Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Tiga Sosok Sasaran Tembak

Tiga petinggi ekonomi kabinet Mega, Laksamana Sukardi, Rini Soewandi, dan Syafruddin Temenggung, dihujat begitu Megawati kalah. Mereka diadukan ke Kejaksaan Agung karena dinilai telah merugikan negara. Benarkah mereka korban peralihan kekuasaan politik?

Rini M.S. Soewandi (GATRA/Tatan Agus RST.)RUANG sidang Komisi IX DPR-RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, penuh dengan gelak tawa dan tepukan tangan, Senin sore lalu. Yang menjadi "bintang" tamu undangan anggota dewan ketika itu adalah Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, serta jajaran petinggi PT Merpati Nusantara Airlines dan Bank BNI.

Rapat kerja kali itu sedang membahas nasib kelanjutan proyek divestasi kedua perusahaan pelat merah tadi. Tapi, tak seperti biasanya, anggota dewan kali ini tak ada yang galak. Laks, panggilan akrab Laksamana, pun terlihat santai dan sumringah.

Ini tentu kejadian yang tak biasa. Maklumlah, antara anggota DPR dan Laks kerap rame dengan perdebatan dan saling tunjuk jari. Apalagi kalau omong-omong soal divestasi. Di penghujung rapat, Ketua Komisi IX, Emir Moeis, bahkan mempersilakan Laks memberikan pidato "perpisahan". "Iya, Pak, mungkin sudah tak terpilih lagi," celetuk seorang anggota dewan dari belakang.

Laks hanya tersenyum. Mantan Bendahara PDI Perjuangan ini mengatakan, pertemuan kali itu adalah rapat kerja yang terakhir. Ia berterima kasih atas waktu dan dedikasi anggota dewan membahas usulan-usulan pemerintah.

Laks juga tak lupa minta maaf. "Kadang-kadang kami tidak datang dalam sidang sehingga membuat Bapak-bapak marah. Selain itu, mungkin banyak sikap dan tutur kami yang tidak berkenan di hati. Karena itu, secara tulus saya mohon maaf sebesar-besarnya," kata Laks.

Emir Moeis spontan menjawab, "Kalau ada kaca yang pecah, jangan disimpan di laci. Kalau ada kata yang salah, jangan di simpan di hati," sembari mengakhiri rapat. Cukup?

Sebenarnya ada "permintaan maaf" lain yang lebih ditunggu wartawan dari Laks. Yakni soal tudingan kabur ke luar negeri. Selama dua pekan terakhir, Laks memang jadi pusat perhatian. Puncaknya, ketika tiga organisasi berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Mereka adalah Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni), Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Pro-Perubahan, Ikatan Alumni Trisakti, serta Masyarakat Profesional Madani. Mereka mendesak agar Jaksa Agung M.A. Rachman menahan Laks. Spanduk bertajuk "Cekal Laksamana Sukardi!" mereka bentangkan.

Bagi Iluni, sejak penghitungan suara pilihan presiden tahap II memperlihatkan kemenangan bagi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Laks menunjukkan tanda-tanda mangkir. Misalnya saja, ketika Komisi IX akan membahas proyek divestasi Merpati dan Bank BNI, Rabu lalu, Laks tak memperlihatkan batang hidungya.

Esok harinya, dalam sidang MPR akhir masa jabatan, Laks juga tak nongol. Padahal, ketika itu hampir seluruh anggota Kabinet Gotong Royong hadir mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupnya. "Kami khawatir menteri-menteri yang terlibat pelanggaran dan menyalahgunakan jabatannya melarikan diri ke luar negeri," kata Wakil Sekjen Iluni, Kudri Sitompul. "Mestinya para menteri kesatria mendampingi presiden apa pun kondisinya."

Salah satu pendiri Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro, punya pandangan sama. Menurut dia, berbagai kebijakan Laks memang berpotensi merugikan negara. Misalnya saja soal divestasi PT Indosat dan divestasi bank-bank nasional kepada asing (baca: Langkah-langkah Kontroversial).

Selain Laks, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi serta mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Temenggung, juga kena tuding. Tiga orang itulah yang menjadi sasaran tembak.

Syafruddin dianggap bersalah karena turut "menjual aset-aset nasional" bersama Laks (baca: Pertamina Seperti Dirampok). Sedangkan Rini dianggap bertanggung jawab terhadap tata niaga beras dan gula. "Perbuatan mereka sangat merugikan dan membahayakan negara," kata Ismed.

Berbagai kebijakan Laks juga tak mendapat simpati sebagian koleganya yang tergabung dalam Ikatan Alumni (IA) ITB Pro-Perubahan. Dari namanya, kelompok ini terkesan sempalan dari IA ITB. Toh, menurut Jusman Syafi'i Djamal, alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1973, sebagai Ketua IA ITB, Laks memang tak berhasil menyatukan anggotanya.

"Katanya mau merajut alumni, mana buktinya," kata Jusman, yang menjadi saingan utama Laks saat pemilihan Ketua IA ITB. Yang terjadi, menurut mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia ini, malah sebaliknya. Bahkan mereka juga menilai kebijakan Laks salah arah.

