Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Satu Malam Dua Inpres

Kepala Badan Intelijen Negara, Hendropriyono, ditugasi mengoordinasikan seluruh kegiatan intelijen di republik ini. Targetnya meringkus pengebom Bali. Tapi, ada yang mempertanyakan kinerja Hendro.

MALAM hampir larut, tapi Presiden Megawati Soekarnoputri belum beranjak dari ruang kerja di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ia membaca kalimat demi kalimat dua bundel naskah instruksi presiden (inpres) yang diserahkan Sekretaris Negara, Bambang Kesowo. Setelah membaca berulang kali, Selasa malam pekan lalu Presiden Megawati menandatangani Inpres Nomor 4 tanggal 22 Oktober 2002.

Inpres ini menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Susilo Bambang Yudhoyono, untuk merumuskan kebijaksanaan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk tragedi Legian, Bali, yang menewaskan sedikitnya 185 orang. Menko Polkam bertugas menyusun langkah operasional untuk menangkal, mencegah, menanggulangi, menghentikan, dan menyelesaikan semua tindakan teror.

Usai meneken Inpres Nomor 4, kemudian Presiden Megawati membubuhkan tanda tangannya pada naskah Inpres Nomor 5 tanggal 22 Oktober 2002. Lewat inpres ini, presiden menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, untuk mengoordinasikan kegiatan semua lembaga intelijen di republik ini. Kepala BIN ditugasi melakukan koordinasi penyusunan perencanaan umum dan koordinasi pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya.

BIN juga berkewajiban membina, menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen, baik dalam rangka institusi maupun di antara aparatnya. Inpres Nomor 5 ini sama sekali tidak menyebut nama-nama instansi intelijen mana yang kini berada di bawah BIN. Yang pasti, di negara ini sekarang terdapat beberapa lembaga intelijen. Antara lain Badan Intelijen Strategis (Bais) di bawah kendali Markas Besar (Mabes) TNI.

Juga Intelijen dan Pengamanan (Intelpam) milik Mabes Polri, Intelijen Kejaksaan Agung, Intelijen Imigrasi, serta Intelijen Bea dan Cukai. Meskipun semua lembaga intelijen berada dalam koordinasi Kepala BIN, menurut Susilo Bambang Yudhoyono, kegiatan operasional tiap-tiap intelijen tetap berada di bawah tanggung jawab komandan kesatuan masing-masing.

Bais TNI, misalnya, tetap berada di bawah kendali Panglima TNI, dan Intelpam Polri di bawah koordinasi Kepala Polri. Sedangkan intel kejaksaan berada di bawah koordinasi Jaksa Agung. Sebelumnya memang ada Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), namun pelaksana di lapangan adalah BIN.

"Karena itu, ada ruang yang kosong, yaitu siapa yang mengoordinasikan kegiatan operasional intelijen," tutur Yudhoyono, yang juga menegaskan perlunya ada pejabat yang bertindak selaku koordinator semua lembaga intelijen negara. Pendapat senada dikemukakan Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, sehari sebelum terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2002.

Sebelum mengikuti sidang kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin pekan lalu, Endriartono mengatakan akan mengusulkan adanya suatu badan yang mengoordinasikan intelijen. "Supaya intelijen yang ada ini bisa berada di dalam suatu badan terstruktur, jelas siapa yang bertanggung jawab," kata Panglima TNI.

Selama ini, kata Endriartono, Indonesia belum memiliki satu badan intelijen yang sifatnya mengoordinasi. Sementara itu, meskipun TNI memiliki satu badan intelijen dan unit antiteror, hukum tidak mengizinkan badan ini bekerja. Maka, menjadi sangat ideal jika badan-badan intel dikoordinasikan di bawah satu atap. "Entah di bawah pimpinan kepolisian atau BIN," kata Endriartono.

Akhirnya, presiden menunjuk Kepala BIN Hendropriyono sebagai koordinator intelijen lewat Inpres Nomor 5 tahun 2002 itu. Terbitnya inpres ini, menurut anggota Komisi I DPR-RI Djoko Susilo, semacam senjata yang ditunggu-tunggu Hendropriyono. Sebab, selama ini, kata Djoko, Kepala BIN itu pandai bermain silat tapi tak punya pedang untuk menyerang lawan.

"Sekarang senjata sudah di tangan, giliran dia membuktikan bisa nggak menangkap pelaku pemboman Bali," kata Djoko Susilo kepada Rohmat Haryadi dari Gatra. Sehari setelah diterbitkannya inpres tersebut, Hendropriyono menunjuk Deputi BIN, Mayor Jenderal Muchdi P.R., untuk menggelar operasi intelijen gabungan.

Kemudian Muchdi membentuk Satuan Tugas Intelijen Gabungan (Satgas Intelgab), yang melibatkan unsur intel TNI, Polri, dan kejaksaan. Sepanjang pekan ini, kabarnya, Satgas Intelgab bergerak ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, memburu seorang tersangka pengebom Bali. Adanya operasi intel gabungan yang dipimpin mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dibenarkan Asisten Sosial dan Kemasyarakatan Kepala BIN, Muchyar Yara.

Meski demikian, Muchyar menolak menyebutkan lokasi operasinya. Ia hanya menyatakan, dalam waktu tak lama lagi Satgas Intelgab bakal membongkar jaringan teroris pengebom Bali. Sebab, selama ini, kata Muchyar Yara pula, yang menjadi titik lemah lembaga-lembaga intelijen Indonesia adalah tidak adanya koordinasi.

Sejak tidak ada fungsi koordinasi, badan-badan intelijen berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing. "Padahal, pemboman Bali adalah masalah lintas sektoral yang harus ditangani bersama. Tak mungkin berhasil jika hanya ditangani satu badan intelijen," Muchyar Yara menegaskan.

Tapi, banyak pula yang meragukan kemampuan BIN menggandeng lembaga intelijen lainnya. Penunjukan Hendropriyono sebagai koordinator kegiatan intelijen, menurut pengamat politik dan militer J. Kristiadi, akan sia-sia jika tak disertai usaha menghilangkan kompetisi di antara badan intelijen.

Pengamat politik dari CSIS itu mempertanyakan kemampuan BIN dalam melakukan koordinasi. Kristiadi meragukan Hendro didukung anak buahnya yang baru dari badan intelijen lainnya. "Mungkin Kepala BIN itu bisa sangat gegap gempita. Tapi, apakah dia juga didukung orang-orang di bawahnya yang punya kapasitas sama?" Kristiadi mempertanyakan.

Heddy Lugito, Koesworo Setiawan, dan Mujib Rahman



Bermitra dengan Agen Asing

ISU apa pun yang beredar di Indonesia bisa menjadi perdebatan panjang. Begitu juga ketika Senin pekan lalu Jaksa Agung Australia, Daryl Williams, menyatakan bahwa Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO --The Australian Security Intelligence Organization) berniat membuka perwakilan permanen di Jakarta. Langsung saja niat itu menuai reaksi.

Politisi, pejabat negara, dan pengamat politik di Indonesia ramai-ramai angkat bicara. "Kalau keinginan itu dibahas di Komisi I, pasti saya tolak," kata Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR. Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno, juga menyatakan tak setuju. "Jangan, dong. Ini negara yang punya hukum sendiri. Kalau saya presiden, akan saya tolak itu," kata Soetardjo.

Padahal, tanpa membuka kantor perwakilan pun, spion-spion bule sudah kelayapan di Indonesia. Setiap kedutaan besar asing di Indonesia pasti memiliki aparat intelijen. Keberadaan intel Australia itu pun bukan hal aneh. Sebab, 7 Februari 2002, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Hassan Wirajuda, dan Menlu Australia, Alexander Downer, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memerangi terorisme. Isi MoU itu meliputi tukar-menukar informasi dan kerja sama intelijen.

Karena itu, Mulyana W. Kusumah menyarankan agar perdebatan tentang intel Australia itu segera dihentikan. "Mereka sudah punya payungnya, yaitu MoU kedua negara dalam memerangi teroris," kata Mulyana di Solo, Jawa Tengah, Rabu pekan lalu.

Menurut Mulyana, yang lebih penting, kendali penyelidikan dan proses hukum atas bom Bali atau kasus lain yang melibatkan pihak asing harus tetap di tangan polisi Indonesia. "Seperti Joint Intelligence Investigation Team di Bali itu, orang kita yang harus kendalikan," katanya.

Tim lintas negara itu memang dipimpin Inspektur Jenderal Made Mangku Pastika, Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Anggotanya dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. "Mereka penyidik terbaik di negerinya," kata Made Mangku. Dalam langkah penyidikan di Indonesia, tim gabungan ini juga bertumpu pada hukum Indonesia. "Kalau harus memeriksa orang, ya, kita yang lakukan," kata Made Mangku.

Kehadiran tim investigasi gabungan itu, bukan tim intel, kini memang tidak terhindarkan. "Bagaimana kita bisa meminta keterangan saksi yang sudah pulang ke negerinya kalau kita tak dibantu mereka," katanya. Made Mangku juga mengakui, bantuan agen-agen asing itu sangat berarti. "Mereka punya teknologi dan pengalaman," ia menambahkan.

Made mengakui kerja samanya mulus. "Mitra kerja kita itu profesional, tahu etika. Mereka tak mau melangkahi wewenang orang," ujarnya.

I Made Suarjana dan Rohmat Haryadi
ARTIKEL LAIN

Cover GATRA Edisi 50/2002 (GATRA/Tim Desain)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Astakona
Buku
Daerah
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Gatrasiana
Hukum
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Musik
Nasional
Obituari
Olahraga
Pendidikan
Ragam
Sastra
Seni
Tamu Kita
Tari
 
Created and maintained by Gatra.com