spacer spacer spacer spacer
HUT RI ke-63 spacer Gatra Mobile

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
spacer
spacer
NASIONAL
spacer
 
Pengampunan Untuk Soeharto
DPR Belum Terima Permintaan Pertimbangan Soal Abolisi

Jakarta, 24 Desember 2001 19:05
Ketua DPR RI Akbar Tandjung mengatakan, hingga kini DPR belum menerima surat permintaan pertimbangan dari Presiden Megawati Soekarnoputeri mengenai rencana pemberian abolisi kepada mantan Presiden Soeharto.

"Oleh karena itu, Dewan hingga kini secara resmi belum bisa memberi tanggapan tentang rencana pemberian abolisi tersebut," katanya di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, apabila surat tersebut sudah diterima oleh Pimpinan Dewan, maka surat tersebut akan dibahas dalam Rapim (Rapat Pimpinan) dan Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI.

Karenanya, kata Akbar, dirinya tidak berani memberi tanggapan karena harus menunggu keputusan fraksi-fraksi DPR. Di kalangan fraksi-fraksi sendiri, lanjutnya, masih terjadi perbedaan pandangan tentang rencana pemberian abolisi tersebut.

DPR sendiri, katanya, di lain pihak juga belum pernah melakukan mekanisme pembahasan pengajuan abolisi yang diajukan oleh Presiden, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 tersebut.
Dalam pasal 14 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memiliki hak memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi, setelah melalui pertimbangan DPR. Abolisi sendiri merupakan perintah untuk menghapuskan atau menggugurkan suatu tuntutan pidana yang tengah dilakukan.

Secara pribadi, Akbar Tandjung berpendapat, kondisi kesehatan mantan orang nomor satu RI itu secara kemanusiaan bisa dijadikan pertimbangan untuk diberikannya abolisi.

Ia mengatakan, apabila seseorang secara fisik sudah tidak mungkin memberikan keterangan, atau pesan yang disampaikannya sudah tidak bisa ditangkap, maka tentu secara kemanusiaan hal itu (pemberian abolisi) patut dipertimbangkan.

Sedangkan menyangkut pertanggungjawaban mantyan Presiden Soeharto, Akbar mengatakan, secara politis pertanggungjawabannya telah selesai setelah diterima dalam Sidang Umum MPR. [Dh, Ant]


printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 24 December 2001 >>
SuMTW ThFSa
dotdotdotdotdotdot1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer