Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

KANTONG PKS
Senandung Demokrasi Kalangan Tarbiyah

Memandang demokrasi sebagai kebutuhan. Dulu yang ikut kampanye semua berjilbab. Sekarang dari segala kalangan.

SEBELUM tumbuh menjadi masjid pada 1975, musala itu pernah tertimpa pohon cempedak. Ketika itu, kawasan Pela Mampang, Jakarta Selatan, tempat masjid itu berdiri, tak ubahnya area blank spot, tak ada satu kiai pun di sana. Namun hari ini, Yayasan Pendidikan dan Masjid Al-Hikmah menjelma menjadi pusat aktivitas gerakan dakwah yang intelek dan moderat.

Kamis malam pekan kedua September 2004, sekitar 300 jamaah memenuhi Masjid Al-Hikmah di Jalan Bangka II, Kelurahan Pela Mampang itu. Mereka khusyuk mengikuti Kajian Tafsir Ibnu Katsir yang dipimpin K H Abdul Hasib Hasan, Lc. Setelah membahas lima-enam ayat, kajian tafsir itu dilanjutkan dengan taujih (arahan) politik.

Acara rutin setiap Selasa subuh dan Kamis selepas isya ini dipandu oleh Utbah Romin Suhaili, Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mampang Prapatan. Malam itu, selaku pembicara, Hasib Hasan yang juga anggota Majelis Syuro PKS menyosialisasikan dukungan PKS terhadap pasangan calon presiden SBY-Kalla, menjelang pemilu presiden tahap kedua.

Reaksi jamaah beragam menanggapi tema itu. Seorang jamaah mempertanyakan konsistensi PKS. Ia berpendapat, sebaiknya PKS netral saja dalam pemilu presiden putaran terakhir. Hal itu penting untuk menjaga konsistensi dukungan PKS terhadap Amien Rais dalam pemilu presiden putaran pertama.

Abdul Hasib Hasan menjawab bahwa dukungan PKS terhadap Amien bukan dukungan terhadap individu, melainkan untuk memperjuangkan agenda dakwah. Dukungan terhadap SBY diberikan setelah ia menandatangani kontrak politik yang pada hakikatnya adalah kontrak dakwah. "Ini berarti kita konsisten dengan agenda dakwah," kata ustad berwajah teduh itu.

Berbagai tanggapan lain dilontarkan jamaah yang hadir. Setelah satu jam, Utbah Romin Suhaili pun menutup diskusi. Utbah mengajak jamaah tetap bersemangat menjalani agenda dakwah demi mengharap pahala Allah. Ia juga mengingatkan. "Ini kesempatan belajar untuk memenangkan presiden yang kita calonkan sendiri ke depan," katanya. Takbir pun menggema!

Hasil dari taujih itu terlihat pada saat pemungutan suara pemilihan presiden tahap kedua berlangsung. Dari 129 TPS di Pela Mampang, tidak ada yang memberi kemenangan untuk Megawati. Total perolehan suara SBY 20.697, sementara Megawati hanya meraih 7.095 suara dengan 650 suara tidak sah.

Kader dan simpatisan PKS punya beragam alasan memilih pasangan SBY-Kalla. Mardani, 33 tahun, tadinya berniat golput dalam putaran kedua pemilu presiden. Tetapi simpatisan PKS ini jadi pikir-pikir lagi setelah PKS mengumumkan dukungan kepada SBY-Kalla. Sebelum akhirnya nyoblos untuk pasangan itu, Mardani bertanya kepada banyak ustad.

Hairus Soleh, 29 tahun, lain lagi. Ia memilih SBY bukan karena patuh pada putusan partai. Menurut dia, ada harapan akan perubahan pada pemerintahan SBY. Juga untuk, "Menghindari khilafiyah (perbedaan pendapat) tentang pemimpin perempuan," ujarnya.

Alasan lebih sederhana dikemukakan Dalimin, 25 tahun. Simpatisan PKS ini mengaku tidak tahu secara mendalam kajian dan alasan agama dalam memilih kandidat SBY-Kalla. Hanya saja, dia percaya pada pilihan ustad-ustad di Al-Hikmah. "Mereka tawadhu," kata Dalimin.

Sejarah lahirnya komunitas PKS di Pela Mampang memang tak bisa dilepaskan dari keberadaan Masjid dan Yayasan Al-Hikmah. Awalnya, Masjid Al-Hikmah hanyalah musala kecil bernama Langgar Haji Hasan. Dinamai begitu lantaran didirikan oleh Haji Hasan, ayah Abdul Hasib Hasan.

Musala ini terletak bersisian dengan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, sebuah lembaga pendidikan agama yang juga didirikan Haji Hasan pada 1969. Baru pada 1975, langgar ini menjelma menjadi Masjid Al-Hikmah.

