Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Ke Cile Merayu Investasi

Kualitas infrastruktur Indonesia sangat rendah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merayu asing membangun pembangkit listrik, jalan, dan telepon. Cina menyatakan diri paling berminat.

PRESIDEN Amerika Serikat, George Walker Bush, sah saja berkoar-koar tentang terorisme. Namun agaknya tidak semua pemimpin negara peserta pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Santiago, Cile, akhir pekan lalu, menyambut dengan antusias. Maklum, masing-masing negara punya agenda tersendiri yang dianggap lebih penting bagi negaranya.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, lebih suka bicara tentang dana hasil korupsi. Ia mengajak para pemimpin negara APEC agar tidak melindungi dana-dana hasil korupsi. "Salah satu agenda Indonesia adalah agar ada kesepakatan anggota APEC untuk menolak menjadikan negaranya sebagai tempat berlindung dana haram hasil korupsi," kata Yudhoyono.

Meski isu terorisme di Indonesia masih belum bisa dibilang pudar, Yudhoyono punya pekerjaan lebih penting di forum APEC itu. Yakni mengadakan pertemuan bilateral dengan 12 pemimpin negara APEC. Dengan para kolega itu, Yudhoyono melakukan pembicaraan tentang investasi. "Harapan saya, setiap pertemuan itu bisa menghasilkan investasi satu sampai dua milyar dolar Amerika," kata Yudhoyono.

Adalah pembangunan bidang infrastruktur yang selalu diungkap Yudhoyono dalam tiap pertemuan bilateral. Baik itu dengan Cina, Jepang, maupun Amerika Serikat. Yudhoyono berharap negara-negara tersebut mau mengalirkan duitnya ke proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

Dalam banyak kesempatan disebutkan bahwa Indonesia butuh dana sekitar US$ 75 milyar, untuk membangun infrastruktur selama lima tahun ke depan. "Sebetulnya, dana yang kita butuhkan sudah meningkat menjadi US$ 80 milyar," kata Suyono Dikun, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas.

Dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena dampak krisis ekonomi 1998, kemampuan Indonesia membangun proyek-proyek infrastruktur memang rada ketinggalan. Menurut laporan Bank Dunia 2003, pengadaan sarana dan prasarana di Indonesia terbilang "tetap sangat tidak memuaskan". Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat. "Dalam hal dampaknya terhadap kehidupan manusia bahkan lebih buruk dibandingkan terorisme," kata Andrew Steer, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakata, pada akhir 2003.

Ungkapan Steer tersebut mengesankan bahwa kekurangan pengadaan fasilitas pendukung itu sudah sedemikian buruknya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan, terutama pada anak-anak. Ia pun mengingatkan, kesenjangan antara kebutuhan dan pengadaan infrastruktur itu sudah begitu besar, sehingga berpengaruh terhadap kelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Meskipun terdapat investasi baru dan perbaikan kualitas manajemen di sektor infrastruktur, pertumbuhan jangka panjang Indonesia tetap terancam," kata Steer lagi.

Pembangunan infrastruktur yang perlu segera dilakukan itu adalah pembangkit listrik, jalan, dan sambungan telepon. Meskipun pertumbuhan bisnis telepon seluler meningkat pesat akhir-akhir ini, jumlah pelanggan telepon masih sangat rendah. Setiap 100 penduduk, hanya 9,1 yang berlangganan telepon, baik telepon tetap maupun seluler. Penambahan prasaran baru juga diperlukan untuk pengadaan pelabuhan, bandara, rel kereta, air bersih, sanitasi, dan perumahan rakyat.

Sejauh ini, negara yang paling getol menyambut ajakan Indonesia untuk membangun infrastruktur adalah Cina. Dalam pertemuan di Santiago, Presiden Cina, Hu Jintao, menyatakan kembali kesediaan negaranya mengalirkan investasi ke Indonesia. "Cina bersedia mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Wang Zhanfei, Second Commercial Secretary Kedutaan Besar Cina di Jakarta.

Dukungan tersebut dapat berupa bantuan pendanaan maupun kerja sama lainnya. Tentu saja, kerja sama bagi proyek-proyek itu dapat menguntungkan kedua pihak. "Karena Cina pun tergolong sebagai negara berkembang, maka proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan bersama akan lebih menjanjikan," ujar Zhanfei.

Dana Cina dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia mulai mengalir sejak Presiden Abdurrahman Wahid memperlebar pintu kerja sama dengan Cina. Hubungan ekonomi kedua negara makin membaik semenjak Presiden Megawati dan Presiden Jiang Zemin bersua dalam pertemuan APEC di Shanghai, Cina, pada 2001. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kedatangan Perdana Menteri Zu Rongji ke Jakarta, yang antara lain menghasilkan penandatanganan enam kesepakatan kerja sama ekonomi.

