spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
EKONOMI
spacer
 
BUMN
Merajut Tim Menuai Ribut

topik-jul-10-okeJakarta, 10 Juli 2002 00:19
MESKI Rahardjo Tjakraningrat telah lengser dari jabatannya sebagai anggota komisaris PT Telkom, urusannya dengan BUMN ''halo-halo'' itu rupanya belum selesai. Selasa pekan lalu, bersama mantan Direktur Utama PT Telkom, Muhammad Nazif, ia memenuhi panggilan Komisi IV DPR. Dalam pertemuan tertutup dengan para politisi Senayan itu, keduanya mengeluarkan unek-uneknya sekitar tiga jam.

Komisi yang membidangi masalah perhubungan, telekomunikasi, dan prasarana wilayah ini memang berkepentingan mengundang mantan pucuk pimpinan Telkom, perusahaan pelat merah yang punya sekitar 32.000 karyawan itu. Pasalnya, seperti diakui Rosyid Hidayat, anggota Komisi IV dari Fraksi Reformasi, DPR mencium aroma tak sedap dalam drama pergantian manajemen PT Telkom, 21 Juni silam.

Bau ketidakberesan itu mulai tersibak setelah mereka mendengarkan keterangan Nazif dan Rahardjo. Dalam pertemuan yang dimulai pukul 14.00 WIB itu, kedua tokoh tersebut menyampaikan ketidakpahamannya mengapa mereka dicopot di tengah jalan. Padahal, jabatan yang mestinya berakhir tahun 2005 itu baru dilakoninya selama dua tahun.

Bagi Rahardjo dan Nazif, alasan pencopotannya, sebagaimana disampaikan Roes Aryawijaya, Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Telekomunikasi, dinilainya tak masuk akal. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, Roes mengatakan, pimpinan PT Telkom tak kompak, tak fokus, dan tak mempunyai visi.

Karena tak menerima alasan tersebut, Nazif dan Rahardjo protes keras. Toh tak membawa hasil. Roes tetap dengan keputusannya. Ia, yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, lantas mengangkat jajaran direksi baru. Komandannya adalah Kristiono, bekas direktur perencanaan dan teknologi. Usai pemilihan manajemen baru Telkom, Rahardjo langsung menebar ancaman: menggugat pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sedangkan Muhammad Nazif menolak tawaran jabatan sebagai anggota komisaris.

Rupanya, ancaman Rahardjo bukan sekadar gertak sambal. Dua pekan terakhir ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi itu tampak sibuk menyiapkan berkas gugatan. Ia menunjuk kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Indonesia. Rencananya, gugatannya didaftarkan ke PTUN Jakarta, pekan ini.

Rosyid bisa memahami upaya hukum yang bakal ditempuh Rahardjo. Kalau Rahardjo berhasil memenangkan gugatannya, Rosyid berharap, berbagai kontroversi seputar penggantian direksi BUMN bakal berakhir. Beberapa kehebohan itu terjadi akhir-akhir ini, di saat Kementerian BUMN dipegang Laksamana Sukardi. Di balik berbagai pro dan kontra itu, Rosyid tak menepis kemungkinan bermainnya beragam spekulasi, dari kepentingan bisnis sampai politik.

Sinyalemen Rosyid itu boleh jadi benar. Dua mantan direksi BUMN mengaku secara terus terang kepada Gatra pernah ditawari oleh orang-orang yang mengaku dekat dengan Laksamana Sukardi. Kalau ingin jabatannya diperpanjang, caranya gampang: setor duit Rp 5 milyar. Dua tokoh tadi menolak. "Saya tak punya duit sebanyak itu," katanya. Mantan direksi yang lain bilang, "Ah, uang sebanyak itu lebih baik untuk bisnis," ujarnya. Dengan gaji puluhan juta, angka Rp 5 milyar memang sangat selangit bagi seorang direktur BUMN.

Kursi Panas BUMN

Kendati rumor jual beli jabatan sudah lama kencang bertiup, membuktikannya memang tak gampang. Apalagi kalau setoran fulus itu dilakukan dengan cara fresh money dan empat mata. Tak ada jejak yang bisa dilacak. Tak ada bukti transfer atau kuitansi. Lagi pula, era sekarang ini, tatkala kekuatan politik tersebar di banyak titik, gampang memunculkan sosok yang mengaku bisa menyediakan tangga menjadi direktur BUMN.

