Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

KECELAKAAN
Korban Tak Kenal Protap

Investigasi internal polisi dalam kecelakaan jalan tol Jagorawi dinilai tidak transparan. TNI penanggung jawab pengamanan presiden?

KASUS tabrakan mobil beruntun di jalan tol Jagorawi KM 13.600, 17 November, masih berbuntut. Masyarakat menyoroti langkah-langkah polisi dalam mengusut penyebab kecelakaan yang menewaskan enam orang itu. Yang paling ramai memicu kontroversi adalah penetapan tiga orang pengemudi sebagai tersangka.

Tapi Selasa lalu, Kapolda Metro Jaya Firman Gani mencabut status tersangka Hidayat yang telah meninggal. Itu pun setelah didesak keluarganya. Toh, reaksi atas sikap polisi tidak surut. Selain keluarga korban, para pengemudi juga ikut mengecam. "Polisi membebankan tanggung jawab pengusaha bus kepada pengemudinya," kata Ridwansyah, Ketua Persaudaraan Sopir Indonesia.

Ia mencontohkan, polisi membidik Iwan Warga Sasmita, tersangka pengemudi bus Garuda, lantaran kondisi buruk bus. Seperti rem blong, mesin kanibal, ban vulkanisiran, atau warna bodi yang tidak sesuai dokumen. Kata Ridwan, ini semua tanggung jawab pengusaha. Pengemudi tinggal menjalankan tugasnya. "Kalau menolak, dipecat dia. Sopir pengganti saja sudah antre," katanya.

Kejanggalan itulah yang menimbulkan pandangan negatif. Police Watch menilai, penetapan tersangka itu untuk menutupi tidak profesionalnya polisi. Katakanlah spekulasi tentang penghentian mobil secara tiba-tiba yang memicu tabrakan massal. "Ini kok tidak diungkap," kata Adnan Pandupradja, orang kedua di Police Watch, kepada Julkifli Marbun dari Gatra.

Organisasi kemasyarakatan yang aktif menyorot kinerja polisi itu menuntut investigasi yang lebih terbuka. Pendapat ini beroleh sambutan. Komisi III dan V DPR-RI bergabung membentuk tim pencari fakta yang didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tidak tertutup kemungkinan ada anggota polisi menjadi tersangka," kata Sumaryoto, Ketua Komisi V.

Bagi senior Polri, langkah investigasi itu dianggap wajar. "Investigasi terhadap petugas keamanan perlu, untuk mengungkap kebenaran," kata Sudirman Ail, mantan Deputi Operasi Kapolri. Perwira bintang dua yang memiliki banyak pengalaman lapangan ini berpendapat, investigasi sebaiknya dilakukan secara gabungan antara TNI dan Polri.

Tim gabungan diperlukan, sebab polisi memang tidak bekerja sendiri dalam pengamanan VVIP (presiden). Pengamanan ini sangat kompleks dari segala aspeknya. Dari pelbagai tugas kewilayahan yang pernah dilaluinya, Sudirman mengingatkan adanya prosedur tetap (protap) pengamanan presiden.

Sejauh diketahuinya, penanggung jawab pengamanan VVIP itu adalah Garnisun Ibu Kota kalau di Jakarta. Sedangkan di daerah setingkat provinsi dipimpin panglima kodam. Di tingkat kabupaten, komandan kodim atau komandan korem. "Kapolda atau kapolres itu wakilnya. Polisi cuma salah satu unsur," kata mantan Kapolda Jawa Barat itu. Unsur lain membantu, di antaranya dinas kebakaran, kesehatan, atau perhubungan.

Dalam tahap pengamanan lapangan, senantiasa perlu persiapan. Mulai dokumen (surat perintah), pemahaman akan job description, rapat koordinasi, gladi bersih atau gladi kotor. Dalam pelaksanaannya, menurut Sudirman, komandan tetap harus melakukan kontrol dan pengawasan apakah protap ini dijalankan dengan tertib atau tidak.

Nah, kalau kemudian terjadi tragedi, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Bisa lantaran petugas lapangan memberhentikan kendaraan secara mendadak. "Atau komandannya tidak mengontrol apakah protap dipatuhi atau tidak," kata mantan Kapolres Jakarta Selatan itu. Untuk lebih jelasnya, memang perlu dilakukan investigasi gabungan.

Sejauh ini, tidak ada sanggahan dari TNI. Kepala Penerangan Kodam Jaya Letnan Kolonel Apang Sopandi dan Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki memilih diam. "Tidak ada komentar," kata Apang, senada dengan Yani.

Polisi sendiri mengaku sudah melakukan investigasi internal. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Djoko Susilo, mengaku sudah mengecek bagaimana kinerja lapangan anak buahnya. "Kami tidak menemukan kesalahan," katanya kepada Elmy Diah Larasati dari Gatra. Polisi sudah memperlambat sesuai prosedur, dengan peralatan yang ada. Mulai isyarat tangan hingga rotoar.

Djoko juga membantah bahwa menghentikan arus lalu lintas di jalan tol adalah kesalahan polisi. Sebab, pemberhentian itu sesuai peraturan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/1993 tentang Prasarana dan Peraturan Lalu Lintas Jalan dan PP Nomor 8/1990 tentang Jalan Tol.

Atas dasar dua beleid itu, polisi boleh memberhentikan kendaraan lain jika ada konvoi. Termasuk konvoi kendaraan kepala negara.

Koesworo Setiawan
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 03/2005 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Musik
Nasional
Olahraga
Pendidikan
Perilaku
Prayojana
Rona Niaga
Seni
Serambi
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com