Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

MENUNTUT PERADILAN PRIOK

MEREKA ANGGAP PEMBEBASAN TAPOL DAN NAPOL KARENA TEKANAN AMERIKA SERIKAT. MAKA MEREKA MENUDUH PEMERINTAH MENGGUNAKAN STANDAR GANDA.

BERKALI-kali kelompok Petisi 50 menuntut agar kasus Tanjung Priok diungkap jelas. Pekan lalu, kelompok yang dipimpin Ali Sadikin itu kembali mengulang tuntutan tersebut. Kalau dulu hanya sebatas pengungkapan secara terbuka tragedi itu, sekarang ada tambahannya: menuntut pertanggungjawaban aparatur keamanan yang terlibat waktu itu, yakni Jenderal (purnawirawan) Try Sutrisno dan Jenderal (purnawirawan) Benny Moerdani (Pangdam Jaya dan Panglima ABRI/Pangkopkamtib kala itu). "Soeharto, yang waktu itu presiden, juga harus bertanggung jawab," kata Ali Sadikin.

Para tokoh Islam yang terkait langsung atau tak langsung dalam berbagai tindakan yang dinilai merugikan umat Islam di masa Orde Baru juga bersuara. Mereka mendesak supaya kasus Tanjung Priok diungkap, dan para narapidana politik serta tahanan politik (napol/tapol) Islam yang hingga kini masih mendekam di bui diberi amnesti atau abolisi, seperti yang diterima Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, tapol Timor Timur, dan para aktivis lembaga swadaya masyarakat lainnya. Berikut suara mereka:

ALI SADIKIN, tokoh Petisi 50, mantan Gubernur Jakarta.

KETIKA masyarakat internasional mendesak agar berbagai insiden di Timor Timur diungkap, pemerintah segera membentuk fact finding commission. Namun, kasus Tanjung Priok dan rentetan kasus yang melibatkan umat Islam, seperti Lampung dan Aceh, dibiarkan saja. Nyawa orang harus dihormati. Jadi, kalau sekarang ada gerakan orang Islam tertentu yang mengejar Benny dan Try, itu adalah wajar. Buat saya, Soeharto juga harus bertanggung jawab. Kenapa hanya Benny dan Try yang diincar. Sedangkan banyak kejadian dan pembunuhan, termasuk petrus (penembakan misterius) terhadap 7.000 orang, yang diakui Soeharto. Kenapa Soeharto sebagai presiden tak punya tanggung jawab? Itu nggak benar.

Mengapa kalau rakyat mati didiamkan, tapi kalau seorang polisi atau tentara mati, ributnya bukan main. Rakyat dianggap sampah. Tapi kalau seorang alat negara dibunuh, waduh ributnya bukan main. Ini budaya yang tak benar. Tak bisa rakyat dianggap sampah.

Yang paling penting dalam pengungkapan kasus Tanjung Priok adalah melacak di mana para korban dikubur. Perhitungan Petisi 50, korban kasus Tanjung Priok adalah 400-500 orang. Ini masalah pembunuhan, dan harus diperiksa. Saya tak bisa terima kalau ada pengadilan soal Tanjung Priok nantinya hanya Benny dan Try yang dituntut. Saya menuntut Soeharto juga diadili.

Saya juga menuntut agar H.R. Dharsono (almarhum) sesegera mungkin direhabilitasi. Saya sangat sedih atas perlakuan yang menimpa H.R. Dharsono. Inilah yang menghantui batin saya selama ini. Pak Ton (sapaan akrab bekas Sekretaris Jenderal ASEAN itu -Red.) ternyata disangkut-pautkan dengan peledakan BCA Cabang Glodok dan Pecenongan. Pak Ton terpaksa menerima hukuman penjara dengan tuduhan subversi. Beberapa tahun kemudian, saya baru mengetahui detail peristiwa itu. Sumbernya, antara lain, Erlangga.

Kala itu, Erlangga yang masih berstatus mahasiswa ingin berdiskusi soal ASEAN dengan Pak Ton di kediaman A.M. Fatwa. Nah, saat Pak Ton hadir, ternyata sudah ada kelompok lain di sana, empat-enam pemuda. Rupanya, kelompok itu sedang berencana meledakkan BCA, sebagai protes kelanjutan dari kasus Tanjung Priok yang tak pernah diusut penguasa saat itu. Oleh A.M. Fatwa, Erlangga diminta menjadi ketua pertemuan malam itu. Agak kaget dengan rencana kelompok itu, Erlangga tak bisa apa-apa. Pak Ton pun tak setuju dengan rencana liar itu.