Meski Laks mengakui, kemungkinan bermainnya calo seperti itu tetap ada, ia memastikan tak ada stafnya yang terlibat jual beli jabatan direksi BUMN. "Kalau ada yang nakal, pasti saya pecat," katanya (lihat: wawancara dengan Laksamana Sukardi).

Yang tak kalah menarik, gosip panas yang kemudian berkembang di balik pergantian Muhammad Nazif ini ternyata perkara sepele: balas dendam. Kabarnya, Nazif, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Telkom pada April 2000, sebenarnya tak direstui Laks, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Negara BUMN. Entah bagaimana asalnya, Presiden Abdurrahman Wahid bisa terpesona pada Nazif.

Di berbagai media terbitan waktu itu banyak disebut, Abdurrahman Wahid merasa banyak terbantu oleh Nazif. Sewaktu menjadi Direktur Utama Bank Bukopin, Nazif banyak memberi kredit untuk kalangan Nahdlatul Ulama. Laks pun tak berdaya. Ia merasa ditelikung. Benny Pasaribu, kini anggota DPR dari PDI Perjuangan, tatkala dihubungi Gatra pada April 2000, mengatakan, ''Kata Pak Menteri, Nazif adalah titipan Presiden Abdurrahman Wahid.'' Benny ketika itu adalah salah satu deputi di kantor Menteri Negara BUMN. Tatkala Gus Dur lengser, dan Laks kembali bertahta di kursi lamanya, Nazif jadi repot.

Gosip serupa juga kuat menerpa pergantian direksi PT Indosat. Hari Kartana juga menggunakan ''jalur khusus'' untuk meraih kursi orang nomor satu di Indosat, setelah tak direstui Laks. Lagi-lagi Laks keok. Ia merasa ditelikung. Apalagi tak lama kemudian ia dipecat oleh Gus Dur.

Ketika Laks kembali menjadi bos Nazif dan Hari, suasananya sudah lain. Di bawah Megawati, Laks bisa lebih leluasa bermain. Posisi Nazif dan Hari goyah. "Kalau memang sudah berniat mengganti, alasan dengan gampang bisa dicari," kata Rosyid. Tak eloknya, pencopotan Hari itu didahului dugaan skandal memalukan berupa insider trading.

Rahardjo, yang dikonfirmasi tentang kemungkinan adanya nuansa balas dendam dalam pergantian direksi Telkom dan Indosat itu, tampak diam sejenak. "Apa iya ya," ujarnya. Kalau benar, bagi Rahardjo, tentu argumentasi itu kekanak-kanakan. "Masa perusahaan jadi ajang balas dendam. Ini kan perusahaan Merah Putih, bukan kepentingan kelompok," katanya.

Demo Karyawan Telkom Apakah pergantian direksi-direksi lain juga ada nuansa balas dendam? Entahlah. Yang pasti, gonjang-ganjing pergantian direksi BUMN di era Laks ini memang mengeras. Barangkali, ini memang ada kaitannya dengan era reformasi, masa yang membuat orang tak sungkan lagi mengeluarkan unek-uneknya.

Ketika baru menjabat, Laks mengocok manajemen PT Bio Farma. Thamrin Poeloengan, direktur utama perusahaan farmasi yang berpusat di Bandung itu, sampai sekarang tak bisa melupakan peristiwa itu.

Tanpa diberitahu kalau mau diganti, ia mendadak diundang ke Jakarta, akhir November silam. "Bapak diminta menemui Bapak Muwardi Simatupang, Jumat pukul 15.00," begitu pesan yang diterima Thamrin dari Muwardi P. Simatupang, Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan. Sampai di kantor Simatupang, ternyata ia harus meneken serah terima jabatan direksi (lihat: Hiruk Pikuk Kursi Dirut).

Bersamaan dengan pergantian direksi Bio Farma, pada hari yang sama juga diumumkan pergantian direksi PT Perusahaan Gas Negara, PT Batubara Bukit Asam, dan PT Semen Batu Raja. Proses pergantiannya pun juga terkesan mendadak, sebagaimana Thamrin.

