Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

DAERAH

FLORES TIMUR
Tak akur sepanjang jabatan

Bupati Flores Timur mencabut tugas khusus wakil bupati. Perseteruan sejak awal menjabat. DPRD bakal mengusur keduanya.

SEPANJANG pekan lalu, John Payong Beda, Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menganggur. Payong cuma duduk-duduk di ruangannya sembari baca koran. Bukannya sedang mogok kerja. Penyebabnya, tak lain, karena ia mendapat "surat bermasalah" dari Bupati Felix Fernandez, 28 Januari lalu.

Surat edaran (SE) Bupati, bertanggal 11 Januari 2002, mencabut tugas khusus Payong sebagai wakil bupati. Tembusan suratnya beredar di semua instansi pemerintah. Bahkan, fotokopinya beredar luas di masyarakat. Tak jelas, siapa yang menyebarkannya hingga ke desa- desa.

Tentu, Payong jadi sangat terganggu. Memang, secara de jure, ia masih memangku jabatannya. Sebab, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bupati dan wakilnya bertanggung jawab kepada DPRD. Artinya, bupati tidak berhak memberhentikan wakilnya tanpa persetujuan DPRD.

Meski begitu, surat bupati itu terbukti ampuh. Payong kini tak punya kerjaan. Padahal, sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah itu, wakil bupati memegang peran mengoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di daerah, dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

Toh, Payong tetap masuk kerja setiap hari. "Saya kan dipilih rakyat," katanya agak emosional. Payong menyadari, surat itu muncul karena ia dianggap tak sejalan oleh Fernandez. Pasangan ini tidak lagi bertegur sapa sejak dua bulan lalu. Payong juga tak dilibatkan dalam semua aktivitas kerja di kantor bupati.

Fernandez sendiri menilai, langkahnya tak menyalahi aturan. Hubungan tak mesra dengan Payong, menurut dia, sama sekali tak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Karena itu, Fernandez merasa berhak mencabut tugas khusus wakil bupati.

"Saya tidak menonaktifkan wakil bupati," katanya. Ia hanya mencabut kembali tugas khusus yang didelegasikan Fernandez pada masa awal jabatan. Yang dimaksud tugas khusus itu adalah menyangkut koordinasi dengan instansi pemerintah pusat. "Nantinya ada tugas baru lain," ujarnya, tanpa menjelaskan apa tugas baru tersebut.

Gesekan Payong-Fernandez sebenarnya merebak jauh-jauh hari sebelum muncul putusan tadi. Hanya tiga bulan setelah keduanya dilantik Menteri Dalam Negeri, Februari 2000, hubungan keduanya tak mesra. Padahal, pasangan itu dipilih DPRD Flores Timur dengan suara mayoritas. Fernandez dicalonkan Fraksi PDI Perjuangan, sedangkan Payong jago dari Fraksi Reformasi.

Kabar yang merebak, langkah Payong dan Fernandez selalu tak sejalan. Payong menuduh Fernandez selalu "jalan sendiri" dalam memutuskan kebijakannya. Misalnya, soal mutasi pegawai, Payong yang mantan Kepala Biro Bina Sosial Kantor Gubernur NTT tak diajak bicara. Begitu juga dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Payong diabaikan.

Payong juga tak dilibatkan dalam pembicaraan proyek pembangunan. Menurut Payong, pembangunan yang diutamakan Fernandez hanya wilayah Flores daratan. Sedangkan Pulau Andora, tempat kelahiran Payong, tak disentuh. Puncak gesekan terjadi tatkala bupati membeli dua kapal feri berkapasitas 100 penumpang untuk operasional kantor, seharga Rp 11 milyar, pertengahan tahun lalu.

Payong menggugat langkah Fernandez, karena duit untuk membeli kapal diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2001. "Saya sering mengingatkan agar kebijakan bupati dibahas bersama," kata Payong. Namun, suaranya tak didengar.

Lain lagi pendapat Fernandez. "Kebijakan saya sesuai dengan undang- undang yang berlaku," katanya. Soal pembelian kapal dengan duit DAU, katanya pula, tidak perlu persetujuan DPRD. Fernandez menganggap, ia berhak menggunakan duit rakyat itu untuk apa saja. "Kan untuk kepentingan rakyat, bukan keperluan pribadi," kata mantan bankir bank pemerintah di Kupang itu.

Perang dingin Fernandez-Payong ini bukannya tak mendapat perhatian kalangan DPRD dan petinggi pemda. Ihwal pembelian feri itu, misalnya, menurut Cipry Mean Arkian, Wakil Ketua DPRD Flores Timur, dilakukan secara sepihak. DPRD sama sekali tidak diberitahu. "Itu fatal," katanya. "Penggunaan duit rakyat mestinya atas persetujuan DPRD."

Perseteruan Fernandez-Payong, menurut Chriss Boro Tukan, Ketua Fraksi PAN DPRD Flores Timur, sangat tidak pantas dilakukan petinggi daerah. "Kalau keduanya tidak bisa rujuk, sebaiknya mengundurkan diri saja," ujarnya.

Kubu PDI Perjuangan yang mencalonkan Fernandez, menurut seorang anggota fraksinya, Mathius Djawa, mengusulkan pembentukan pansus. Bila Fernandez-Payong tak bisa jalan bareng lagi, kata Mathius, DPRD bakal menggelar sidang istimewa. "Keduanya akan kita gusur," kata Mathius, tegas.

Gubernur NTT, Piet Talo, pun turun tangan. Melalui stafnya, Piet Talo berusaha mendinginkan panasnya hubungan Fernandez-Payong. Namun, upaya Piet Talo menggandeng tokoh masyarakat dan kalangan DPRD sebagai mediator belum mendatangkan hasil. Usulan Fraksi PDI Perjuangan membentuk pansus juga belum bergulir di DPRD.

Asisten I Gubernur NTT Bidang Ketataprajaan, Djidon De Haan, menilai tindakan Fernandez melebihi batas kewenangannya. "Itu menyalahi aturan," katanya. Bagaimanapun, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, seorang wakil bupati punya tugas dan wewenang di bidangnya sendiri. Kecuali, masih kata De Haan, bila wakil bupati melakukan pelanggaran, bupati bisa saja mengajukan pergantian wakilnya kepada DPRD.

Dipo Handoko, dan Antonius Un Taolin (Kupang)
ARTIKEL LAIN

http://www.gatra.com/images/gambar/14/90.jpg (Tim Desain Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Daerah
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Hukum
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Perjalanan
Ragam
Rona Niaga
Seni Rupa
Serambi
Surat & Komentar
Tamu Kita
 
Created and maintained by Gatra.com