Tapi tak berapa lama setelah peledakan itu, diciduklah Pak Ton oleh aparatur keamanan dan dituduh terlibat gerakan tersebut. Empat-lima bulan kemudian, Erlangga keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri, karena diberitahu bahwa Pak Ton akan diadili gara-gara kasus peledakan BCA. Erlangga menduga, Pak Ton masuk dalam plot kelompok itu. Itu jelas rekayasa. Karena itu, sebagai sahabat, saya tak menerima perlakuan terhadap Pak Ton. Pak Ton harus direhabilitasi. Pemerintah harus meminta maaf.

RACHMAT BASUKI, Koordinator Komite Solidaritas Muslim (KSM), mantan napol kasus peledakan BCA tahun 1984.

ALASAN KSM mengeluarkan tuntutan pembebasan napol/tapol Islam? Kami melihat, orang Indonesia agak terlambat dalam bersikap merdeka. Dulu kita "dijajah Soeharto", sekarang kita dijajah Amerika Serikat. Pembebasan beberapa tapol/napol baru-baru ini disebabkan Amerika membikin surat (dia menunjukkan surat dari 15 anggota Kongres Amerika Serikat -Red.). Pemerintah gentar, lantas membebaskan tapol seperti Muchtar Pakpahan.

Umat Islam, walaupun mayoritas, tak punya bapak Amerika, sehingga tak ada napol Islam yang sudah bertahun-tahun ditahan dibebaskan. Padahal, mereka hanyalah korban dari rekayasa politik Orde Baru yang dulu meminggirkan umat Islam.

Walau orang Islam mewakili mayoritas bangsa, faktanya adalah golongan marjinal yang disalahartikan. Maka timbullah perkara- perkara politik dalam umat Islam, yang mudah sekali direkayasa seolah-olah suatu perlawanan besar. Hal-hal kecil diperbesar sedemikian rupa. Itu kan aneh. Misalnya, ada sekelompok orang hanya mempunyai dua-tiga pistol untuk merobohkan negara Indonesia begitu kuat, dengan tank begitu banyak. Apa itu mungkin? Tapi para hakim percaya, lalu menjatuhkan hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Mungkinkah ini dulu rekayasa intel untuk mencari dana operasi? Bisa juga. Atau satu rekayasa untuk naik pangkat.

Mereka dianggap anti-Pancasila dan UUD 1945, serta ingin mendirikan negara Islam. Orang Islam hanya ingin melaksanakan Al-Quran secara murni. Dan sesungguhnya, bagi mereka, negara Islam itu bukanlah suatu masalah. Tapi kemudian direkayasa bahwa dia dianggap melawan Pancasila. Ini aneh. Bahkan lalu terjadi pergolakan dengan nama bermacam-macam, seperti yang terjadi di Lampung, sehingga banyak yang terhukum. Sebenarnya mereka ini pelaku atau korban?

Hingga saat ini, berdasarkan daftar yang dibuat KSM, ada 61 orang dari berbagai kasus dan di berbagai tempat. Data itu kami peroleh dari keluarga napol yang mengadu. Pada 3 Juni lalu, beberapa keluarga napol dari berbagai kasus, seperti perkara Woyla, Usroh, Komando Jihad, kasus Tanjung Priok, Lampung, Aceh Merdeka, peledakan Borobudur, penolakan asas tunggal, termasuk peledakan BCA, datang ke GPI (Gerakan Pemuda Islam) di Menteng. Semua menanyakan tentang pembebasan napol. Dari situ, mereka memberikan masukan dan kami mendatanya, sehingga sementara terkumpul jumlah sekian itu. Di luar daftar tersebut, tak tertutup kemungkinan masih banyak nama yang belum masuk, mengingat kami tak punya daftar. Kami datang ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ternyata juga belum mendapatkan data yang komplet.

Mereka semua belum dibebaskan, bahkan tak disinggung dunia internasional. Pembebasan Bintang dan Pakpahan datang karena adanya surat dari 15 anggota Kongres Amerika Serikat. Sebenarnya, kalau dikatakan pembebasan napol/tapol Islam agak terlambat, kami bisa mengerti. Kami paham, kalau tak menyelesaikan masalah tapol dan napol Timor Timur, pemerintah akan diganyang luar negeri. Kami tahu itu.