Berikutnya, geger lebih seru terjadi di Danareksa. Laks bertekad mengganti Dian Wiryawan, bos perusahaan konsultan keuangan milik pemerintah itu. Eh, rupanya mencopot Dian tak gampang. Ia melakukan perlawanan keras. Malah, geger Danareksa ini berbuntut sampai ke masalah pribadi. Rumah Laks di Jalan Bira, Jakarta Selatan, disatroni ratusan orang beratribut PDI Perjuangan. Mereka menolak rencana pemecatan Dian, awal Desember lalu. Aksi massa itu dimotori oleh Pius Lustrilanang, kader muda PDI Perjuangan yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi.

Di mata Pius, langkah Laks yang hendak mencopot Dian itu sebagai hal yang aneh. Selain baru lima bulan menjabat, Dian juga serius membongkar KKN di Danareksa. "Dia lagi giat bersih-bersih kok malah mau digusur," katanya. Meski Dian menilai demo tersebut bersifat spontanitas, Laks tetap yakin Dian berada di balik aksi tersebut. Setelah berlarut-larut selama sekitar enam bulan, niat Laks mengganti Dian terkabul. Penggantinya adalah Zas Ureawan, mantan Direktur Keuangan Danareksa.

Lantas, simak pula pergantian direksi Jasindo, Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara, serta Semen Gresik. Kontroversinya juga tak kalah seru. Malah, dalam kasus pergantian Garuda, Samudra Sukardi, kakak Laks yang menjadi kandidat paling kuat untuk menduduki Direktur Utama Garuda, sampai mengadu ke Komnas HAM karena ia tersingkir.

Rosyid Hidayat menilai, geger pergantian direksi BUMN itu terjadi karena tak adanya mekanisme baku dalam pemilihan direksi BUMN. Pola rekrutmen selama ini cenderung bersifat tertutup, sehingga mengundang penafsiran bermacam-macam. Karena itu, ia mendukung model pemilihan direksi Kereta Api, yang melibatkan unsur publik dalam seleksinya.

Memang, kata Rosyid, pemilihan direksi Kereta Api dulu banyak dikritik. Tapi, kalau dijalankan serius, dengan mengikuti pola baku, akan berjalan sehat. "Masak baru dikritik, sudah diendapkan lagi," katanya. Model pemilihan direksi BUMN yang tertutup menjadi lahan empuk bagi permainan kepentingan partai yang berkuasa.

Laksamana Sukardi Namun Laks menepis kritikan Rosyid. Ia mengakui, dalam setahun terakhir ini pergantian direksi BUMN banyak mengundang kontroversi. Tapi menurut dia, hal itu lebih disebabkan oleh banyaknya kepentingan yang masuk. Mulai partai politik, rekanan bisnis, sampai ikatan perkawanan.

Ia berprinsip, penggantian direksi BUMN tak beda dengan permainan sepak bola. Laks, yang pada Piala Dunia 2002 lalu menjagokan kesebelasan Brasil, mengibaratkan dirinya sebagai seorang pelatih. Ia merasa punya hak penuh dalam merajut tim, menentukan materi pemain. "Meski pemain bagus, kalau tim tak bisa kompak, ya tak bisa jalan. Permainannya pasti amburadul,'' katanya. Lanjutnya,''Toh yang bertanggung jawab semua nanti saya."

Di tengah gonjang-ganjing BUMN itu, Laks mengaku memikul beban berat untuk memenuhi target APBN tahun ini yang sebesar Rp 6,5 trilyun. Sampai semester pertama, yang terkumpul baru Rp 950 milyar, hasil penjualan saham Indosat. Tapi, ia optimistis, target itu nanti akhirnya terpenuhi. "Memang ada yang berkepentingan agar target itu tak tercapai. Sasaran akhirnya saya," ujarnya.

Ia meyakinkan, tak akan mengorbankan harga dirinya untuk urusan rendah memeras BUMN dengan mengganti direksinya. Semua itu, katanya, ia lakukan untuk menyehatkan perusahaan negara: lembaga bisnis yang dikenal sebagai sapi perah pejabat, dari masa ke masa.

[Saiful Anam dan Taurusita Nugrani]
[Laporan Khusus, GATRA Nomor 34 Beredar 08 Juli 2002]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 16 July 2002 >>
SuMTW ThFSa
dot123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer