Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

TANAH NEGARA
Sinyal Haram dari Kemayoran

Panitia Kerja Komisi I DPR mencium praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penjualan lahan bekas Bandara Kemayoran. Putra presiden disinyalir ikut bermain lewat PT Theda Persada Nusantara.

NYONYA Siti Hartati Murdaya seharusnya jadi bintang rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rabu lalu. Bos perusahaan penghasil sepatu olahraga itu dipanggil untuk memberi keterangan tentang keterlibatannya dalam pengelolaan lahan di kawasan bekas Bandar Udara (Bandara) Kemayoran, Jakarta. Hartati tersangkut dalam urusan ini lantaran bersengketa dengan Edward Soeryadjaya, pemilik perusahaan pengelola Arena Pekan Raya Jakarta.

Namun, rapat yang bertujuan mencatat keterangan Hartati itu seperti kehilangan daya tariknya. Meskipun Panja telah membuka lebar pintu bagi pewarta, tak banyak wartawan yang datang meliput. Padahal sebelumnya, Panja menutup pintu ketika mendengarkan keterangan dari Edward.

Apa boleh buat, pesona rapat yang mengungkap perteseruan dua pengusaha beken itu telanjur redup oleh pernyataan Ketua Panja Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Sehari sebelumnya, Ketua Panja, Effendy Choirie, mengabarkan akan memanggil keluarga presiden untuk dimintai keterangan tentang keterlibatannya dalam proyek pengembangan kawasan Kemayoran. "Kami akan segera memanggil Mohammad Rizky Pratama," ujar Effendy Choirie.

Gus Choi, begitu Choirie bisa disebut, mengaku mempunyai dokumen dan informasi yang valid untuk memanggil putra pertama Presiden Megawati itu. Di laci kerjanya tersimpan berlembar dokumen panas, yang bakal mengungkap adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan istana. "Kami mencium adanya praktek haram dalam pengelolaan tanah negara di Kemayoran," ujar Choirie kepada Arief Ardiansyah dari Gatra.

Berdasarkan dokumen dan informasi yang ia terima, ada perlakuan tak wajar dalam penyerahan hak pengelolaan sekitar 300.000 meter persegi tanah negara di kawasan Kota Baru Kemayoran, milik Sekretariat Negara itu. Hak pengelolaan tanah yang sebelumnya merupakan bagian dari kawasan bekas Bandara Kemayoran itu jatuh ke PT Theda Persada Nusantara.

Lewat PT Theda, kawasan yang sebelumnya kurang terawat itu akan disulap menjadi kawasan komersial, dengan nama keren China Center. Kelak, di kawasan itu berdiri pusat perbelanjaan, hypermarket, apartemen, perkantoran, serta sentra kegiatan bisnis modern lainnya. Perusahaan ini berkantor di Gedung Dana Pensiun Perkebunan di lantai II Jalan Hayam Wuruk, Jakarta.

PT Theda bertindak sebagai penyedia lahan siap bangun, lengkap dengan perizinan dan pemasarannya. Sedangkan penyedia dana, berikut master plan dan desain bangunan, adalah Organizations and Beijing Returned Overseas Chinese Federations Partners. Lembaga hukum yang berdomisili di Beijing, Cina, ini juga berkewajiban menerbitkan bank garansi, sedikitnya US$ 700 juta, untuk pembiayaan proyek itu. Rencananya, target pemasaran proyek properti itu adalah pemerintah dan pengusaha Republik Rakyat Cina (RRC), dan pengusaha asing lainnya.

Proyek ini menjadi perhatian karena bukan pengusaha biasa yang berada di balik PT Theda itu. Salinan dokumen Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo menyebutkan bahwa wakil komisaris utama perusahaan yang baru berdiri pada 27 Januari 2003 itu adalah Mohammad Rizky Pratama. Putra pertama Megawati Soekarnoputri dengan almarhum Surindro Supjarso --suami pertama Mega-- itu mendampingi Samingoen, pimpinan Dana Pensiun Perkebunan, yang bertindak sebagai komisaris utama.

Sedangkan posisi direktur utama diisi The Hok Bing, warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Roxy, Jakarta. Untuk membangun 10 blok kawasan Kemayoran dengan luas total 31,2 hektare itu, mereka menggandeng Li Zhaoling. Menurut dokumen notaris bertanggal 29 Juli 2003 itu, enci pemegang paspor RRC itu mengaku bertindak selaku Direktur Organizations and Beijing Returned Overseas Chinese Federations Partners.

Menurut Choirie, berdasarkan informasi yang ia peroleh, penyerahan hak pengelolaan lahan ke PT Theda itu berlangsung melalui proses tidak benar. "Kabar yang kami peroleh, nilai pembelian lahan tersebut di bawah nilai jual objek pajaknya," ujar Choirie. Bila informasi itu benar, kata Gus Choi, transaksi tersebut potensial merugikan negara. Untuk memperjelas masalah, maka Panja DPR berniat memanngil PT Theda untuk dimintai keterangan.

Kecurigaan tentang adanya patgulipat dalam proses penyerahan lahan negara itu disambut dingin oleh Sekretaris Negara, Bambang Kesowo. Ketika ditanya soal bagaimana prosesnya sehingga Tatam, demikian Rizky Pratama biasa dipanggil, bisa menjadi pemenang tender tanah Kemayoran itu, buru-buru Bambang menjawab, ''Hati-hati. Yang menang adalah Theda, bukan Tatam,'' katanya. Dewasa ini, bekas Bandara Kemayoran, bersama lahan Gelora Senayan, berada di bawah pengelolaan Sekretariat Negara.

Menurut Bambang, investasi PT Theda adalah bisnis normal untuk memanfaatkan lahan komersial yang lazim berlaku di Indonesia. "Perolehannya berlangsung lewat tender terbuka, yang telah beberapa kali ditawarkan kepada umum," ujar Bambang kepada Gatra. Tatkala ditanya mengenai harga jual lahan Kemayoran yang dituduh di bawah nilai jual objek pajaknya itu, Bambang buru-buru memotong, ''Saya ragu terhadap informasi itu.''

Selain menohok langsung ke lembaga Sekretariat Negara, isu ini juga menyikut PDI Perjuangan. Maklum saja, rumor ini menyangkut keluarga pemimpin partai terbesar di badan legislatif itu. Apalagi soal ini berembus di tengah hangatnya persiapan menuju pemenangan Pemilu 2004. Kata Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, partainya mempersilakan Panja Senayan-Kemayoran memanggil semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan.

Namun, ia menyayangkan pernyataan Effendy Choirie, yang disampaikan terburu-buru. "Agar tidak menjadi fitnah, pernyataan itu seharusnya tidak muncul sebelum ada klarifikasi," ujar Tjahjo, yang dihubungi Gatra ketika sedang mendampingi Taufiq Kiemas mengunjungi korban bencana alam di Bohorok, Sumatera Utara.

Ada dua hal penting untuk diklarifikasi, sebelum Gus Choi mengeluarkan pernyataan. Apa betul hak atas tanah itu didapat tanpa proses tender? Apa betul harga tanah itu di bawah nilai jual objek pajak? Tjahjo yakin, Rizky Pratama terlibat dalam tanah Kemayoran ini tanpa sepengetahuan Megawati. ''Maklum, ia sudah gede, sudah menikah, jadi sudah jalan sendiri,'' katanya. Bila Mega tahu anaknya jadi komisaris di perusahaan pengelola lahan Kemayoran, Tjahjo yakin, Rizky Pratama akan disuruh mundur. ''Sedangkan perusahaannya, kalau mendapatkan hak dengan benar, silakan jalan terus,'' katanya.

Tjahjo maklum bila kasus-kasus semacam ini mengundang munculnya motif-motif politik tertentu. Sebab, pada dasarnya semua kasus yang masuk DPR pasti mengandung motivasi politik tertentu. "Namun, ada kesan kasus ini dimanfaatkan Effendy Choirie untuk kepentingan politiknya," ujar Tjahjo. Ya, namanya politik.

A. Kukuh Karsadi



Sejak Dulu Dijual Murah

BAU anyir borok di tubuh Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK) sebenarnya tercium sejak tiga tahun lalu. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada semester II tahun 2000, mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam badan yang dikelola Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Kompleks Kemayoran (DP3KK).

Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan BPKK dan DP3KK dari tahun anggaran 1996/1997 hingga 1999/2000 dan 2000, terdapat enam temuan BPK senilai Rp 30,130 milyar. Temuan itu diklasifikasikan pada penyimpangan berindikasi kerugian negara sebesar Rp 138,41 juta, kekurangan penerimaan sebesar Rp 25,186 milyar, uang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4,704 milyar, dan pemborosan sebesar Rp 101,12 juta.

Menurut hasil inventarisasi BPK atas aset Sekretariat Negara itu, pada 1988 sampai 1994, BPKK telah memberikan hak penggunaan tanah kepada empat pihak. Pihak-pihak itu adalah Perum Perumnas, Yayasan Jakarta Fair, Yayasan Pengembangan Olahraga Tenis, dan Yayasan Gamatis. Kavling-kavling tanah itu dilepas dengan harga jauh di bawah harga pasar, dengan alasan akan digunakan untuk kegiatan sosial.

Kenyataannya, tak seluruh tanah tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Para pemilik tanah murah itu malah menjuali sebagian tanah itu ke pihak swasta dengan harga komersial. Akibat penjualan itu, BPK mensinyalir, negara mengalami kerugian tak sedikit. Kasus-kasus penjualan tanah negara itu bisa jadi lebih besar lagi, karena sebelum periode tersebut, BPK tak pernah bisa menembus Sekretariat Negara.

A. Kukuh Karsadi

ARTIKEL LAIN

Wajah Baru Jaringan Baru (Gatracom)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Arsitektur
Buku
Ekonomi & Bisnis
Esai
Gatrasiana
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Ragam
Seni
 
Created and maintained by Gatra.com