Karena itu, kalau pemerintah harus membebaskan tapol Islam belakangan, kami menyadarinya. Kami bagian terbesar dari bangsa, mengalah, ya tak apa-apa. Tapi kalau tak dibebaskan sama sekali, itu kelewatan, karena sebenarnya banyak pengadilan dan kasus rekayasa sehingga mereka dulu dihukum berat. Kalau tak mati, ya seumur hidup.

Pemerintah menyebutkan, kriteria tapol dan napol yang dibebaskan adalah yang tak anti-Pancasila, tak berbau komunis, separatis, dan sebagainya. Tapi pemerintah membebaskan tapol dan napol Timor Timur yang separatis. Sedangkan tapol dan napol Islam masih dibui. Itu namanya, pemerintah menggunakan standar ganda.

Menteri Kehakiman Muladi hendaknya menyadari sosio-politik Indonesia. Sebelum negara Indonesia ini berdiri, masyarakat sudah kenal Islam dan Al-Quran. Jadi, sesungguhnya jangan setiap keadaan dan hal yang berbeda secara normatif dengan peraturan dianggap anti-Pancasila. Harus ada pendekatan politik, sehingga ada keserasian antara Islam dan sistem ini.

Kami, KSM, juga menuntut agar dilakukan pengusutan terhadap aparatur keamanan yang bertanggung jawab dalam Peristiwa Tanjung Priok, yakni Benny Moerdani, Try Soetrisno, dan kawan- kawannya. Kalau memang perlu, mereka harus diadili. Maka hendaknya dibentuk semacam tim pencari fakta atas kasus Priok itu. Seperti apa kejadiannya, siapa komandan lapangan waktu itu, dan siapa yang memberikan perintah. Saya kira bisa diusut. Jika masalah Trisakti seperti ini saja bisa diusut, mengapa masalah yang saya kira lebih besar itu tak bisa?

A.M. FATWA, mantan napol yang divonis 18 tahun penjara, tapi mendapat remisi dan dibebaskan pada 1993, setelah sembilan tahun dipenjara.

SAYA sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu mencari muka di mata internasional, dengan membebaskan tapol yang memang menjadi surotan dunia. Mengapa hanya mereka? Mengapa yang sudah lama mendekam di penjara akibat "kasus Islam" dibiarkan terkatung-katung? Ini kan standar ganda. Mungkin biar bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) segera dicairkan.

Ramainya tuntutan agar kasus Tanjung Priok diusut kembali adalah hal yang wajar, agar tak menjadi problem berkepanjangan. Memang ada segelintir orang yang menganggap tuntutan itu kedaluwarsa, lantaran peristiwanya terjadi 14 tahun silam. Tapi menurut saya, sebagai persoalan hak asasi manusia, tak ada batasan waktu. Tak ada istilah kedaluwarsa. Prinsip Islam mengatakan, menghilangkan satu jiwa tanpa alasan hukum yang jelas sama dengan membunuh seluruh manusia. Apalagi Peristiwa Tanjung Priok diperkirakan menelan ratusan nyawa manusia.

MOHAMMAD SYARIFIN MALOKO, mubalig yang terlibat dalam Peristiwa Tanjung Priok, kini pimpinan Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok.

KITA perlu mengklarifikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terbesar sepanjang sejarah Orde Baru. Sampai sekarang, berapa jumlah korban Tajung Priok masih misteri. Proses peradilan terdakwa juga penuh cacat yuridis. Mereka dipaksa mengakui kesalahan yang tak pernah mereka perbuat. Mereka kemudian harus menjalani hukuman berat.

Saya tak setuju kalau kasus itu dianggap kedaluwarsa. Dari sudut HAM, tak ada perkara kedaluwarsa. Buktinya, penjahat Perang Dunia II masih terus dikejar-kejar sampai sekarang. Maka kami menuntut agar Benny Moerdani dan Try Sutrisno, yang menjadi Panglima ABRI dan Pangdam Jaya waktu itu, diadili. Kami juga menuntut supaya jenazah korban dicari dan dimakamkan kembali secara wajar.

PBS, Ahmad Husein, Mauluddin Anwar, dan Genot Widjoseno
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com