Kecurigaan bahwa Laks bakal kabur tampaknya makin mengental. Apalagi kemudian juga bertiup kabar, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) bakal mengadakan "pembersihan". Rumor itu menyebutkan, SBY-JK akan mengusut beragam kebijakan kontroversial yang telah terjadi, agar mereka bisa memulai pemerintahannya dengan bersih tanpa masalah.

Tak ayal, kemudian beredarlah rumor dan pesan singkat (SMS) berantai. Bunyinya: "Laks kabur ke LN (luar negeri). Hari ini tak nongol di MPR. Kemarin sore Laks naik SQ 159 ke Singapura lalu ke Australia." Tentu kabar ini segera menjadi makanan empuk pers.

Maka, para kuli tinta pun makin bersemangat menguber Laks ke segala sudut. Para kolega Laks diberondong dengan pertanyaan soal keberadaannya. "Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar dia ke Australia," tutur Kwik Kian Gie, Ketua Bappenas. Jawaban adik kandung Laks, Wina Armada, senada. "Kami kan punya acara sendiri-sendiri. Saya bukan sekretaris pribadinya," tutur Wina kepada wartawan.

Lalu, ke mana sih Laks ketika itu? "Saya memang ke Australia. Ada keperluan keluarga. Saya sudah minta izin presiden," katanya (baca: Kabur Itu untuk Penjahat). Bagi Laks, Australia bukan ranah asing. Di sana, ia memiliki sejumlah properti. Setidaknya, itulah yang tertulis dalam dokumen yang ada di Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Disebutkan, di sana Laks punya tiga rumah di Sydney, yang totalnya senilai Rp 10,9 milyar.

Menurut ketentuan di "negeri kanguru" itu, seseorang yang telah memiliki atau membeli aset berupa properti minimal US$ 500.000 dapat mengajukan permohonan status tempat tinggal tetap (permanent resident).

Nah, jika ada buron yang melarikan diri ke Australia dan berhasil mendapatkan status permanent resident, "Sulit diciduk dan dilacak asetnya," kata Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Contoh nyata adalah konglomerat hitam almarhum Hendra Rahardja. Bahkan, sampai ke liang kubur, pemerintah tak berhasil menjangkaunya. "Hartanya juga sedikit yang bisa ditarik," kata Yunus.

Namun Yunus segera membantah bahwa itu yang sedang terjadi pada Laks. "Saya pikir, tak mungkin Pak Laks sampai melarikan diri seperti itu," katanya. Kejaksaan Agung sendiri mengaku sudah menerima laporan dari organisasi-organisasi alumni itu. Namun lembaga yang dipimpin M.A. Rachman ini belum bertindak jauh.

"Masih kami selidiki bagaimana faktanya. Kan, tidak semudah itu menindak orang," kata Jaksa Agung M.A. Rachman. Apalagi, kata Direktur Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Edwin Situmorang, data yang disampaikan para alumni itu masih lemah. "Yang kami terima itu hanya sebuah buku Menggugat Divestasi Indosat. Ini kan sudah terbit dari satu setengah tahun lalu," kata Edwin.

Masalah yang ditimpakan kepada Laks memang "kemasan baru tapi stok lama". Karena itu, timbul dugaan, gerakan para alumni tak lebih dari permainan politik untuk mencari muka pemerintahan SBY-Kalla. Benarkah? Ismed buru-buru membantah. "Saya hanya mengingatkan masyarakat bahwa ada kasus seperti ini. Dan berharap pemerintah ke depan menanggapinya," kata Ismed.

Nur Hidayat, M. Agung Riyadi, Astari Yanuarti, dan Hatim Ilwan



Langkah-langkah Kontroversial

Laksamana Sukardi
- Kebijakan divestasi Indosat dan sejumlah bank nasional kepada asing dituding merugikan negara.
- Penjualan dua tanker VLCC Pertamina dinilai merugikan negara mencapai Rp 360 milyar.
- Proyek TPPI (Trans Pasific Petro Chemical) Tuban dituding merugikan negara sebesar US$ 400 juta.

Rini M.S. Soewandi
- Dianggap bertanggung jawab dan tidak mampu menangani tata niaga gula dan beras. Akibatnya, petani menderita, dan terjadi kelangkaan bahan pokok itu di sejumlah daerah. Selain itu, penyelundupan tak bisa diberantas.

Syafruddin Temenggung
- Dituding menyalahgunakan wewenang dalam proses obligasi rekap bank-bank bermasalah dan sejumlah aset di bawah BPPN lainnya, sehingga merugikan negara sebesar Rp 300 trilyun.
- Bersama Laksamana, ikut bertanggung jawab terhadap sejumlah kasus Pertamina, misalnya penjualan tanker.
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 47/2004 (GATRA/Enggar Yuwono)
 
RUBRIK

Advetorial
Album
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Gatrasiana
Hiburan
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Utama
Musik
Nasional
Perjalanan
Ragam
Rona Niaga
Seni
Serambi
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com