Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Lindeteves Tersandung Tenggat

Penyelenggara lelang meminta pengadilan membatalkan hasil lelang. "Raja properti" Trihatma Kusuma Haliman dituding ingkar janji.

LAJU Lindeteves Trade Centre di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, tersendat. PT Balai Lelang Indonesia (Balindo), melalui kuasa hukumnya, Togi Aritonang, meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela, menghentikan sementara pembangunan proyek bernilai trilyunan itu. "Proses lelang tanah tersebut cacat hukum," kata Togi Aritonang. Gugatan Balindo terhadap PT Citra Gemilang Nusantara, pemilik Lindeteves, didaftarkan Rabu ini.

Pihak lain yang turut digugat, berturut-turut, adalah Bank Mandiri, Departemen Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, PT Tata Mulya Nusantara (kontraktor yang ditunjuk membangun PT Trade Centre), PT Indofica (pemilik saham Citra Gemilang), Trimegah Sekurities (penjamin saham PT Indofica), dan terakhir Bursa Efek Surabaya.

Kawasan Lindeteves itu semula dimiliki Bank Mandiri, kemudian dijual dalam lelang terbuka pada 8 September 2003. Sebagai pelaksana lelang, ditunjuk PT Balindo dan berlangsung di Hotel Shangri-La. Ketika itu, Citra Gemilang dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran tertinggi Rp 218.275.000.000. Sebelum pelaksanaan lelang, Citra Gemilang menyetor Rp 52 milyar sebagai jaminan.

Sesuai dengan pengumuman di media massa, sisanya harus dilunasi dalam waktu tiga hari. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang, pemenang dinyatakan wanprestasi jika pembayaran melebihi batas waktu yang diumumkan ke publik.

Kata Togi, Citra Gemilang baru melunasi pada 23 September atau 15 hari setelah lelang. "Sesuai dengan ketentuan, lelang dan risalahnya harus dinyatakan batal," katanya. Dengan sendirinya, sertifikat pengalihan hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional juga menjadi batal. "Status tanah harus dipulihkan seperti sebelum lelang," Togi menambahkan.

Managing Director Balindo, George Gunawan, menyebut gugatan itu dilayangkan untuk menjaga kredibilitas Balindo. "Banyak yang protes," kata Gunawan. Keberatan itu datang, selain dari peserta lelang yang pernah meminta pengunduran waktu pembayaran tapi ditolak, juga dari Himpunan Balai Lelang Indonesia (Himbali). Pada 16 Oktober 2003, secara khusus mereka menyurati Menteri Keuangan RI dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Hardiyanto Hoesodo dan Sekretaris Harry N. Notodipuro, Himbali menyarankan risalah lelang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta IV dinyatakan cacat dan batal demi hukum. Dalam sebuah lelang, risalah lelang menjadi barang mahapenting sebagai dasar pemindahan hak.

Karena munculnya keberatan dari pihak ketiga tersebut, menurut Togi Aritonang, Balindo ketika itu sempat menahan risalah lelang dan sejumlah dokumen lain. Selain itu, seperti diakui Gunawan, penahanan itu dilakukan karena konsorsium Citra Gemilang dianggap inkar janji (lihat: Gegeran Sehabis Lelang). Pihak Citra Gemilang tak tinggal diam. Mereka mengadukan Gunawan ke polisi. Atas pengaduan itu, petugas menyita paksa dokumen-dokumen tersebut dari kantor Balindo dan menyerahkannya ke Citra Gemilang.

Mulijadi, SH, kuasa hukum Citra Gemilang, mengaku heran dengan gugatan Balindo itu. "Aneh. Balindo yang memberikan izin, tapi dia juga yang menggugat," katanya. Menurut dia, pihak Citra Gemilang sempat meminta pada Balindo agar pembayaran diundur barang dua minggu. Permohonan itu diajukan saat tenggat pembayaran, pada 8 hingga 11 September.

Balindo, kata Mulijadi, menyetujui permohonan itu. Lewat surat yang ditandatangani Kalimuda Sinaga, Direktur Balindo, balai lelang swasta itu mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bank Mandiri. "Semuanya setuju ditunda dalam waktu tertentu," Mulijadi menirukan isi surat yang ditandatangani Kalimuda Sinaga.