Salah satu fokus kerja sama Beijing-Jakarta itu adalah kerja sama dalam pengembangan sektor energi. Menurut Zhanfei, Cina antara lain ikut serta dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, Cina pun bakal membangun pembangkit listrik di Labuhangin, Sumatera Utara. Proyek lain yang juga sudah dipastikan akan dibidani Cina adalah pembangunan Jembatan Suramadu, Jawa Timur.

Cina disebut-sebut pula mengincar proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun pemerintah belum memutuskan apakah akan membangun jembatan atau terowongan yang bakal membelah Sulat Sunda itu, Cina sudah menyatakan minatnya untuk ambil bagian. Dalam pembangunan rel ganda Cirebon-Kroya, Cina pun sudah menyatakan siap mengucurkan dana.

Kesediaan Cina ikut andil dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, konon, juga didukung oleh para pengusahanya. "Cina sangat antusias di bidang infrastruktur," kata Sofyan Wanandi, Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Kadin Indonesia. Ia mengharapkan, kerja sama pengusaha Indonesia-Cina itu segera terwujud dalam forum Infrastructure Summit, yang bakal digelar di Jakarta pada Januari 2005.

Menggebunya minat para kontraktor "negeri panda" berkarya di Indonesia rupanya bukan tanpa sebab. Setelah berpengalaman membangun infrastruktur di negaranya selama 20 tahun terakhir, mereka mulai mencari pasar ke negara lain. Menurut Engineering News Record, media publikasi industri konstruksi Amerika Serikat, dari 225 perusahaan konstruksi yang bekerja di luar negara asalnya, jumlah perusahaan konstruksi asal Cina mencapai 43.

Perusahaan-perusahaan itu mengerjakan sekitar 17,5% dari total proyek konstruksi di Asia, 9,5% di Timur Tengah, dan 7,4% di Afrika. Perlahan tapi pasti, para "insinyur" Cina mulai menyaingi Eropa, Amerika, dan Jepang. Meskipun sejauh ini mereka baru berhasil mendapat kontrak di Amerika, Eropa dan Jepang bukan halangan. "Pertanyaannya bukan apakah mereka akan berhasil mendapatkan kontrak di Jepang dan Eropa, melainkan kapan," kata Andrew Baldwin, Kepala Departemen Bangunan dan Real Estate Hong Kong Polytechnic University, seperti dikutip Far Eastern Economic Review.

Keberhasilan industri konstruksi Cina di negara-negara tersebut tak lepas dari kemampuannya bersaing dalam harga dan teknologi. Selain itu, mereka juga didukung oleh pemerintahnya dengan pemberian pinjaman lunak. "Kalau pemerintahnya memberikan bantuan pinjaman lunak, mereka memberi syarat agar proyeknya dikerjakan oleh perusahaan Cina," kata Suyono.

Kewajiban menggunakan kontraktor Cina itu kemungkinan besar juga bakal terjadi dalam proyek-proyek pemerintah yang didanai dengan bantuan lunak dari Cina. "Tapi, selama syarat-syarat bisa diterima, kenapa tidak," ujar Suyono. Apalagi, Indonesia memang membutuhkan keberadaan proyek-proyek tersebut, sedangkan kemampuan anggaran terbatas.

Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Pekerjaan Umum, Hendrianto Notosoegondo, menambahkan bahwa progres pembangunan infrastruktur di Cina juga cukup menonjol, dari segi kuantitas maupun kualitas. "Jadi, proyek infrastruktur dari Cina akan menghasilkan produk yang baik," kata Hendrianto.

Proyek lain yang ditawarkan Yudhoyono selama lima tahun ke depan kepada investor asing adalah pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 kilometer. Jalan tersebut terbagi atas 866 kilometer jalan tol trans-Jawa, feeder sepanjang 298 kilometer, jalan tol daerah perkotaan 293 kilometer dan luar Pulau Jawa 56 kilometer.

Proyek ini terbilang ambisius, karena sejak pemerintahan Orde Baru hingga Megawati, panjang jalan yang bisa dibangun hanya sekitar 700 kilometer. Sekalipun begitu, pemerintah yakin bisa melakukannya. Untuk pendanaan, selain dana pemerintah dan swasta, juga pinjaman multilateral seperti yang dijanjikan Pemerintah Cina itu.

A. Kukuh Karsadi, Alfian, dan Baswin Siregar



Persetujuan Investasi Cina

TahunProyekNilai (US$ juta)
1997623.5
199867.6
19991557.9
200043154.3
2001346,054.8
20024158.8
200347254,4
2004*2015.6

Sumber: BKPM
* per September
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 03/2005 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Musik
Nasional
Olahraga
Pendidikan
Perilaku
Prayojana
Rona Niaga
Seni
Serambi
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com