Tapi sejarah lebih baru lembaga pendidikan Al-Hikmah dimulai pada akhir 1985. Seiring kepulangan Abdul Hasib Hasan dari menuntut ilmu tafsir Quran di Universitas Muhammad Ibnu Saud, Arab Saudi. Bersama rekan-rekannya, Hasib Hasan mulai mengembangkan lembaga pendidikan yang sebelumnya dikelola secara tradisional itu.

Pengelolaan Madrasah Al-Hikmah pun dibenahi. Kegiatan makin marak bersama lahirnya Yayasan Al-Hikmah. Yayasan itu mulai membangun tsanawiyah, lalu aliyah dan Lembaga Tahfizd Quran. Pelan tapi pasti, gerak dakwah yayasan ini mulai terlihat.

Yayasan ini juga membuka Lembaga Dakwah dan Studi Islam. Lembaga ini memberikan pelayanan kuliah materi-materi keagamaan, dengan sasaran mahasiswa. Dalam perkembangannya, lembaga ini menjadi tempat interaksi banyak aktivis kampus.

Penetrasi Al-Hikmah di bidang pendidikan kian lengkap dengan dibukanya Program Kuliah Dirosat Islamiyah Alhikmah. Program berbahasa Arab ini diadakan khusus untuk mempersiapkan para muslimah yang bisa berperan aktif sebagai pendakwah.

Dengan sekian banyak aktivitas keislaman itu, Al-Hikmah memikat perhatian masyarakat setempat karena dianggap mampu menularkan suasana keislaman. Kajian tafsir setiap Selasa subuh dan Kamis malam tidak pernah sepi jamaah. Kegiatan Ramadan pun selalu marak.
Ada banyak hafidz (penghafal Al-Quran) yang lahir dari Al-Hikmah. Lewat buku Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gearakan Tarbiyah di Indonesia, Ali Said Damanik mengemukakan bahwa para hafidz itu kerap diundang oleh para aktivis dakwah kampus untuk mengisi acara qiyaamullail (salat malam atau tahajud berjamaah).

Ketika reformasi bergulir pada 1998, ustad-ustad Al-Hikmah, termasuk Abdul Hasib Hasan, turut membidani lahirnya Partai Keadilan (PK). Banyak pihak menyebut langkah itu sebagai bentuk penerimaan Al-Hikmah terhadap demokrasi. Hasib Hasan sendiri menempatkan demokrasi sebagai sarana berdakwah untuk memperjuangkan cita-cita secara konstitusional.

Menurut Hasib Hasan, selama tidak ada larangan eksplisit, hal tersebut (demokrasi) diperbolehkan dalam ajaran Islam. "Malah, kalau dilihat dari tingkat urgensinya, bukan sekadar boleh, tetapi bisa menjadi suatu kebutuhan," ujar Ketua Umum Yayasan Al-Hikmah ini.

Toh, pada Pemilu 1999, untuk kursi DPR-RI, PK hanya unggul di tiga TPS dari total 61 TPS di Pela Mampang. Tiga TPS tersebut adalah yang terdekat dengan Masjid Al-Hikmah. Total PK meraih 2.423 suara untuk kursi DPR-RI, dan hanya mampu menempati posisi keempat. Posisi puncak dipegang PDI Perjuangan dengan 10.233 suara.

PK saat itu memang masih seumur jagung. "Kami tidak dikenal sebagai politikus," kata Utbah Romin Suhaili. Pemilih PK hanya kadernya plus sedikit simpatisan. Terlalu dini bagi masyarakat Pela Mampang untuk mengenali orientasi politik tokoh-tokoh Al-Hikmah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pendidik.

Pada Pemilu 2004, ketika PK berganti nama menjadi PKS, simpatisan PKS di Pela Mampang membengkak. Bendera dan atribut PKS muncul di hampir setiap rumah. Ada aturan tak tertulis bahwa Pela Mampang adalah wilayah basis PKS. Pendukung partai lain bukannya tidak ada. Hanya tidak ada yang secara mencolok memamerkan atribut partainya. "Mungkin sungkan sama ustadnya," kata Hasib Hasan separuh berkelakar.

Di Mampang, struktur PKS terhitung rapi. Jaringannya mengakar sampai koordinator tingkat RT. Kader-kadernya pun giat berkampanye. Tidak hanya memanfaatkan lapangan luas, mereka door to door melakukan direct selling program. "Kami tidak menjanjikan apa-apa, kecuali anak-anak mereka bisa ngaji gratis dengan kami," kata Utbah Romin Suhaili sembari tersenyum.

Jalan-jalan di sekitar Pela Mampang sepi, ketika PKS memusatkan kampanye di Senayan. Warga setempat diangkut dengan 40 bus untuk kampanye terbuka itu. Massa PKS pada Pemilu 2004 juga berbeda dengan massa pada kampanye 1999. "Dulu (wanita) yang kampanye berjilbab semua, sekarang dari mana-mana bergabung," ujar Utbah.