George Gunawan mengaku, pihaknya tidak pernah memberikan jaminan perpanjangan tenggat pembayaran seperti disebutkan Mulijadi. "Mana suratnya? Silakan buktikan di pengadilan," katanya. Kata Gunawan, Citra Gemilang sudah meneken berita acara lelang dan menyetujui pembayaran dalam tempo tiga hari.

Untuk memperpanjang waktu pembayaran, menurut Gunawan, harus ada izin dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). "Balindo memang sempat mengajukan, tapi DJPLN menolak," ujarnya. Surat serupa, kata Gunawan, sempat dilayangkan ke Mandiri. Hasilnya sami mawon. Dalam surat tertanggal 12 September 2003 yang ditandatangani Mudjadi, Kepala Department Head Bank Mandiri, disebutkan bahwa lelang harus dibatalkan jika pelunasan tidak dilakukan dalam tiga hari.

Sumber Gatra di Bank Mandiri memberikan keterangan berbeda. Ia menyebutkan, bank pelat merah itu memberikan persetujuan kepada Citra Gemilang untuk mengundurkan pembayaran sampai 15 hari. "Tapi itu atas permintaan Balindo," kata sumber tersebut.

Versi mana yang betul, akan terang setelah kasus ini divonis hakim. Dengan catatan, persidangannya tidak belak-belok alias steril dari suap.

Hidayat Tantan dan Alexander Wibisono



Gegeran Sehabis Lelang

KEKESALAN George Gunawan terhadap Notaris Lieyono, SH, tak juga surut. Setelah pengaduannya ke polisi tahun lalu kandas, kini ia mengetuk pintu Departemen Kehakiman dan HAM dan Ikatan Notaris Indonesia. Lieyono, kata Gunawan, sudah melanggar kode etik notaris.

"Dia tidak mau memberikan perjanjian yang seharusnya menjadi hak saya," kata George Gunawan. Padahal, perjanjian itu akan dipakainya untuk mengejar "raja properti" Trihatma Kusuma Haliman, agar membayar sesuai dengan perjanjian.

Versi Gunawan, pada 5 September 2003, ia menandatangani perjanjian pengikatan jual-beli dengan Trihatma. Bos Agung Podomoro itu bertindak sebagai Direktur Utama PT Citra Gemilang Nusantara. Perjanjian itu ditandatangani di kantor Trihatma di kawasan Kelapa Gading, di hadapan Notaris Lieyono. Keduanya sepakat menitipkan dua rangkap asli pada notaris. "Hanya boleh diambil jika salah satu pihak wanprestasi," katanya.

Dalam perjanjian itu, Trihatma sepakat membeli tanah milik Bank Mandiri seluas 2,6 hektare di Jalan Hayam Wuruk Nomor 127, Jakarta, yang akan dilelang PT Balindo seharga Rp 247 milyar di luar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Perjanjian itu menindaklanjuti pertemuan di Hotel Hilton, dua hari sebelumnya. Pertemuan tanggal 3 September 2003 itu, selain dihadiri Gunawan, juga dihadiri Mu'min Ali dari Panin Bank, Arief Cocong, Harun, Ir. Ariesman Widjaja, dan Ming Ha, semuanya anggota konsorsium PT Citra Gemilang.

Saat lelang dilakukan, Citra Gemilang dinyatakan sebagai pemenang dengan harga Rp 218.275.000.000. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, seharusnya Trihatma tetap membayar Rp 247 milyar. Tapi kenyataannya, menurut Gunawan, Trihatma hanya mau membayar sesuai dengan keputusan lelang, meski berulang kali ditagih. "Dia hanya bersedia menambah pembayaran sepuluh milyar," kata Gunawan.

Merasa jauh dari kesepakatan, tawaran itu ditolak. Gunawan kemudian menyurati Lieyono untuk meminta perjanjian yang ditandatangani 5 September tersebut. "Dia bilang surat itu tidak ada padanya, tapi pada Trihatma," kata Gunawan. Inilah yang dianggap oleh Gunawan kelewatan. "Sebagai notaris, dia kan seharusnya menyimpan perjanjian," katanya kesal. Ia kemudian mengadu ke Dirjen Administrasi Hukum dan Umum (AHU) dan Ikatan Notaris Indonesia.

