 |
|
 |
|
NASIONAL |
|
| |
Penelitian Masyumi
Pembubaran Masyumi Tinggalkan Luka Politik
Paris, 19 Januari 2001 15:00
Pembubaran Partai Masyumi oleh Presiden Soekarno ternyata meninggalkan luka politik cukup mendalam bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok yang
mengembangkan aspirasi Islam modernis, kata Remy Madinier, pengamat
sejarah tentang RI dari Perancis.
"Dalam periode 1950-an, Partai Masyumi menunjukkan kegiatan bercirikan Islam modern yang cukup terstruktur di tingkat parlemen maupun kelompok massa. Dari sisi kedekatan pribadi Muhammad Natsir selaku pimpinan Masyumi dengan Presiden Soekarno juga sangat baik, walaupun unik," ujarnya dalam percakapan dengan ANTARA di Pusat Kajian Asia di Paris, Jumat.
Hanya saja, katanya, Partai Masyumi memainkan peran politik yang terlalu keras menghadapi kekuatan kelompok komunis dan nasionalis di saat parlemen RI membahas pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) di akhir tahun 1950-an.
Madinier, yang meneliti sejarah Partai Masyumi selama enam tahun terakhir ini menilai, kedekatan pribadi Natsir dengan Soekarno malah menciptakan "benturan kepentingan berpolitik".
Memaksakan NII
"Saat itu, Masyumi terkesan ingin memaksakan Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Padahal, Soekarno ingin mengembangkan konsep nasional, agama dan komunis (nasakom)," katanya.
Masyumi dalam menyusun strateginya guna mewujudkan NII, dinilai Madinier sebagai kurang mendapatkan dukungan dari kelompok partai politik Islam lainnya yang memiliki ciri lebih tradisional berbasis kekuatan massa, seperti Nahdlatul Ulama (NU)dan Muhammadiyah.
Apalagi, ia mengemukakan, para tokoh NU sejak awal pembahasan UUD 1945 tidak menyetujui Piagam Jakarta yang secara jelas menyebutkan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi bangsa Indonesia.
"NU dan sebagian besar kelompok Islam di Indonesia saat itu sudah mengedepankan faktor pluralisme dalam tatanan kemasyarakatan, termasuk dalam kehidupan berpolitik dan kebebasan beragama," ujarnya.
Padahal, kata Madinier, Masyumi di bawah Natsir pada 1950-an memiliki hubungan relatif luas dengan kelompok Islam internasional (Pan-Islamic) maupun kalangan politisi Barat yang dianggap berpikiran modern.
"Hanya saja, Masyumi terkesan tidak memanfaatkan hubungan luar negerinya itu dalam memperjuangkan konsep politiknya di Indonesia. Bahkan, secara tidak langsung, konsepnya malah digunakan oleh banyak negara Islam yang belakangan
memerdekakan diri, seperti Pakistan dan Malaysia," ujarnya.
Madinier menolak pendapat bahwa konflik kepentingan politik Natsir selaku pimpinan Partai Masyumi dengan Presiden Soekarno dipengaruhi oleh kebijakan global kelompok negara Barat yang di akhir 1950-an sudah menilai peta politik RI cenderung kekiri-kirian.
Selain itu, ia menambahkan, Partai Masyumi yang memiliki konsep berpolitik Islam modern di era 1950-an sulit dikategorikan sebagai "terlalu cepat lahir untuk mendahului zaman". Masyumi di akhir percaturan politiknya masih kurang mampu menjalankan strategi politik dalam membentuk kader jangka panjang.
"Sejauh ini, Partai Masyumi masih sulit memperoleh dukungan mayoritas di Indonesia, sekalipun sejumlah aktivitasnya diadopsi oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan kelompok Dakwah Islamiyah," demikian Madinier.
|
|
|
Alkisah
