangat. "Saya merasa ditusuk dari belakang," ungkapnya. Padahal, menurut Adnan, ia bekerja mati-matian demi menyelamatkan uang rakyat, meski sebagian honornya belum dibayar pemerintah hingga saat ini.

Heru Pamuji
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 03/2005 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Musik
Nasional
Olahraga
Pendidikan
Perilaku
Prayojana
Rona Niaga
Seni
Serambi
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com