Dirjen AHU, Zulkarnaen Yunus, mengaku sudah menerima surat pengaduan itu. Zulkarnaen pun berusaha menjadi fasilitator untuk mempertemukan kedua pihak, tapi buntu. "Lieyono menolak duduk satu meja dengan George. Alasannya, sudah termasuk masalah hukum," katanya kepada Muchamad Ghufron dari Gatra. Ketika itu, Undang-Undang Notaris belum disahkan. Departemen Kehakiman dan HAM tak punya wewenang melakukan pengawasan. Wewenangnya ada di pengadilan. "Ketika itu, saya mempersilakan melanjutkan ke meja hijau," ujarnya.

Setelah Undang-Undang Notaris disahkan pada 6 Oktober lalu, fungsi pengawasan dikembalikan ke eksekutif. Tapi, kata Zul, ia tidak bisa serta-merta membuka kembali pengaduan Gunawan. Soalnya, Majelis Pengawas seperti yang diamanatkan undang-undang belum terbentuk. "Majelis ini akan secepatnya kami bentuk. Ini termasuk dalam program 100 hari pemerintahan SBY," katanya.

Lieyono, 47 tahun, kepada Gatra mengaku sudah dipanggil Dirjen AHU. Tapi ia menolak datang karena Dirjen AHU tidak memanggil pihak Trihatma. "Kalau mau, tiga pihak diklarifikasi sama-sama," ujarnya. Disebutkan, surat perjanjian yang disebut-sebut Gunawan tak pernah ada. "Perjanjian yang demikian tidak bisa saya buat karena batal demi hukum kalau dibuat," kata Lieyono. Peserta dengan penyelenggara lelang tidak boleh membuat perjanjian berkaitan dengan barang yang akan dilelang. "Jika betul dititipkan, mana bukti penitipannya."

Gunawan sendiri menyebutkan, perjanjian yang ditandatanganinya atas nama pribadi, bukan sebagai penyelenggara lelang. "Penyelenggara lelang itu kan Balindo," ujarnya. Ia bersikukuh bahwa perjanjian itu dititipkan pada Lieyono. "Saya punya saksi yang mendengar bahwa Lieyono mengatakan perjanjian itu sudah diserahkan ke Trihatma," katanya.

Trihatma, lewat orang kepercayaaannya, Ariesman Widjaja, membantah. "Tidak pernah ada perjanjian itu," kata Ariesman, yang disebut-sebut Gunawan turut menyiapkan draf perjanjian tersebut. "Dan itu sudah dibuktikan di polisi," Ariesman menambahkan.

Pasca-lelang, pihak Trihatma sempat "perang" di kantor polisi. Mula-mula Trihatma melaporkan George Gunawan dengan tudingan penggelapan sertifikat dan risalah lelang. Yang melaporkan Arief Priyatna (Arief Cocong), seorang pemegang saham PT Citra Gemilang. Polisi sempat menahan Gunawan dan menyita sejumlah dokumen dari kantornya.

George Gunawan mengaku, ditahannya risalah lelang sertifikat karena Trihatma tak memenuhi kesepakatan seperti yang dijanjikan. Selain itu, juga banyak keberatan dari pihak ketiga terhadap keabsahan lelang tersebut. Ia kemudian mengadukan Trihatma dan Lieyono ke Mabes Polri pada 10 Desember, dengan tudingan penggelapan surat perjanjian kesepakatan jual-beli tanah.

Perkaranya tak berlanjut. Keduanya menandatangani akta damai. "Kok sekarang dipermasalahkan lagi. Ini berarti dia melanggar perjanjian damai," kata Yuliana, pengacara Citra Gemilang.

Hidayat Tantan dan Alexander Wibisono
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 03/2005 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Musik
Nasional
Olahraga
Pendidikan
Perilaku
Prayojana
Rona Niaga
Seni
Serambi
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com