Hasilnya, pada pemilu legislatif 2004, PKS meraih posisi puncak, dengan 9.506 suara, untuk kursi DPR-RI. Posisi teratas juga diraih PKS untuk kursi DPRD tingkat I, jumlah suaranya 8.274. "Itu melebihi target," kata Utbah, terharu.

Dukungan sebesar itu memang di luar dugaan. Berdasarkan catatan, jumlah kader PKS di Kelurahan Pela Mampang mencapai 900 orang, 500 di antaranya tinggal di RW 03, lokasi Masjid Al-Hikmah. Artinya, rata-rata satu kader PKS mampu memboyong 10 suara simpatisan. Bukan angka yang remeh di tengah persaingan ketat 24 partai politik kontestan Pemilu 2004.

Para simpatisan PKS memang menilai proses pemilihan pemimpin sebagai bagian penting dalam demokrasi seperti dicontohkan di zaman Rasulullah SAW. "Kalau kita tidak ikut (pemilu Red.), bisa jadi orang-orang yang memperburuk keadaan akan muncul," Utbah Romin Suhaili mewanti-wanti.

Toh, simpatisan PKS cukup toleran terhadap perbedaan. Contohnya perdebatan klasik mengenai presiden perempuan. Simpatisan PKS bernama Mardani tegas menolak perempuan sebagai kepala pemerintahan. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhori, "Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Namun KH Abdul Hasib Hasan justru memberi celah untuk kepemimpinan perempuan. Salah seorang dari 52 pendiri Partai Keadilan ini bersandar pada alasan kapasitas seseorang sebagai pemimpin. "Kalau memang dari kondisi yang ada, ada wanita yang mumpuni, ya, masih ada peluang," ujar Abdul Hasib Hasan.

Muda, Terdidik, dan Islam

AL-HIKMAH bukanlah fenomena khas yang berdiri sendiri. Ia bagian dari gerakan besar Tarbiyah, gerakan dakwah kampus yang melakukan kajian dalam bingkai keislaman. Beberapa pusat pertumbuhan mirip Al-Hikmah juga tumbuh di banyak tempat di Jakarta serta provinsi lain.

Beberapa literatur menempatkan gerakan Tarbiyah ini sebagai hasil adopsi dari sistem pendidikan dan kaderisasi jamaah Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada 1928 di Mesir.

Dalam pengantar buku Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bachtiar Effendi menyebut orientasi ala Ikhwanul Muslimin pada 1980 dan 1990-an melahirkan varian baru aktivis dakwah kampus. "Mereka terlembagakan dalam lingkungan usrah-usrah yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin," tulis Bachtiar.

Kelak, menurut Bachtiar, gerakan dakwah kampus ini menjadi bagian penting dalam dialektika politik Islam di Indonesia. Itu seiring dengan transformasi gerakan ini menjadi Partai Keadilan. Melalui partai politik, para aktivis dakwah kampus bereksperimen menempatkan urusan politik sebagai bagian dari kegiatan dakwah.

Sementara itu, Ali Said Damanik dalam buku Fenomena Partai Keadilan yang ditulisnya mengemukakan dua hal penting yang dapat dijadikan pijakan dalam mengindentifikasi kelahiran gerakan dakwah kampus.

Pertama, berkenaan dengan munculnya kelompok muda yang bersemangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respons atas tekanan politik yang dilakukan Orde Baru terhadap umat Islam. Kedua, adanya ruang publik yang relatif lapang bernama masjid atau musala kampus, tempat idealisme kaum muda Islam mengalami persemaian dan berkecambah secara ideal dan cepat.

Masjid Salman di kampus ITB, menurut Ali Said, adalah lembaga yang pertama kali membuat kelompok kecil berciri Islam. Pada 1974, Ir. Imaduddin Abdul Rahim, MSc, menggagas Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang merupakan tonggak penting kelahiran gerakan dakwah kampus.

LMD pada prinsipnya mengajarkan totalitas pandangan keislaman yang tidak memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler, yang transendental dan yang temporal. Sebaliknya, dengan pandangan yang holistik dan cenderung puritan, Imaduddin mengajak para mahasiswa yang dikadernya mewujudkan Islam secara nyata dalam kehidupan.

Hampir bersamaan dengan sosialisasi LMD, Imaduddin juga mengembangkan bentuk kajian keagamaan dalam kelompok-kelompok kecil, yang kemudian dikenal sebagai usrah (keluarga). Kelompok dalam usrah terdiri dari 5-20 orang, dipimpin oleh seorang ustad yang biasanya mahasiswa paling senior dalam kumpulan itu.

Metode LMD dan usrah gaya Salman ini kemudian berkembang menjadi konsep pengkajian keislaman di seluruh masjid kampus di Indonesia, seperti UI, IPB, UGM, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Cenderawasih.

Dalam periode selanjutnya, alumni Timur Tengah memperkenalkan manhaj (metode) dakwah Ikhwanul Muslimin pada kelompok usrah ini. Persentuhan yang bersifat informal dan tanpa bentuk ini melahirkan entitas "baru" gerakan dakwah kampus yang dikenal sebagai gerakan Tarbiyah (yang secara harfiah berarti pendidikan).

Meski substansi gerakannya tidak jauh berbeda dengan usrah, pendekatan Tarbiyah dinilai lebih beragam dengan sistem kaderisasi yang formal. Sistematika materi standar Tarbiyah tertata rapi dan disampaikan dengan pendekatan yang skematik, yaitu mengajarkan nilai Islam dengan sebuah model rangkaian yang dihubungkan dengan anak-anak panah.

Dalam bukunya, Ali Said Damanik mengemukakan bahwa transisi gerakan usrah menuju Tarbiyah terjadi pada 1983-1984. Saat itu, kelompok-kelompok usrah dianggap sudah menemukan sandaran yang jelas, yaitu gerakan jamaah Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Gerakan Tarbiyah pun kemudian tumbuh subur tidak saja di lingkungan kampus, melainkan juga menjangkau kelompok masyarakat lebih luas. Akhirnya, sepanjang 1990-an, muncul kebutuhan untuk lebih mengaktualisasikan gerakan Tarbiyah di depan umum.

Maka, lahirlah bentuk-bentuk aktivitas yang menjangkau publik lebih luas. Berdirilah lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri, penerbitan majalah Islam Sabili, lembaga dakwah Khairu Ummah, Al-Hikmah, SIDIK (Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer), hingga semarak nasyid (senandung) sebagai aktivitas kesenian alternatif.

Dari rahim gerakan yang sama juga muncul KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), sebagai kekuatan politik mahasiswa Islam di tengah momentum reformasi. Selanjutnya, menurut Ali Said Damanik, bentuk transformasi terakhir yang dijalani gerakan Tarbiyah ini adalah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan.

"Inilah --barangkali-- bentuk transformasi paling fenomenal yang pernah dilakukan gerakan dakwah ini selama hampir dua dasawarsa kehadirannya," tulis Ali Said. Keputusan mendirikan partai politik itu tidak pernah diduga sebelumnya, bahkan oleh kader-kader gerakan ini.

Di kalangan kader Tarbiyah, sempat muncul suara-suara yang menentang. Menurut Hidayat Nur Wahid, kader yang tidak setuju tidaklah mengharamkan partai dan parlemen. Tapi mereka menilai terlalu dini apabila aktivis yang biasa mengelola LSM, yayasan, atau organisasi lokal harus langsung mengelola partai politik berskala nasional.

"Lompatannya terlalu jauh," kata pria yang berperan sebagai Ketua Dewan Pendiri PK ini. Nama-nama seperti Anis Matta, Nur Mahmudi Isma'il, dan Hidayat Nur Wahid sendiri termasuk yang berpendapat bahwa gerakan dakwah itu sebaiknya bertransformasi dalam bentuk ormas terlebih dulu. Akhirnya, 6.000 kuesioner disebar.

Dari jumlah itu, 5.800 kuesioner bisa di jaring. Hasilnya mencengangkan, 68% lebih responden menginginkan berdirinya partai politik. Sementara gagasan mendirikan ormas hanya didukung oleh 27% responden. Konsekuensinya, mereka yang berbeda pendapat langsung bergabung tanpa ada penolakan. "Begitulah etika syuro (musyawarah)," tutur Hidayat.

Partai Keadilan dideklarasikan pada 19 Agustus 1998 di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketika itu, 52 orang dewan pendiri partai berbaris di panggung, di depan 50.000 kader dan simpatisan. Hidayat Nur Wahid selaku ketua dewan pendiri membacakan piagam deklarasi.

Dalam dokumen resmi pimpinan pusat PK, karakteristik partai ini --juga setelah berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu berikutnya-- terdiri dari tujuh nilai penting, yakni: moralis, profesional, patriotik, moderat, demokrat, reformis, dan independen.

Dua puluh tahun bukanlah rentang yang pendek untuk mentransformasi sebuah gerakan keagamaan menjadi gerakan politik. Namun, di hadapan upaya dakwah yang tidak mengenal akhir, 20 tahun belum berarti apa-apa. "Demokrasi bukan halangan untuk melaksanakan ajaran Allah," kata Hidayat Nur Wahid.

Bambang Sulistiyo dan Alfian
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi Khusus Lebaran 2004 (GATRA/Jongki Handianto/Anas Priyo)
 
RUBRIK

Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
 
Created and maintained by Gatra.com