Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

DUTA BESAR
Membagi pos buangan

Kader partai politik diberi jatah menjadi duta besar. Duta besar negara Asia Tenggara tak lagi didominasi militer.

JABATAN duta besar (dubes) dulu bak "kuburan". Istilah "didubeskan", alias diangkat sebagai duta besar, bisa berarti penyingkiran bagi seorang tokoh yang dianggap "bermasalah". Kini, kesan minor itu akan dikikis Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab. Selain harus sepersetujuan DPR, posisi dubes itu kini dijanjikan sebagai karier baru bagi kader partai politik.

Kabar dari Alwi itu berembus seusai pelantikan Dubes RI untuk Nigeria, Moezdan Razak, di Istana Negara, Jakarta, Senin pekan lalu. "Agar tak ada kesan pos dubes itu tempat pembuangan, seperti yang terjadi di semasa Orde Baru," ujar Alwi kepada Gatra. Kelak, katanya, partai besar kebagian dua orang dan partai kecil seorang.

"Ini kesepakatan Departemen Luar Negeri dengan DPR," katanya. Langkah ini, katanya pula, sudah dilakukan sambil jalan. Buktinya, ditunjuknya Eki Syachrudin dari Partai Golkar sebagai Dubes RI untuk Kanada, menyusul Dahlan Abdul Hamid dari Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Irak. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sudah mengirim kadernya, Abdul Wahid, untuk pos Konsul Jenderal di Arab Saudi.

Langkah itu, katanya pula, bertujuan mengurangi orang-orang non- Departemen Luar Negeri (Deplu) dan TNI yang selama ini mendominasi jabatan dubes. Misalnya, selama ini dubes negara-negara di Asia Tenggara terkesan harus menjadi pos militer. Namun, kata Alwi, kini Dubes RI untuk Singapura dan Malaysia sudah diisi orang sipil. Alasannya, diplomasi Indonesia lebih ditekankan di bidang ekonomi.

Menurut Direktur Penerangan Luar Negeri, Sulaiman Abdul Manan, rencana Alwi Shihab itu tidak menutup peluang diplomat karier. Dubes itu, katanya, berfungsi sebagai utusan presiden. "Maka, mereka memang tak harus diplomat karier," tuturnya. Ia menambahkan, kebijakan ini bukan barang baru.

Sulaiman menyebutkan pula, pernah ada dubes dari korps wartawan seperti Dja'far Assegaf di Hanoi dan Sabam Siagian di Canberra. Kampus juga sering menjadi sumber duta besar, seperti Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dari Universitas Indonesia, yang kini bertugas di Washington.

Tawaran Menteri Alwi Shihab itu mendapat sambutan hangat partai- partai besar dan kecil. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, menyayangkan Menteri Alwi baru merealisasikannya sekarang. "Padahal pembahasannya sudah setahun lalu," kata Anung kepada Ronald Panggabean dari Gatra.

Pramono lalu menyebut kader partainya yang dijagokan untuk menempati pos diplomat, seperti Jakob Tobing, Alex Litaay, Tarto Sudiro, dan Amris Fuad Hasan. "Kami dapat jatah tiga orang," ucapnya. Yasril Ananta Baharuddin, bekas diplomat yang kini menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar, juga menilai positif sikap Alwi Shihab.

"Dalam hal ini, sikap Pak Alwi bagus, kami dukung," ujar Yasril kepada Rohmat Haryadi dari Gatra. Begitu pula pendapat Achmad Sumargono dari PBB. Hanya saja, ia menyarankan, jangan nanti pos dubes didominasi kader-kader partai. "Saya pikir, perwira TNI dan para diplomat karier juga bagus diberi tempat," tuturnya.

Namun, Achmad Sumargono mewanti-wanti, sesuai dengan prosedur pengangkatan dubes, kader partai yang menjadi duta besar harus memenuhi syarat dengan terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan atau proper test, yang akan dilakukan Komisi I DPR. Setelah itu baru disahkan lewat keputusan presiden.

Penunjukan dubes dari orang partai juga tidak begitu dimasalahkan negara-negara tetangga. "Apakah itu dari TNI, diplomat karier, atau partai, silakan saja," tutur Mohammad Hassan Bal, Second Secretary Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Senada dengan Malaysia, Kirk Coningham, Atase Pers Kedutaan Besar Australia, tidak mempersoalkan asal-usul dubes dari Indonesia. "Yang penting bagi kami, bermanfaat bagi dua negera," ujar Kirk kepada Kholis Bahtiar Bakri dari Gatra. Tapi menurut Kirk, Pemerintah Australia mengikuti konvensi internasional dalam menerima dubes suatu negara, yakni dengan mempertimbangkan beberapa calon yang diajukan sebagai dubes di Australia.

Joko Syahban, Dewi Sri Utami, dan Asrori S. Karni
ARTIKEL LAIN

 
RUBRIK

Agama
Album
Apa & Siapa
Astakona
Buku
Daerah
Ekonomi & Bisnis
Esai
Film
Fotografi
Gatrasiana
Hukum
Ilmu & Teknologi
Internasional
Intrik & Meskipun Tetapi
Kesehatan
Kolom
Kriminalitas
Laporan Utama
Lingkungan
Manekin
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pendidikan
Ragam
Seni Rupa
Serambi
Surat & Komentar
Tamu Kita
Tatapan
Televisi
 
Created and maintained by Gatra.com