Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

VCD PORNO
Menjerat Api Lautan Asmara

PN Bandung memerintahkan kejaksaan membuka kembali kasus VCD "Itenas". Kejaksaan menganggap belum cukup bukti. Tak ada pasal yang pas?

AKTOR dan aktris video compact disc (VCD) porno "Itenas" alias "Bandung Lautan Asmara" tampaknya belum bisa lolos dari jerat hukum. Meski penyidikannya dihentikan Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, menyatakan, surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung itu tidak sah.

Dalam sidang Selasa pekan lalu itu, majelis hakim menilai jaksa melakukan discretion of power. Sebab, jaksa menyatakan tidak cukup bukti untuk perkara itu. Padahal, "Kewenangan menyatakan cukup tidaknya bukti dan memberi penilaian itu ada di pengadilan," kata Ketua Majelis Hakim, Handoko Kristiyoso. Dalam pertimbangannya, hakim menggarisbawahi pertimbangan moral. "Persoalan ini sudah pada tingkat memprihatinkan," katanya.

Perintah dibukanya kembali perkara itu diputuskan atas permohonan praperadilan lima pimpinan organisasi keagamaan Muhammadiyah di Jawa Barat terhadap Kejari Bandung. Berbekal Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mereka mengajukan praperadilan. "Organisasi keagamaan merupakan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh kedua tersangka," kata Balyan Hasibuan, satu dari 17 pengacara organisasi keagamaan itu.

Balyan melihat, penyidikan Direktorat Reserse Kepolisian Daerah (Ditserse Polda) Jawa Barat terhadap Nanda dan Ahmed, kedua bintang VCD itu, sudah sempurna. "Seyogianya kejaksaan melimpahkan kasus ini ke pengadilan," katanya. Karena itu, ia menilai, penghentian penyidikan perkara ini tidak sah. Malah, langkah Kejari itu memancing keresahan masyarakat Jawa Barat yang menjunjung tinggi etika pergaulan.

Bagi Balyan jelas, perbuatan kedua mahasiswa itu melanggar Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi, tiga pengganda VCD itu sudah diganjar pidana penjara. "Asapnya sudah dihukum, kok apinya masih menyala-nyala," ujar lelaki 44 tahun kelahiran Medan, Sumatera Utara, itu.

Namun, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Bandung, Fadil Zumhana, menyatakan bahwa penghentian itu hasil rembukan dengan Ditserse Polda Jawa Barat. Menurut dia, Polda membidik kedua mahasiswa itu dengan pasal mempertontonkan pencabulan di muka umum, yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. "Apakah perbuatan kedua tersangka itu di muka umum?" tanya Fadil.

Faktanya, kata dia, perbuatan mereka itu dilakukan di kamar tertutup dan tidak disaksikan seorang pun. Beredarnya adegan itu, menurut Fadil, bukan karena perbuatan mahasiswa Institut Teknologi Nasional dan mahasiswi Universitas Padjadjaran, Bandung, itu. "Melainkan para pelaku penggandaan," ujarnya.

Kata Fadil, hasil penyidikan Polda memang memasukkan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Tetapi, menurut dia, penggunaan UU itu harus dipelajari dan dikaji secara saksama. Alasan dia, penggunaan UU darurat tidak ada padanannya pada KUHP. "Penerapannya harus jelas," katanya.

Di sinilah, kata Fadil, ketika melakukan penilaian berkas, sambil mengutip isi Pasal 110 dan 138 KUHAP, jaksa berhak menyatakan layak tidaknya suatu kasus dilimpahkan ke pengadilan.

Rita Triana Budiarti, dan Mappajarungi (Bandung)




Mencontek Delik Riskan

UNDANG-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1951 yang lebih beken dengan sebutan UU darurat terbilang jarang diusik. Terlebih lagi delik zina adat. Pada 1995, delik itu pernah diterapkan Jaksa Tatang Wardjita untuk menjerat lelaki hidung belang yang berjanji menikahi bekas pacarnya. Meski sudah hidup layaknya suami-istri, janji itu hanya gombal belaka. Berkat pasal tadi, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi Emile, lelaki beristri itu, hukuman empat bulan penjara.

Pasal 5 ayat (1) UU darurat, menurut Sigid Riyanto, memberi kewenangan pada hakim untuk menerapkan hukum berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. "Dilematis bagi hakim, bisa nggak menerapkan aturan hukum yang tidak formal," ujar pengajar hukum pidana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu. Apalagi, dengan unifikasi hukum pidana, pengadilan adat (landraad) ditiadakan.

Menurut Sigid, pasal itu riskan diterapkan. Sebab, jika jaksa tidak dapat membuktikan tuntutannya, terdakwa bisa diputus bebas. Kalaupun tindakannya terbukti, tapi ternyata bukan perbuatan melawan hukum, terdakwa bisa dilepas. "Pasal itu tidak efektif," kata Sigid.

Sigid lebih sepakat menjaring kedua bintang VCD porno itu dengan Pasal 182 KUHP. "Mereka bisa terkena penyertaan," katanya. Sebab, ketika keduanya mengalihkan rekaman adegan "syur" mereka ke dalam VCD, sudah ada niat tindak pidana. Sigid mengibaratkan orang mencontek. Sekalipun contekan itu jatuh dan beredar ke tangan orang lain, mencontek tetap perbuatan yang dilarang.

Rita Triana Budiarti
ARTIKEL LAIN

cover-43-2002 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Daerah
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Gatrasiana
Hukum
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Media
Meskipun Tetapi
Multimedia
Musik
Nasional
Olahraga
Perilaku
Ragam
Rona Niaga
Seni Rupa
Serambi
Surat & Komentar
Tamu Kita
Tari
 
Created and maintained by Gatra.com