Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

PENGACARA
Advokat Belum Bulat Sepakat

Wadah tunggal advokat tak kunjung terbentuk. Ujian advokat belum pasti. Pendidikan khusus profesi advokat segera digelar.

ENTAH sampai kapan Ahmad Afifi, 30 tahun, menunda mimpinya menjadi pengacara. Padahal, sudah empat tahun gelar sarjana hukum disandang alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu. Malah, sejak semester awal kuliah ia mengikuti pelatihan praktek hukum di lembaga konsultasi dan bantuan hukum kampusnya.

Dengan indeks prestasi kumulatif 2,9, Afifi langsung menjadi pengacara magang di sebuah kantor advokat dan konsultan hukum di Yogyakarta begitu lulus. Ia bertugas membantu mengurusi perkara nonlitigasi. Gajinya cuma separuh dari rekan kerja yang mengantongi izin pengacara. Tak peduli tumpukan pekerjaannya sama banyaknya. "Mau diapakan lagi, saya kan belum mendapat lisensi pengacara," kata Afifi.

Afifi pernah sekali ikut tes seleksi untuk mendapat izin advokat. Waktu itu, penyelenggaranya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) Yogyakarta. Tapi ia gagal. Ketika ia merasa sudah siap mengikuti tes lagi, undang-undang baru advokat Nomor 18 Tahun 2003 berlaku. Sejak itu, ia tidak tahu kapan ujian akan diadakan lagi. "Ada nggak ujiannya? Wadah tunggal organisasi advokatnya juga belum terbentuk," katanya. Maklum, KKAI hanya semacam panitia yang beranggota delapan organisasi advokat.

Belum ada kabar pasti kapan ujian akan dilangsungkan. Tapi, akhir Oktober lalu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkabar soal kesepakatan untuk membuat pendidikan khusus profesi advokat antara Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Negeri se-Indonesia dan KKAI.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Di sana disebutkan, yang dapat diangkat jadi advokat adalah sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. "Untuk itu, perlu adanya pendidikan khusus bagi profesi advokat," ujar Hikmahanto.

Selain melaksanakan amanat undang-undang, Hikmahanto melanjutkan, pembentukan pendidikan khusus perlu untuk memoles para calon advokat. Soalnya, selama di fakultas hukum, mereka hanya dijejali teori. Bekal menjadi advokat jauh dari memadai. "Pendidikan khusus ini bertujuan memoles profesionalisme mereka dalam praktek beracara," ujarnya.

Hikmahanto menawarkan dua sistem yang bisa ditempuh dalam pendidikan khusus itu. Pertama, seperti diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Lama pendidikannya dua tahun. Tahun pertama, menyiapkan mahasiswa mengikuti ujian advokat. Tahun terakhir dihabiskan untuk pelatihan advokat. Lulusannya mendapat gelar magister peradilan.

Sistem kedua akan diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan akan berlangsung empat bulan. Pendidikan ini lebih menekankan supaya pesertanya lulus ujian, ditambah pengetahuan cara menghadapi klien. Hikmahanto menyerahkan pada organisasi advokat untuk memilih. "Kami hanya diberi amanah saja, istilahnya diberi outsourcing untuk penyelenggaraan pendidikan khusus advokat ini," katanya.

Mulanya, Hikmahanto hanya ingin bekerja sama dengan delapan asosiasi advokat di Jakarta. Alasannya, ia tak mau terseret dalam perseteruan antarorganisasi advokat itu jika hanya bekerja sama dengan salah satu dari mereka.

Gagasan itu juga ia sampaikan dalam pertemuan BKS. Mereka setuju. Tetapi mereka meminta agar kerja sama itu tak cuma melibatkan Universitas Indonesia. Maka ditekenlah nota kesepahaman antara perwakilan KKAI dan BKS. Nanti, nota kesepahaman itu dilaksanakan di fakultas hukum masing-masing universitas dan organisasi advokat di daerah itu.

Sebetulnya, pada hari yang sama juga akan dilakukan penandatanganan kesepahaman antara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan delapan organisasi advokat di Jakarta. Tapi batal. KKAI mempertanyakan apakah organisasi advokat di Jakarta itu sudah punya otoritas dari dewan pimpinan pusat organisasi mereka. "Tetapi kita sepakat, ini tidak menghalangi rencana yang kami targetkan, Januari 2005 sudah bisa dimulai," kata Hikmahanto.

Kabar yang beredar, pembatalan itu terjadi karena pengurus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Jakarta menolak kesepakatan tersebut. Konon, Ketua IPHI Jakarta, Adhyaksa Dault, merasa tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Tetapi, "Kabar itu tidak benar," kata pengurus IPHI Jakarta, M. Afzal Mahfuz.

Di tengah kesimpangsiuran itu, Selasa lalu Denny Kailimang, salah satu anggota KKAI, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Yakni, KKAI segera mendeklarasikan nama organisasi advokat yang baru: Perhimpunan Advokat Indonesia (PAI). Langkah berikutnya, mempersiapkan kelengkapan organisasi, mulai konsolidasi pegurus, dewan kehormatan, hingga pembentukan komisi pengawas. Jika tahapan ini sudah selesai, barulah melakukan rekrutmen anggota atau calon advokat yang masuk PAI. Termasuk persiapan pendidikan dan magang sampai ujian advokat.

Sepertinya, Afifi masih harus menunggu untuk menjadi pengacara.

Rita Triana Budiarti dan Sujud Dwi Pratisto
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 03/2005 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Musik
Nasional
Olahraga
Pendidikan
Perilaku
Prayojana
Rona Niaga
Seni
Serambi
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com